Kajian kepustakaan mengenai produk hukum dan kelembagaan: studi kasus mengenai undang-undang pendidikan dan pelaksanaannya khususnya mengenai pendidikan dasar dan menengah

Sesuai dengan apa yang terjadi dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan berdasarkan pada Undang-undang 1945, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan dan melaksanakan pendidikan nasional sebaik dan semaksimal mungkin, oleh karena itu sebagai realisasinya, maka pemerintah bersama dan di setujui rakyat yang di wakili para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah mengesahkan sebuah undang-undang pendidikan yang dapat di jadikan pedoman dan kerangka acuan bagi kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan

Kajian kepustakaan mengenai produk hukum dan kelembagaan : studi kasus mengenai undang-undang pendidikan dan pelaksanaannya khususnya mengenai pendidikan dasar dan menengah

xi, 117 p.; 21 cm