Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Garam Rakyat (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep)

Penelitian dengan metode kualitatif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah kebijakan yang tujuannya untuk memberdayakan USAha garam rakyat di Kabupaten Sumenep yang dipotret melalui kajian Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan penekanan pada model implementasi Kebijakan Grindle yang terdiri dari isi (contents of Policy) dan (contexts of policy) pelaksanaan kebijakan. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang bersumber dari APBN merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi petambak garam, serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Isi Kebijakan (Content Of Policy) meliputi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ini telah ditetapkan melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 41 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. pelaksanaan kebijakan (Context of Policy) meliputi tim pendamping PUGAR Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep melakukan identifikasi keberadaan kelompok dan lokasi lahan kepada kelompok PUGAR yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan PUGAR dan lokakarya maupun sosialisasi setiap tahunnya. Kesimpulan penelitian ini meliputi pemberian informasi tentang pelaksanaan program PUGAR hingga proses pencairan bantuan PUGAR kurang jelas diterima oleh kelompok USAha petani garam (KUGAR). Kelompok USAha petani garam rakyat (KUGAR) Penerima PUGAR setiap tahunnya berharap dana PUGAR dicairkan sebelum masa Produksi Garam, dana bantuan PUGAR ini ditransfer ke rekening bank milik kelompok USAha petani garam (KUGAR) dan penggunaan dana PUGAR ini harus disesuaikan dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) proposal pengajuan dana PUGAR setiap kelompok petani garam rakyat (KUGAR)

Prioritas dan Strategi Perencanaan Kerjasama Antar Daerah dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah (Studi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu)

Fenomena urban sprawl, suatu proses perluasan kegiatan perkotaan yang tidak teratur ke wilayah pinggiran saat ini dialami oleh kawasan perkotaan Malang, menyebabkan ketidakefisienan dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Studi ini mengkaji pemecahan masalah di atas dari perspektif kerjasama antar daerah, dilatarbelakangi oleh kekuatan politik desentralistik sebagai pendorong penyelesaian masalah pembangunan daerah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi objek kerjasama dan bentuk kerjasama prioritas dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta merumuskan strategi perencanaan berdasarkan faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian campuran (mixed methods). Pengolahan data menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Hasil penelitian menempatkan objek pelayanan air bersih, jaringan jalan dan transportasi umum sebagai objek prioritas. Sedangkan kriteria yang dinilai paling menentukan pemilihan objek kerjasama adalah kebutuhan tinggi/mendesak dan komitmen tinggi. Bentuk kerjasama action network berada pada rangking pertama. Sedangkan aspek yang dinilai paling menentukan bentuk kerjasama adalah aspek peraturan. Sesuai perhitungan SWOT, strategi yang harus diambil adalah : memperkuat komitmen kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat, memperkuat segala kemampuan untuk mengatasi tekanan global, perencanaan berdasar kebutuhan melalui penyusunan Master Plan Kerjasama Daerah, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar sektor, memperjelas kewenangan antara pusat, propinsi, kabupaten/kota, mengkomunikasikan perbedaan prioritas kerjasama serta proaktif memperluas jaringan/networking

Responsivitas Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam Perspektif New Public Service

Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Termasuk dalam pemberian pelayan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bentuk pelayanan tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kepekaan dan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam persepektif new public service, dengan pendekatan kualitatif dan analisis Straus dan Corbin. Kepekaan pemerintah dilihat melalui lima prinsip, yaitu akses, pilihan, informasi, perbaikan dan keterwakilan. Kepekaan perlu dihubungkan dengan perspektif new public service, agar menghasilkan pelayanan yang maksimal. Sedangkan kemampuan dilihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Responsivitas pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah dibuktikan dengan adanya pearaturan daerah tentang perlindungan anak dan keputusan kepala dinas tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

Perencanaan Pembangunan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat (Studi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi)

Penelitian dengan metode kualitatif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis realitas pembangunan masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dipotret melalui kajian Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah dengan penekanan pada model implementasi Direct and Indirect Impact on Implementation dimana terdapat empat aspek yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Program Anggur Merah merupakan inovasi kebijakan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dengan pendekatan pemberdayaan berdasarkan potensi yang ada pada masyarakat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi diantara pelaku program dari tingkat propinsi sampai tingkat desa belum terlaksana secara maksimal; Masyarakat penerima program belum memahami secara baik manfaat dan kegunaan program sehingga terkesan mereka kurang partisipatif; Belum meratanya alokasi bantuan dana sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat desa; Pendampingan yang belum maksimal sehingga penggunaan dana belum direncanakan secara baik dengan berpatok pada kebutuhan dasar masyarakat desa; Kesiapan tenaga pendamping Anggur Merah yang tersebar di desa sasaran dalam hal sumberdaya manusianya dan konsolidasi yang tercipta di desa belum memadai; Akses untuk memperoleh informasi program bagi masyarakat belum optimal; Pepengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Anggur Merah belum dilakukan secara maksimal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Program Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah di Kabupaten Timor Tengah Utara belum terimplementasikan secara optimal. Untuk itu, perlu untuk meningkatkan komunikasi secara intensif agar informasi program dapat tersalur dengan baik, penting untuk dilakukan penguatan kapasitas bagi para pendamping dan pemerintah desa sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan program, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan yang terpenting juga perlu dilakukan penyadaran kritis kepada masyarakat melalui sosialisasi program secara berkala sehingga masyarakat semakin menyadari bahwa program Anggur Merah hadir untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka.>Perkembangan kegiatan pembangunan daerah di era otonomi daerah menunjukkan variasi yang dinamis dalam berbagai sektor pembangunan. Dinamika tersebut terlihat dari percepatan Perubahan sosial yang terjadi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya masing-masing daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya potensial lainnya. Demikian juga dengan kondisi pertanian di Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur (dan nasional). Hal tersebut berkorelasi dengan kondisi ketersediaan pangan yang sangat mencukupi (pada tingkat kabupaten), tetapi belum menjamin kecukupan pada tingkat rumah tangga dan individu. Kenyataan tersebut ditunjukkan pada masih tingginya angka kemiskinan dan besarnya rumah tangga penerima bantuan raskin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme perencanaan distribusi dan akses pangan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan, dokumen-dokumen, tempat dan peristiwa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan subsistem distribusi dan akses pangan yang merupakan bagian dalam pembangunan ketahanan pangan selain subsistem ketersediaan pangan masih belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pembangunan ketahanan pangan di daerah. Perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Banyuwangi adalah berdasarkan pendekatan campuran teknokratis, top-down/bottom-up dan partisipatif. Kata kunci: perencanaan, pembangunan, ketahanan pangan, distribusi dan akses pangan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebagai Strategi Pengembangan Sumberdaya Aparatur untuk Meningkatkan Kinerja (suatu Kajian di Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang)

Local autonomous give larger opportunity for progress of local and also challenge to local performance of aparatus of local governance which still relative lower. Development of aparatus resources, which its core is education and training for aparatus, is absolutely needed in improving performance. This research was aimed to describe and analyze aparatus resources development program of the Ketapang Regency Governance, through leadership education and training and also its impact on the performance of local govern aparatus. This research using qualitative research approach. Process analysis of data follow model of analysis proposed by Miles and Huberman (1992) with interactive model, covering three path of activities that are reduce data, presentation of data and verification. Results of this research are the followings (1). Leadership education and training level IV at the Ketapang Regency still really be felt by a lot of insuffiency and constraint. Very insuffiency felt from facet of management of leadership education and training level IV is materials of its felt too wide, lack of ability of coach in creating atmosphere of class capable to make audiences interested to follow activity in class, and also medium which less be adequate (2). Target of leadership education and training level IV at the Ketapang Regency Govern not reached full yet. A lot of collegiate of leadership education and training level IV year 2003 at the Ketapang Regency Govern answered that in fact leadership education and training level the IV did not too felt can improve their ability in working. There is no reality affect of leadership education and training to improve of performance also felt by direct supervision which in this case represent direct consumer of collegiate of leadeship education and training level IV. Suggestions which can be given from this research are (1). Presumably require to be learned by about possibility of special separate institute forming handle training and education activity in govern agency of the Ketapang Regency (2). To know how far the target of leadership education and training level IV attainment which have been executed by the Ketapang Regency Government presumably require to be performed by evaluation to grad leadership education and training performance level IV. Result of evaluation to the competitor of leadership education and training also later serve the purpose of the substance for the management of leadership education and training repair in a period of coming

Policy Evaluation of Restructuring Street Vendors in Surakarta City (Study of Street Vendors in Monument Park Banjarsari and Street Vendors in Manahan Stadium)

This study examined the policy evaluation of restructuring street vendors in Surakarta city. Street vendors represent the economic actors in the informal sector of urban economic activity. The government of City/District usually removes these street vendors by disguising this activity behind the reason of structuring, . The study used descriptive research with a qualitative approach. The relocation of street vendors in Surakarta City is orderly and smooth without violence which may impact badly on physic and material because the government of Surakarta City, especially Surakarta Mayor, uses persuasive approach. Notoharjo Market is a relocation place for street vendors at Banjarsari Monument Park. In the beginning, Notoharjo Market is crowded with buyers but current days, street vendors who occupy Notoharjo Market complain about lack of buyers. The lack of buyers at Notoharjo Market is because the facilities previously provided by the government of Surakarta City are not well maintained. The government of Surakarta City must listening all complains of street vendors for the smoothness and orderliness of trading activity of street vendors. Not only listening, but the government of Surakarta City also gives appropriate and best solution to street vendors such that street vendors feel comfort in selling and their income is better than before

Evaluasi Kebijakan Nasionalisasi Pertanahan

Evaluasi terhadap implementasi UU No.1/2003 di Timor Leste. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, mengevaluasi dan menganalisis proses nasionalisasi eks-tanah dan bangunan yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan pemerintahan Indonesia dan Portugis yang berkaitan dengan hak kepemilikan. Sebagai akibat adanya sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh dua pemerintahan yang berbeda dapat menimbulkan persoalan-persoalan di masyarakat setelah kemerdekaannya. Oleh karena itu pemerintah Timor Leste segera merumuskan suatu kebijakan yang dimanifestasikan dalam bentuk undang-undang yang selanjutnya dikenal dengan UU No.1/2003. Pemberlakuan UU No.1/2003 ini pada dasarnya mengatur 3 ketentuan hukum prioritas: pertama, kepentingan umum (negara); kedua, kepentingan bekas pemegang hak, dan; ketiga pemanfaatkan tanah atau bangunan oleh masyarakat. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. DNTPSC sebagai badan pelaksana telah memaksimalkan seluruh unit kerja yang ada di struktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Implementasi kebijakan pemerintah ini dengan kontribusi yang signifikan dari berbagai pihak. Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan telah terdaftarnya 12943 pengaduan atau klaim dengan pemanfaatannya sebesar 11343 sedangkan 1927 sebagai Asset Milik Negara (AMN) telah dimanfaatkan secara maksimal. Implementasi kebijakan nasionalisasi telah mencapai target, hal ini tidak terlepas dari koordinasi antar institusi pemerintah yang baik, adanya aturan hukum yang jelas, dukungan donator Internasional, partisipasi masyarakat dan sarana prasarana. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Nasionalisas

Workplace Spirituality Tenaga Kependidikan Universitas Brawijaya (Studi pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika Serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

Konsep pengembangan manusia secara menyeluruh merupakan solusi atas Perubahan fenomena sosial saat ini yang menyebabkan kehidupan seseorang tidak menyatu karena lingkungan pekerjaan atau tempat kerja hanya menjadi tempat untuk mencari hal-hal profan (duniawi) dan tidak mempunyai ruang untuk sesuatu yang sakral atau suci. Akibat dari adanya pemisahan ini, seseorang lebih terfokus hidupnya untuk menggeluti dunia karir tanpa memperhatikan kehidupan batinnya. Fenomena tersebut menumbuhkan kesadaran untuk menghubungkan aspek spiritualitas individu dengan pengelolaan pekerjaan atau lingkungan kerja, melalui konsep workplace spirituality,. Dalam studi akademis, workplace spirituality merupakan bidang yang masih baru dan masih terus dikembangkan, namun sebagian besar studi masih dilakukan di Amerika Serikat dan Kanada, dan sangat sedikit sekali yang dilakukan di luar kedua negara tersebut. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bermaksud untuk memperkaya topik workplace spirituality dari sudut pandang administrator publik di Indonesia melalui pendekatan fenomenologi, dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan dua sudut pandang terkait workplace spirituality, pertama adalah sudut pandang agama dan yang kedua adalah sudut pandang intrinsik - alamiah, kedua sudut pandang tersebut sama – sama bertujan untuk memberikan makna dalam bentuk ekspresi positif dalam lingkungan kerja. Penelitian lebih jauh juga dibutuhkan untuk memperkokoh konsep ini, baik melalui metode kualitatif maupun kuantitatif