DINA AULIA. Effect of Perceptions of Tax Amnesty, Perceptions of Tax Corruption, and 

Quality of Service Tax to Tax Compliance on the Primary Tax Service Office Jakarta Setiabudi

Tiga in 2018. The Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2018.



Advisors: (1) Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. ; (2) Ahmad Fauzi, S.Pd., M.Ak. 



This study aims to determine the effect indicators of Tax Compliance. Perceptions of Tax

Amnesty, Perception of Tax Corruption and Quality of Service Tax used as independent

variables alleged influence on the dependent variable Tax Compliance. Period in this study for

one year, 2018. This study uses primary data in the form of questionnaire technique used in

this research is nonprobability sampling and obtained 97 samples of a total of 3.054

populations. Method of analysis of embryonic research data is doubled linear regression. The

results of this study are Perception of Tax Amnesty and Quality of Service Tax have significant

positive effect to Tax Compliance, whereas the Perception of Tax Corruption has an

insignificant negative effect to Tax Compliance on the Primary Tax Service Office Jakarta

Setiabudi Tiga.

 

Keywords: Tax Compliance, Perception of Tax Amnesty, Perception of Tax Corruption,

Quality of Service Ta

AULIA, DINA

Repository Fakultas Ekonomi UNJ

PENGARUH PERSEPSI TAX AMNESTY, PERSEPSI KORUPSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Tiga)  DINA AULIA 8335132495     Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta   PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI KONSENTRASI AUDIT JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2018   THE EFFECT OF TAX AMNESTY PERCEPTION, TAX CORRUPTION PERCEPTION, AND QUALITY OF SERVICE TAX AUTHORITIES ON TAX COMPLIANCE  (Empirical Studies Tax Office Pratama Jakarta Setiabudi Tiga)    DINA AULIA 8335132495    This Thesis is Written as One of the Requirements to obtain a Bachelor’s Degree in Economics Faculty of State University of Jakarta   Study Program Of S1 Accounting Concentration In Auditing Departement Of Accounting Faculty Of Economic STATE UNIVERSITY OF JAKARTA 2018    ABSTRAK  DINA AULIA. Pengaruh Persepsi Tax Amnesty Perception, Persepsi Korupsi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak. Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga pada tahun 2018. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018.  Pembimbing: (1) Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. ; (2) Ahmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Kepatuhan Pajak. Persepsi Tax Amnesty, Persepsi Korupsi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus digunakan sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel terikat Kepatuhan Pajak. Periode dalam penelitian ini selama satu tahun, 2018. Penelitian ini menggunakan data primer berupa penyebaran angket. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dan diperoleh 97 sampel wajib pajak dari total 3.054 populasi. Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Persepsi Tax Amnesty dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Persepsi Korupsi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga  Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Persepsi Tax Amnesty, Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus.                 i ABSTRACT  DINA AULIA. Effect of Perceptions of Tax Amnesty, Perceptions of Tax Corruption, and Quality of Service Tax to Tax Compliance on the Primary Tax Service Office Jakarta Setiabudi Tiga in 2018. The Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2018.  Advisors: (1) Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. ; (2) Ahmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.  This study aims to determine the effect indicators of Tax Compliance. Perceptions of Tax Amnesty, Perception of Tax Corruption and Quality of Service Tax used as independent variables alleged influence on the dependent variable Tax Compliance. Period in this study for one year, 2018. This study uses primary data in the form of questionnaire technique used in this research is nonprobability sampling and obtained 97 samples of a total of 3.054 populations. Method of analysis of embryonic research data is doubled linear regression. The results of this study are Perception of Tax Amnesty and Quality of Service Tax have significant positive effect to Tax Compliance, whereas the Perception of Tax Corruption has an insignificant negative effect to Tax Compliance on the Primary Tax Service Office Jakarta Setiabudi Tiga.  Keywords: Tax Compliance, Perception of Tax Amnesty, Perception of Tax Corruption, Quality of Service Tax            ii    iii     iv  KATA PENGANTAR Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini, Penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada: 1. Keluarga penulis, atas doa dan dukungannya baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik 2. Bapak Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 3. Ibu Dr. IGKA Ulupui, S.E., M.Si, Ak, C.A. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 4. Ibu Santi Susanti, S.Pd, M.Ak dan Bapak Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan bermanfaat,dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 5. Teman-teman HMJ Akuntansi 2014. Terkhusus Divisi Kesma, dan Kaka-kaka keluarga Samudera yang sering ngasih masukan, bantuan, semangat 6. Teman-teman seperjuangan HMJ Akuntansi 2015. Terkhusus adik-adik Kesma, dan BPH Aktif: Kresna, Lili, Lusi, Rianti, Manda, Ganesh, Inay, Didi, Dede, Haris, Jini, Erna, Dinda, Yoga, Agni, Beba, yang sering ngasih bantuan, semangat, peringatan. v  7. Teman-teman BEM FE 2016/2017. Terkhusus adik-adik Departemen Advokasi, dan BPH Sandya Sadajiwa: Heri, Windi, Putsar, Dzaqiyah, Ervita, Iboy, Wilis, Febri, Kresna, Didi, Bayu, Fikri, Intan, Upi, Harry, Ajeng, Iki, Pepew, Tari 8. Rekan-rekan BEM UNJ 2017/2018. Terkhusus departemen Advokasi, Endra, Fanny, Pepeb, Halim, Garda, Best, Fadil, Cahya, dan Haris 9. Duduy: Upi, Nurul, Yayang, Dinda 10. Dan untuk semua pihak yang turut membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam skripsi ini, Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan dampak yang positif. Jakarta, 2018 Penulis     vi 

PENGARUH PERSEPSI TAX AMNESTY, PERSEPSI KORUPSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Tiga)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Kepatuhan Pajak. 

Persepsi Tax Amnesty, Persepsi Korupsi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus 

digunakan sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap 

variabel terikat Kepatuhan Pajak. Periode dalam penelitian ini selama satu tahun, 

2018. Penelitian ini menggunakan data primer berupa penyebaran angket. Teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dan 

diperoleh 97 sampel wajib pajak dari total 3.054 populasi. Metode analisis data 

penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

adalah Persepsi Tax Amnesty dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Persepsi Korupsi pajak 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga



This study aims to determine the effect indicators of Tax Compliance. Perceptions 

of Tax Amnesty, Perception of Tax Corruption and Quality of Service Tax used as 

independent variables alleged influence on the dependent variable Tax 

Compliance. Period in this study for one year, 2018. This study uses primary data 

in the form of questionnaire technique used in this research is nonprobability 

sampling and obtained 97 samples of a total of 3.054 populations. Method of 

analysis of embryonic research data is doubled linear regression. The results of 

this study are Perception of Tax Amnesty and Quality of Service Tax have 

significant positive effect to Tax Compliance, whereas the Perception of Tax 

Corruption has an insignificant negative effect to Tax Compliance on the Primary 

Tax Service Office Jakarta Setiabudi Tiga

DINA AULIA, .

Repository Universitas Negeri Jakarta

1  BAB I PENDAHULUAN  A.  Latar Belakang Masalah   Indonesia adalah negara berkembang. Untuk terus mengembangkan negaranya, dibutuhkan pembangunan dari segi material dan spiritual yang berkesinambungan dan terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak.    Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat (PPh, PPN, PPN-BM, dan Bea materai) akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak derah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah, dan kantor sejenisnya yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat (http://www.pajak.go.id). Upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan pun digencarkan untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP), sedangkan upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. 1  2  Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Negara, Realisasi Penerimaan Pajak, dan Presentase Pendapatan Negara dari Sektor Pajak berdasarkan APBNP di Negara Indonesia Tahun 2014-2017 Tahun Realisasi Pendapatan Negara (dalam triliun) Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun) Presentase Pendapatan Negara dari Sektor Pajak 2014 Rp 1.635,4 Rp 1.246,1 76% 2015 Rp 1.761,1 Rp 1.489,2 84% 2016 Rp 1.786,2 Rp 1.539,2 86% 2017 (APBN) Rp 1.750,3 Rp 1.498,9 86%  Sumber: Website Resmi Kementerian Keuangan (2018)   Tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa peranan pajak itu penting, sebagian besar pemasukan keuangan Negara berasal dari pajak. Dapat dilihat pada tahun 2014, dari Rp 1.635 triliun pendapatan Negara, sebesar Rp 1.246 triliunnya berasal dari pajak. Pada tahun 2015, dari Rp 1.761 triliun pendapatan Negara, sebesar Rp 1.489 triliunnya berasal dari pajak. Pada tahun 2016, dari Rp 1.786 triliun pendapatan Negara, sebesar Rp 1.539 triliun berasal dari pajak. Pada tahun 2017, dari Rp 1.750 triliun pendapatan Negara, sebesar Rp 1.499 triliun berasal dari pajak. Berarti dengan kata lain, rata-rata presentase pendapatan Negara Indonesia yang didapat dari sektor pajak selama empat tahun belakangan adalah 83%.    3    Warga Negara Indonesia wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP agar tidak dikenai sanksi pidana. Jika tidak, maka wajib pajak akan dipidana dengan ancaman pidana paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UU KUP.   Tabel I.2 di bawah ini menunjukkan data penerimaan tax amnesty periode I hingga Periode III (Juli 2016 s.d. Maret 2017): Tabel I.2 Penerimaan Tax Amnesty di Indonesia Periode I Hingga Periode III (Juli 2016 s.d. Maret 2017) Realisasi Berdasarkan SPH yang Disampaikan (dalam triliun) Deklarasi Dalam Negeri Deklarasi Luar  Negeri Repatriasi TOTAL 3.701 (76%) 1.037 (21%) 147 (3%) 4.884 (100%) Realisasi Berdasarkan SSP yang Diterima (dalam triliun) Uang Tebusan Pembayaran Pemeriksaan Bukti Permulaan  Pembayaran Tunggakan Pajak TOTAL 114 (84%) 1,8 (1%) 19,4 (13%) 135,2 (100%) Realisasi Uang Tebusan Berdasarkan SPH yang Disampaikan (dalam triliun) Orang Pribadi Non UMKM Orang Pribadi UMKM Badan Non UMKM Badan UMKM TOTAL 91,4 (80%) 7,8 (7%) 14,7 (13%) 692B (1%) 114 (100%) Sumber: Website Resmi Direktorat Jenderal Pajak (2018) 4  Jumlah peningkatan wajib pajak di Indonesia mencakup: 1. Kanwil Pajak Besar dan Khusus. Wajib pajak bertambah sebanyak 3.415 2. Pulau Sumatera. Wajib pajak bertambah sebanyak 118.267  3. Pulau Kalimantan. Wajib pajak bertambah sebanyak33.849  4. Pulau Sulawesi Wajib pajak bertambah sebanyak 28.121 5. DKI Jakarta. Wajib pajak bertambah sebanyak 195.683 6. Pulau Jawa non DKI Jakarta. Wajib pajak bertambah sebanyak 262.243 7. Pulau Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Wajib pajak bertambah sebanyak 36.305 (www.pengampunanpajak.com) Jumlah keseluruhan wajib pajak yang bertambah adalah 677.883.   Variabel pertama yang akan diteliti adalah persepsi tax amnesty. Ketika Indonesia ingin kembali menerapkan kebijakan tax amnesty di tahun 2017, maka Indonesia perlu wajib belajar banyak dari kegagalan tax amnesty yang pernah dilakukan. Beberapa peneliti telah melakukan analisis mengapa sebelumnya tax amnesty di Indonesia tidak berhasil. Kegagalan tax amnesty yang pernah diterapkan di Indonesia terjadi karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung (Ragimun, 2014) dan karena tidak ada law enforcement tegas pasca tax amnesty (Tambunan, 2015). Belajar dari keberhasilan sunset policy di Indonesia, kita perlu melakukan evaluasi yang mengidentifikasi fakto-faktor pendukung keberhasilan tersebut. Sosialisasi yang baik dan legal enforcement memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesan kinerja program sunset policy di Indonesia. Terlihat dengan kasat mata bahwa kebijakan tax amnesty lebih menekankan pada unsur materi atau penerimaan baik jangka pendek maupun 5  jangka panjang. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan pajak akan lebih berhasil jika mampu menyentuh hati WP, setidaknya unsur religiusitas mampu menekan upaya moral hazard (Aneswari & Darmayasa, 2016; Darmayasa & Aneswari, 2015a; Fidiana, 2014). Penelitian tentang tax amnesty memang masih belum banyak di Indonesia. Variabel kedua yang akan diteliti adalah persepsi korupsi pajak. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan kini telah kronis. Penyimpangan ini memasuki lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa disana ada korupsi. Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto, 2014). Penelitian ini akan menyelidiki persepsi korupsi pajak, yaitu persepsi wajib pajak akan penegakan hukum korupsi pajak dan persepsi wajib pajak akan pemberitaan korupsi pajak di media massa terhadap kepatuhan pajak. Masyarakat modern kini sangat bergantung pada hukum dan peraturan pajak dalam kepatuhannya.  Korupsi beberapa tahun ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum, bahkan di berbagai ajang, termasuk dalam lingkup perpajakan, dimana oknum-oknum pegawai pajak itu sendirilah yang melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, tuntutan terhadap keseriusan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak. Apalagi dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di 6  eksekutif, legislatif, dan yudikatif dituding melakukan menyalahgunakan wewenang, penggelapan, serta pemerasan pejabat dalam jabatan dan menerima suap (Effendy, 2013). Dengan kejadian korupsi yang telah memakan kas negara milyaran hingga triliunan rupiah. Hal ini mengakibatkan wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk menghindari pajak yang besar disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak. Contohnya adalah usaha untuk tidak membayar pajak atau berusaha memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar. Tindakan perlawanan ini dilakukan karena adanya rasa kekecewaan dari wajib pajak, salah satunya karena tindakan korupsi dan tidak puasnya wajib pajak. (Christianto & Suyanto, 2014). Dari segi penegakan hukum, hukum yang diterapkan oleh pemerintah haruslah hukum yang adil bagi semua orang dan tidak memandang apaun jabatannya. Jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, siapa pun dia (pejabat publik dan keluarganya), maka dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum juga harus menindak tegas bagi siapa saja yang berani korupsi dan menyelewengkan pajak.    7  Variabel ketiga yang akan diteliti adalah kualitas pelayanan fiskus. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Dalam penelitian Arum (2012) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah-tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Masyarakat atau wajib pajak yang sadar dengan melakukan pembayaran pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa mereka ingin ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Faktor lain yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak adalah kondisi keuangan perusahaan. Di dalam kondisi keuangan perusahaan, profitabilitas perusahaan (firm profitability) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban 8  perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, kondisi keuangan juga dapat berlaku pada individu karena setiap individu pasti memperhitungkan segala kebutuhan hidupnya dengan memanajemen penghasilan yang mereka terima (Agustiantono 2012). Persepsi kondisi keuangan wajib pajak orang pribadi diartikan sebagai kemampuan keuangan wajib pajak dalam memenuhi segala kebutuhannya, baik pokok maupun tambahan. Kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan , baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Akan tetapi, apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk (Agustiantono, 2012). Faktor lain yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan perpajakan karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu.  Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (perceived control behavior) dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak mengerti mengenai 9  peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah. (Rachmania, dkk, 2016). Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka research gap pada penelitian ini adalah menambah data empiris tentang persepsi tax amnesty yang masih tergolong jarang di Indonesia. Selain itu, perlu adanya bukti empiris baru yang menjelaskan tentang pengaruh persepsi korupsi pajak. Terakhir, adanya penelitian mengenai kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dapat memberikan tambahan kontribusi data dari sejumlah penelitian yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan periode waktu dan responden yang berbeda, yaitu pada tahun 2018. Respondennya yaitu wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis mengkaji penelitian ini dengan judul “PENGARUH PERSEPSI TAX AMNESTY, PENGARUH KORUPSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIA BUDI TIGA TAHUN 2018”      10  B. Rumusan Masalah Dari berbagai pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Apakah persepsi tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 2. Apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?  C. Tujuan Penelitian Beberapa tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menguji, dan memberikan fakta, serta data empiris baru terkait dengan pengaruh persepsi tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Menguji, dan memberikan fakta, serta data empiris baru terkait dengan pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Menguji, dan memberikan fakta, serta data empiris baru terkait dengan pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.        11  D.  Manfaat Penelitan Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya: 1. Kegunaan Teoretis Adapun kegunaan teoretis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: a. Menambah bukti empiris dan pengetahuan agar semakin relevan dengan kondisi kini. b. Memperkaya penelitian dalam konteks yang berbeda. c. Mengkonfirmasi ulang pengaruh antar variabel tersebut.  2. Kegunaan Praktis Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: a. Memberikan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan regulator untuk memahami pengaruh persepsi tax amnesty, persepsi korupsi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Pemerintah dapat memberikan tindakan yang tegas agar kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat berjalan dengan baik.      

PENGARUH PERSEPSI TAX AMNESTY, PERSEPSI KORUPSI 

PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi 

Tiga

http://repository.unj.ac.id/29902/9/11.a.BAB%20%20I.pdf

PENGARUH PERSEPSI TAX AMNESTY, PERSEPSI KORUPSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Tiga)

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Repository Fakultas Ekonomi UNJ

Repository Universitas Negeri Jakarta