To create equal distribution of development, Gedebage region was developed as activity centre initiated by building a Sport Centre. In order to do so, a land consolidation program to collect citizen land was launched. The program was carefully designed to protect people's right on land and support the whole process. This study examines Land Consolidation Program. The research is carried out by Participatory Rural Appraisal (PRA) approach, using focus group discussion to collect data. The research showed that land consolidation activity was failed due to the absence of land legal document, lack of people participation and lack of government roles.Guna menciptakan pemerataan pembangunan, wilayah Gedebage dikembangkan sebagai pusat aktivitas yang diawali dengan pembangunan Pusat Olahraga (Sport Centre). Untuk itu, program konsolidasi tanah guna mengumpulkan tanah warga diluncurkan. Program tersebut dirancang dengan cermat untuk melindungi hak warga atas tanah, serta mendukung keseluruhan proses. Kajian ini meneliti Program Konsolidasi Tanah Gedebage, dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang menggunakan diskusi kelompok terarah guna mengumpulkan data. Hasilnya, terlihat bahwa aktivitas konsolidasi tanah telah mengalami kegagalan karena ketiadaan dokumen legal menyangkut status tanah, kurangnya partisipasi penduduk, dan lemahnya peran pemerintah