Rizka, Annisa

eSkripsi Universitas Andalas

 1  BAB I PENDAHULUAN 1.1  Latar Belakang Dunia pada saat ini tengah dihadapkan dengan pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) di mana, pandemi tersebut berdampak kepada seluruh aspek kehidupan. Selain krisis di bidang kesehatan, Covid-19 juga berpengaruh terhadap perekonomian dunia yang mengakibatkan krisis di bidang ekonomi. Seperti di Indonesia sendiri, pada kuartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 5,23 persen. Kondisi ini pertama kali terjadi sejak krisis 1998 yang pernah dialami Indonesia. Sehingga membuat pemerintah Indonesia terpaksa memperluas defisit anggaran hingga 6,72 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Jika pada kuartal ke III dan ke IV pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami penurunan, maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. Resesi ekonomi sendiri merupakan kondisi ketika terjadi penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Di mana, akan berpengaruh pada pasokan atau suplai barang yang turun secara drastis. Namun, tingkat permintaan tetap. Sehingga, kondisi ini mengakibatkan harga-harga naik dan dapat memicu inflasi.  Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menekan laju inflasi di Indonesia. Untuk itu pemerintah harus membuat program-program yang sekiranya dapat mencegah terjadinya pembengkakan anggaran, dan juga membuat prioritas terhadap penggunaan anggaran. Jika terkelolanya anggaran dengan baik maka diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia.  2  Bukan hanya peran pemerintah, dukungan dari masyarakat Indonesia juga sangat penting dalam mempercepat pemulihan perekonomian tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam mengelola keuangannya. Pemerintah juga harus melakukan penganggaran dengan tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam mengalokasikan dana sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik itu APBN maupun APBD benar-benar terwujudkan sesuai dengan perencanaan. Instansi pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam memilih tindakan agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus menerapkan kebijakan-kebijakan serta mampu mencari solusi atas setiap permasalahan perekonomian yang ada dalam mempertahankan stabilitas ekonomi daerah dengan mengendalikan pengeluaran/ biaya. Adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membuat semua kegiatan yang direncanakan akan terwujud sesuai dengan keadaan di masyarakat. Oleh karena itu, agar pengalokasian dana (APBN dan APBD) pemerintahan efektif dan efisien dibutuhkan proses penyusunan anggaran yang baik dan benar. Di mana, penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Dari rincian APBN tersebut, pemeritah dapat melihat seberapa besar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran berjalan. Sedangkan pada APBD digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah.  3  APBD juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemeritah daerah. Pemerintah pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bidang kesehatan untuk membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan). Pada pemerintah daerah dibutuhkan bantuan perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan dalam pendistribusian anggaran Covid-19 ini. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Di Provinsi Sumatera Barat, perangkat daerah yang membantu pemerintah dalam mengelola dana/anggaran kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan berdasarkan  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2003, di mana Dinas Kesehatan (Dinkes) dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada  di bawah dan bertanggung jawab  kepada gubernur melalui sekeretaris daerah. Di masa Pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan penyusunan yang baik dan benar terhadap pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan tersebut.  Hal itu dilakukan guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengalokasikan dana bagi pihak-pihak  yang terkena dampak Covid-19 dan bagi lembaga/instansi yang berperan dalam menangani pandemi ini di bidang kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Dengan terciptanya pengelolaan anggaran yang baik,  4  maka akan berdampak kepada meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui perbaikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir yang berkaitan dengan proses dan ketentuan yang telah ditempuh oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola anggaran tersebut. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas penulis menulis Tugas Akhir  “Proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19”.    1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka laporan Tugas Akhir yang berjudul proses penyusunan anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pandemi Covid-19 akan dibatasi dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah proses penyusunan anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pandemi Covid-19?. 1.3 Tujuan Penulisan Penelitian yang akan dilakukan adalah untuk keperluan penulisan laporan Tugas Akhir yang merupakan keharusan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dalam mencapai gelar Ahli Madya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :  5  1) Untuk mengetahui  bagaimana proses penyusunan anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pandemi Covid-19. 2) Untuk mengetahui kendala yang ditemui selama berlangsungnya proses penyusunan anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pandemi Covid-19. 1.4 Manfaat Penulisan Adapun manfaat atas dilaksanakannya penulisan laporan Tugas Akhir setelah pelaksanaan magang, yaitu: 1.4.1 Bagi Penulis a) Menambah pengetahuan penulis tentang proses penyusunan anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pandemi Covid-19. b) Penulis menjadi mengetahui hambatan yang terjadi pada saat proses penyusunan anggaran tersebut. c) Menambah wawasan penulis perihal perbedaan proses penyusunan anggaran sebelum pandemi dan pada masa Pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. d) Memberikan pengalaman kepada penulis tentang bagaimana situasi dan kondisi di dunia kerja yang sebenarnya. 1.4.2 Bagi Dinas Kesehatan a) Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap Dinas Kesehatan sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh penulis.  6  b) Dapat mempermudah serta membantu pekerjaan operasional para pegawai pada Dinas Kesehatan terutama  di bagian penyusunan anggaran. c) Menjalin kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Universitas Andalas dalam memperoleh informasi terkait perekrutan karyawan berkualitas yang dimiliki. 1.4.3 Bagi Masyarakat a) Dapat digunakan sebagai media referensi dan informasi untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pandemi Covid-19. b) Dapat dijadikan sebagai gambaran sebelum bertindak dalam mengalokasikan anggaran agar tidak terjadi kesalah pahaman. 1.5 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yang dijadikan sebagai acuan dalam mencari informasi yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Metode yang digunakan adalah: 1. Penelitian Lapangan Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke instansi terkait guna mendapatkan data yang dibutuhkan, seta mempelajari dan menganalisis data yang berkaitan dengan objek penulisan. Metode ini dilakukan dengan melaksanakan magang di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. 2. Penelitian Kepustakaan Penulisan laporan ini diperoleh dari beberapa buku yang berhubungan dengan Proses Penyusunan Anggaran di SKPD sesuai dengan pokok pembahasan  7  pada laporan magang. Yang nantinya bertujuan untuk landasan teori sebagai dasar pemahaman yang akan digunakan untuk menganalisa masalah yang terkait dengan laporan Tugas Akhir. 3. Pencarian Data Melalui Internet    Pencarian data melalui internet ini bertujuan untuk menambah bahan-bahan pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam laporan Tugas Akhir ini. Dengan mengunjungi website yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang nantinya akan dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang dibutuhkan. 4. Melakukan Wawancara Langsung Melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan proses penyusunan anggaran, baik yang berada di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat maupun pihak yang berada di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Dengan dilaksanakannya wawancara tersebut, maka diharapkan informasi yang didapat bisa membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 1.6  Sistematika Penulisan Laporan Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi yang tertera pada laporan Tugas Akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan metode sistematika penulisan sebagai berikut:    8  Bab I: Pendahuluan  Pada bab ini akan membahas pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, dan sistematika penulisan laporan. Bab II: Landasan Teori         Pada bab ini penulis membahas tentang beberapa teori-teori yang berkaitan dengan topik yaitu definisi masing-masing kata dari kalimat proses penyusunan anggaran, tujuan anggaran, karakteristik anggaran, fungsi anggaran, manfaat anggaran, dan hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bab III: Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Pada bab ini berisikan tentang gambaran secara umum dari instansi mengenai profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, tujuan dari instansi tersebut, visi dan misi dari Dinas Kesehatan, fungsi dari masing-masing bidang serta hal-hal lain mengenai Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar. Bab IV: Pembahasan Dalam bab pembahasan ini berisikan laporan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan selama magang, yaitu menguraikan tentang bagaimana proses penyusunan anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pandemi Covid-19 serta apa saja kendala atau hambatan yang ditemui.  9  Bab V: Kesimpulan dan Saran Pada bab ini memberikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang timbul berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan magang di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.   

Proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19

http://scholar.unand.ac.id/78134/2/Bab%201%20Tugas%20Akhir%20Rizka%20Annisa%201800542005.pdf

Proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

eSkripsi Universitas Andalas