This study aims to analyze the effect of tax socialization and tax knowledge on tax compliance on KPP Pratama Surabaya Genteng. The population in this study is the small and medium entreprises registered at KPP Pratama Surabaya Genteng. The independent variable in this research is tax socialization and tax knowledge. The sampling technique in this research is to use convenience sampling. The method for obtaining research samples by collecting primary data. Data were obtained using a questionnaire distributed directly to small and medium entreprises and 72 questionnaires were obtained which could be processed. The data analysis technique used is SPSS version 26. The results showed that tax information dissemination and tax knowledge affect taxpayer compliance.



Keyword : tax socialization, tax knowledge, and tax complianc

Ramadanti, Defni

Perbanas Institutional Repository

  1  BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun dari pinjaman luar negeri. Namun, terdapat cara lain untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan negara, yaitu  melalui pajak. Pajak merupakan iuran yang diberikan masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) terutang oleh seseorang/badan yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak memperoleh menfaat/prestasi secara langsung dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk melaksanakan pemerintahnnya. (P. J. A. Adriani dalam Waluyo 2013:2). Saat ini pemerintah mulai memberikan perhatian khusus mengenai pajak pada sektor swasta, yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Menurut berita yang ditulis oleh Edmalia Rohmani pada www.pajak.go.id , Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan peranannya yang mendominasi hingga lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Sektor ini tentu tak dapat dipandang sebelah mata. Fakta yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak hanya sebesar 2,2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak 2   menunjukkan otoritas pajak perlu memberikan perhatian dan penanganan khusus. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah UKM di Indonesia pada tahun 2011-2013 terus mengalami kenaikan. Tabel 1.1 PERKEMBANGAN UMKM PADA PERIODE 2011-2013 Indikator Satuan 2011 2012 2013 Jumlah UMKM Unit 55.206.444 56.534.592 57.895.721 Pertumbuhan Jumlah UMKM Persen 2,57 2,41 2,41 Jumlah Tenaga Kerja UMKM Orang 101 722 458 107 657 509 114.144.082 Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM Persen 2,33 5,83 6,03 Sumbangan PDB UMKM (harga konstan) Rp. Miliar 1.369.326,00 1.451.460,20 1.536.918,80 Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM Persen 6,76 6,00 5,89 Nilai Ekspor UMKM Rp. Miliar 187.441,82 166.626,50 182.112,70 Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM Persen 6,56 -11,10 9,29 Sumber :  www.bps.go.id/ update terakhir 22 Desember 2016  Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 2013, pemerintah mengeluarkan PP No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. Peraturan ini mengatur pengenaan pajak untuk wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari 4,8 M dalam satu tahun.  Pro-kontra terkait PP No 46 tahun 2013 telah lama berdengung, mengingat PP 46/2013 merupakan pajak final. Pajak yang bersifat final tidak memandang apakah wajib pajak mengalami laba atau rugi, maka wajib pajak tetap 3   harus membayar pajaknya dengan pengenaan tarif sebesar 1 persen. Tak heran jika banyak WP yang mengeluh terkait tarif 1 persen dari omzet tersebut, hingga akhirnya Presiden Jokowi mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak menjadi 0,25 persen dari omzet. Setelah dilakukan beberapa kali rapat dengan menteri terkait, pemerintah sepakat untuk menurunkan tarif pajak sampai 0,5 persen yang dituangkan dalam PP No 23 tahun 2018. Dengan adanya peraturan tersebut, maka WP UMKM diberikan pilihan untuk menggunakan PP 23/2018 atau langsung menggunakan tariff normal PPh 17.  Selain itu, penerbitan PP No 23 tahun 2018 ini memberikan paradigma baru untuk WP UMKM yang sudah ber-NPWP bahwa pembukuan bukan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan dan harus dipandang sebagai instrument yang membantu Wajib Pajak untuk evaluasi dan pengambilan keputusan terkait perkembangan usahanya.    Sumber : www.pajak.go.id/ Februari 2018  Gambar 1.1 Penerimaan PPh UMKM 2013-2017  Dapat dilihat bahwa PPh UMKM baik OP (Orang Pribadi) maupun Badan sejak 2013-2017 terus mengalami kenaikan. Untuk PPh UMKM Badan 4   sendiri mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2014, semetara untuk PPh UMKM OP mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2017.              Sumber : www.pajak.go.id/ Februari 2018 Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Pembayar 2013 - 2017 Pertumbuhan WP UMKM Orang Pribadi mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan WP UMKM Badan. Pada tahun 2015-2017 WP UMKM Orang Pribadi mengalami penurunan tingkat pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada KPP Pratama Surabaya Genteng diketahui bahwa pertumbuhan jumlah UMKM yang terdaftar terus mengalami peningkatan tiap tahunnya diikuti dengan tingkat pembayaran pajaknya.         5   Tabel 1.2 Pertumbuhan Jumlah WP UMKM di KPP Pratama Surabaya Genteng DATA TAHUN KETERANGAN JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM 2013 5.375 2014 5.768 2015 6.130 2016 6.646 2017 7.130 2018 7.602 2019 8.180 Sumber : KPP Pratama Surabaya Genteng (data diolah 06 Januari 2020) Tabel 1.3 Pertumbuhan Pembayaran Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Genteng DATA TAHUN KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM 2013 2.232.764.835 2014 8.813.438.980 2015 11.084.173.764 2016 13.889.351.288 2017 18.008.641.467 Semester I 2018 (sebelum PP23) 10.359.383.755 Semester II 2018 (sesudah PP23) 6.529.511.876 Sumber: KPP Pratama Surabaya Genteng (data diolah 06 Januari 2020)  Pertumbuhan pembayaran pajak yang cukup tinggi terjadi pada tahun tahun 2014 dan pada tahun 2017. Pada semester I 2018 (sebelum PP 23/2018) permbayaran pajak UMKM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sementara pertumbuhan jumlah UMKM pada tahun 2018 mengalami kenaikan 7,2 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajaknya.   6    Faktor-faktor tertentu yang menyebabkan rendah/tingginya kepatuhan wajib pajak, seperti sosialiasi perpajakan dan pengetahuan pajak. Sosialisasi menurut Abdulsyani (2007:57) merupakan proses belajar yang dilakukan oleh seorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan perpajakan, maka sosialiasi perpajakan adalah tahapan dimana seorang wajib pajak mendapatkan informasi mengenai perpajakan yang berlaku untuk saat ini maupun untuk kedepannya dengan tujuan agar mendapatkan pemahaman lebih mengenai hal tersebut sehingga akan menambah pengetahuan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh DJP melalui KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat. Sosialisasi perpajakan terbukti secara langsung maupun tidak langsung (dengan variabel intervening) pada penelitian yang dilakukan oleh Pasca, dkk (2015), Lianty, dkk. (2017), Rusmayani & Supadmi (2017) dan Jounica, dkk (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wardani & Wati (2018) juga membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan pajak dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Pengetahuan pajak adalah pemahaman oleh WP mengenai peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak meliputi bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, hal ini harus dijelaskan dengan baik, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan,pembayaran atau penyetoran tepat 7   waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak. Sosialiasi perpajakan yang diberikan sudah baik karena dapat menambah pengetahuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Andayani (2018), Lianty, dkk. (2017), Rusmayani & Supadmi (2017) dan Mintje (2016) memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP sangat kuat dan signifikan. Menurut Safri Nurmantu dalam buku Rahayu (2010:138) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak pajaknya. Wajib Pajak dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu..  Penelitian ini penting dilakukan karena dengan bergantinya peraturan perpajakan yang baru nantinya akan terlihat apakah terjadi peningkatan/penururan pendapatan pajak negara yang berasal dari UMKM serta melihat apa dampak yang terjadi setelah perubahan peraturan pajak tersebut. Pada penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan berdasarkan teori planned of behaviour, dimana pada teori ini dijelaskan bahwa seorang individu memiliki kemungkinan untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap positif terhadap perilaku itu sendiri dan 8   yakin dapat melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Surabaya Genteng). 1.2 Perumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini yang sesuai dengan latar belakang tersebut adalah :  1 Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? 2 Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? 3 Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Pengetahuan Pajak? 4 Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai variabel intervening?  1.3  Tujuan Penelitian   Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 9   3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pengetahuan Pajak. 4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai variabel intervening. 1.4  Manfaat Penelitian  Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :  a.  Adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP kepada wajib pajak dengan maksud untuk menambah pengetahuan pajak WP UMKM tersebut mengenai tarif,pelaporan SPT, serta mekanisme pembayarannya diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM itu sendiri. Sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Theory of Planned Behaviour, dimana saat suatu perilaku invidu memiliki sikap positif dan percaya bahwa dapat melakukan perilaku tersebut dengan baik maka perilaku tersebut nantinya akan berkemungkin untuk diadopsi/diterapkan. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah : a. Bagi Peneliti Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk para peneliti selanjutnya mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM untuk studi kasus pada KPP Pratama Surabaya Genteng. b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk KPP apakah sosialisasi yang diberikan sudah tersampaikan sepenuhnya 10   dengan wajib pajak sehingga dapat menambah pengetahuan pajak bagi WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan terdiri sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN    Pada bab ini diuraikan secara jelas mengenai penelitian yang akan dibahas melalui latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  BAB II : TINJAUAN PUSTAKA     Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang berhubungan dengan penelitian.  BAB III : METODOLOGI PENELITIAN    Dalam bab ini berdasarkan sumber data maka penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data primer, dimana data ini didapatkan secara langsung dari sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya maka disebut data kuantitaif, karena pada penelitian ini pengukuran dan pengolahan data dilakukan dengan statistika. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angker/kuesioner dimana nantinya yang mengisi angker tersebut adalah wajib pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng dengan menggunakan convenience sampling.    11   BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  Bab ini meliputi uraian mengenai garis besar populasi dan sampel penelitian yang akan dianalisis meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan. BAB V : PENUTUP  Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian yang erupakan jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis. Bab ini juga menjelaskan keterbatasan serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.  

Pengaruh Sosialiasi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Surabaya Genteng)

http://eprints.perbanas.ac.id/7769/2/BAB%20I.pdf

Pengaruh Sosialiasi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Surabaya Genteng)

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Perbanas Institutional Repository