Samsuri, Samsuri

Lumbung Pustaka UNY  (UNY Repository)

LAPORAN KAJIAN MANDIRIHAK ASASI MANTUSIA SEBAGAI SUBSTANSI KAJIANPENDIDIKAI\I KEWARGANE GARAAN(Sebuah Studi Pendahuluan Kepustekaaan)Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu TugasMata Kuliah Kajian Mandiri KewarganegaraanProgram Studi Pendidikan IPSSekolah Pascasarjana Univcrsitas Pendidikan IndonesiaSemester Gasal 2007 l200tOleh:S A M S U R TNlM. 0601498PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPSSEKOLAH PASCASARIANAUNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIABANDUNG2008LAPORAN KAJIAN MANDIRIHAK ASASI MANUSIA SEBAGAI SUBSTANSI KAJIANPINDIDIKAN KAWARGANf, GARAAI{(Sebuah Studi Pendahuluan Kepustakaaan)Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu TugasMata Kuliah Kajian Mandiri KewarganegaraanProgram Studi Pendidikan IPSSekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan IndonesiaSemester Gasal 2007 nA08Oleh:S A M S U R INIM.0601498DTSETUJUI DAN DTSAHKAN OLEH:g Kajian Mandiri:Dr. Dasim Budimansyah,NIP. 131760827KATA PENGANTARPuji syukur ke hadlirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan ilmu kepada saya, baiksebelum memilih mata kuliah ini hingga penyelesaian laporan kajian mandiri. Tanpapertolongan-Nya, saya mungkin masih tertatih+atih untuk menuntaskan tugas perkuliahanini.Secara rutin pada tiap-tiap akhir perkuliahan, suatu mata kuliah tertentu menuntutpara pes€rtanya untuk membuat sebuah pertanggungiawaban kegiatan akademik(perkuliahan) dalam berbagai bentuk. Laporan kajian mandiri ini rnerupakan salah bentukunjuk kinerja saya sebagai salah satu peserta Mata Kuliah Kajian Mandiri Kewarganegaraandi Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasmjana Universitas Pendidikan lndonesiaSemester Gasal 2007f2008 sebagaimana telah disepakati dengan dosen pengampu matakuliah. Laporan ini dimaksudkan bukan sekadar memenuhi tuntutan akadernik, tetapi dalamjangka panjang -terutama rmtuk perninatan penelitian disertasi-merupakan tahap awaluntuk mengeksplorasi sejumlah literatur guna menjajagi sejauh mana peserta sungguh-sungguh menekuni dan kemudian menjadikannya pijakan dalam proses penelitian tugasatchir. Jika merrungkinkan, laporan ini dikembangkan unnrk diterbitkan. Misi gardamyaialah melahirkan tr adisi publtsh or perish, di samping berlatih meneliti literatur.Sebagai sebuah perkuliahan mandiri di jeqiang 53 (Program Doktor), laporan inimenurut saya masih belum mencapai standar kinerja yang diharapkan. Namun, sebagaisebuah tradisi yang baik -dan mungkin pertama kali serta unik di Sekolah PascasarjanaUniversitas Pendidikan Indonesia Bandung - model kegiatan semacam ini tentu saja perludirintis sejak awal menjadi mahasiswa jenjang 53 datam bennrk kajian mandiri. Karena diSPs UPI Bandung belum ada sistem pendidikan 53 model By Research, bagr saya inimerupakan tantangan sekaligus uji nyali grma berlatih by research sebagaipenyusunan proposal disertasi kelak.Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. yang takpernah jemu-jemu untuk mendorong dan memberi €nergl alcademik epada saya baik sebagaimurid dalam perkuliahan ini, mauprm sebagei sesama mggota civics community. SemogaAllah SwT membalas budi baik dnn ketulusan hati dalam pergumulan akademik selarna ini,khususnya dalam perkuliahan. Terimakasih saya hahrkan pula kepada Staf Layanan InternetSekolah Pascasarjana UPI yang tanpa bosan memberikan pelayanan kepada saya (fugate'man-teman mahasiswa lainnya) untuk mengunduh - saya lebih suka menyebutnya"MENGGALI HARTA KARUN" - bahan-bahan dari intemet baik berupa artikel jumalmaupun buku-buku digital.Sernoga laporan ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, untuk pengembangankeilmuan pendidikan kewarganegaraan dan khususnya dalam kajian hak asasi manusia.Amiin.Bandung. Februari2008HAK ASASI MAhIUSIA SEBAGAI SUBSTANSI KAJIANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAFI(Sebuah Studi Pendahuluan Kepustakeaan)Oleh: SamsuriNrM.0601498hogram Studi Pendidikan IPSSekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan IndonesiaABSTRAKLaporan lrajian kepustakaan (review of literature) ini bentsaha mengel<splorasitopik hak asosi manusia (I{AM) dalam instrumen intemasionnl maupun nasional,HAM di Indonesia, dan HAM sebagai substansi kajian pendidikan kewarganegaraan.Selain itu laporan ini mengeksplorasi htrikulum PKn dan model pembelajaran PKn.Sumber kajian l<epustakaan berasal dari sejumlah jurnal, bulat dan dolwmen-dohtmen.Artikel jurnal dan bulw yang menjadi bahan lmiian sebagian besar berasaldari sumber online dalam format PDF (Print Document Format/, karenalreterbatasan-keterbatasan untuk memperoleh sumber kaitan tersebut. Penentuansumher lmjian dilafukan secara purposive berdasarknn tema yong disusun untukmencapai tujuanlujuon kaj i an kepustalcaan ini.Sistematilca laporan ini disusun sebagai berihtt: (l) hnsep hak asasi manusiadalam instntmen internasional dan nasional; (2) hak warga negara; (i) HAMsebagai substansi kaitan pendtdikan kewarganegaraan nodel Amerika Serikat,Inggris, Australia dan Indanesia; (4) Kurilailum pendidikan kewarganegaraan;dan(5) model-model pembelajaran pendidilmn kewarganegaraan yang dapatdipergunalcan untuk mentransfarmasikan nilai-nilai hak asasi manusia kepada siswa.Katr Kunci: hak asasi manusia, warga negaro, universalilas, lokalitas, pendidikankcwarganegaraan, konsolidasi demokrasi, transtbrmasi.DAFTAR ISIHALAMAN JUDULLEMBAR PENGESAHANKATA PENGANTARABSTRAKDAFTAR ISIDAFTAR TABELDAFTAR LAMPIRANA. PENDAHULUANB. KONSEP.KONSEP OKOKl. HakAsasi Manusia2. HakAsasi Manusia di Indonesia3. HakWarga Negara4. HAM sebagai Substansi Kajian PKna. Model Amerika Serikatb. Model Inggrisc, Model Australiad. Model Indonesia5. Kurikulum PKn6. Pembelajaran PKna. Model Diskusi Controvesial hrblic fssues (Isu-isu PublikyangKontroversial)b. Model InwRelatcd Edueation (LRE)c. Model ProyekC. PEI\ruTUPDAFTAR PUSTAKALAMPIRANIuIUwvviYII5534s25757596264677l737780&lE5t9Tabel 1.Tabel 2.TabelTabelTabel 5.Tabel 6.Tabel 7.TabelTabelDAFTAR TABELRatifikasi Instrumen Internasional HAM dalam PeraturanPerundangan RI ..............Pertautan UU RI No. 39 Tatrun 1999 dengan Instrumen lnternasionalHAMSubtansi Kajian PKN di Amerika SerikatPosisi Kajian HAM sebagai Substansi Kajian PKN danKompone,n Kompetensi Kewargan egilraffi dalamKurikulum PKN di InggrisPosisi Kajian HAM dalam Tema Substansi Kajian PKN KurikulumPendidikan Nasional di Australia Untuk Kelas "Middle Primarv" dan"Upper Primary" ..................-.........Tema Substansi Kajian PKN Kurikulum Pendidikan Nasional diAusfralia Unnrk Kelas "Lower Secondary" dan "Middle Secondary" ...Substansi Kajian dan Uraian Materi Kajian PKN Tatrun 2006 diIndonesiaModel-model Diskusi CPl TerpilihEnam Aliran Implementasi Pendidikan Dernolrasi di Amerika Serikat...503.4.L9.5 l576 l63667577DAFTAR LAMPIRANLampiran 1. Contoh Rencana Pembela.iaran HAM di Negara-negaraAs iaTenggara . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  89U/I.POM N XENE.U MANDI N XEWARGANTAnAANSolrtcati/NlM 0AlOtA. PendahuluanPerhatian masyarakat internasional terhadap arti penting peranan pendidilcanuntuk menransfonnasikan ilai-nilai hak asasi manusia.kepada generasi muda" telatrmendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadikan HAM sebagarprogam *United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004)." Meskipunp€rlryataan sejagat entang hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights)telah dideklarasikan PBB pada l0 Desember 1948, namun bagaimana dokumen tersebutdijadikan sebagai materi dan kurikulum dalarn pendidikan tentang HAM, barulah limapuluh tahun kemudian diujudkan dalam satu program aksi yang bersifat mondial.Sebagai negara anggota PBB, Indonesia telah sedemikian rupa menjadikanHAM sebagai topik kajian dalam kurikulum pardidikan nasionalnya. Hal ini nampakpada substansi kajian PKn dalam Kurikulum 2006 yang memasukkan kajian HAMsebagai satu dari delapan standar isi (zubstansi kajian). Berbeda dengan kurilrutumsebelumnya (1915,1984 dan Lgg4),meskipun terdapat pembahasan topik HAM, namlmdibahas secara tidak mendalam bahkan hanya menjadi pelengkap dari pembahasanmat€ri sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).Sedikitnya ada dua alasan mengapa HAM perlu diajarkan di sekolah melaluimata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pertarna, dari perspektif nesional,kesadaran arti penting HAM secara konstitusional telah dikukuhkan dalam UUD 1945kenrudian dijabarkan kembali dalam Perubahan Kedua UUD 1945. Gerakan HAMdalam konteks nasional semakin kentara setelah pada 1993 dibennrk satu KomisiNasional HAM (Komnas HAM). Keberadaan Komisi ini mengundang sejnmrah arapantcrhadap erbaikan kondisi penegakan HAM di Indonesia, terutama kaika menanganisejumlah kasus pelaoggaran HAM berat yang dilakukan oleh tentara dan kepolisianSnraa Guol2007/iletSekolah Poscasarjaoa IIPI BardongITLPORAN XAJAN ilIj.h'DIM fEil'ARcAt\mAEAlL\tSotlgtri/NIM 06e69tseperti kasus pembunuhan buruh perempuan Marsinah, pembunuhan masyarakat sipiltak bersenjata di Tanjung Priok (1985), Timor Timur (1991) dan Irian Jaya (Bourchier,2047: $a; Fakih, Indriants dan Prasetyo,2a03:75). Meskipun keberadaan KomnasHAM diperkuat melalui UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UURI No. 26 Tahun 2000 Peradilan Hak Asasi Manusia, namun prosss penegakan HAI\,|mengalami kesulitan ketika menyentuh kasus pelanggaran HAM dari pimpinan tentarayang masih duduk dalam jabatan pemerintahan maupun setelah mereka pensiun, sepertidalam Kasus Tri Sakti dan Semanggi (1998) di Jakarta (Fakih, lndrianto dan Prasetyo,2@3: 76-77). Dari ini, maka penegakan HAM di Indonesia masih perlupojuangan panjang.Kedua, dari perspektif internasional, persoalan HAM telah menjadi salah satuagenda pokok masyarakat internasional sejak secara formal PBB mendeklarasikanUniversal Declaration of Human Rights (UD[R) pada 10 Desember 1948. Padatingkatglobal, HAM telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari (Isin & Tunrcr,2007: 16). Meskipun secara universal HAM dalam dokumen UDHR itu diterima olehtregara-negara anggota PBB, nmun terdapat persoalan kAika akan diimplem€,ntasikandalam konteks nasional 635ing-m4sing negara. perdebatan antara universalitas HAMdan panikularitas implementasi HAM, polemik antara standar global dan nilai-nilailokal HAM sekarang masih belum tuntas menemukan titik kompromi (Donnely,2A07;Banda 2003).Mengapa hak asasi manusia (HAM) mer{adi salah satu topik penting dalamkajian pendidikan kewarganegaraan (PKn). Perhatian PKn terhadap HAM tidak dapatdilepaskan dari posisi warga negara sebagai subjek yang memiliki atribut hak dankwajiban warga negam secara bersama-sama. Menurut Isin dan Turner e0a7),SaneaGsd2NT/20d8Sekolah Pascasarjoa t lPI BadungLA.PONAN KAJAN M4NDIM NEWARGANEGARAANSatlrtt i/NIM 06011r,kewarganegaraan modern disusun secara historis dari aspek hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pengertiannya sebagai keanggotaan untuk suatumasyarakat melalui hak-hak yang terhimpun dengan pelayanan, dan mungkin yangpaling kentara ialah dalam hal sistem nasional perpajakan. Model kewarganegaran inisebagai hak-hak sosial secara erat dikaitkan dengan sejarah hak-hak kewarganegaraanmenurut sosiolog Inggris Thomas Humprey Marshall (1893-19s2): hak sipil, hakpolitik, dan hak sosial.Persoalannya tidaklah mudatr mempertemukan kebutuhan HAM dengan upayapennbentukan warga negara yang idval dalam pembelajaran PKn. PKn sebagai safu matapelajaran dalam Kurikulum 2006 memuat standar isi dan standar kompeteirsi lulusanyang memerlukan pengelolaan pembelajaran yang memadai dari seorang ggnr. Jikamencermati pergeseran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadiPendidikan Kewarganegaraan (PKn), ada perubahan mendasar dalam kerangkapuadigmatis pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Dalam paradigma lamasebagaimana t mpak pada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sertaPe'ndidikan Pancasila dan Kewmganegaraan (PPKn), materi dan model pengajaranserta benhrk evaluasinya cenderung diremehkan baik oleh para siswa mauprm sesamaguru di lur lulusan Program Studi PPKn di Lembaga Pe,ndidikan Te,naga Kependidikan(LPTK). Hal ini muncul karena materi, metode, dan evaluasi pengajaran pKNpradigma lama cenderung basifat hapalan, indokrinatif, dan tanpa malura. Akhirnya,siapapun guru (bukan lulusan Prodi PPlftr/civics-Hukum) dapat mengajarkan pKN.Paradigma baru PKN memfokuskan diri pada upaya membentuk pes€rta didikscbagai masyarakat sipil dengan memberdayakan warga negara melalui prosespcndidikan agu dapat berpartisipasi aktif dalam system pemerintahan egara yangSanaet Gaal2MTDA&ISelolah Pasc$ejaoa UPI BandrngLiPORAN XNIAN MANDIN XE'YNNGANWANAANSonsi/NIM m&tdernolratis (Muchson AR., 2004: 32). Sehubungan dengan paradigma baru itu,pembelajaran PKN bernrjuan membentuk para siswa agar memiliki kompetensi sebagai"warga negara yffig baik" dalam hal (l) civic htowledge (pengetahuatkewarganegaraan); (2) civic shl/s (ketrampilan kewarganegaraan); dan (3) civicdispositions (karakter kewarganegaraan) (Muchson AR., 20O1: 33).Substansi kajian HAM dalam PKn sama krusialnya dengan substansi kajianlainnya, seperti Konstitusi Negara, Kekuasaan dan Politik, Pancasila ataupunGlobalisasi. Namun, persoalan HAM sebagaimana Gtobalisasi sering dicurigai sebagaiproduk pemikiran liberal (Bara$ yang diangeap tidak sesuai dengan kepribadiannasional, sehingga jika diterima secara pa adanya akan menghancukanjati diri bangsa.Atau dalam pandangan yang hampir sama, di bagian besar masyarakat Muslim di dmiaada semacam ketegangan ketika memaknai HAM, terutama dalam hal kebebasanberagarna termasuk hak untuk merubah keyakinan beragama dan perkawinan antar-agama (Hosen, 2007:201). Posisi dilematis ketika menghadirkan kajian HAM dalamskala milao di ruang kelas tentu saja memerlukan kearifan dan kecerdasan dari seorangguru, agar tidak terjebak sebagai pembela HAM trnpa kajian kritis atau menolakuniversalitas HAM dengan bias yang melatarinya. Pada bagtan lain, kecakapan siswaunhrk membuat ke,putusm atas pihhan-pilihan dilematis seputar pe,negakan HAMsangat diperlukaa sehingga internalisasi nilai-nilai universal HAM kepada siswame,ncapai sasaran. Sikap positif terhadap palindungan dan penegakan HAM, perludibarengi punikiran kritis untuk memberikan pilihan-pilihan atas sikap dm tindakanyang diambil siswa. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaranHAM pada mata pelajman PKn menjadi penting untuk penanaman serta pembentukanSdttedGddzAoTnNtSe*olah Pascascjana tlPI BandungI-APORAN I{AJUN DLANDIM XE'YARGANEGANAANSarsui/NIM 0@t/Dtsikap dan perilaku positif terhadap HAM itu sendiri, baik di dalam kelas maupun di lurkelas.B, Konsep.konsep Pokokl. HakAsasi ManusiaSecara ontologis, HAM merupakan prinsip dasar yang dianugeralrkan Tuhankepada manusia, sehingga tidak dapat dan tidak boleh dicabut oleh siapapun kecualioleh Tuh"n. Dari perspektif ini, maka HAM diterjematrkan maknanya sebagai:".'.seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjungtinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap ormrg dernikehormatan serta perlindrmgan harkat dan martabat manusia" (Pasal I UU RI No. 39Tahun 1999). Dari pemaknaan tersebut, manusia tidak dapat hidup sesuai martabat ataufitahnya sebagai manusia tanpa HAM. Dengan demikian, HAM tidak perlu diberikan,dibeli atau diwariskan. Hak asasi merupakan sesuatu yang patut dimiliki karenakemanusiaan kita, sehingga HAM menjadi bagran dari manusia secara otomatis (Fakih,Indrianto dan Prasetyo,2003: 4A).Paling sedikit ada tiga perspektif terhadap HAM: etika/mod politilq danlegayhkum (Fakih, Indrianto dan Prasetyo,2003:41). Dari segi etika/moral, HAMatan mempotajam pemahaman kita tentang martabat manusia, sehingga dokumen-dolrumen HAM seperti (lniversal declaration of Human Rights (UDHR) dapat dilihatsebagai batu pijakan kerangka HAM. Deklarasi ini memuat aspek normatif etis yangse,hanrsnya drjunjung tingg oleh umat manusia.Set tdc, GNol2007nUnSe*olah Pascasarjana t lPI Bandung

Hak Asasi Manusia Sebagai Substansi Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Sebuah Studi Pendahuluan Kepustakaan)

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Lumbung Pustaka UNY (UNY Repository)