Model Kebijakan yang Menjamin dan Melindungi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul

Abstract

Penyandang Disabilitas berhak mendapat perlindungan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Perlindungan hak ini termasuk hak bagi kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Objek material dari penelitian ini adalah model kebijakan jaminan pemenuhan hakhak Penyandang Disabilitas. Dalam kehidupan bermasyarakat Penyandang Disabilitas merupakan anggota masyarakat yang rentan diabaikan hak-haknya, padahal sebagaimana layaknya warga negara, Penyandang Disabilitas mempunyai hak-hak yang sama dengan warga negara yang lain. Kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas menyebabkan pemenuhan haknya juga memerlukan cara yang khusus pula yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kenyataannya masih banyak Penyandang Disabilitas yang tidak mendapatkan haknya, bahkan mereka mendapatkan diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya berbagai diskriminasi ini menyebabkan Penyandang Disabilitas kehilangan akses dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian perlu disediakan suatu model kebijakan yang menjamin pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Tinjauan dari sudut pandang (objek formal) yuridis dan sosiologis untuk mengembangkan model kebijakan yang sesuai dan tidak mendiskriminasi Penyandang Disabilitas masih sangat diperlukan. Kajian yang menggunakan dua sudut pandang ini diharapkan dapat menemukan model kebijakan yang sesuai bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul. Sudut padang yuridis digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam fenomena kebijakan yang mendiskriminasi Penyandang Disabilitas dan menggali faktorfaktor yang menyebabkan hak-hak penyandang cacat tidak dapat terpenuhi. Kajian sudut pandang yuridis diperdalam lagi dengan menggunakan analisis Sosiologi untuk model kebijakan yang sesuai bagi Penyandang Disabilitas, terutama yang berada di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian multi tahun dengan tujuan pada tahun pertama memetakan faktor-faktor yang menjadi kendala jaminan pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul dan memetakan model kebijakan yang dibangun di Kabupaten Klaten sebagai perbandingan model kebijakan untuk persoalan yang sama di Kabupaten Bantul. Berdasar pemetaan pada tahun pertama maka pada tahun kedua penelitian ini bertujuan memberi masukan model kebijakan yang sesuai untuk menjamin pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang akan direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantu