TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI TANAH KAS DESA TAHUN 2022-2023 (Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)

Tanah Kas Desa (TKD) berdasarkan Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa, adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan. Tujuan pengelolaan tanah kas desa adalah untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup warganya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode peneliti yang disebut metode kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan data hasil penelitian dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Aset desa atau kekayaan desa dapat dikelola berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna serta bangun guna serah. Dalam pengelolaannya tanah kas desa yang terdapat di Desa Jetis ini dimanfaatkan dengan cara sewa-menyewa, sewa tanah kas desa adalah bentuk pengelolaan, pemberdayagunaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh desa. Pemanfaatan aset desa berupa sewa termasuk yang menguntungkan desa. ada jangka saat yang ditentukan dalam sewa paling lama tiga (tahun) dan dapat diperpanjang. Sewa tanah kas desa di Desa jetis dipergunakan dan dimanfaatkan untuk perkebunan (tanaman tebu). Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Jetis masih mengalami hambatan sehingga belum terlaksana dengan baik

INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA SAWO DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN (Studi Kasus Pelayanan Kesehatan Polindes Desa Sawo Kecamatan Kutorejo)

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama sama dala suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab mencanangkan, mengatur menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu tingkat kualitas pelayanan Polindes Desa Sawo, Hasil Penelitian terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Polindes Desa Sawp diukur dengan menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan publik yaitu (Tangibles), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (ResponsivEness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empaty). Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Polinde

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REJO ANGURIPI TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG PASAR DI KOTA MOJOKERTO

ABSTRAK Dalam pengelolaan retribusi pasar merupakan suatu tugas pemerintah dalam mengatur proses pemungutan dan mengelolah sumber pendapatan yang di peroleh dari pedagang terhadap pembangunan dan fasilitas yang di gunakan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kota mojokerto merupakan salah satu dinas yang memberikan (PAD). Untuk meningkatkan pendapaatan daerah pemerintah daerah Kota Mojokerto mealakukan inovasi agar menekan pecegahan korupsi dengan menberikan aplikasi E- Retribusi dengan nama Rejo Angurimpi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Rejo Angurimpi terhadap penertiban pedagang pasar di Kota Mojokerto. Implementasi suatu kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis data uji normalis shapiro wilk, validitas dan reabilitas seta uji t regresi. koefisien regresi implentasi kebijakan (X) mendapatkan t hitung 5,193 > t tabel 2,035 dan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan (X) secara normal berpengaruh terhadap variabel penertiban pedagang (Y), Dengan banyak populasi 269 pedaganag, kemudian dengan rumus yamanane dengan sampling eror sebesar 5% peneliti mendapat sampel sebesar 35 oraang responden ABSTRACT In the management of market levies, it is the government's task to regulate the collection process and manage the sources of income obtained from traders for the development and facilities used. The Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of the city of Mojokerto is one of the agencies that provide PAD. To increase local revenue, the local government of Mojokerto City carried out innovations to suppress corruption prevention by providing an E-Retribution application under the name Rejo Angurimpi. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of Rejo Angurimpi's policy on controlling market traders in Mojokerto City. The implementation of a policy in principle is a means so that a policy can achieve its goals. The method used by the researcher is a quantitative method using the Shapiro Wilk normalist test data analysis, validity and reliability and t-regression test. The regression coefficient for policy implementation (X) gets t count 5.193 > t table 2.035 and a significance value of 0.000 < 0.05. It can be concluded that the policy implementation variable (X) normally affects traders' control variables (Y), with a large population of 269 traders, Then with the Yamanane formula with a sampling error of 5%, the researcher got a sample of 35 respondent

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERWALI NOMOR 12 TAHUN 2008 PADA BIDANG REHABILITASI NARKOBA (STUDI KASUS BNN KOTA MOJOKERTO)

Narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan serta menjadi masalah nasional. Perlu adanya sebuah penyuluhan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintahan untuk memberantas pengguna narkoba atau obat-obat berbahaya tersebut. Dalam rangka memberantas pengguna narkoba pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan yang menjadi landasan pemerintah dalam memberantas pengguna narkoba. Melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintahan dapat menekan angka pengguna narkoba dengan capaian dapat memberantas seluruh pengguna narkoba yang ada di Indonesia. Implementasi kebijakan BNN Kota Mojokerto yang diukur dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle terkait dengan ukuran keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan Narkotika kota Mojokerto yang dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2019 yang kemudian menjadi pedoman terciptanya program kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa implementasi yang dilakukan oleh BNN Kota Mojokerto sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Dalam upayanya merehabilitasi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba, BNN Kota Mojokerto sudah berupaya keras untuk mengembalikan moral pengguna narkoba ketika masa rehabilitasi sudah selesai

EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI CURHAT NING ITA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI

Curhat Ning ita merupakan sebuah inovasi yang di naungi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Mojokerto yang menjadi media penghubung antara warga dan walikota untuk berinteraksi secara langsung. Aplikasi yang memiliki kepanjangan Curahan Hati Ning Instansi Pemerintah ini telah di resmikan oleh walikota pada tanggal 12 maret 2020.Curhat Ning Ita dapat diakses melalui beberapa kanal diantaranya WhatssApp, Instagram, Twitter, SMS, Facebook, website, Lapor.go.id, dan juga bisa datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan aplikasi curhat ning ita terhadap kepuasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Jeis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan sampel sebanyak 100 responden yang di ambil dari seluruh kelurahan di kota Mojokerto. Teknik analisis data menggunakan uji T regresi.hasil pengujian menunjukan bahwa terdapat efektivitas dalam penerapan aplikasi curhat ning ita terhadap kepuasan masyarakatdalam menyampaikan aspirasi

PENGARUH PROKRASTINASI PENERAPAN SID TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEMDES KECAMATAN PACET DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI

Pelayanan publik merupakan wujud dari kegiatan pelayanan yang berupa barang maupun jasa yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan tanggung jawab instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. pada saat ini Pemerintah Desa dituntut untuk melakukan tata kelola Pemerintaha yang baik (good governance) yang kini berfokus pada transparansi, akuntabilitas serta partisipatif. Karena pada saat ini banyak dijumpai masyarakat dalam proses pengelolaan administrasi semacam surat menyurat yang masih dilakukan secara manual dan memerlukan banyak waktu. Dengan prihal tersebut perlu adanyan teknologi Pemerintahan guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja Pemerintah Desa. Dengan adanya teknologi Pemerintahan yang dapat digunakan dalam pembangunan Desa yang sebelumnya kurang baik agar menjadi lebih baik. Pemerintah Desa Kecamatan Pacet yang melakukan prokrastinasi penerapan SID terhadap efektivitas kinerja Pemdes Kecamatan pacet dalam pelayanan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prokrastinasi penerapan SID terhadap efektivitas kinerja Pemdes dalam pelayanan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini diperoleh dari Pemdes Kecamatan Pacet sebagai prokrastinator dan warga masyarakat pemohon layanan, terbukti tidak adanya pengaruh yang signifikan antara prokrastinasi penerapan SID terhadap efektivitas kinerja Pemdes Kecamatan Pacet. Hal ini dapat diketahui bahwa pelayanan administrasi di Pemdes Kecamatan Pacet cukup baik meskipun belum diterapkannya SID. Kata Kunci : Pelayanan publik,Pemerintah Desa, Prokrastinasi, SID, efektivitas. ABSTRACT Public services are a form of service activities in the form of goods and services needed to meet the needs of the community. Basically, public services are the responsibility of the Central Government and Local Government agencies. at this time the Village Government is required to carry out good governance which now focuses on transparency, accountability and participation. Because at this time there are many people who are found in the administrative management process, such as correspondence, which is still done manually and requires a lot of time. With this in mind, there is a need for government technology to improve the effectiveness and efficiency of the village government's performance. With the government technology that can be used in village development that was previously not good enough to become better. The Pacet District Village Government is procrastinating the implementation of SID on the effectiveness of the Pacet District Government's performance in administrative services. This study aims to determine the effect of procrastination on the implementation of SID on the effectiveness of the performance of the village government in administrative services. This study uses descriptive quantitative research methods. The results of this study were obtained from the Pacet District Village Government as a procrastinator and community service requester, it is proven that the administrative services provided by the Pacet District Village Government are still slow and the performance has not been effective. Keywords: Public services, Village Government, Procrastination

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Kasmaji Inti Utama

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu instrumen pemberdayaan berbasis kemitraan dengan korporasi. Beneficiaries perlu ditingkatkan pengetahuan dan keahlian spesifik. Kelembagaan yang tepat perlu dibangun dan diperkuat untuk transformasi masyarakat secara sosial dan ekonomi. Pemerintah turut mensosialisasikan program CSR dan menjembatani komunikasi perusahaan dengan masyarakat. Pemerintah memastikan tidak pihak yang dirugikan dalam kolaborasi pada pelaksanaan CSR melalui pengawasan dan pengendalian. Di lain pihak, masyarakat menunjukkan komitmen terhadap aturan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi penelitian deskriptif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan oleh Edi Suharto dengan indikator keberdayaan. Penelitian ini menggunakan indikator 1 dan 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peran pemerintah desa dengan adanya kolektif antara peusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat/paguyuban. Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, CSR, Pemberdayaan Masyaraka