ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kantor UPTD Samsat Tondano Kabupaten Minahasa)

Etika merupakan landasan berpikir dan bertindak seorang aparat penyelenggara pemerintahan atau yang biasa disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat masyarakat luas tidak merasa terpenuhi atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, biasanya masyarakat akan merasa tidak puas, dan akan menggugat nilai atau standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa “pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah akan berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses apabila perilaku aparat birokrasi menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fenomena-fenomena yang terjadi terkait etika pemerintah yang belum professional dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan pada samsat tondano harus ada keseimbangan antara pertumbuhan wajib pajak dengan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pada Samsat Tondano, termasuk system/prosedur pelayanan dan informasi bagi masyarakat/wajib pajak.Berangkat dari informasi yang dialami dan di dengar langsung dari masyarakat, maka melalui penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam etika ASN dalam memberikan pelayanan publik pada Samsat Tondano. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui etika Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan public di kantor Samsat Tondano.Kata Kunci : Etika Pemerintahan,Pelayanan Publi

PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUWANGO KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO

Berbagai Rencana dan Program-Program Telah di buat dan di manfaatkan Desa, salah satunya ialah program Dana Desa. Melihat pada apa yang di amanatkan melalui Dana Desa ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tujuan utamanya.Di Desa Huwongo kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa sebesar 183.011.408 Dalam pemanfaatan, Masyarakat tidak mengetahui adanya program kerja pemberdayaan masyarakat dan tidak paham dengan program tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagian besar tidak di libatkan dalam musyawarah Desa. Kegiatan Pemberdayaan yang ada tidak sesuai dengan yang di harapkan masyarakat. BUMDesa hanya memiliki kegiatan yang tidak rutin seperti Sewa Tenda dan balai Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Huwongo. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan Data adalah melalui observasi,Wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan program Dana Desa dalam pemberdayaan sudah terlaksana. Hal ini dapat di lihat dengan di bentuknya tim pengelola kegiatan yang menuntun jalannya kegiatan Pemberdayaan masyarakat. Dalam penafsiran program Dana Desa juga melibatkan stakeholder yang ada di Desa. Dan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sudah terlaksana anatara lain bantuan untuk Desa, pengelolaan posiyandu dan bimtek pengurus Desa.Kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KANONANG DUA KECAMATAN KAWANGKOAAN BARAT KABUPATEN MINAHASA

AbstrakPemerintahan desa membutuhkan peran pemimpin yaitu Kepala Desa, kepemimpinan Kepala Desa dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di daerahnya, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya kemampuan Kepala Desa mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin, seorang Kepala Desa bukan hanya dituntut mampu mengolah perangkat yang ada dalam struktur desa, namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat desa. Konsep kepimimpinan Kepala Desa ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari kemampuan analitis ditunjukan dengan kemampuan Hukum Tua dalam menganalisa potensi-potensi yang perlu diberdayakan sehingga masyarakat yang sejahtera dan mandiri dapat terwujud akan tetapi hal terpenting yang menjadi masalah adalah pelaksanaan program pemerintah.Kata Kunci: Kepemimpinan, Hukum Tua, Pemberdayaan Masyarakat

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara)

AbstrakProgram raskin (program penyaluran beras untuk keluarga miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Penyaluran raskin (beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang betujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang difokuskan pada peran pemerintah desa menunjang Kebijakan Program Raskin di Desa Bawoleu dilihat dari aspek keberhasilan pelaksauaan program Raskin, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Informan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa dan pengurus serta anggota BPD dan masyarakat (KK). Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci juga dilakukan pengumpulan data-data statistic di kantor desa, dengan mengadakan uraian secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulanadang Utara. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menemui kendala pendataan yang tidak terdata dengan baik, lokasi geografis yang letak Desanya berjauhan yang sulit dijangkau, dan keadaan sumber daya aparat pelaksana di tingkat Desa yang perlu lebih diberdayakan serta prilaku pemimpin yang bersifat subyektif dalam penentuan penerima manfaat dari program raskin.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado)

AbstrakPenerapan jaringan informasi berbasis teknologi internet di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kepemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah. Jaringan informasi berbasis teknologi internet yang digunakan pemerintah tersebut dikenal dengan nama E-Government. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektif atau tidak penerapan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIP2T) menurut penulis sudah tepat sasaran. Hal tersebut penulis sampaikan berdasarkan data yang didapat di lapangan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pegawai-pegawai/operator staf yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado, bahwa sasaran sudah tepat dengan adanya website resmi dari pemerintah kota manado sehingga bagi masyarakat yang akan melakukan pengurusan perizinan langsung di akses melalui website perizinan.manadokota.go.id.Kata kunci : Efektivitas, Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu, Izin Mendirikan Bangunan

KOORDINASI CAMAT DAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PINOLOSIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupan salah satu kebutuhan dasar yang senangtiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat meningkatakan taraf kesejateraan masyarakat, sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman maka akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Camat Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Pinolosian. Dengan menggunkan metode deskriptif kualitatif, diharpkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Hasil peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan pinolosian dan kepolisian sektor pinolosian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui usaha kerja sama antar lembaga dalama pelaksanaan tugas-tugas tertentu yaitu melaksanakan rapat koordinasi disetiap awal bulan untuk menyusun rencana kerja dan di akhir bulan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah disusun sebeumnya.Kata Kunci : Koordinasi, Keamanan, Ketertiban

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KELURAHAN PINOKALAN KOTA BITUNG

Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian di negara Indonesia. Dalam pengamatan dilapangan ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan umum yang terjadi dalam kaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). bahwa telah banyak program yang di implementasikan namun program pengentasan kemiskinan tersebut cenderung belum efektif sebab kurang menjamin peningkatan usaha produktif yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin, program pemerintah tidak mempu tersampaikan dan berjalan sinkron dengan masyarakat, seringkali masih terdapat ego sektoral dalam program penanggulangan kemiskinan karena realisasi anggaran tidak mengarah pada investasi jangka panjang melainkan pada penerapan program yang masih berorientasi pada proyek dan bukan pada output program, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terkelolah dengan baik sehingga menyebabkan program-program pemerinah tidak berjalan dengan baik di masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan masih bersifat semu dimana belum berbasis kemandirian sehingga belum melembaga pada masyarakat miskin. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui Implentasi program keluarga harapan dalam mengatasi kemiskinan di kelurahan Pinokalan kota Bitung. Enelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapatkan bahwa implementasi Program Keluarga harapan dalam mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Pinokalan di tinjau dari Komunikasi yang di lakukan oleh Pihak Pemerintah Kelurahan Pinokalan Culuplah baik, walaupun masih ada pihak-pihak yang merasa Kurang Puas. Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga harapan, Kemiskinan

PENERAPAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA PONTAK SATU KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi good governance di desa Pontak Satu dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dimulai dengan observasi, wawancara, analisis data, hingga pembuatan laporan. Dengan 13 orang yang diwawancarai, penelitian ini berfokus pada penerapan tata pemerintahan yang baik di desa seperti yang terlihat dalam hal partisipasi, penegakan hukum, dan transparansi; bagaimana pemerintah menciptakan pemerintahan yang baik di desa, apakah partisipasi saat ini dan penegakan hukum berjalan dengan baik, dan apakah pemerintah telah transparan berkenaan dengan sistem pemerintahan di desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata pemerintahan yang baik belum terbentuk di desa Pontak Satu, yang berarti bahwa pemerintah belum sepenuhnya menerapkan tata pemerintahan yang baik di desa. Prinsip partisipasi, penegakan hukum, dan transparansi belum berjalan dengan baik. Pemerintah harus memperhatikan elemen-elemen ini untuk menciptakan pemerintahan yang baik di desa.Kata kunci: Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik, Pemerintah, Desa

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari masalah keterwakilan perempuan, jika pada masa orde baru, anggota legislatif didominasi oleh laki-laki, bahkan hampir semuanya laki--laki, maka dua periode terakhir ini sudah mulai diwarnai oleh anggota legislatif perempuan. Masuknya perempuan kedalam lembaga legislatif merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik termasuk politik. Upaya menciptakan kesetaraan tersebut ditempuh melalui berbagai cara, dimana salah satunya adalah mengikut sertakan perempuan kedalam lembaga legislatif. Upaya ini bahkan dituangkan dalam bentuk kebijakan politik yang lebih riil, agar partisipasi politik perempuan dalam politik praktis semakin lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan program kerja terkait kepentingan perempuan di Kabupaten Sitaro, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum dapat dikatakan baik, hal ini dapat dijelaskan melalui aspek-aspek sebagai berikut: belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepentingan perempuan, seperti adanya perlakukan khusus kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sitaro dan belum adanya inisiatif dari anggota DPRD untuk melaksanakan musyawarah rencana pembangunan perempuan Kabupaten Sitaro khusus untuk membahasa program yang memperjuangkan kaum perempuan, sehingga hal ini belum dapat terlaksana.Kata kunci: Peran, Anggota DPRD Perempuan, Memperjuangkan Kepentingan Perempuan