Water Table Fluctuations Impact on Oil Palm Low Frond Desiccation Case Study in North Sumatra Peatland

Masalah tanaman kelapa sawit berupa kering pelepah bagian bawah (low frond desiccation/LFD) sering terjadi pada lahan gambut. Kejadian ini umumnya dikaitkan dengan kondisi fluktuasi muka air tanah gambut yang berpengaruh terhadap kelembaban tanah gambut dan ketersediaan serta serapan hara oleh tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan LFD, faktor-faktor penyebab dan upaya pencegahan atau pemulihannya. Kajian LFD telah dilakukan di perkebunan kelapa sawit di lahan gambut daerah Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pengamatan meliputi fluktuasi muka air tanah, kondisi kelembaban tanah, sifat kimia tanah, serapan hara daun, pertumbuhan dan produksi tanaman dilakukan pada blok tanaman normal dan blok tanaman mengalami LFD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya penurunan muka air tanah gambut secara drastis pada saat bulan kering berdampak terhadap penurunan kelembaban gambut, bahkan hingga tanah gambut mengering. Kondisi pengeringan gambut menyebabkan ketersediaan hara dalam tanah dan serapan hara menurun secara nyata, sehingga memicu terjadinya LFD. Serapan hara tanaman yang mengalami LFD berat menurun dengan kisaran penurunan sebesar 25 – 41% untuk hara makro dan 22 – 53% untuk serapan hara mikro. Kondisi LFD berat secara nyata menurunkan pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit. Penurunan produksi dapat mencapai 27% per tahun dibandingkan dengan tanaman normal. Tanaman mengalami LFD dapat berangsur pulih dengan penerapan water management yang efektif, kontinyu dan terkontrol melalui pengelolaan muka air tanah pada kisaran kedalaman 40-60 cm pada blok tanaman.Low frond desiccation (LFD) on oil palm plantation has been a major issue, which often occurs on peatland. LFD is generally associated with a fluctuation of peatland water table that affects peat soil moisture, nutrients availability, and nutrients uptake by oil palm. This research aims to study LFD comprehensively, including causative factors and efforts to prevent or recover the LFD occurrence. The LFD study was carried out on peat oil palm plantation at Labuhan Batu, North Sumatra. The observations included fluctuations of the water table, soil moisture, soil chemical properties, leaf nutrient uptake, growth and production between normal and oil palm which had LFD. Results showed that the drastic alleviate of peatland water table at dry months induce soil moisture depletion, even made the peat dried. Peat drying condition alters a significant deflation of nutrient availability and nutrient uptake in the soil, thereby triggered LFD occurrence. The nutrient uptake of the plant with severe LFD was decreased with a range of 25-41% for macronutrients and 22-53% for micronutrients. Severe LFD inhibited the plant growth and significantly decreased yield. The downturn of production could reach 27% per year compared to normal plants. Oil palm with LFD was able to gradually recover with effective, continuous, and controlled water management through groundwater lever in the range of 40-60 cm in the plantation area

PERAN DAN KEMAMPUAN TNI DALAM OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA GUNA MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA

Operasi penanggulangan bencana dilakukan oleh beberapa unsur, salah satunya TNI. Tidak kuatnya dasar hukum terhadap peran dan kemampuan TNI dalam kegiatan operasi penanggulangan bencana menyebabkan pelaksanaan tugas operasi tidak maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana peran dan kemampuan TNI dalam operasi penanggulangan bencana guna memperkuat pertahanan negara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian adalah TNI berperan dalam masa pra bencana: TNI melaksanakan kegiatan mitigasi, sosialisasi kebencanaan, melaksanakan kegiatan pencegahan dini (preventif) dan pengorganisasian kebencanaan. Dalam membangun kesiapsiagaan bencana alam, TNI juga melaksanakan latihan terkait penanggulangan bencana alam. Pada masa tanggap bencana, TNI merupakan eksekutor utama dalam penanganan akibat bencana, pertolongan dan pencarian, evakuasi dan menyelenggarakan manajemen pengungsian bekerjasama dengan BNPB dan unsur lainnya. Peran TNI dalam masa pasca bencana yaitu membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap wilayah terdampak. Kemampuan TNI dalam melakukan tugas penanggulangan bencana alam belum optimal pada aspek kemampuan personel, kemampuan fasilitas sarana dan prasarana serta kemampuan anggaran. Strategi yang dirumuskan adalah optimalisasi “Peran dan Peningkatan Kemampuan TNI Dalam Operasi Penanggulangan Bencana Guna Memperkuat Pertahanan Negara”. Kesimpulan penelitian bahwa pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan bencana merupakan tugas perbantuan dalam rangka OMSP, yang meliputi juga tentang pengerahan personel dan logistik (alutsista) yang dilakukan dengan sistem komando. Saran penelitan adalah perlu dirumuskan kembali regulasi dan peranti lunak terkait mekanisme penanggulangan bencana serta tumpang tindihnya regulasi maupun kebijakan dalam penanganan kebencanaan yang melibatkan TNI dan instansi terkait. Perlu pemenuhan sarana prasarana yang multipurpose dan kompatibel dalam mekanisme penanggulangan bencan

GOVERNMENT COLLABORATION IN BELU REGENCY IN IMPROVING INSTITUTIONAL CAPACITY OF THE LAND BORDER AREA REPUBLIC OF INDONESIA – THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR LESTE

After the referendum of the Democratic Republic of Timor Leste, various problems arose at the border with the Republic of Indonesia. So far, efforts have been made to resolve the problems that arise at the border, but have not been fully resolved properly, in this article the focus is on the issue of institutional capacity. The method used is descriptive qualitative crisis phenomenology, then it is done through observation, interviews, documentation with triangulation techniques. The data obtained is then analyzed, through the theoretical framework used, namely the pattern of collaboration relations between the Government - Private (Private - Public Partnership), Internal Government Collaboration (Internal Government Collaboration) and multi-actor collaboration (Multi - Actor Collaboration). The results show that government collaboration in border area management has an impact on increasing community welfare and border area security. The results of the study also confirm that the pattern of collaborative relations that occurs in border area management is a collaboration model between stakeholders, involving elements of the community and the private sector in overcoming problems that occur in the land border area of ​​Belu Regency, with a theoretical synthesis to produce a Collaboration Management System Model (Collaboration Management). Model on Land Borders System, CMMBS), namely the synergy between the two models. The first model is about welfare management by the NTT provincial government as the Center of Grafity assisted by the Belu Regency Government in the Collaboration Management Model on Border Prosperity (CMMBP), while the second model is about border security management by the 161/WS Military Resort Command as the Border Security Operations Executing Command as the Center of Grafity assisted by the Border Security Task Force in the Collaboration Management Model on land Borders Security (CMMLBS). The two approaches are carried out in tandem with the relevant Ministries/Institutions, elements of the community, universities, the business/private sector, the media and other stakeholders and are supported by increased institutional capacity by the Regional Government