TINGKAT KEMANDIRIAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI SUMATERA BARAT

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sumatera Barat merupakan salah satu KPH Model yang dibentuk oleh pemerintah. KPH dibentuk untuk memastikan pengelolaan hutan tetap lestari dan berkelanjutan. KPH juga dituntut agar dapat menghasilkan pendapatan untuk membiayai dirinya sendiri dalam sebuah unit yang mandiri. Pembangunan KPH dianggap sebagai salah satu cara mengelola hutan di Indonesia Namun, pengelolaan KPH di Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada baik dengan pemerintah, pihak swasta, masyarakat maupun masalah internal KPH itu sendiri. Setelah lebih kurang 6 tahun perjalanan KPH di Sumatera Barat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan melihat tingkat kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan. Penelitian ini menggunakan kriteria dan indikator dari Forest Watch Indonesia versi 2.0. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks tingkat kemandirian KPH di Sumatera Barat berada di posisi sedang yaitu 2,33. Hal ini menunjukkan bahwa KPH masih dalam tahap pengembangan. Beberapa KPH yang ada sudah memiliki rencana bisnis dan sedang diimplementasikan, hal ini salah satu cara menuju kemandirian KPH. Tetapi sebagian lagi belum bisa merealisasikan rencana tersebut karena berbagai konflik. Pada tahap selanjutnya, diharapkan KPH bisa menjadi KPH Mandiri dengan kelembagaan yang dikembangkan menjadi PPK-BLUD, ketika itu sumber pembiayaan dapat berasal dari usaha-usaha KPH yang sah baik yang berasal dari pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.  Kriteria yang perlu di perhatikan lebih lanjut untuk diperkuat agar operasionalisasi KPH dapat berkelanjutan yaitu peningkatan kapasitas organisasi yang selama ini masih lemah, penanganan konflik, mekanisme investasi harus jelas dan kematangan rencana kelola KPH

SK BEBAN MENGAJAR PASCA SARJANA UNAND SEMESTER GENAP 2018/2019

SK BEBAN MENGAJA

SIMULASI KONSERVASI LAHAN KRITIS TERHADAP HASIL AIR (WATER YIELD) DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KURANJI MENGGUNAKAN MODEL SWAT (SOIL AND WATER ASSESMENT TOOL)

Perubahan iklim dan penggunaan lahan memiliki dampak yang besar terhadap keseimbangan air. Perubahan penggunaan lahan merupakan penyebab utama tingginya run off dibandingkan dengan faktor lainnya. Bencana alam yang terjadi di wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) merupakan indikasi bahwa fungsi hidrologi di wilayah DAS dalam keadaan terganggu dan tidak dapat mendukung sistem tata air yang optimal. Hampir setiap tahun terjadi banjir di kawasan DAS Kuranji yang menimbulkan kerugian secara materil dan korban jiwa. Salah satu bentuk upaya untuk menjaga kelestarian DAS adalah dengan melakukan konservasi pada wilayah – wilayah yang memberikan dampak buruk terhadap DAS seperti lahan kritis. Tujuan penelitian ini adalah mensimulasikan konservasi lahan kritis DAS Kuranji terhadap perubahan hasil air. Simulasi dilakukan terhadap 3 skenario penggunaan lahan yaitu konservasi 50 %, 80 % dan 100 % terhadap luas lahan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 818,92 ha lahan kritis yang bisa digunakan untuk lahan konservasi. Simulasi perubahan penggunaan lahan terhadap lahan kritis dari beberapa skenario menunjukkan bahwa skenario konservasi 100 % menunjukkan kondisi hidrologi yang lebih baik. Artinya, semakin luas lahan yang di konservasi menjadi hutan campuran maka akan menurunkan hasil air, sehingga menurunkan aliran permukaan dan menaikkan volume air tanah DA

PROCEEDING ASIA PACIFIC SOCIOLOGICAL ASSOCIATION (APSA) CONFERENCE TRANSFORMING SOCIETIES: CONTESTATIONS AND CONVERGENCES IN ASIA AND THE PACIFIC, VOLUME 2

Proceeding of ASIA PACIFIC SOCIOLOGICAL ASSOCIATION (APSA) CONFERENCE TRANSFORMING SOCIETIES: CONTESTATIONS AND CONVERGENCES IN ASIA AND THE PACIFIC, VOLUME

The Impact of Community Based Critical Land and Water Resources Management Program on Community Welfare (Case in Nagari Tanjuang Bonai, Lintau Buo, Tanah Datar, West Sumatera)

Community Based - Critical Land and Water Resources ManagementProgram is a program to handle critical land and poverty alleviation inIndonesia. The objective of this program is to improve the condition ofthe poor living surrounding critical land forests. Participatory approach isemployed in this program by involving multi-stakeholders to improvecritical land to become productive land in order to increase income andwelfare of the community. The purpose of this study was to analyze theimpact of Community Based - Critical Land and Water ResourcesManagement Program on community’s income who were directlyinvolved in managing the critical land. This study uses a case studyapproach with application of descriptive quantitative and qualitativemethod in data analysis. Nagari Tanjuang Bonai, Lintau Buo UtaraDistrict, Tanah Datar District, West Sumatra Province was purposivelyselected as research location. The respondents were 32 farmers who aremembers of Sago Lestari farmer group (Poktan) as program implementersfrom 2012 to 2016. The primary data were collected using questionnairesfrom farmers, while interview guide was used to obtain information fromkey informants. The results of this study indicate that the program hasbeen able to provide benefits to community in form of increasing infarmers’ income. The average income increases by 34.11% of the totalfarmers’ income participating in the program. This implies that theprogram has been able to improve the community’s welfare. It indirectlyreduces the area of critical land and change it into productive land

Human Capital, Social Capital And The Role Of Goverment In Ground Coffe SMEs In Tanah Datar Regency

This research aims to describe the conditions of human capital, social capital, and the role of the government in ground coffee small and medium enterprises (SMEs) in Tanah Datar Regency. The research methodology employed a survey approach, using cross-sectional data collected from 104 respondents through questionnaires and interviews. The research variables included human capital, social capital, and government role. Qualitative analysis was used for this purpose. The study found that ground coffee processors in Tanah Datar Regency possessed good human capital, supported by effective training participation and substantial knowledge. Social capital was also relatively high among coffee processors due to strong relationships and norms within the community. However the role of the government in supporting the performance of ground coffee businesses was perceived to be low, both as a regulator, facilitator, and catalyst