Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Terhadap Masyarakat Adat

Dalam sistem demokrasi, negara sepatutnya menempatkan publik masyarakat sebagai konstituen tertinggi yang harus didengar suaranya. Akan tetapi, demokrasi perwakilan yang ada saat ini justru terkesan menyampingkan peran publik dalam proses pembentukan kebijakan ataupun peraturan hukum. Inilah yang kemudian membuat peran dari advokasi kebijakan menjadi penting agar segala bentuk aspirasi masyarakat dapat diakomodir secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seperti apa kegiatan advokasi kebijakan yang dilakukan di organisasi kemasyarakatan bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang terdiri atas masyarakat multikultural serta perannya dalam usaha mewujudkan demokrasi deliberatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara kepada pengurus besar AMAN hingga perwakilan masyarakat adat dan juga melalui sumber dokumentasi. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menemukan fakta bahwa program advokasi AMAN merupakan advokasi kelas dan menerapkan strategi advokasi secara makro dalam pergerakannya. Selain itu, program advokasi di AMAN juga nyatanya mampu untuk mendorong suatu proses demokrasi deliberatif karena peran AMAN yang ikut serta hingga mengontrol para pemangku kekuasaan dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat adat. Hanya saja, masih terdapat beragam hambatan yang harus ditempuh oleh organisasi ini ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan pemerintah

Sinergi Tata Kelola Zakat di Indonesia dalam Perspektif Islamic Governance: Studi Kasus Terhadap Organisasi Pengelola Zakat di Kota Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi tata kelola zakat di Kota Malang dengan perspektif islamic governance. Menggunakan metodologi kualitatif dan metode studi kasus, hasil penelitian ini berupa faktor-faktor penentu atas pelaksanaan sinergi tersebut. Terdapat dua permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Struktur pengelolaan zakat di Indonesia mengakomodasi keterlibatan negara dan masyarakat sekaligus, sehingga keduanya mustahil berjalan sendiri-sendiri. Beberapa penelitian terdahulu juga telah membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif ternyata tidak efektif dan signifikan bila hanya dilakukan sendiri-sendiri. Penelitian ini menyimpulkan, sinergi tata kelola zakat di Kota Malang sangat bergantung pada kesetaraan institusional organisasi pengelola zakat dan kewenangan BAZNAS Kota Malang untuk memimpin LAZ di wilayahnya. Namun, faktanya adalah ada kesenjangan institusional antara keduanya, sehingga kepentingan mereka menjadi beragam dan menjadi muara dari sejumlah persoalan dalam sinergi antar amil zakat di Kota Malang. BAZNAS Kota Malang juga masih belum dapat melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap LAZ, meskipun di saat bersamaan telah mengoordinir LAZ dalam program Kampung Qoryah Sakinah. Dampak kedua masalah tersebut di lapangan antara lain; tidak berjalannya pelaporan LAZ, sulitnya LAZ meluangkan waktu untuk berkolaborasi, kurang berfungsinya musyawarah terbuka sebagai wadah pemberdayaan LAZ, dan akhirnya kerjasama di lapangan yang tidak mampu menghasilkan program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat yang inovatif

Perubahan Kinerja dalam Pelayann Publik pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Blimbing

Penelitian ini membahas tetang bagaiamana kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Blimbing Kota Malang di masa pandemi covid-19. Hal ini diawali dari munculnya pandemic covid-19 di Kota Malang dan Kecamatan Blimbing adalah salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat adanya pandemi covid-19, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Blimbing selama masa pandemi. Metode penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan observasi, wawancara, serta dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik untuk menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian ini. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah ditemukannya perubahan atau tindakan untuk beradaptasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Blimbing di masa pandemi yang berbeda dari pada saat sebelum pandemi atau saat normal. Mulai dari penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan aturan dan cara kerja yang berbeda, serta pemberian layanan publik kepada masyarakat yang berbeda dari saat normal

Memudarnya Ketaatan: Studi Kasus Relasi Politik Elektoral Kiai Dan Santri Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

Studi kasus kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi relasi politik elektoral kiai dan santri dalam pemilihan gubernur Jawa Timur di Pondok Pesantren Al Harokah Islamiyah Gondanglegi kabupaten Malang. Otoritas kiai bersifat mutlak, ketundukan santri kepada kiai merupakan aturan utama dari budaya pesantren, hubungan kiai dan santri bersifat patron- client, adanya relasi tidak seimbang dengan posisi santri menjadi klien dan kiai menjadi patron. Faktor kekuatan karisma dan pengaruh kiai sering dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pemenangan dalam politik pemilihan kepala daerah. Berbeda dengan teori, hubungan patron- client dalam relasi politik elektoral kiai dan santri dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tidak relevan. Studi ini menemukan Pertama, relasi politik elektoral kiai dan santri ditentukan oleh sikap hubungan egaliter setara dan hubungan saling melengkapi. Kiai dan santri sama-sama berperan membentuk perilaku memilih, tidak lagi kiai menjadi sosok yang mendominasi dalam menentukan pilihan politik santri, karena adanya praktik musyawarah politik. Kedua, ditemukan tiga tipologi relasi politik elektoral kiai dan santri yaitu, (1) Relasi politik setara (assosiatif), (2) Relasi politik oposisi positif (dissosiatif-positif) dan (3) Relasi politik mabadi’ khaira ummah (mengutamakan kepentingan ummat). Pada akhirnya, studi kasus relasi politik elektoral kiai dan santri ini menambah pengetahuan baru bahwa pilihan politik santri dalam pemilihan kepala daerah tidak lagi berdasarkan hubungan patron-klie