LAKO, ANDREAS

Unika Repository

Mengapresiasi Keberanian KPK

Tu lis an opi ni pan jang 900 ka ta di ser tai ri wa yat hi dup sing kat, fo to ko pi NPWP, fo to di ri pe nu lis di ki rim ke opi ni@sua ra pem ba ru an.com.Bi la se te lah dua ming gu ti dak ada pem be ri ta hu an da ri re dak si, pe nu lis ber hak me ngi rim ke me dia lain.Me mi hak Ke be nar anPe mim pin Umum: Theo L Sam bua gaWa kil Pe mim pin Umum: Ran dolph La tu mah inaPe mim pin Re dak si/Pe nang gung Ja wab:Pri mus Do ri mu luEdi tor at Lar ge: John Ri a dy SPOpi ni & Edi to ri alA 10 Sua ra Pem ba ru an       Kamis, 22 Januari 2015Keputusan be-r a n i  K P K yang mene-t a p k a n  s t a t u s Tersangka kepada K o m j e n  B u d i Gunawan (BG) ha-nya tiga hari setelah Pres iden  Jokowi mengusulkannya se-bagai calon tunggal Kapolri kepada DPR patut diapreasiasi. Meski banyak ka-langan mengkritik keras dan menilai KPK arogan yang mele-cehkan wibawa Presiden, Kompolnas dan Polri, saya jus-tru menilai keputusan itu sung-guh tepat dan pada waktunya. Mengapa begitu?Keputusan itu telah menyela-matkan wibawa Presiden Jokowi yang berkomitmen memberantas korupsi.  Juga telah  menyela-matkan  institusi Polri dan Indonesia dari kemungkinan munculnya berbagai kekisruhan permasalahan sosial-politik yang lebih rumit di masa datang. Seandainya KPK baru menetap-kan status Tersangka setelah BG dilantik menjadi Kaplori maka kompleksitas permasalahannya akan semakin ruwet. Dari perspektif hukum dan politik, keputusan KPK itu me-mang patut pertanyakan, dicuri-gai dan bahkan digugat. Apalagi kasus yang disangkakan kepada BG sudah dinyatakan “bersih” oleh Bareskrim Polri. Dalam konteks tersebut, keputusan DPR yang tetap melanjutkan proses fit and proper test dan kemudian menyetujui pencalon-an BG sebagai Kapolri dengan mengabaikan status Tersangka yang dikenakan KPK kepada BG memang bisa dimaklumi. Namun dari perspektif audi-ting dan pemberantasan korupsi, keputusan KPK yang langsung menetapkan status Tersangka ke-pada BG sudah tepat. Dalam per-spektif auditing,  apabila dalam pemeriksaan suatu kasus atau ob-yek audit auditor menemukan su-atu indikasi ketidakwajaran yang material yang mengarah pada tin-dakan penyalahguna-an atau manipulasi maka akan direko-mendasikan kepada pihak pemberi audit atau otoritas terkait untuk segera meng-ambil tindakan pre-ventifnya. Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam indika-si ketidakwajaran ter-sebut bisa langsung dijadikan tersangka untuk diperiksa lebih lanjut atau diminta pertanggungjawabannya. Hal ini terjadi karena auditing menganut asas praduga bersalah.Karena itu, dalam perspektif auditing keputusan KPK itu bisa dibenarkan apabila KPK me-mang telah memiliki bukti-bukti baru yang memberi indikasi ku-at bahwa BG memang telah me-lakukan penyalahgunaan jabat-an dengan menerima gratifikasi. Mencermati rekam jejak KPK dalam penetapan status tersang-ka kepada sejumlah pejabat ne-gara selama ini yang selalu di-dasarkan pada bukti-bukti yang kuat, saya yakin KPK juga tidak gegabah dalam penetapan status Tersangka Komjen BG. Karena sudah memiliki buk-ti yang material maka KPK me-miliki tanggung jawab moril dan kewenangan yuridis untuk langsung menetapkaan status Tersangka kepada BG karena yang bersangkutan sedang di-promosikan Presiden Jokowi menjadi pejabat tinggi negara sebagai  calon tunggal Kapolri. Keputusan tersebut diharapkan untuk menyadarkan atau mengi-ngatkan Presiden Jokowi (dan DPR) agar menarik kembali dan membata lkan  penca lonan Komjen BG karena yang ber-sangkutan terindikasi kuat melakukan penyalahgunaan jabatan.  Dari perspektif pemberan-tasan korupsi (anti-korupsi), pe-netapan status Tersangka kepada BG tanpa didahului oleh peme-riksaan awal juga bisa dibenar-kan. Alasannya, KPK sedang berpacu dengan waktu karena BG sedang diusulkan menjadi calon tunggal Kaplori dan akan menjalani proses fit and proper test. Dengan langsung menetap-kan status Tersangka sebelum BG menjalani proses test di DPR maka Presiden Jokowi di-harapkan akan menarik kembali dan membatalkan pencalonan BG.  Demikian pula DPR diha-rapkan akan menolak pengusul-an BG sebagai calon Kapolri. Dalam perpektif pemberan-tasan korupsi, upaya KPK yang langsung menetapkan status Tersangka kepada BG merupa-kan upaya peringatan dan pen-cegahan secara dini kepada para individu atau pihak yang terin-dikasi kuat melakukan perbuat-an  korupsi atau penyalahguna-an jabatan agar tidak boleh dibe-rikan kesempatan atau peluang sedikitpun untuk memimpin ja-batan publik di negara ini.  Dalam konteks peringatan dini tersebut,  saya menilai KPK telah berperan penting dan efek-tif sebagai institusi “early war-ning system” korupsi bagi Presiden Jokowi dan negara. Peringatan dini tersebut juga te-lah direspons secara positif dan bijak oleh Presiden Jokowi de-ngan menunda pelantikan Komjen BG menjadi Kapolri hingga menunggu proses hu-kumnya di KPK tuntas. Dalam keputusan itu, Presiden Jokowi terlihat sangat bijak dengan memberikan kesempatan kepa-da KPK untuk membuktikan ke-benaran tuduhannya kepada Komjen BG, sekaligus juga menjaga “martabat” Komjen BG selaku calon Kapolri dan DPR yang telah menyetujui pencalonan BG. Berdasarkan uraian di atas, maka semua pihak hendaknya mengapresiasi dan mendukung keputusan yang telah dan akan diambil KPK maupun Pesiden Jokowi dalam upaya penyelesai-an kasus dugaan rekening gen-dut calon Kapolri Komjen BG. Penulis adalah Guru Besar akuntansi; kePala lPPM unika soeGijaPranata seMaranGMengapresiasi Keberanian KPKPengemudi yang konsumsi narkoba tabrak sepeda motor, 4 orang tewas.– Narkoba tidak hanya celakakan diri sendiri, tapi juga orang lain.uBasuki kantongi transaksi mencurigakan sejumlah pejabat DKI.– Bakal ada pejabat DKI yang dicopot dari jabatannya. S A  S A R  A NLembaga Pengawas KPKKeputusan KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi menuai kecurigaan. Lembaga penegak hukum itu dianggap bermain politik sebab penetapan tersangka diumumkan men-jelang fit and proper test di DPR padahal sudah enam bulan sebelumnya kasus ini diselidiki. Bahkan ada suara miring yang menyebut Ketua KPK Abraham Samad balas dendam karena tak terpilih menjadi anggota kabinet. Sakit hatinya dilampiaskan de-ngan “mencoret” calon kapolri yang diajukan Presiden. Ungkapan yang muncul dari mulut seorang politisi ini merupakan gambaran bahwa KPK memang disorot tajam. Banyak yang mencinta dan mendukung namun tak sedikit pula yang mencaci.  Kini, sejumlah anggota DPR mewacanakan sebuah lembaga independen pengawas agar KPK tidak berpolitik. Perlu ada pihak yang berwenang mengaudit kinerja serta mengevaluasi KPK. Wacana ini tampaknya benar mengingat akan sangat berbahaya bila lembaga penegak hukum memasuki ranah politik dalam arti memiliki kepentingan politik tertentu. Bila demikian, keberadaannya tak akan bisa lagi independen dan objektif. Namun, pembentukan lembaga baru untuk mengaudit kinerja KPK kita ang-gap tidak tepat. Pertama, sesuai UU KPK fungsi pengawasan terhadap lembaga antikorupsi ini sudah ada di tangan DPR. DPR bisa memanggil KPK untuk mem-berikan jawaban atas segala tudingan. Kedua, apabila semua lembaga kehilang-an kepercayaan publik, solusi satu-satunya bukan dengan membentuk lembaga baru untuk mengevaluasi. Sebab bila demikian halnya, maka bila lembaga peng-awas yang baru tadi melakukan pelanggaran atau tak dipercaya, logikanya akan dibentuk lagi lembaga audit yang lebih tinggi.Ketiga, sistem kepemimpinan di KPK adalah kolektif kolegial dengan lima pimpinan di sana. Keberadaan mereka ditur dalam UU, di mana masing-masing tidak bisa sembarangan bertindak. Dari awal pembentukannya, para perumus UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengantisipasi terhadap kemungkinan pimpinan, anggota dan pegawai KPK berbuat kejahatan. Ada sanksi penjara bagi anggota maupun pegawai KPK yang mengadakan hubungan langsung atau tidak lang-sung dengan tersangka, atau siapa saja yang ada korelasinya dengan kasus ko-rupsi yang sedang ditangani oleh komisi. Bahkan, sanksi lebih keras dimuat da-lam UU tersebut dengan mencantumkan ancaman hukum ditambah sepertiga terhadap anggota dan pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi. Keempat, harus dipisahkan antara lembaga KPK yang bertugas memberan-tas korupsi dengan oknum KPK yang menyalahgunakan wewenang demi kepen-tingan politik pribadi. Kesan bahwa KPK rawan memasuki ranah politik sangat masuk akal. Para pimpinan KPK dipilih oleh DPR yang tidak bisa lepas dari at-mosfir politik. Proses politik itu menimbulkan kemungkinan adanya muatan politik pada pimpinan KPK baik karena dorongan murni pribadi atau berlatar belakang balas budi. Kenyataan itu ditambah lagi dengan berbagai keputusan KPK yang dianggap tebang pilih dalam menangani kasus korupsi.  Anggapan ini santer terdengar terutama ketika KPK menangi kasus yang membelit mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Saat Nazaruddin sudah berkoar-koar mengenai sejumlah nama yang terlibat, KPK seo-lah mencari waktu tertentu untuk bertindak. Sebut misalnya Anas Urbaningrum yang dijerat ketika ia sedang menyusun kekuatan untuk menjadi orang nomor sa-tu di partai penguasa saat itu. KPK saat itu dinilai tidak benar-benar bisa membuat garis yang tegas dengan kekuasaan. KPK dianggap alat pemukul terhadap lawan-lawan politik maupun orang-orang yang kerap berseberangan dengan penguasa.Dalam kasus suap dan gratifikasi di Badan Anggaran DPR, wisma atlet SEA Games, Hambalang, dan bahkan terkait dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Bandung, nama-nama yang disebutkan Nazaruddin akhirnya masuk bui. Namun, masih ada nama-nama penting yang disebut Nazaruddin sama sekali tak tersentuh. KPK berulang kali tidak menunjukkan kemajuan berar-ti dalam penanganan kasus Bank Century.Publik masih ingat bagaimana pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menjadi tersangka karena dituduh memeras Anggoro Widjojo, kakak kandung Anggodo, yang menjadi tersangka kasus korupsi yang sedang diperiksa KPK. Kasus itu berakhir dengan deponeering atau mengkesam-pingkan perkara demi kepentingan umum. Bisa dimengerti bila kilas balik itu men-jadi muara tudingan bahwa KPK bukan gerombolan malaikat tanpa cacat. Mereka bisa saja memilah-milah kasus dan tersangka atau menjadi alat kekuasaan.Penilaian itu sudah berulang kali dibantah oleh para petinggi KPK. Sejak awal berdiri serangan terhadap KPK mengalir tiada henti. Serangan dilakukan oleh kelompok yang merasa terancam yakni para koruptor yang diincar KPK. Lambat laun kritik muncul juga dari politisi, lagi-lagi mereka yang dianggap ter-sangkut korupsi, yang memperingatkan berbahaya bila KPK tidak dibatasi. Kewenangan lembaga superbody itu harus dipreteli. UU KPK harus direvisi. Kepentingan dengan motif ingin melemahkan KPK harus dilawan tanpa mengu-rangi pengawasan agar KPK tidak melanggar hukum.Di sisi lain Presiden dan DPR harus mampu memastikan bahwa wilayah hu-kum tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu termasuk kepentingan politik pemerintah dan DPR. Ta juk  Ren ca naAndreAs LAko

http://repository.unika.ac.id/25489/1/58119941552014G1_suara%20pembaruan%2022%20januari%202015.pdf

Mengapresiasi Keberanian KPK

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Unika Repository

Unika Repository