PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN ATAS SITA EKSEKUTORIAL PADA OBJEK TANAH DAN BANGUNAN YANG SUDAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HIR JUNCTO UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Abstract

Sengketa warisan yang diselsaikan melalui putusan pengadilan, dimana objek sengketanya telah dilakukan peralihan hak oleh salah satu pihak yang berperkara. Sehingga dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh pengadilan bahwa pemilik objek yang sebenarnya adalah ahli waris sebagai penggugat dan Sertifikat Hak Milik (SHM) dibatalkan oleh hukum. Namun, objek dari SHM tersebut telah terlebih dahulu dijual kepada pihak lain bahkan sudah dibebani Hak Tanggungan kepada pihak bank. Penelitian ini mempertanyakan perlindungan hukum pihak ketiga atas sita eksekutorial pada objek tanah dan bangunan yang sudah dibebani Hak Tanggungan, Kendala apa yang timbul bagi pihak ketiga terhadap sita eksekusi atas objek tanah dan bangunan yang sudah dibebani hak tanggungan, dan upaya hukum bagi bank sebagai pihak pemegang hak tanggungan untuk memperoleh hak atas objek tanah dan bangunan yang diletakan sita eksekusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis notmatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan meneliti asas, norma, serta kaidah yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi, dan Hak Tanggungan. Tahap penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, upaya perlindungan hukum pihak ketiga terhadap sita eksekusi objek tanah yang sudah dibebani Hak Tanggungan yaitu mengajukan perlawawan terhadap putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Het Herzein Reglement (HIR). Kendala dalam perkara ini yaitu adanya pihak-pihak diluar para pihak dalam gugatan asal yaitu pihak pembeli objek tanah dengan Hak Tanggungan Kepada Bank melalui perjanjian kredit yang dibuat sebelumnya. Oleh karena demikian pihak bank sebagai pemegang Hak Tanggungan dapat dkategorikan sebagai pihak ketiga yang memiliki Hak Peroritas untuk melindungi haknya atas prestasi yang telah diberikan kepada nasabah/debitur. Upaya yang dapat dilakukan oleh bank selaku kreditur dalam pengadilan antara lain melakukan eksekusi terhadap agunan lain milik debitur yang masih ada, meminta agunan pengganti dengan nilai yang sebanding dengan sisa kewajiban yang masih belum terbayarkan sesuai dengan yang dimaksud Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, untuk merealisasikan haknya tersebut, dapat diselsaikan upaya hukum gugatan ke pengadilan sesuai domisili debitur/nasabah. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sita Eksekusi, Hak Tanggungan