Petunjuk teknis bantuan pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) tahun 2018 (Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat nomor 36 tahun 2018)

Berisi tentang petunjuk teknis bantuan pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) tahun 201

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah direktorat pembinaan pendidikan anak usia dini tahun 2016

LAKIP Direktorat Pembinaan PAUD disusun untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai pelaksanaan program PAUD selama tahun 2016. Laporan ini memuat analisis pencapaian dan kesenjangan antara rencana kegiatan dengan realisasinya. Laporan ini pun menjelaskan daya serap fisik dan keuangan berdasarkan indikator akuntabilitas kinerja, komponen input, output, outcome, dan dampak. Dalam melakukan analisis keuangan ditentukan capaian daya serap berdasarkan 4 (empat) jenis belanja yaitu belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja gaji pegawa

Guidebook language and gender: early socialization

How do gender and language interact? Over the last couple of decades, linguists, anthropologists, psychologists, sociologists, and feminist thinkers have examined various aspects of this question. Today there are dozens of books and hundreds of fields of study that offer gender and language, as well as various articles about gender and language that can easily be found in many journals. However, the topics covered in the books and the journals are far from comprehensive and scattered; showing that there is no theoretical coherence in the study of language and gender over the years

Bantuan penyelenggaraan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan

Juknis ini menjadi acuan bagi pengelola program bantuan biaya uji kompetensi, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), lembaga penyelenggara program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan biaya uji kompetensi. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu dan tenaganya, sehingga petunjuk teknis ini siap untuk digunakan

Pocket book: gender mainstreaming in eduaction

A high quality education for children before they turn five yields significant long term benefits. There are evidences that affect children's development in the first years of life. Family poverty is an important mediator of the influence of community resources and children's innate abilities

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 6, ayat (6) ditegaskan bahwa satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. KBK ini sangat penting karena merupakan acuan yang berstandar nasional yang dapat digunakan oleh para penyelenggara kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lain dalam pembelajaran sehingga lulusannya diharapkan memiliki standar kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu, KBK ini dapat digunakan sebagai acuan oleh para penyelenggara kursus dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil, dan pengawasan pembelajaran kursus dalam rangka menghasilkan lulusan kursus yang bermutu, yaitu lulusan yang memiliki kompetensi sosial, kompetensi akademik, kompetensi vokasional, dan kompetensi personal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau dunia usaha dan industri

Perizinan kursus dan pelatihan

Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya melalui program kursus dan pelatihan. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kursus dan pelatihan sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sangat fleksibel dalam menjawab kebutuhan masyarakat,khususnya dalam menyelaraskan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi bekerja, berusaha mandiri,dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penyelenggaraan kursus dan pelatihan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara sebagai bentuk dan bagian dari akuntabilitas publik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah pusat atau pemerintah daerah

Nomor induk lembaga kursus dan pelatihan (NILEK) online

1. Kebutuhan akan data lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang cepat,tepat, akurat dan akuntabel baik ditingkat pusat maupun daerah sebagai bahan perencanaan program, pengambilan kebijakan, dan pembinaan 2.Banyak aparat Dinas Pendidikan di daerah karena seringnya perombakan struktur organisasi, pergantian staf dan pejabat, kebingungan dalam memperoleh informasi mengenai LKP karena tidak memiliki dokumen acuan yang tepat dan akurat. 3.Dilapangan sering ditemukan munculnya LKP yang tidak jelas statusnya sehingga mengakibatkan data LKP selalu berubahubah (banyaknya masyarakat yang mendirikan LKP tanpa memiliki izin operasional dan tidak jelas program yang diselenggarakan, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikannya, kurikulumnya, dan fasilitas belajar yang dimiliki, sehingga merugikan masyarakat) 4.Berkaitan dengan blockgrant, ditemukan ada proposal pengajuan blockgrant tersebut tetapi tidak jelas LKP nya 5. Menghindari adanya penyalahgunaan data kelembagaan kursus dan pelatihan