Domestic Violence (KDRT) is an act committed in the household by a husband, wife, or child that has a negative impact on physical, psychological, and harmonious relationships as regulated in article 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence . Household Violence Ladder (PKDRT Law). Included in the scope of domestic violence are actions against someone that results in physical, sexual, psychological and / or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion, or illegal deprivation of liberty within the scope of the household. . Not all domestic violence can fully help because victims cover up on the grounds that links to culture, religious structures, and the prevailing legal system are not understood. So protection by the state and society aims to provide a sense of security to victims and to take action against the perpetrators. The high rate of Domestic Violence (KDRT) requires a solution other than government regulations. Keywords: prevention, occurrence, violence, home, household

Hutama Hutabarat, Dany Try

Martua, Junindra

Rumondang, Rumondang

English

E-Journal Universitas Asahan

Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat e-ISSN : 2797-9350 Vol. 1 No. 1 Juni 2021 p-ISSN : 2797-5029   http://jurnal.una.ac.id/index.php/comunitaria       95  PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA   Junindra Martua1, Dany Try Hutama Hutabarat2, Rumondang3 1,2Fakultas Hukum Universitas Asahan 3Fakultas Pertanian Universitas Asahan email:  1junindramartua@gmail.com , 2danytryhutamahutabarat@gmail.com,  3rumondang1802@gmail.com  ABSTRAK   Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan yang dilakukan dalam rumah tangga oleh suami, istri, atau anak yang berdampak negatif terhadap hubungan fisik, psikis, dan keharmonisan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Yang termasuk dalam lingkup tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan terhadap seseorang yang mengakibatkan penelantaran fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara ilegal dalam lingkup rumah tangga. . Tidak semua KDRT dapat membantu sepenuhnya karena korban menutupi dengan alasan keterkaitan dengan budaya, struktur agama, dan sistem hukum yang berlaku belum dipahami. Jadi perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan menindak pelaku. Tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) membutuhkan solusi selain peraturan pemerintah.  Kata kunci: Penanggulangan, Terjadinya, Kekerasan, Dalam, Rumah, Tangga.  ABSTRACT  Domestic Violence (KDRT) is an act committed in the household by a husband, wife, or child that has a negative impact on physical, psychological, and harmonious relationships as regulated in article 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence . Household Violence Ladder (PKDRT Law). Included in the scope of domestic violence are actions against someone that results in physical, sexual, psychological and / or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion, or illegal deprivation of liberty within the scope of the household. . Not all domestic violence can fully help because victims cover up on the grounds that links to culture, religious structures, and the prevailing legal system are not understood. So protection by the state and society aims to provide a sense of security to victims and to take action against the perpetrators. The high rate of Domestic Violence (KDRT) requires a solution other than government regulations.  Keywords: prevention, occurrence, violence, home, household.   1. PENDAHULUAN   Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sei Alim Ulu, Kabupaten Asahan tepatnya di Dusun II Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Permasalahan ini saya dapatkan di lapangan diperoleh berupa data primer yaitu hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dan data sekunder berupa Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat e-ISSN : 2797-9350 Vol. 1 No. 1 Juni 2021 p-ISSN : 2797-5029   http://jurnal.una.ac.id/index.php/comunitaria       96  dokumen dan buku-buku serta laporan hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. Dari seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif yang menjelaskan faktor-faktor penyebab dan upaya untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dirumuskan sebagai berikut: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Keharmonisan kehidupan dalam rumah tangga merupakan harapan dan impian bagi semua orang, terlebih mereka yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Harapan ini dapat diwujudkan dengan bantuan Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa disertai dengan upaya manusia untuk menjalin hubungan sakinah mawadah dan warahma dengan pasangannya. Oleh karena itu, sejak awal setiap pasangan dituntut untuk menancapkan tekad dalam benak dan lubuk jiwa mereka yang terdalam, bahwa akad yang akan mereka jalin itu bersifat langgeng, bukan sementara waktu, apalagi hanya coba-coba.  Namun ternyata dalam praktek, mewujudkan kebersamaan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangatlah sulit, terlebih bagi pasangan muda. Faktor yang banyak menimbulkan disharmonisasi pasangan dalam keluarga diantaranya adalah masalah ekonomi, abainya salah satu pihak terhadap tanggung jawabnya dalam keluarga, dan sebagainya, yang secara yuridis hal itu dikategorikan sebagai bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  2. PERMASALAHAN MITRA   Berdasarkan hasil survey di lapangan serta pendekatan sebelumnya terhadap mitra, maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Sei Alim Ulu yaitu Permasalahan mengenai Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. 2. Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai Perlindungan hukum terhadap korban Kekersan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 3. Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai hambatan dalam penyelesaian permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri. Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatanjuga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (equality before the law).10 Kedudukan korban yang tidak mendapat tempat dalam proses peradilan pidana dikarenakan sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang menganut keadilan retributif (retributive justice), penyelesaian perkara hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban. Penjatuhan sanksi semata-mata untuk pembalasan terhadap pelaku tanpa memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. dan yang diderita oleh korban.  Begitu juga dalam penyelesaian kasus KDRT konsep yang digunakan masih menggunakan retributive justice. Pelaku harus bertanggungjawab secara individu kepada negara tetapi tidak mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban sehingga korban Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat e-ISSN : 2797-9350 Vol. 1 No. 1 Juni 2021 p-ISSN : 2797-5029   http://jurnal.una.ac.id/index.php/comunitaria       97  tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya, malah mungkin akan terjadi viktimisasi sekunder.  Oleh karena itu, UU PKDRT dibentuk agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, mengingat sistem hukum yang berlaku sekarang belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. UU PKDRT mengatur tentang hak-hak korban dalam memperoleh keadilan melalui sistem peradilan pidana sehingga tujuannya tidak hanya menindak pelaku KDRT tetapi juga melindungi korban KDRT.  3. METODE PELAKSANAAN  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Penyuluhan Hukum “Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga” pada hari Kamis, 01 April 2021 di Kantor Balai Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Peserta dalam kegiatan ini adalah Bapak Kepala Dusun I – VI, Ibu – ibu PKK, Pegawai dan Staff Kantor Balai Desa, serta Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Asahan dan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan serta Bapak Kepala Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Materi pengabdian berisi tentang cara menanggulangi KDRT, Faktor Penyebab Terjadinya KDRT, dan Hal apa yang harus dilakukan ketika terjadi KDRT, serta cara pelaporan ke pihak yangberwajib.  4. HASIL DAN PEMBAHASAN  Upaya yang dapat dilakukan untuk Menaggulangi Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Penyuluhan Hukum tentang Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut : 1. Bentuk upaya yang dilakukan untuk menangulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sei Alim Ulu, Air Batu, Kabupaten Asahan, yaitu : upaya preemtif (pembentukan moral sejak dini), upaya preventif (sosialisasi peraturan perundang – undangan), dan upaya represif dalam bentuk penindakan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2. Bentuk Perlindungan Hukum yang di teima Korban KDRT adalah  Perlindungan, pelayanan, dan pendampingan secara khusus dari setiap instansi terkait maupun masyarakat sekitar yang mengetahui kasus KDRT tersebut. diantaranya kepolisisan, Instansi Sosial, Pengadilan dan lembaga hukum lainnya yang terkait masalah tersebut. Perlindungan kepada korban diberikan 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui dan menerima laporan, kepolisisan memberikan perlindungan pada korban atas dasar surat izin dari pengadilan. Walapun kepolisian hanya memberikan perlindungan sementara selama 7 hari. Ketika dalam masa perlindungan kepolisian tidak hanya melindungi, tapi membimbing korban dengan bimbingan rohani, bekerja sama dengan instansi social yang tersedia. Disamping itu polisi pun wajib memberikan pengertian tentang hak-hak yang mesti diterima oleh korban dalam pelayanan dan pendampingan. Selain dari itu polisi atau petugas wajib memberikan identitasnya kepada korban, karena korban mesti mengetahui dengan jelas siapa dari pihak polisi yang memberikan pelayanan dan pendampingan. Dalam rangka memberikan rasa aman bagi korban.Sarana kesehatan yang tersedia baik itu milik masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah, harus menunjang kelangsungan pemeriksaan kesehatan kepada korban dengan standar profesinya. Jika Visum ingin dilakukan, maka harus disertai dengan persetujuan/permintaan dari keluarga Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat e-ISSN : 2797-9350 Vol. 1 No. 1 Juni 2021 p-ISSN : 2797-5029   http://jurnal.una.ac.id/index.php/comunitaria       98  korban, dengan dasar mencari alat bukti. Psikologis dan fisik korban dilindungi, salah satunya dengan memberi tahukan korban hak-haknya selaa dalam perlindungan agar dapat merasa terlidungi dan aman. Lebih jauhnya koban dikuatkan baik dari psikologis dan fisiknya. Arahan dari bidang rohani kepada korban adalah memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Advokat mendampingi korban selama dia berususan dengan hokum terkait undang-undang KDRT dan memberikan pejelasan kepada korban, tentang hal yang akan dihadapinya baik dalam persidangan dan lain-lain. Korban dapat melaporkan secara langsung ataupun diberikan kepada kuasa hukumnya baik di kalangan keluarga ataupun kerabat yang lainnya.  3. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga tersebut, diantaranya sebagai berikut:  a. Berkaitan dengan pembuktian alat bukti terutama keterangan saksi karena orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini pada umumnya adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, saudara, suami, atau istri. Padahal orang-orang tersebut menurut pasal 168 KUHAP, tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi atau dapat didengar keterangannya sebagai saksi. b. Selain dari pada itu hambatan lainnya, walaupun perkaranya memenuhi syarat formil maupun materil, tidak Jarang berusaha mencabut kembali kama merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan mmah tangga yang dapat dibangun kembali.  c. Masih terdapat korban yang tidak mengetahui bahwa kekerasan dalam mmah tangga adalah mempakan perbuatan pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. d. Terkadang saksi sulit dihadirkan dipersidangan dikarenakan saksi telah mengalami trouma atas kejadian kekerasan sehingga sulit untuk dimintai keterangan. e. Rumusan penegertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran. Karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan). Menurut Hasbianto bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. f. Adapun penyebab KDRT dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan role modelling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain mejadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.  4. KESIMPULAN   Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode Penyuluhan Hukum maka pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian Penyuluhan Hukum Tentang Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu perlindungan atas hak-hak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat e-ISSN : 2797-9350 Vol. 1 No. 1 Juni 2021 p-ISSN : 2797-5029   http://jurnal.una.ac.id/index.php/comunitaria       99  (KDRT).Korban berhak mendapatkan perlindungan salah satunya dari pihak Pengadilan, Kepolisian dan Lembaga Sosial (LBH APIK). Perlindungan yang diberikan berupa bantuan hukum yaitu pendampingan korban mulai dari proses pemberian rumah ruamh aman kepada korban jika memang perlu, proses visum et repertum hingga proses persidangan. Kemudian pemberian sansi kepada pelaku dan perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian seperti perlindungan sementara yaitu kepolisian yang bekerja sama dengan tenaga medis untuk memeriksa kesehatan korban kemudian melakukan penyidikan terhadap kasus tesebut.   DAFTAR PUSTAKA  https://zirscorp.wordpress.com/2011/07/09/hak-korban-kdrt-dari-pemerintah-danmasyarakat/ diakses tanggal 21 April 2021 pukul 09.49 WIB.  La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 , hal 250. Mathsyah Alam Akbar. Realisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Pembantu Rumah Tangga, Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2013, hal 7/ Moerti Hadayati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Presfektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta 2011. Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006. Sugihastuti dan Septiawan, Hadi. Gender & Inferioritas Perempuan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rena Yulia, Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jurnal  Hukum  dan Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni 2009, hal 240. 

PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

http://jurnal.una.ac.id/index.php/comunitaria/article/download/2130/1668

PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

E-Journal Universitas Asahan