ABSTRAKKorupsi merupakan penyakit yang menimpa suatu lembaga yang melibatkan banyak orang yang mengakibatkan menurunya kesejahteraan masyarakat. Selain itu korupsi yang terus meningkat di Indonesia mengakibatkan Indonesia memasuki urutan 10 besar di negara ASEAN. Untuk itu perlu suatu cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut melalui telaah literature review EGovernment dan E-Procurement. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan teknologi melawan korupsi. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Studi pustaka yaitu mencari berbagai sumber yang berhubungan dengan teknologi melawan korupsi. Hasil penelitian ini yaitu berupa literature review penggunaan teknologi sebagai upaya memberantas tindak korupsi.Kata Kunci: Korupsi, Teknologi, E-Government, E-procuremen

Isnaeni, Resti

sari, Tita Puspita

English

Online Journal Systems UNPAM (Universitas Pamulang)

83     83 | Jurnal Teknologi Informasi ESIT Vol. XIV  No. 02 Juli 2019   E-GOVERNMENT: TEKNOLOGI MELAWAN KORUPSI  Tita Puspita sari Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika  Universitas Pamulang   e-mail : dosen01261@unpam.ac.id  Resti Isnaeni Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika  Universitas Pamulang e-mail : dosen01300@unpam.ac.id ABSTRAK  Korupsi merupakan penyakit yang menimpa suatu lembaga yang melibatkan banyak orang yang mengakibatkan menurunya kesejahteraan masyarakat. Selain itu korupsi yang terus meningkat di Indonesia mengakibatkan Indonesia memasuki urutan 10 besar di negara ASEAN. Untuk itu perlu suatu cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut melalui telaah literature review E-Government dan E-Procurement. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan teknologi melawan korupsi. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Studi pustaka yaitu mencari berbagai sumber yang berhubungan dengan teknologi melawan korupsi. Hasil penelitian ini yaitu berupa literature review penggunaan teknologi sebagai upaya memberantas tindak korupsi.  Kata Kunci: Korupsi, Teknologi, E-Government, E-procurement  1. PENDAHULUAN  Fenomena korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi negara berkembang dan negara maju [1]. Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah parah dan akut. Banyak praktik korupsi terekspos ke permukaan layaknya penyakit kanker ganas menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN [2]. Lembaga nirlaba Transparency Indonesia (TI)  pada website https://lokadata.beritagar.id merilis laporan Indeks persepsi Korupsi/ Curroption Perception Index (CPI) tahun 2016 yang terlihat pada Gambar 1. Skor Corruption CPI indonesia tahun 2016 sebesar 37 berada di peringkat 90 secara global dari 176 negara yang dinilai. Di tingkat regional ASEAN, posisi Indonesia di bawah Singapura (skor 84), Brunei Darussalam (skor 58), dan Malaysia (skor 49). 7 negara ASEAN termasuk Indonesia masih dibawah rata-rata CPI global sebesar 43 Kasus korupsi yag terjadi baru-baru in yaitu kasus E-KTP, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 trilliun( Kompas.com) . Perilaku korup seperti penyuapan dan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi [3]. Salah satu cara yang perlu dilakukan dengan memberi pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengertian dan ruang lingkup korupsi serta tindakan pencegahan melalui pembelajaran berbasis mobile kepada masyarakat, sehingga mempermudah masyarakat untuk pemahaman secara online dimana saja  [4]. Disamping itu perkembangan teknologi khususnya sistem informasi dapat digunakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, hal ini dilakukan dengan penggunaan e-procerement melalui penggunaan e-goverment yang memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya seperti hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan [5]. Tantangan tersebut telah dijawab oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun Electronic Government For Good Governance yang terintegrasi dari mulai pemerintah daerah ke pusat. Tujuannya supaya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh instansi. Survei Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International pada website https://lokadata.beritagar.id menunjukkan 54 % masyarakat Indonesia menganggap anggota DPR terlibat korupsi. Kemudian 50 % masyarakat pejabat pemerintahan terlibat korupsi, 47 % masyarakat menganggap anggota DPRD terlibat korupsi. 40 % masyarakat menganggap polisi masih terlibat korupsi, sehingga keteribatan pejabat pemerintah masih tergolong tinggi hal ini ditunjukkan  pada Gambar 2.    84    84 | Jurnal Teknologi Informasi ESIT Vol. XIV  No. 02 Juli 2019                               Gambar 1. Indeks persepsi korupsi negara-negara ASEAN                        Gambar 2. Persepsi masyarakat Indonesia tentan korupsi pejabat publik    TINJAUAN PUSTAKA  a. Korupsi  Korupsi di Indonesia seperti halnya juga di beberapa negara lain, banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuatan politik. Watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan dan cengkeramannya terhadap rakyat yang seringkali tidak memiliki kekuatan kontrol yang signifikan terhadap geliat kekuasaan yang selalu merambat  [6]. Bentuk atau modus korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan berupa pemerasan pajak, manipulasi tanah, jalur cepat pembuatan KTP, SIM jalur cepat, Mark Up Budget/ Anggaran, Proses Tender, Penyelewengan dalam penyelesaian [7]. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa kecuali, sehingga menjadi tanggung jawab rakyat untuk bersama-sama memerangi korupsi [8]. Korupsi ada tiga pendekatan yang bisa digunakan yaitu pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi, pendekatan saat korupsi terjadi dan pendekatan setelah korupsi terjadi. Dari tiga pendekatan tersebut diklasifikasikan di beberapa strategi yaitu strategi preventif untuk mencegah korupsi dan strategi detektif untuk mendeteksi terjadinya korupsi dengan cepat dan strategi represif untuk memberikan sanksi hukum bagi pelaku korupsi [3]. Strategi anti korupsi yang baik adalah strategi yang mempertimbangkan 85    85 | Jurnal Teknologi Informasi ESIT Vol. XIV  No. 02 Juli 2019    semua faktor yang berpengaruh, serta dengan melakukan diagnose yang benar terhadap permasalahan korupsi yang dihadapi. Strategi anti korupsi juga harus diarahkan pada penguatan peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah serta pengutan publik dan partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi [5].       b. Peranan Teknologi dalam Melawan Korupsi  Menurut ahli TIK  (Teknologi  Informasi  dan Komunikasi)  dalam  pemerintahan  partisipatif  sangat berperan  dalam  rangka  mencapai  masyarakat  yang  sejahtera  dan berbudaya [9] . Disamping itu, perkembangan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan penerapan teknologi. Dengan kata lain tindak pidana korupsi bisa diatasi secara electronik. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemberantasan tindak korupsi di Indoneia. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah memberikan pelayanan bagi masyarakat berupa urusan bisnis dan hal lain yang berhubungan dengan pemerintahan [5].  METODE PENELITIAN  Mempelajari berbagai pustaka yang menyangkut sistem informasi Khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan sistem yang akan diteliti untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Observasi. Dalam  studi  literatur  ini  data  diperoleh  dari  buku-buku  literatur,  jurnal-jurnal  penelitian, makalah-makalah, majalah  dan  surat  kabar  referensi  atau  rujukan  dari  penelitian  sebelumnya  mengenai  peristilahan, kerangka pemikiran dan teori  yang  ada  serta  relevan  dengan  pokok  bahasan yang diteliti. Serta melakukan teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mencari,  mencatat  serta  mempelajari data dari sejumlah arsip atau  dokumen  resmi  yang  ada  di  lokasi  penelitian  yang  dianggap  penting  dan  mempunyai  relevansi  dengan  masalah  yang diteliti.  HASIL DAN PEMBAHASAN  1. Upaya Mencegah Korupsi Melalui E-Government  Semakin berkembangnya ilmu pengetahuna dan teknologi, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan public khususnya pelayanan public berupa layanan electronic atau e-service. Dalam hal ini adalah website dimana website pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi media e-government sebagai sarana interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui e-goverment [10]. Aktifitas kehidupan manusia dengan berbagai sektor teleh mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui e-government. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dieliminir melalui pemanfaatan e-Government menjadi lebih fleksibel dan lenih berorientasi pada kepuasan pengguna. E-Government menawarkan pelayanan publik yang bisa diakses 24 jam, kapan pun dan darimanapun pengguna berada. E-government juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secar face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Menyadari akan besarnya manfaat e-Government, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan e-government dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 [11]. Ruang lingkup E-Government adalah mencakup interaksi antara pemerintah dan masyarakat (G2C- Government to citizen), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-Government to Business), hubungan antar pemerintah (G2G- Inter Agency Relationship). E-Government bertujuan memberikan pelayan tanpa adanya intervensi pegawai institusi  publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana. Selain itu E- Government juga bertujuan untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik [12]. Di sisi lain menurut Electronic Government merupakan suatu proses sistem pemerintah dengan memanfaatkan ICT 86    86 | Jurnal Teknologi Informasi ESIT Vol. XIV  No. 02 Juli 2019    (Information Communication and Technology) Sebagai alat untuk memberikan kemudahan dan proses serta komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnisdan antara lembaga pemerintah kepada masyarakat [13].  Perkembangan E-Government di Indonesia secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas hal ini belum memadai. Untuk lebih meningkatkan perkembangan E-Government di Indonesia baik dari segi kuantitas dan kualitas maka perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan E-Government terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi dari internal pemerintah maupun kepada masyarakat. Bila dilakukan serius hal ini mendukung terciptanya sitem pemerintahan atau E-Government yang Clean dan good Governance bebas dari Korupsi [14].  2. Upaya Mencegah Korupsi Melalui E-Procerement  E-Procurement (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada suatu perusahaan berfungsi sebagai unit pelaksana yang memfasilitasi perusahaan pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pada dasarnya sistem pengadaan barang yang dilakukan di beberapa perusahaan dilakukan secara manual dengan mencatat setiap transaksi yang terjadi. E-Proceurement dikembangkan untuk dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang sekarang ini memiliki tingkat kompleksitas yang semakin meningkat. Sehingga pada saat ini banyak perusahan dan instansi – instansi pemerintah sudah menerapkan E-Procurement sebagai sistem dalam proses pengadaan barang dan jasa yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sistem manual dan mempercepat proses pengadaan serta merekam setiap transaksi yang terjadi secara elektronik [15]. Menurut ahli Keuntungan yang didapat pada e-procurement yaitu [16]:   a. Transparansi, adanya jaminan dan kemudahan untuk memperoleh informasi secara akurat dan memadai agar timbul sikap saling percaya antara pengguna (user) dan penyedia informasi. Dalam hal ini, ketika membuka website e-proc setiap aktivitas apapun dapat terlihat secara jelas, sehingga dimungkinkan tidak ada informasi yang disembunyikan. Setiap calon peserta lelang mendapatkan informasi yang sama dengan peserta lain, tidak ada yang main mata; b. Non Diskriminatif, artinya tidak mengenal perbedaan, asal memenuhi persyaratan sebagai pemenang, maka perusahaan tersebut yang menjadi pemenangnya. Asalkan jangan sampai dikarenakan ingin memenangkan banyak perusahaan menawarkan harga yang sangat rendah dengan kualitas yang rendah pula;  c. Mengurangi kesempatan ber KKN. Dalam proses lelang pembelian barang dan jasa secara tradisional, kesempatan calon peserta lelang untuk melakukan pendekatan terhadap panitia lelang sangat besar, sehingga model-model gratifikasi yang berbau KKN sangat kental. Melalui e-proc, proses ini lebih dipersingkat dan meminimalisir terjadinya KKN;  d. Memberikan peluang usaha kecil untuk berkembang. Selama ini peluang paling besar pemenang tender selalu perusahaan dengan modal besar, hal ini menyebabkan peluang pengusaha kecil semakin terpuruk. E-proc dengan segenap sistem database-nya tidak akan memperhatikan apakah pemenangnya adalah pengusaha besar atau kecil, senyampang persyaratan teknis dan persyaratan lain tercukupi pengusaha tersebut memiliki kecenderungan menjadi pemenang tender. e. Tidak perlu bertatap muka. Dalam proses e-proc peluang tatap muka dengan panitia lelang akan tereduksi dengan sendirinya, sehingga bisa diminimalisir terjadinya KKN yang semakin parah  KESIMPULAN DAN SARAN  Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dengan menggunakan ISO 27001:2013 dengan indeks KAMI versi 3.1 diperoleh kesimpulan bahwa, sistem informasi pada PT. X sebagai berikut  1.Jumlah total semua skor dari 6 area indeks KAMI yang diiukur adalah 577, dengan arti bahwa indeks keamanan informasi pada pustipanda adalah cukup baik. 2. Rincian area indeks KAMI sebagai berikut, Tata kelola III+, Pengelolaan Risiko IV+, Kerangka Kerja Keamanan Informasi II, Pengelolaan Aset III dan Teknologi dan Keamanan Informasi III. 3. Hasil penilaian kelima area yang menunjukkan nilai sebesar 577, dengan 87    87 | Jurnal Teknologi Informasi ESIT Vol. XIV  No. 02 Juli 2019    hasil nilai tingkat penggunaan sistem elektronik sebesar 22 maka PT. X sudah dapat dikatakan matang dan sesuai dengan standar ISO 27001:2013 karena sudah mencapai level IV+. 4. Perlunya pendokumentasian yang jelas (terdefenisi) terhadap kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) keamanan informasi serta melakukan uji coba dan monitoring kerangka kerja keamanan secara berkelanjutan               DAFTAR PUSTAKA    [1] Hariyani HF. 2016. Korupsi: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Asia Fasifik [Tesis]. Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor.  [2] Fatakh A. 2015. Kejahatan Pidana Khusus Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional. Jurnal Al- MIZAN  Volume 11 Nomor 1:1907-0985.  [3] Mulyawan  S, Budiman A. 2013. Perancangan Aplikasi Pembelajaran Tentang Tindak Pidana Korupsi Berbasis Mobile.  Jurnal Nasional Teknologi Informasi dan komunikasi. 2089-9815.  [4] Miswanto, Badrul M. [Tahun Tidak Diketahui]. Aplikasi Pembelajaran Anti Korupsi Bagi Anak Remaja Berbasis Android. Jurnal Informatika.   [5] Nugroho FHE. 2014, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 14 No 3 September 2014.   [6] Alkostar A. 2008. Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen. Jurnal Hukum. No. 1 Vol. 15.  [7] Sawitri S. 2007. Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. DIALOGUE Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Volume 4 No. 1, Januari 2007: 23-41.  [8] Ridwan. 2014. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 64 Th.XVI: 0854-5499.   [9] Tampubolon LPD .2016. PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA (PEGI) DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI DKI JAKARTA. Jurnal Sistem Informasi (JSI), VOL. 8, NO. 2: 2085-1588.https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-negara-negara-asean-1488941438  [10] Aprilia SN, Wijaya AF, Suryadi. 2014. Efektivitas Website sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi pada Website Pemerintah Daerah kabupaten Jombang).  Wacana Jurnal. Vol. 17 No. 3: 1411-0199.  [11] Hartono, Utomo D, Mulyanto E. 2010. Elecronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Daesa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi. Volume 6 Nomor 1: 1414-9999.  [12] Holle ES. 2011. Pelayanan Public Melalui E- Government. Jurnal Sasi. Vol 17 No 3.   [13] Susena E, Lestari DA. 2016. Efektivitas penerapan Electronic Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Sragen. Jurnal SAINTECH Politeknik Indonusa Surakarta. Volume 2 Nomer 6 2016:2355-5009.  [14] Sari KDA, Winarto WA. 2012. Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia. JEAM. Vol XI no. 1:1412-5366.  88    88 | Jurnal Teknologi Informasi ESIT Vol. XIV  No. 02 Juli 2019    [15] Hidayat A, 2013. Jurnal Review : Peran E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Suatu Perusahaan atau Instansi Pemerintah. [Internet].[Diunduh 26 Oktober 2017]. Tersedia pada http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2013/05/14/ jurnal-review-peran-e-procurement-dalam-proses-pengadaan-barang-dan-jasa-di-suatu-perusahaan-atau-instansi-pemerintah/  [16] Yuwinanto HP. 2013. Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. Jejaring Administrasi Publik. Th V. Nomor 1, Januari-Juni 2013      89    Tita PuspitaSari. S. Pd. M.Pd   Beralamat Perumahan lembah pinus Sasmita Jaya. lulus dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2009. Lulus S2 di Universitas Negeri Jakarta juga tahun 2015. Bekerja Sebagai Dosen tetap  di Teknik Informatika UNPAM dengan email dosen02616@ac.id  

E-GOVERNMENT: TEKNOLOGI MELAWAN KORUPSI

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ESIT/article/download/14845/8272

E-GOVERNMENT: TEKNOLOGI MELAWAN KORUPSI

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Online Journal Systems UNPAM (Universitas Pamulang)