KONSTRUKSI SOSIAL GRIAKU DAN PASAR SAYUR PACET

Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan upaya yang krusial dalam menjalankan BUMDes agar dapat berjalan dengan baik. Kemampuan manajerial dan kapasitas sumber daya manusia para pengelola cukup menentukan berjalan atau tidaknya BUMDes ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial karya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dengan memfokuskan diri pada kontsruksi sosial dari tata kelola GRIAKU dan Pasar Sayur Pacet. Berdasarkan hasil dan analisis bahwa konstruksi sosial terjadi dalam tiga momen simultan yaitu eksternalisasi, obyektivikasi, dan internalisasi. Sementara itu hasil konstruksi yang menunjukkan hasil seperti GRIAKU dan Pasar Sayur Pacet sebagai lapangan pekerjaan masyarakat Desa Pacet, GRIAKU dan Pasar Sayur Pacet sebagai instrument meningkatkan PADes, GRIAKU sebagai icon wisata kuliner Desa Pacet, Pasar Sayur Pacet sebagai Angkringan Malam, dan GRIAKU sebagai CFD yang baru

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERWALI NOMOR 12 TAHUN 2008 PADA BIDANG REHABILITASI NARKOBA (STUDI KASUS BNN KOTA MOJOKERTO)

Narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan serta menjadi masalah nasional. Perlu adanya sebuah penyuluhan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintahan untuk memberantas pengguna narkoba atau obat-obat berbahaya tersebut. Dalam rangka memberantas pengguna narkoba pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan yang menjadi landasan pemerintah dalam memberantas pengguna narkoba. Melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintahan dapat menekan angka pengguna narkoba dengan capaian dapat memberantas seluruh pengguna narkoba yang ada di Indonesia. Implementasi kebijakan BNN Kota Mojokerto yang diukur dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle terkait dengan ukuran keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan Narkotika kota Mojokerto yang dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2019 yang kemudian menjadi pedoman terciptanya program kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa implementasi yang dilakukan oleh BNN Kota Mojokerto sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Dalam upayanya merehabilitasi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba, BNN Kota Mojokerto sudah berupaya keras untuk mengembalikan moral pengguna narkoba ketika masa rehabilitasi sudah selesai

PENGARUH STATUS SOSIAL DALAM PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI OPENSID

Perkembangan digitalisasi teknologi memberikan dampak bagi pengguna teknologi, baik itu positif maupun negatif dari aspek perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, politik, maupun pemerintahan. Pemerintah membuat kebijakan sistem informasi baik pusat maupun daerah. Kebijakan akan berhasil dikarenakan oleh SDM baik sumberdaya manusia dari pemerintahn maupun masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh status sosial dalam persepsi masyarakat terhadap implementasi OpenSID di Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitan ini meggunakan kuantitaif dengan sampel berjumlah 100 responden yang diambil dari 10 desa di Kabupaten Mojokerto yang telah menggunakan OpenSID premium. Teknik analisis data menggunakan uji asusmsi klasik (uji normalitas dan uji multikolinieritas) dan uji hipotesis (analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji f), dan uji koefisien determinasi (R2)). Hasil pengujian menunjukan bahwa adanya pengaruh status sosial dalam persepsi masyarakat terhadap implementasi OpenSID

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT “TAMAN SHOLAYA NKRI” SEBAGAI MITRA POLRI DALAM MENCEGAH RADIKALISME DI MASYARAKAT

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, bangsa dan agama. Salah satu penggoyah kesatuan dan persatuan di Indonesia adalah adanya ideologi radikalisme. salah satu strategi mengatasi radikalisme adalah dengan menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat, yang salah satunya adalah Taman Sholaya. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui peran Taman Sholaya dalam mencegah radikalisme di masyarakat. Analisis penelitian ini menggunakan teori Hegemoni Antonio Gramsci dan Louis Althusser terkait State Apparatus. Keimpulan penelitian ini adalah Taman Sholaya sebagai ideological State Apparatus bekerjasama dengan kepoliian sebagai Repesif State Apparatus dalam menghegemoni masyarakat melalui pendekatan Budaya, Inetelktual, dan Krisis. Namun peran Taman Sholaya dalam mencegah radikalisme hanya sebatas Jamaah dan masyarakat sekitar saja

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGEDUKASI SAMPAH MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KARANGDIENG KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO

Sampah adalah masalah dalam masyarakat yang sangat sulit untuk diatasi. sampah menjadi suatu momok dalam lingkungan masyarakat. Dan TPA merupakan sarana pembuangan akhir sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk mengarantinakan sampah atau menimbun sampah yang diangkut dari sumber sampah sehingga tidak mengganggu lingkungan. Pembedayaan merupakan langkah DLH untuk menyelesaikan konflik yang ada dimasyarakat. Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif, yaitu bagaimana peneliti nanti dapat mendeskripsikan atau menggambarkan situasi obyek penelitian. Dinas Lingkungan hidup berperan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara membimbing dan memberikan wawasan terkait sampah yang bisa dan tidak dapat digunakan, dan memberikan pemahaman bahaya sampah tertentu agar tidak diambil / digunakan. Dengan cara membuat pupuk organik, pupuk organik cair, pembibitan tanaman, budidaya ikan air tawar, budidaya maggot, pembuatan pelet, pembuatan paving blok dari sampah plastik, hal itu merupakan wujud pemberdayaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan masyarakat Desa Karangdieng diwilayah TPA Karangdieng, juga memberikan pengarahan berkelanjutan sebagai sarana mencegah masyarakat dari dampak yang tidak di inginkan

DINAMIKA KONFLIK ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA DESA

ABSTRAK Perencanaan pembangunan wisata desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mlaten mengalami konflik dengan kelompok Masyarakat Dusun Bedog. Pemerintah Desa Mlaten dituding tidak melibatkan masyarakat Dusun Bedog pada proses perencanaan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Dinamika Konflik antara Pemerintah Desa dengan kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis teori konflik Ralf Dahrendorf Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dinamika konflik yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan kelompok masyarakat pada pembangunan wisata desa ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa selaku pemilik kekuasaan atas perencanaan pembangunan wisata ini dirasa tidak adil, karena masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Dan sampai sekarang, konflik ini masih belum terselesaikan. ABSTRACT The village tourism development planning carried out by the Mlaten Village Government experienced a conflict with the Bedog Hamlet Community group. The Mlaten Village Government is accused of not involving the Dusun Bedog community in the development planning process. The purpose of this study was to determine and analyze the Dynamics of Conflict between the Village Government and community groups in the development of village tourism. This research uses a qualitative approach with the type of case study research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. This study uses an analysis of Ralf Dahrendorf's conflict theory The results of this study reveal that the dynamics of the conflict that occurs between the Village Government and community groups in the development of village tourism is due to the policy issued by the Village Head as the owner of power over tourism development planning is considered unfair, because the surrounding community is not involved in development planning. And until now, this conflict is still unresolved