Anak sebagai potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak dalam perwalian diatur dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pada ayat 2 dan 3 mengatur bahwa wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan anak dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Perwalian (voogdij) merupakan pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau harta kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang

Indrawati, Septi

Utami, Nurul Fadila

English

Universitas Muhammadiyah Purworejo: OJS

 Amnesti: Jurnal Hukum  Vol. 4 No. 1 (2022) pp. 62-70 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604   62  Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali  Nurul Fadilla Utami1*, Septi Indrawati2 1*Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia  2Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia *email: nurulfadillautami@gmail.com   DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1479  Submitted: Desember 2021 Revised: Januari 2022 Accepted: Februari 2022  ABSTRAK Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perwalian Anak sebagai potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak dalam perwalian diatur dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pada ayat 2 dan 3 mengatur bahwa wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan anak dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Perwalian (voogdij) merupakan pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau harta kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.  ABSTRACT Keywords:  Legal Protection, Children as potentials and the younger generation to succeed the ideals of the nation's struggle have strategic roles, characteristics and special Amnesti : Jurnal Hukum  63 Vol. 4 No. 1 (2022)     Children, Guardian characteristics so that they must be protected from all forms of inhumane treatment that result in violations of human rights. The purpose of this study was to examine the legal protection of children in guardianship. To achieve this goal, the research was conducted using a normative legal research method by examining various laws and regulations related to the problem under study. The results of the study indicate that the legal protection of children in guardianship is regulated in Articles 33 and 34 of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection which states that a guardian appointed based on a court order or the Court can represent a child to take legal actions, both inside and outside the court for the best interest of the child. Paragraphs 2 and 3 stipulate that the guardian is obliged to manage the property of the child concerned for the benefit of the child inside and outside the court for the best interest of the child. Guardianship (voogdij) is the supervision of minors, who are not under the authority of their parents, and the management of the child's property or assets is regulated by law.  1. PENDAHULUAN Anak merupakan penerus bangsa. Selain itu anak sebagai harapan orang tua, bangsa dan negara yang akan melanjutkan keberlangsungan hidup di masa depan. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada huruf c bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Berangkat dari Undang-undang tentang perlindungan anak, hal ini berhubungan dengan tanggung jawab seorang wali. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan anak yang dalam perwalian mendapatkan perlindungan sekaligus hak-haknya dalam perwalian seseorang dalam mempertanggungjawabkan bagi terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak anak (Kenedi, 2020). Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Adapun anak dalam perwalian adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Dewi, 2020). Perwalian selalu menjadi hal paling penting bagi kelangsungan hidup seorang anak yang belum bisa memenuhi dan mengurus dirinya sendiri. Perwalian adalah keadaan diamana karena orang tuanya berhalangan, maka seseorang 64  Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2022)  ditunjuk mengurus anak di bawah umur untuk menggantikan pengurusan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut (Windajani, 2008). Perwalian merupakan pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau harta kekayaan anak tersebut yang diatur oleh undang-undang (Idami, 2012). Sehingga artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian dan tanggung jawab seorang wali. 2. METODE PENELITIAN Metode penelitian dalam penentuannya dipandang penting karena ada hubungannya erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode, serta analisis data guna mencapai nilai validasi yang tinggi baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian. Peneltian ini berfokus pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang ada (Marzuki, 2017). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dikarenakan dilakukan dengan meneliti bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi yaitu terkait perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan anak menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada ayat 5 dijelaskan pula wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (moerdervoogdes) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (wettelijke voogdij) (Kudubun, 2014). Amnesti : Jurnal Hukum  65 Vol. 4 No. 1 (2022)     Seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatanya (datieve voogdij) (Simatupang, 2020).  Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (testamen) mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat (tertamentair voogdij) (Hidayah, 2014). Perlindungan hukum anak dalam perwalian diatur ketentuannya dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pada ayat 2 dan 3 mengatur bahwa wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan anak dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 7 ayat 1 menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Pasal 27 ayat 1 dan 2 menentukan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran, serta dalam Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pancasilawati, 2020). Upaya perlindungan atau pengawasan yang nyata terhadap anak yang berada di bawah perwalian selama ini tidak ada. Akan tetapi bentuk perlindungan hanya sebatas pada pasal-pasal yang mengatur hak-hak anak, karena pengawasan tersebut tidak diatur tegas dan sebatas mengatur hak anak dan tanggung jawab seorang wali, sehingga tidak ada pengawasan yang dilakukan secara tegas. Kedudukan wali sangat penting bagi anak, hukum membebankan tanggung jawab hukum kepada wali jika salah dalam menjalankan kekuasaan perwaliannya (Rohmat, 2011). Oleh karena itu, apabila wali tersebut bersalah sehingga merugikan harta benda si anak yang di bawah perwaliannya, maka wali dikenakan hukuman ganti rugi atas permintaan dari anak atau keluarga anak tersebut. 66  Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2022)   Beberapa wilayah seperti Banda Aceh Darussalam dan Kepulauan Sumatera Utara, dimana pemerintah mensahkan Qonun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban dan larangan terhadap wali juga diatur dalam qonun ini yaitu Pasal 21 ayat 1 bahwa wali berkewajiban untuk mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya, memberikan bimbingan agama, mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainya, megupayakan pelayanan kesehatan; mengupayakan tempat tinggal, mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya, mencatat semua perubahan-perubahan harta benda/kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya dan menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya, jika anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum. Wali dilarang untuk menjual/mengalihkan hak/menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali demi kepentingan anak dan anak yang berada di bawah perwaliannya menghendaki, mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau jika tidak dapat dihindari (Rohmat, 2011).  Wali yang miskin/dhuafa dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat 3. Semua ini diawasi oleh wali pengawas. Dalam qanun tersebut yang bertindak sebagai wali pengawas adalah Badan Baitul Mal. Ketentuan Pasal 58 menegaskan, bahwa setiap wali yang mengabaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 3.2 Tanggung Jawab Seorang Wali Terhadap Anak Perwaliannya Perwalian (voogdij) merupakan pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau harta kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang (Kamal, 2019). Artinya, lembaga perwalian merupakan upaya untuk meneruskan kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur, yang pada saat perwalian tersebut ditetapkan, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Anak yang berada di bawah perwalian terdiri atas tiga kategori: (1) anak sah yang kekuasaan orang tuanya telah dicabut; (2) anak sah yang perkawinan orang Amnesti : Jurnal Hukum  67 Vol. 4 No. 1 (2022)     tuanya putus karena perceraian; dan (3) anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind). Berdasarkan kategorisasi tersebut, disimpulkan perwalian dapat dilakukan oleh salah satu dari orang tua yang diberikan kekuasaan untuk menjadi wali atau pihak ketiga bila kedua orang tua telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.  Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf h dijelaskan makna perwalian yaitu sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 juga mengatur, bahwa pengadilan agama dapat mecabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Tugas dan tanggung jawab seorang wali sangat berat, karena harus memastikan perlindungan, mengurus, dan memenuhi segala kepentingan anak (Ridwan et al., 2020). Dalam hal hak perwalian berada pada orang tua, maka pada prinsipnya hanya diperkenankan ada satu wali terhadap seorang anak. Pengecualian dari prinsip ini apabila seorang ibu yang menjadi wali (moedervoogdes) menikah lagi dengan laki-laki lain, laki-laki yang menjadi suami ibu tersebut juga dapat bertindak sebagai wali (medevoogd). Ada dua sebab terjadinya perwalian (Ishak, 2017): a. Perintah Undang-Undang (Wettelijk Voogdij)  Perwalian semacam ini terjadi dalam hal: (a) salah satu orang tua meninggal, sehingga orang tua yang masih hidup dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya; (b) anak yang lahir di luar perkawinan akan berada di bawah perwalian orang tua kandung yang mengakuinya; (c) seorang anak yang tidak memiliki wali, maka atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau atas perintah jabatannya, hakim dapat menunjuk seorang wali.  b. Perintah Wasiat (Testamentaire Voogdij)  Perwalian karena salah satu orang tua menunjuk orang lain untuk menjadi wali bagi anak-anaknya. Penunjukan tersebut dituangkan dalam 68  Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2022)  surat wasiat dan hanya dapat dijalankan apabila orang tua yang masih hidup, karena suatu sebab, tidak dapat menjadi wali. Perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya (Harahap, 2018). Tanggung jawab dan kewajiban wali terhadap anak yang berada di bawah perwalian diatur dalam Pasal 51 ayat 3 sampai ayat 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan. Pada ayat 3, wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, sedangkan ayat 4, bahwa wali membuat harta benda anak yang berada di bawah kekuasaanya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Pada ayat 5, wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan Pasal 52 mengatur bahwa wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki. Kewajiban-kewajiban seorang wali diatur dalam KUHPer antara lain: a. Wajib mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa (Pasal 385 ayat 1 KUH Per). b. Wajib membuat atau menyuruh membuat perincian akan barang-barang kekayaan anak yang belum dewasa (Pasal 386 ayat 1 KUH Per). c. Wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, dan mewakilinya dalam segala tindak perdata (Pasal 383 KUH Per). d. Tidak boleh menjual barang tak bergerak milik anak dibawah perwaliannya dengan cara kain melainkan dengan lelang umum (Pasal 399 ayat 1 KUH Per). e. Tidak boleh menyewa atau mengambil dalam hak usaha untuk diri sendiri barang-barang kekayaan si belum dewasa, kecuali apabila Pengadilan Negeri telah mengizinkan syarat-syaratnya (Pasal 400 ayat 1 KUH Per). f. Wajib pada akhir perwaliannya mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup (Pasal 409 KUH Per). Amnesti : Jurnal Hukum  69 Vol. 4 No. 1 (2022)     4. KESIMPULAN Perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian seharusnya perlu adanya tindak lanjut apabila ada laporan mengenai hal yang bersangkutan dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Seperti Banda Aceh Darussalam dan Kepulauan Sumatera yang mensahkan dan mengikuti Qonun sebagai upaya perlindungan terhadap anak dalam perwalian. Adanya aturan yang mengatur hingga hukuman pidana dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan anak. Upaya-upaya hukum dan solusi yang dapat dilakukan terhadap wali yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Sanksi harus ditegakkan baik teguran, denda maupun pidana. Selain itu, perlu ada upaya pembentukan lembaga pengawas khusus yang menangani permasalahan anak termasuk anak yang berada di bawah perwalian. DAFTAR PUSTAKA Dewi, E. C. (2020). Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang masih dibawah umur. Perspektif Hukum, 20(2), 162–279. Harahap, N. (2018). Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, 4(1), 116–129. https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831 Hidayah, F. I. (2014). Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat. Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, 1(1), 72–80. Idami, Z. (2012). Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Jurnal Dinamika Hukum, 12(1), 60–73. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.107 Ishak. (2017). Perwalian Konsep Hukum Tertulis di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(3), 571–590. Kamal, A. (2019). Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Simpang Belutu Kabupaten Siak). Journal Online Mahasiswa Universitas Tiau, 6(2), 1–23. Kenedi, J. (2020). Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia) (B. Hariyanto (ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar. Kudubun, T. (2014). Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak. Lex et Societas, 2(6), 82–94. 70  Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2022)  Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Gruop. Pancasilawati, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. Jurnal Fenomena, 6(2), 172. Ridwan, Thal;ib, H., & Baharuddin, H. (2020). Journal of Lex Generalis (JLS). Journal of Lex Theory, 1(2), 116–128. Rohmat. (2011). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syâfi ’ Îyah , Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia. Al-Adalah, 10(2), 165. Simatupang, T. H. (2020). Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (Lintas Sejarah dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2), 221. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.221-232 Windajani, I. (2008). Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20(3), 559–572. https://doi.org/10.20303/jmh.v20i3.255   This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License  

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali

http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/download/1479/1101

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Universitas Muhammadiyah Purworejo: OJS