Pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan kebijakan e-procurement sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan sistem e-procurement memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel, dan mampu mengurangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek premanisme dalam proses lelang. Hanya saja masih terdapat beberapa hal yang masih sulit diwujudkan, terutama pada aspek penentuan pemenang lelang. Kendati dalam e-procurement diatur kriteria pemenang lelang. Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi implementasi e-procurement yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa yang kurang memahami sistem layanan LPSE, dalam menggunakan internet masih sering mengalami gangguan, karena belum didukung dengan infrastruktur yang memadai. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana proses analisis data yang dipakai ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara online di Pemerintah Kota Surabaya, meliputi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Selain itu penulis mengajukan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan dengan cara adanya sosialisasi untuk staf agar dapat memahami mengenai IT dan Prosedur yang telah ditetapkan untuk menghindari kecurangan, implementor dapat memahami prosedur apa saja yang harus dilakukan untuk mengikuti e-procurement, diadakan sosialisasi untuk penyedia jasa untuk memahami proses pengadaan barang/jasa melalui elektronik, adanya penambahan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk memaksimalkan operasional.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengadaan Secara Elektronik
The procurement of goods / services in the Surabaya City Government in carrying out the e-procurement policy has been running well, this is because the e-procurement system provides benefits such as efficiency, transparency, accountability, and is able to reduce the practice of corruption, collusion and nepotism as well as thuggery practices in the auction process. . It's just that there are still a number of things that are still difficult to achieve, especially in the aspect of determining the auction winner. Although in e-procurement the criteria for auction winners are regulated. In addition, there are other factors that influence the implementation of e-procurement, namely that there are still many tender participants and service provider officers who do not understand the LPSE service system, while using the internet they often experience disruption, because they are not supported by adequate infrastructure. This research is a descriptive type of research with a qualitative approach in which the data analysis process used is data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and data verification. This study aims to explain the implementation of the online procurement of goods and services policy in the Surabaya City Government, including the factors that influence the successful implementation of the policy. In addition, the authors propose several suggestions for overcoming problems by means of socialization for staff in order to understand IT and procedures that have been established to avoid fraud, implementers can understand what procedures must be done to participate in e-procurement, socialization is held for service providers to understand the process of procuring goods / services via electronics, adding implementing instructions and technical instructions to maximize operations.
Keywords :Implementation, Policy, Procurement Electronically
 
