SITUS TROWULAN DALAM BINGKAI PEMBERITAAN KOMPAS Analisis Framing Kasus Pembangunan ‘Pusat Informasi Majapahit’ dalam Pemberitaan KOMPAS Periode Januari 2009

Abstract

Awal 2009, dunia dihajar dengan kasus invasi Israel ke Palestina. Masih di awal 2009, kita, masyarakat Indonesia, ditampar dengan isu kelangkaan BBM. Pun di awal 2009, KOMPAS meledakkan kontroversi perusakan Situs Trowulan. Situs Ibu Kota Majapahit tersebut dirusak oleh pemerintah atas nama megaproyek ‘Pusat Informasi Majapahit’ (PIM). Lucunya, kerusakan yang begitu nyata terjadi tidak serta merta membuat media ‘mempersoalkan’ kasus ini. Terhitung hanya KOMPAS yang secara kuantitas memberitakan kontroversi PIM secara besarbesaran. Beturut-turut mereka menurunkan pemberitaan selama seminggu lebih. Bahkan sempat menjadikannya headline. Mengapa demikian? Berita, dalam pandangan konstruksionis, dianggap sebagai sebuah produk konstruksi atas sebuah realitas. Dalam hal ini, KOMPAS diyakini menerapkan strategi khusus dalam meliput dan menulis berita soal PIM. Alasan ‘merekayasa’ realitas yang paling umum adalah politis dan ekonomis. Afiliasi pada kekuasaan politik tertentu, serta latar belakang kepemilikan modal media, akan sangat menentukan arah pemberitaan sebuah media. Tidak hanya ‘level atas’, bahkan latar belakang serta interes seorang jurnalis, sebagai individu, juga bisa sangat menentukan isi pemberitaan. Analisis Framing merupakan metode yang tepat untuk memahami proses pengkonstruksian media atas sebuah realitas. Dua tingkat analisis yang umumnya dilakukan dalam penelitian Analisis Framing, membuat peneliti mampu memahami proses yang terjadi. Teks (berita, tabel, foto, dll.) dipahami sebagai produk dari konstruksi. Konteks dipahami sebagai latar di mana teks itu diproduksi. Teks dan konteks merupakan sebuah kesatuan yang dapat membantu kita dalam memahami proses konstruksi media. Penelitian ini menggunakan perangkat analisis teks milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang sangat mendetil dalam memahami sebuah teks. Pada akhirnya, KOMPAS dalam kontroversi pembangunan PIM memainkan fungsi kontrol sosialnya. KOMPAS secara tegas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebuah kebodohan. Intinya, hentikan segera megaproyek PIM sebelum menambah parah kondisi situs. Sikap keras KOMPAS terhadap pemerintah bisa dipahami sebagai bentuk ketegasan mereka dalam menjaga warisan budaya bangsa. Akan tetapi, ketegasan KOMPAS dalam kontroversi PIM bisa jadi karena kasus ini tidak cukup politis, tidak harus memaksa KOMPAS ‘beradu’ dengan Susilo Bambang Yudhoyono