Jumlah Penduduk Jawa Timur semakin lama semakin bertambah melebihi ambang batas daya dukung lahan sehingga Pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah menekan praktek perkawinan dini. Berbagai peraturan diterapkan, antara lain pembatasan usia minimum perkawinan melalui undang-undang dan peraturan pemerinah, peningkatan peranan wanita, dan peningkatan pendidikan. Penulisan ini difokuskan pada kebijakan pemerintah tentang perkawinan dini selama kurun waktu tahun 1974-1980 dan hubungannya dengan laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan keadaan Demografis Masyarakat Jawa Timur antara lain: kependudukan Jawa Timur awal Orde Baru, Perkawinan dalam masyarakat Jawa Timur dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur. Pemerintah kemudian membuat kebijakan dengan mengesahkan undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang memuat pembatasan umur minimal perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Untuk mendukung Undang-undang tersebut diterapkan kebijakan lain seperti peningkatan peranan wanita dan peningkatan pendidikan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut perkawinan dini di Jawa Timur mulai berkurang. Pada tahun 1970 prosentase penduduk Jawa Timur yang pernah menikah pada kelompok umur 10-14 tahun adalah 2,14 % dan pada kelompok umur 15-19 tahun adalah 25,10%. Kemudian pada tahun 1980 prosentase ini menurun menjadi 1,22% dan 19,94%. Penurunan prosenstase perkawinan dini berpengaruh terhadap menurunnya laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur dari dekade 1970-an sebesar 1,49 % pertahun menjadi 1,08 % pertahun pada periode tahun 1980-1990.
Kata Kunci : Government policy, Early Marriage, Population Growt
