URGENSI KARTU DANA OTONOMI KHUSUS BAGI ORANG ASLI PAPUA (TINJAUAN DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA)

Decentralization is one of the political choices in order to ensure the implementation of government affairs in the regions. History has noted that Indonesia has attempted (still) an ideal formula in the administration of local government, starting from the implementation of symmetrical or asymmetrical decentralization. This is not an easy matter considering the diversity that exists in each region, so a special method is needed to be able to fulfill the wishes of each region proportionally. The decentralization that Indonesia needs does not seem to be just ordinary decentralization, empirically Indonesia has actually implemented what is called asymmetric decentralization or decentralization that is not the same/not uniform for each region. The Papua region is an example of the implementation of asymmetric decentralization, but the problem is that the special labeling of the region reflects an asymmetrical framework, namely a serious effort designed to accommodate regional needs by considering all aspects based on regional needs. This means that in granting asymmetric decentralization to a region, it does not mean that it only fulfills sporadic needs based on bad experiences, namely the failure to carry out symmetrical decentralization as in other regions. Therefore, the author considers it important to analyze more deeply the special labeling for Papua has been given in accordance with the asymmetric decentralization framework or only meets sporadic demands to anticipate the issue of disintegration. &nbsp

KUDETA REDAKSIONAL DALAM PROSES LEGISLASI NASIONAL

It is undeniable that there are problems in the legislative process in Indonesia, one of which is tampering with articles or editorial coups. In fact, this illegal practice can occur in three conditions. First, it occurs in the draft produced by a special committee or commission before it is brought to the plenary session of the DPR. The second occurred after the DPR plenary session. The third is the most difficult to control, if an editorial coup is carried out by the government before it is passed by the president, then it is promulgated in the State Gazette. At this stage, when the bill is in the hands of the government, the DPR finds it difficult to check. Given that this is the final stage, the possibility of a new editorial coup has been traced after it was implemented. As a product that is agreed upon in the highest forum (plenary session) and is the result of joint legislative-executive agreement, the slightest change made is haram. This research is a normative juridical research by conducting literature studies and analyzing secondary data. The results of this study indicate that if it is true that there is an editorial coup in the legislative process, the legal product has formal and material defects which can be canceled through the right to test exercised by the Constitutional Court

EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

The procedure for examining civil cases, especially relating to the examination of a lawsuit in a court, consists of several stages after the lawsuit has been registered and both parties are appropriately called to attend the court session. The procedure started by: mediation in court based on the regulation on Perma No. 1 of 2016 about Mediation in the Court; if the mediation is unsuccessful, the case is continued untill judges provides the verdict to solve the case.  Regarding the decision of a judge in a case especially in a civil case, the procedure of proof take a very important role in determining whether the claim will be rejected or granted. The parties who get burden of proof is charged to those who postulate or known as the principle of Actori incumbit probatio. If in the process of proving that the plaintiff has succeeded in proving the argument of the claim by being reinforced by evidence, the claim is granted, whereas if the arguments in the claim are not proven then the claim will be rejected. For this reason the process of proof is very important in the process of examining civil cases because basically in a civil case the Positief wettelijk bewijstheorie theory is where the judge is bound by evidence according to the law. So that this results in the judge making his decision bound to the evidence presented by the parties, if the evidence justifies or negates the arguments in the lawsuit, the judge drops the decision as a proven fact in the process of proof. The judge in making a decision according to the Positief Wettelijk Bewijstheorie does not require the judge's belief in making a decisio

PKM KELOMPOK PENGRAJIN SERUNDENG DI DESA JAGAPATI KABUPATEN BADUNG

Desa Jagapati yang berada diwilayah Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung mempunyai potensi alam yang melimpah, salah satunya adalah kelapa. Kelapa dimanfaatkan oleh pengrajin serundeng dalam memproduksi serundeng. Akan tetapi warga belum memanfaatkan buah kelapa secara optimal, menjual kelapa alam butiran. Karena kelapa mempunyai nilai ekonomis yang tinggi walapun harga sering  fluktuatif dikarenakan tergantung musim, kelapa dapat menjadi sumber penghasilan pada saat harga tinggi. Informasi dan ketrampilan yang dimiliki pengrajin masih kurang sehingga peluang pengembangan buah kelapa menjadi produk kurang inovatif. Disamping isi kelapa digunakan untuk produk serundeng,  bisa juga digunakan untuk santan. Kulit  luar kelapa digunakan sebagai hiasan alas pot bunga, begitu juga kulit dalam batok kelapa digunakan sebagai bahan ukiran cinderamata. Berdasarkan potensi alam dan warga yang belum terampil dalam mengolah buah kelapa menjadi produk serundeng, maka melalui kegiatan KAT (Kuliah Aplikatif Terpadu) mahasiswa Universitas Ngurah Rai membantu mengatasi masalah dalam meningkatkan produksi serundeng pada pengrajin serundeng di desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.  Kondisi Covid-19 membawa dampak penurunan produksi SERUNDENG. Permasalahan yang dihadapi kelompok usaha Serundeng disamping Covid-19 yang memberikan dampak terhadap produksi dan pemasaran produk serundeng. 1)Penurunan jumlah produksi dari 50kg menjadi 25kg per hari, 2) Pasokan bahan baku kelapa yang menurun, 3 )Kurangnya stok kelapa. Dalam pemasaran permasalahan yang dihadapi oleh kelompok serundeng kelapa adalah informasi tentang pasar,sehingga pemasaran produk hanya dititip pada warung. Solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan berdasarkan analisis situasi potensi serta permasalahan mitra yang dihadapi oleh kelompok usaha serundeng, serta metode pelaksanaan program pada pengrajin serundeng di desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Maka program yang akan ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut rencananya dilakukan dalam bentuk pendidikan melalui pendampingan  dan pelayanan kepada masyarakat melalui Program Kemitraan pada Masyarakat (PKM), dengan mengadakan kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan. Program yang dapat dilaksanakan dalam bidang produksi adalah dengan mengadopsi teknologi Model Pengupas Kelapa yang dirancang berupa “alat pengupas kelapa menjadi serundeng”, guna meningkatkan jumlah produksi serundeng pada pengrajin di desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, dari 50 kg per hari  hingga bisa mencapai 75kg  per hari. Kegiatan yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pemasaran antara lain: 1)Melaksanakan kemitraan, yaitu dengan menjalin kemitraan dengan pemilik usaha yang bergerak dalam usaha yang sejenis yang membutuhkan produk serundeng seperti rumah makan, owner atau pedagang alat dan bahan upakara; 2)Membuat desain kemasan produk, dalam ukuran 0,5kg, 1kg, 2kg dan 5kg dengan desain yang menarik, ini bermanfaat menjaga kualitas dan tampilan produk; 3)Memberikan merk/label pada produk sebagai suatu jaminan/garansi bahwa produk mempunyai kualitas yang dipercaya konsumen. Metode pelaksanaan dalam mengatasi masalah dengan pelatihan dan evaluasi proses produksi dan program berkelanjutan. Luaran yang dihasilkan dari program PKM ini diharapkan dapat meningkatkan omzet produksi serundeng pada pengrajin serundeng di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dari 50kg per hari menjadi 75 kg per hari. Produk terjamin kesehatan dan kualitasnya dengan ditanda label/brand. Menjalin kerjasama dengan rumah makan, dan owner/pedagang alat dan bahan upakara untuk kelengkapan upacara Hindu  khususnya. Disamping kegiatan diatas target luaran berkaitan dengan publikasi PKM Universitas Nguah Rai Denpasar, melakukan publikasi di Jurnal ber ISSN/proseding, publikasi pada media cetak seperti Bali Pos