PENGELOLAAN PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA JAGARAGA KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Program tersebut merupakan salah satu program dalam upaya pengentasan kemiskinan.Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga ?; 2) bagaimanakah dampak pelaksanaan program bedah rumah di Desa Jagaraga ?Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga diawali dengan proses perencanaan yang meliputi proses penyusunan proposal dan sosialisasi kepada panitia pelaksana dan penerima bantuan. Pelaksanaan program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun RAB, mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedha rumah, pengerjaan bangunan dengan cara gotong royong / swadaya, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 90 hari, dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan.Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pengawas yang ada di desa dan pengawas dari tim Dinas Sosial Propinsi Bali. Pada akhir kegiatan dilaksanakan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan program bedah rumah tersebut.Program bedah rumah di Desa Jagaraga berdampak positif pada peningkatan taraf kehidupan baik secara sosial maupun ekonomi dari warga penerima bantuan. Program bedah rumah juga berdampak negatif yakni membuat masyarakat menjadi malas, manja dan tidak mau bekerja keras. Mereka kebanyakan hanya menunggu uluran bantuan dari pemerintah

Evaluasi Program BLT-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng

Sejak berjangkitnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Khusus dibidang ekonomi wabah Covid-19 telah menyebabkan runtuhnya perekonomian dan menyebabkan munculnya keluarga-keluarga miskin baru. Untuk membantu meringankan bebankeluarga miskin terdampak Covid-19 pemerintah mengucurkan bantuan uang tunai lewat BLT-Dana Desa. Beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah Implementasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas ?; 2) bagaimanakah dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin di desa Patas ?; dan 3) bagaimanakah kebijakan pemberian BLT-DD kepada kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis meggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Implementasi kebijakan BLTDana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas mencakup kelompok sasaran ( target group) dalam hal ini keluarga miskin merupakan tujuan utama kebijakan. Juga diperlukan adanya kemampuan strategi untuk mendukung adanya perubahan perilaku kelompok sasaran. Selanjutnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut sangat dipelukan supaya tidak mismanagement. Pada akhirnya moral yang baik dari pelaksana terutama adanya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis santa diperlukan dan menghindari adanya konflik internal. Dampak dari implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan . Sedangkan dampak negatifnya adalah dampak yang tidak diharapkan dimana dengan adanya pemberian bantuan tersebut oleh pemerintah, masyarakat menjadi manja dan selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Program BLT-Dana Desa di Desa Patas dilakukan terhadap isi kebijakan yakni BLT-Dana Desa tersebut dianggap sudah cukup berhasil mewujudkan tujuannya yaitu menumbuhkan daya beli dan meningkatkan perekonomian keluarga miskin terdampak Covid-19. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lebih ditekankan pada periode pencairan uang tunai bantuan BLT-Dana Desa yang 3 (tiga bulan) sekali dan tempat pembagiannya tidak terpusat di kantor desa

STRATEGI BAPPEDA DALAM MELAKSANAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BULELENG

Bappeda Kabupaten Buleleng ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda sebagai badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah harus bisa menerapkan strategi dan mengoptimalkan kordinasi perencanaan pembangunan daerah, bersama organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan di lingkup pemerintahan Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, para Kepala Sub Bidang, dan para Kepala Sub Bagian di Bappeda Kabupaten Buleleng. Teknik pemeriksaaan ini didasarkan pada empat kriteria, yaitu: kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama dalam melaksanakan strategi proses perencanaan pembangunan, Bappeda Buleleng menggunakan strategi-strategi berikut. 1) Strategi SO (Strategi yang memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang), 2) Strategi ST (Strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman), 3) Strategi WO (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang), dan 4) Strategi WT (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman). Kedua Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD Kabupaten Buleleng sangat terkait karena dalam perumusan dan penetapan APBD harus melalui perencanaan melalui musrenbang. Ketiga Hambatan dalam proses perencanaan: 1) hambatan internal: 1) belum mantapnya koordinasi antara bidang-bidang dan 2) kurang efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan sistem penganggaran. Hambatan eksternal: 1) ketersediaan data informasi atau kelengkapan data untuk perencanaan pembangunan sering mengalami kendala. dan 2) partisipasi masyarakat dalam sebagian besar kegiatan pembangunan masih belum memadai, salah satu contohnya adalah dalam Musrenbang

EVALUASI PROGRAM BLT-DANA DESA KEPADA MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA PATAS KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG

Sejak berjangkitnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Khusus dibidang ekonomi wabah Covid-19 telah menyebabkan runtuhnya perekonomian dan menyebabkan munculnya keluarga-keluarga miskin baru. Untuk membantu meringankan beban keluarga miskin terdampak Covid-19 pemerintah mengucurkan bantuan uang tunai lewat BLT-Dana Desa. Beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah Implementasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas ?;  2) bagaimanakah dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin di desa Patas ?; dan 3) bagaimanakah evaluasi kebijakan pemberian BLT-DD kepada kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas  ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas mencakup kelompok sasaran ( target group) dalam hal ini keluarga miskin merupakan tujuan utama kebijakan. Juga diperlukan adanya kemampuan strategi untuk mendukung adanya perubahan perilaku kelompok sasaran. Selanjutnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut sangat dipelukan supaya tidak mismanagement. Pada akhirnya moral yang baik dari pelaksana terutama adanya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis santa diperlukan dan menghindari adanya konflik internal. Dampak dari implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan . Sedangkan dampak negatifnya adalah dampak yang tidak diharapkan dimana dengan adanya pemberian bantuan tersebut oleh pemerintah, masyarakat menjadi manja dan selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Juga bantuan tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal negatif seperti membeli rokok, membeli minuman keras, dan berjudi. Evaluasi pelaksanaan Program BLT-Dana Desa di Desa Patas dilakukan terhadap isi kebijakan yakni BLT-Dana Desa tersebut dianggap sudah cukup berhasil mewujudkan tujuannya yaitu menumbuhkan daya beli dan meningkatkan perekonomian keluarga miskin terdampak Covid-19. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lebih ditekankan pada periode pencairan uang tunai bantuan BLT-Dana Desa yang 3 ( tiga bulan ) sekali dan tempat pembagiannya tidak terpusat di kantor desa. Sedangkan evaluasi terhadap dampak kebijakan lebih ditekankan pada bagaimana meningkatkan dampak positifnya dan berusaha mengurangi bahkan menghilangkan dampak negatifnya

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SMA NEGERI 4 SINGARAJA

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Adapun tujuan dari kurikulum merdeka belajar adalah mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya. Beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah Implementasi Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja ?;  2) apakah faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja dipengaruhi oleh empat variabel yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adanya keempat faktor tersebut menyebabkan kurikulum merdeka dapat diimplementasikan dengan baik di SMA Negeri 4 Singaraja. Adapun faktor pendukung dari implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja adalah tersedianya sumber daya yang cukup memadai untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Juga karena isi dari kurikulum tersebut cukup mudah untuk dipahami. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah masih minimnya kemampuan implementor dalam hal ini masih banyaknya guru-guru di SMA Negeri 4 Singaraja yang belum memahami isi dari kurikulum merdeka sehinga mereka agak sulit untuk melaksanakannya dalam proses pembelajaran.

EKSISTENSI PEREMPUAN BULELENG DIKANCAH POLITIK LOKAL SUATU PERJUANGAN MENUJU KESETARAAN GENDER

Ideologi gender yang berupa gagasan atau kepercayaan yang menggariskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda, ditambah lagi dengan adanya ideologi patriarki, yang menekankan apa anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, pada akhirnya sangat merugikan posisi perempuan dalam kehidupan di masyarakat. Terlebih di bidang politik yang memang seolah-oleh hanya cocok untuk kaum laki-laki. Dengan adanya globalisasi dan tuntutan emansipasi wanita, kaum perempuan berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka sanggup melakukan bidang pekerjaan yang selama ini hanya dikuasai laki-laki, termasuk terjun di panggung politik. Luh Tiwik Ismarheningrum dan Luh Kertianing adalah dua orang tokoh wanita Buleleng yang saat ini ikut meramaikan dan menyemarakan panggung politik di Buleleng. Kehadiran mereka seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kaum perempuan juga bisa sukses di panggung politik. Kehadiran mereka di panggung politik juga sebagai suatu perjuangan untuk menuju kesetaraan gender, menuju kesejajaran antara perempuan dan laki-laki

KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI BEDAH SENTRAL RSUD KABUPATEN BULELENG

Pelayanan kesehatan oleh petugas di Rumah sakit merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Untuk itulah petugas harus memberikan pelayanan yang berkualitas supaya masyarakat dalam hal ini pasien dan keluarga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah kualitas pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng?; 2) apakah faktor penghambat kualitas pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng?; dan 3) bagaimanakah upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang kualitas pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan secara sirkuler dimana analisis dilakukan sepanjang proses penelitian,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kualitas pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng mengacu pada tolok ukur yang disebut TERRA (Tangible, Empaty, Responsiveness, Reliability, dan Assurance ). Faktor-faktor penghambat kualitas pelaksanaan pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng meliputi faktor internal yaitu SOP yang kadang terlaku kaku dalam penerapannya, dan perencanaan yang kurang matang. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya masyarakat yang membandel dan memaksa untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di IBS RSUD Kabupaten Buleleng adalah : mengidentifikasi determinan utama kualitas layanan, mengelola ekspektasi pelanggan, mengelola bukti kualitas layanan, mendidik konsumen tentang layanan, dan menumbuhkan budaya layanan

PENGELOLAAN PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA JAGARAGA KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Kecamatan sawan kabupaten Buleleng. Program tersebut merupakan salah satu program dalam upaya pengenasan kemiskinan.Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah pengelolaan programbedah rumah di Desa Jagaraga ?; 2) bagaimanakah dampak pelaksanaan program bedah rumah di Desa Jagaraga ?Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga diawali dengan proses perencanaan yang meliputi prosespenyusunan proposal dan sosialisasi kepada panitia pelaksana dan penerima bantuan. Pelaksanaan program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun RAB,mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedha rumah, pengerjaan bangunan dengan cara gotong royong / swadaya, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 90 hari, dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan.Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pengawas yang ada di desa dan pengawas dari tim Dinas SosialPropinsi Bali. Pada akhir kegiatan dilaksanakan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan program bedah rumah tersebut.Program bedah rumah di Desa Jagaraga berdampak positif pada peningkatan taraf kehidupan baik secara sosial maupun ekonomi dari warga penerima bantuan. Program bedah rumah juga berdampak negatif yakni membuat masyarakat menjadi malas, manja dan tidak mau bekerja keras. Mereka kebanyakan hanya menunggu uluran bantuan dari pemerintah

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA DEMOKRASI DESA DI DESA KALIANGET KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG

Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa tetap dipertahankan setelah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD tetap dipertahankan di bawah pengaturan Undang-Undang Desa sekarang ini. Mengingat keberadaannya yang sudah cukup lama, semestinya BPD telah menjadi lembaga yang relatif mapan dalam memperkuat proses demokrasi di desa. Terlebih setelah diperkuat secara normatif oleh Undang-Undang Desa, BPD semestinya menjadi poinir dalam mendorong kemandirian desa sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Desa. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa, Di Desa Kalianget yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dan merupakan wahana demokrasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Kalianget sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan telah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Kalianget. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa mengalami kendala karena kurangnya  bimbingan  teknis penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Hambatan  BPD  dalam  menjalankan  fungsinya, karena  tingkat  pendidikan  masyarakat  rendah. BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa telah melakukan upaya dalam mengatasi  hambatan dalam  pelaksanaan  fungsi  BPD sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Hambatan  dalam  pelaksanaan  fungsi  BPD  telah  disikapi  secara  positif  oleh BPD,  artinya  BPD  melakukan  berbagai  upaya  untuk mengatasi  hambatan  yang  muncul

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR PERBEKEL DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG

Desa sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan administratif di Indonesia,dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kemampuannya di dalam mengelola data administrasi kependudukan. Dengan demikian seluruh perangkat desa hendaknya memberikan pelayanan yang berkualitas baik kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Pada penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut 1. bagaimana kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Perbekel Desa Kubutambahan?; 2. bagaimana upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Perbekel Desa Kubutambahan?. Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah penelitian kualitatif dengan maksud untuk memberikan gambaran penyajian serta berupaya untuk menjelaskan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan. Penentuan informan menggunakan teknik purposif. Berikutnya pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilaksanakan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Perbekel Desa Kubutambahan sudah berpedoman pada tolok ukur kualitas pelayanan yang disebut TERRA (Tangible, Empathy, Responsivness, Reliability, dan Assurance). Secara keseluruhan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sudah baik, namun perlu adanya peningkatan untuk dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi determinan utama kualitas layanan, mengelola ekspektasi pelanggan, mengelola bukti kualitas layanan, mendidik pelanggan tentang layanan, dan menumbuhkan budaya kualitas