Tujuan penulisan ini, untuk mengelaborasi fenomena Pancasila dalam konteks sosial politik NKRI.Pancasila selalu diuji “kesaktian”nya, sehingga berbagai wacana dinamis selalu mengemuka, terutama dalam tataran praksis kenegaraan. Kini Presiden Jokowi telah mengangkat Pengarah dan Kepala Unit Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Keputusan Presiden No 31/M/2017. Ironis, pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar NKRI seakan tergantung kepada rejim penguasa. Peringatan 1 Juni kembali hadir, bahkan menjadi libur nasional, setalah “cuti” di rejim orde baru, dan kalah populer dengan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Di sisi lain praktik Pancasila dihadapkan pada pengaruh liberalisasi demokrasi dan pasar bebas, dan telah mendorong para elite negara dan warga masuk wilayah materialisme yang sangat pragmatis, bahkan ditengarai terjebak praktik korupsi yang amat masif di level eksekutif, legislatif dan yudikatif. Situasi ini mendorong Pancasila berada dalam situasi paradoks. Keyword: Pancasila; Paradoks; Ideologi; Kekuasaa

Hamim, Hamim

Sumartias, Suwandi

English

Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

 1609   Oleh: 1Suwandi Sumartias Dan 2Hamim 1Dosen Komunikasi Politik Di Fikom Unpad 2Dosen Fisip UNTAG Surabaya Email: suwandi.sumartias@unpad.ac.id  Abstrak Tujuan penulisan ini, untuk mengelaborasi fenomena Pancasila dalam konteks sosial politik NKRI.Pancasila selalu diuji “kesaktian”nya, sehingga berbagai wacana dinamis selalu mengemuka, terutama dalam tataran praksis kenegaraan. Kini Presiden Jokowi telah mengangkat Pengarah dan Kepala Unit Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Keputusan Presiden No 31/M/2017. Ironis, pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar NKRI seakan tergantung kepada rejim penguasa. Peringatan 1 Juni kembali hadir, bahkan menjadi libur nasional, setalah “cuti” di rejim orde baru, dan kalah populer dengan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Di sisi lain praktik Pancasila dihadapkan pada pengaruh liberalisasi demokrasi dan pasar bebas, dan telah mendorong para elite negara dan warga masuk wilayah materialisme yang sangat pragmatis, bahkan ditengarai terjebak praktik korupsi yang amat masif di level eksekutif, legislatif dan yudikatif. Situasi ini mendorong Pancasila berada dalam situasi paradoks.   Keyword: Pancasila; Paradoks; Ideologi; Kekuasaan  1. Latar Belakang Satu Juni kembali diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, setelah “cuti” di era orde baru. Berbagai opini dan pertanyaan berkembang dalam masyarakat terus bergulir. Kenapa hari lahir Pancasila perlu diperingati, bahkan menjadi hari libur nasional? Apakah dengan adanya hari peringatanini, menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara NKRI akan semakin “sakti” atau sesungguhnya telah kehilangan fungsi dan perannyadalam mengawal misi negara dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan yang adil, damai dan atau sejahtera? Di manakah hadirnya Pancasila, jika sampai saat ini, elemen kebangsaan yang sarat dengan berbagai keragaman (budaya, agama, suku, golongan) mulai tergerus arus globalisasi dan pasar bebas. Watak demokrasi liberal yang telah memberi ruang kebebasan individu yang teramat masif menjadi anti tesis bagi praksis Pancasila? Kenyataan yang teramat mendasar dan sederhana, di manakah Pancasila berada di saat praktik korupsi di birokrasi ibarat lingkaran setan, potret kemiskinan dan pengangguran makin hari semakin telanjang. Demikian juga konflik yang bernuansa SARA yang mengancam kesatuan dan PANCASILA PARADOKS TELAAH PRAKSIS SOSIAL POLITIK  1610  persatuan sebagai warga NKRI semakin menunjukkan potensi yang mengkhawatirkan. Akankah peringatan Pancasila, menjadi jargon yang sarat dengan seremonial semata. Ataukah sekedar pajangan foto di berbagai sudut dan ruang gedung yang teramat megah? Untuk memuaskan dan hiasan semata? Ketidakajegan dan ketidakjelasan orientasi mengelola negeri dengan ideologi Pancasila, makin transparan dan sangat erat dengan kepentingan kuasa yang ambigu.  Di setiap sudut birokrasi telah dipenuhi sosok-sosok birokrat tanpa hati nurani dan moralitas. Hukum positif yang seyogianya mampu menjadi pedoman bersama dalam mencapai tertib sosial, kini hanyalah satu fatamorgana dan kumpulan di atas kertas semata dan hanya hapalan para pembuat dan penjaga di lembaga hukum. Demikian juga, kehadiran agama dan pendidikan menjadi kehilangan makna dan barang langka serta teralienasi dalam kehidupan sehari-hari. Dehumanisasi terjadi dalam semua level kehidupan, aura materialisme dan konsumerisme menjadi ideologi baru para birokrat. Kemaruk atas nama kekayaan materi yang berlimpah dengan berbagai cara yang tidak halal telah menjadi gaya keseharian 2. Politik Kultural Pancasila? Dengan berbagai pertanyaan yang berkembang dalam masyarakat, sadar atau tidak, jangan-jangan kita telah menjadi bagian dari pelemahan Pancasila, karena bebagai alasan dan pembenaran, bahwa Pancasila dibuat tak berdaya oleh para elite negeri sebagai pengelola negara. Tindakan para elite negara yang kontra Pancasila terpapar dalam akumulasi kasus-kasus pelanggaran hukum, politik dan ekonomi yang “dimainkan” atau diperankan para elite negeri dari satu rezim ke rezim berikutnya,yang tak pernah tuntas diselesaikan, baik di lembaga ekskutif, legislatif maupun di yudikatif. Politik kultural Pancasila dikonstruksi sesuai selera penguasa dan jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Kompas, 4 Februari 2015) menyoroti banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Berdasarkan data Kementerian  1611  Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum baik di kejaksaan, kepolisian, mau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, Tama S Langkun, mengatakan Semester pertama 2014, terdapat 308 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 659 orang. Sedangkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun. Sedangkan semester kedua, terdapat 321 kasus korupsi dengan 669 orang tersangka, serta kerugian negara sebesar Rp1,59 triliun. Total tahun 2014, jumlah kasus 629 kasus, jumlah tersangka 1328 orang dan kerugian negara sebesar Rp5,29 triliun,” ujarnya. (ICW, 2015) Dalam kenyataan pahit dan ironis inilah, kini Pancasila harus diperingati hari lahirnya. Tujuannya, jelas untuk mengingat dan menyadarkan kembali, betapa praksis Pancasila dalam kekinian mengalami distorsi yang luar biasa di tataran sikap dan tindakan para elite negara ataupun dalam kehidupan sehari-hari.  Pancasila sebagai sebagai dasar dan ideologi negara, sudah seyogianya mendapat penguatan komitmen yang serius dan sekaligus kritikan yang konstruktif dan memadai, agar tetap relevan dan penting dalam pengelolaan suatu negara NKRI. Dalam konteks ini, peringatan hari lahir menjadi teramat penting, bukan hanya sekedar gerakan upacara yang penuh dengan hingar bingar pencitraan atau sarat dengan jargon simbol yang artifisial tanpa makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Sejarah mencatat bahwa sejak meletus pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965, dan terjadi peralihan rezim, dari Soekarno ke Soeharto. Pada tahun 1970, tanggal 1 Juni tidak lagi diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selama Orde Baru, tanggal 1 Juni kalah populer, bahkan tenggelam oleh Hari Kesaktian Pancasila tanggal1 Oktober. Dan pada 1 Juni 2010, Presiden SBY bersama Ketua MPR Taufik Kiemas mengadakan sebuah peringatan pidato Bung Karno dan hari lahir Pancasila di gedung MPR RI yang dihadiri oleh mantan presiden Megawati Soekarno Putri.   1612  Perlu diingat pula, gagasan Jean Jacques Rousseau (1957), mengingatkan bahwa suatu ideologi merupakan kontrak sosial dan konstruksi manusia sebagai subjek dalam konteks ruang dan waktu sesuai kepentingan dan kebutuhannya. Sebagai warga sebuah negara bebas dan karenanya menjadi bagian dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Namun pada praktiknya kebebasan selalu berada pada belenggu orang lain yang menganggap dirinya penguasa atau tuan yang dianggap lebih tinggi dari dirinya. Dalam konteks kekuasaan, suatu ideologi tentunya hanyalah satu kumpulan kesepakatan bersama yang sangat temporal dan dinamis. Selama orang dipaksa atau tidak untuk menerima, mematuhi dan atau mencintainya, dan selama orang tersebut patuh, maka tak ada persoalan di dalamnya. Dalam koridor ini, Pancasila seyogianya dapat menjadi pedoman dan solusi bagi semua elemen bangsa dalam mencapai tujuannya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Alih-alih tantangan Pancasila dalam konteks liberalisasi ekonomi, politik dan budaya global. Jika Pancasila tak lagi mampu menemukan jati dirinya, bahkan tercerabut dari situasi kekinian, apapun langkah yang dilakukan para elite negeri (termasuk peringatan, seminar dan pekan Pancasila, dlsb.) hanya akan menambah semakin terasingnya Pancasila, kecuali hanya ada dalam figura dan seremonial semata. 3. Demokrasi Kosmopolitan  Arus globalisasi telah membawa negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk tidak bisa tidak menolak demokrasi kosmopolitan (demokorasi internasional). Negara sebagai praksis politik yang berlandaskan Pancasila seolah tidak siap untuk bersanding dengan demokrasi kosmopolitan. Politik kultural yang dibangun bersama para pendahulu negeri ini mulai kehilangan ruh kepercayaan, karena dalam ranah implementasinya masih terdapat berbagai kelemahan internal maupun eksternal. Para elite negeri tak lagi menyadari bahwa membangun negara tidak hanya cukup melalui janji-janji politik dan jumlah produksi peraturan atau hukum yang diberlakukan, sementara dalam ranah implementasi masih  1613  terdapat ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang dilakukan para elite itu sendiri. Negara dikonstruksi dan dimiliki oleh segelintir elite, sementara rakyat dibiarkan untuk bingung dan mencari sendiri solusi yang dapat mengurangi berbagai persoalannya. Kemiskinan dan pengangguran seakan bukan lagi urusan negara, karena para elitenya sedang sibuk-sibuknya mengurus diri dan kekuasaannya.   Negara sebagai institusi politik suatu bangsa, sejatinya memiliki politik kultural yang benar-benar mampu bersaing dengan demokrasi kosmopolit, bukan untuk saling melemahkan dan meniadakan. Persoalannya, bukan pada baik buruknya suatu ideologi, namun sejauhmana para elite negara mampu mengemban amanah dan substansi demokrasi. Sehingga menurut Habermas diperlukan ruang publik rakyat dan elite untuk menata kembali orientasi demokrasi. Esensi demokrasi bukan pada persaingan untuk memperoleh kekuasaan yang merugikan negara dan rakyat, namun sejauhmana demokrasi memberi manfaat sebagai ruang dialog yang egaliter dan bertanggung jawab, sehingga kemajuan dan kesejahteraan bukan dominasi segelintir elite penguasan namun menjadi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan penegakan demokrasi memberikan makna yang lebih umum, antara lain bahwa keputusan-keputusan legitimasi berasal dari masyarakat yang mereka tentukan sendiri dan keputusan mayoritas harus dianggap mengikat. (Held ,1991) Untuk itu, demokrasi kosmopolitan menjadi sintesis dari hegemoni neoliberal diseluruh pasar dunia. Perubahan mendasar (radikal) dan meluas diperlukan dalam penerimaan definisi dan kepentingan lainnya yang memungkinkan terbukanya kesempatan untuk perubahan-perubahan signifikan yang dilakukan untuk dipamahi para ahli ekonomi dan pemimpin-pemimpin negara bahwa kapitalisme global membutuhkan manajemen yang lebih dekat dalam menghindari krisis, resiko-resiko global dirasakan secara luas, institusi politis formal dari kekacauan dalam dunia baru belum stabil. Prospek yang penuh harapan untuk masa depan yang lebih berharga dan mendesak terletak pada masyarakat sipil global.  1614  Sementara negara tak bisa diabaikan sebagai bentuk politik demokratis. Dalam demokratisasi, hal ini menjadi penting karena pemerintah yang terpilih rentan terhadap pengaruh dari warga negara yang menggunakan hak-hak politik demokratis. 4. Simpulan Negara sebagai institusi politik suatu bangsa, sejatinya memiliki politik kultural yang benar-benar mampu bersaing dengan demokrasi global, bukan untuk saling melemahkan dan meniadakan, namun sebagai proses dialektika demokrasi, yang memberi ruang pemikiran kritis dan dinamis bagi semua elemen kebangsaan, untuk memilih dan bertindak yang terbaik bagi kelangsungan sebuah bangsa (nation). Untuk itu, diperlukan ruang bagi warga negara dan elitenya untuk menata kembali orientasi demokrasi itu sendiri.  Perlu menjadi pemahaman bersama, bahwa masalah yang paling serius dari teori pemerintahan demokratis global, bahwa teori itu tidak mengembangkan suatu pengertian tentang pentingnya politik kultural (Pancasila) terhadap demokratisasi global. Yang dibutuhkan di sini adalah merekonstruksi kekacauan dunia yang sedang terjadi yang melibatkan konstelasi dan transformasi yang ada, termasuk identitas dan praktik-praktik tidak demokratis. Demokrasi global yang diperankan negara-negara yang lebih dulu maju seolah tak mengenal kompromi dengan demokrasi yang sedang dibangun di negara-negara berkembang.  Untuk itu, melalui dialektika Pencasila di hari kelahirannya, perlu dikaji bahwa (1) bagaimana proses keterkaitan ekonomis, politis, legal, militer dan kultural berubah secara alami, ruang lingkup dan kapasitas kekuasaan negara berlangsung, seperti kemampuan regulasi ditantang dan diredusir dalam berbagai bidang; (2) bagaimana keterkaitan antara global dan regional merupakan rangkaian-rangkaian keputusan politis dan hasil (outcome) antara negara dengan rakyatnya, mengubah alam dan dinamika sistem-sistem politik nasional  1615  mereka sendiri; (3) bagaimana kelompok-kelompok lokal, pergerakan dan nasionalisme meragukan keberadaan negara seperti sistem kekuasaan representatif dan bertanggung jawab. Demokrasi global mempunyai implikasi yang jelas dalam demokrasi representatif, yang berhubungan dengan kedaulatan dan otonomi suatu negara. Prinsip utama dari demokrasi, bagaimanapun, dibatasi berbagai teori dan praktik-praktik yang sangat nyata dari demokrasi liberal, yakni masyarakat sendiri yang menentukan, mereka memerintah sendiri kehidupannya.  Referensi  Anon, 2008. The Basics of Philosophy: Jean-Jacques Rousseau.  Clammer, John.2003. Neo-Marxisme Antropologi.Studi Ekonomi Politik Dan  Haryatmoko, 2003. Etika Politik dan Kekuasaan. Kompas.Jakrata Held, David. 1991. Democracy and Globalization. Sage Publications, Inc.Stable URL:  http://www.jstor.org/stable/40644711 http://www.philosophybasics.com/philosophers_rousseau.html. Martin, Roderick. 1993. Sosiologi Kekuasaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Nash, Kate. 2000. Contemporary Political Sociology. .USA: Blackwell Publisher.  Pembangunan. Sadasiva. Yogyakarta. Sumartias, Suwandi. 2017. Dialektika Pancasila. Opini Pikiran Rakyat, 2 Juni 2017.   

PANCASILA PARADOKS TELAAH PRAKSIS SOSIAL POLITIK

http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/iqra/article/download/5056/3513

PANCASILA PARADOKS TELAAH PRAKSIS SOSIAL POLITIK

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya