Pengaturan dalam kebebasan beragama sangat penting demi
kerukunan suatu bangsa yang memiliki banyak agama, sama halnya
dengan Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, budaya dan
agama. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia akan
memperkuat silahturahmi antar umat beragama serta menciptakan
kehidupan yang damai di Indonesia tanpa adanya konflik dalam umat
beragama. Peran negara dibutuhkan sebagai penengah dalam
pengaturan terhadap kerukunan umat beragama.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (a) Bagaimana
pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia? (b) Bagaimana
pandangan fiqih siyasah terhadap pengaturan kerukunan umat
beragama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia, dan
untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap
pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan,
penelitian ini bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini akan
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Kerukunan umat
beragama di Indonesia sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri
Agama dan Menteri dalam negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun
2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala
daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan
forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, dalam
fiqh siyasah. Peraturan pemerintah dibidang kerukunan umat
beragama dengan dikeluarkannya peraturan bersama menteri agama
dan menteri dalam negeri merupakan bagian dari praktek siyasah
dusturiyah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dalam
kehidupan bernegar