Status Uang Apbn yang Dipisahkan dan Dijadikan Penyertaan Modal pada Bumn Persero

Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Hal tersebut terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Berkaitan dengan di persangkakan dan dituntutnya sejumlah mantan direksi atau direksi PT BUMN (Persero) atas perbuatan mereka yang merugikan PT BUMN (Persero) sehingga dikategorikan merugikan keuangan negara, perlu diberikan pemahaman mendalam karena keuangan PT BUMN (Persero) berdasarkan teori hukum dan teori lingkungan kuasa hukum bukan merupakan keuangan negara sehingga kerugian pada PT BUMN (Persero) bukan kerugian negara

Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi

The acknowledgement of Indonesia as a state of Law as mandated by Article 1 paragraph (3) of 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the fundamental objective of the Constitution where one of its dimensions is to create and promote fair and prosperous community, in pursuing this, with the spirit of developmentalism, the state allows the participation of corporations in the development with the hope that Indonesia will be able to compete in the globalization era. However, it is apparent that their participation has adverse impact, some of them have even been involved in bribery and corruption. According to criminal law of Indonesia, briber and receiver (gratification) will be held criminally liable. The method applied in this research is juridical normative which analyzes secondary data including secondary law materials in Criminal Code and Law No. 31/1999 in conjunction with Law 20/2001 on Corruption Eradication and United States of America of Anti-bribery Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Based on the analysis conducted, it was found that Indonesia can only prosecute receiver of bribery (gratification) whilst the bribing corporation is prosecuted in the United States, it is also concluded that it is urgent to expand and amend the criminal law on responsibility for corporate crime as the manifestation of constitution in the Indonesian criminal law in order to counterbalance USA Anti-bribery Foreign Corrupt Practies Act (FCPA

Kesalahan Penerapan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan MA Nomor 195PK/Pid.Sus/2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencabulan pada anak pada putusan MA perkara Nomor 195PK/Pid.Sus/2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan cara membaca dokumen putusan dan peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan pada anak yang penulis lakukan dalam penelitian yang tertuang dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data yang tersedia dipelajari dan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut, (1) putusan MA Nomor 195PK/Pid.Sus/2017 telah salah menerapkan dakwaan pada Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dakwaan ke 3) yang seharusnya menerapkan dakwaan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (dakwaan ke 1), karena Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan : ayat (1) jika suatu perbuatan pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat; ayat (2) jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus itulah yang diterapkan. (2) Majelis Hakim dalam persidangan terlalu fokus ke Dakwaan Alternatif Ketiga (Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan mengabaikan dakwaan lainnya (Dakwaan Alternatif Kesatu / Lex Specialis) pada saat semua unsur pada dakwaan alternative ketiga terpenuhi, sehingga selain tidak menjalankan Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dibuat oleh Legislatif dan disahkan serta diundangkan oleh negara dengan tujuan memperberat sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan pada anak sekalian sebagai upaya untuk menekan angka tindak pidana pencabulan pada anak.Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak, Aturan Pidan

MACHINE LEARNING ALAT MONITORING FERMENTASI TAPE BERBASIS IoT MENGGUNAKAN METODE ALGORITMA C4.5 PADA PLATFORM THING SPEAK

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan fermentasi  tape singkong adalah aspek kualitas Suhu pada kotak, maupun kekeruhan air Alat dan sistem ini menggunakan metode klasifikasi algoritma C4.5. Tape singkong merupakan makanan yang terbuat dari hasil fermentasi dengan melibatkan ragi di dalam proses pembuatannya. Pendeteksian pada suhu, kelembaban dan berat dilakukan untuk melihat fermentasi ragi pada singkong hingga menjadi tape. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah alat pendeteksi kematangan tape secara otomatis menggunakan sensor DHT22 dan sensor load cel HX71l, dengan microcontroler Esp8266 (NodeMCU) untuk proses kematangan pada tape singkong. Dari penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukan bahwa tape singkong yang difermentasi pada suhu 30-35 derajat Celcius dalam 24 jam sudah bisa dikatakan matang, hal ini ditandainya dengan tekstur, aroma, warna dan rasa pada tape singkong yang berubah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fermentasi tape dengan menggunakan alat pendeteksi kematangan tape dapat meningkatkan kualitas tape yang dihasilkan dan mempercepa peroses fermentasi tape singkong. Dilakukan pengujian akurasi menggunkan tool rapidminer, nilai akurasi model sistem diperoleh sebesar 100.00%

Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

ABSTRAKPasca pandemi Covid 19 yang melanda dunia dan Indonesia, anak rentan mengalami kejadian diluar  kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan berkegiatan disegala bidang mengalami perubahan signifikan dimasa endemic Covid 19.  Fenomena kekerasan seksual yang memunculkan kejahatan seksual merupakan ancaman bagi perkembangan anak  Meningkatnya kejahatan seksual yang berbasis kekerasan seksual diindikasikan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dimasyarakat. Tingginya tingkat kepadatan penduduk memicu kerentanan anak sebagai korban kejahatan seksual. Kelurahan Kalibaru merupakan salah satu dari 7 kelurahan di wilayah kecamatan Cilincing Jakarta Utara, yang kepadatana penduduknya tergolong tinggi, sehingga berpotensi untuk terjadi gesekan antar warga. Untuk  menjaga agar anak    warga Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara   mendapatkan perlindungan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual, maka dilakukan sosialisasi dan edukasi pelecehan seksual. Guna memperkuat pemahaman tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan tanggal 22 Juli 2022 pada  masyarakat RT. 008/RW. 004 dan RT. 009/RW. 004 Kelurahan Kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Metode pelaksanaan dengan penyuluhan, pretest, dan posttest.  Hasil kegiatan  diperoleh:  aspek kognitif  (pengetahuan pelecehan seksual) terjadi peningkatan dari memahami ke sangat memahami, peningkatan terjadi satu tingkat. Demikian juga untuk aspek affektif  (sikap terhadap pelecehan seksual)  terjadi kenaikan satu  tingkat yaitu dari memahami ke sangat memahami. Sarannya kelanjutan pelaksanaan pengabdian masyarakat tidak hanya bidang perlindungan anak tetapi pada bidang hukum lainnya. Hal ini bertujuan sebagai  tindakan preventif terhadap kejahatan yang mungkin akan menyerang warga kelurahan Kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

Contemporary large-scale farmland acquisitions and food sovereignty : the case of smallholders in Sierra Leone

128 leaves ; 29 cm.Includes abstract.Includes bibliographical references (leaves 118-128).Despite increasing modernization in agriculture globally, the majority of people in developing countries are still dependant on low input, limited technology smallholder farming for their food and livelihood. The 2007-2008 global economic crisis saw a surge in the proliferation of private and foreign investors in Sub-Saharan Africa seeking to acquire farmland for the commercial production of export products consumed, with major impacts on smallholder agriculture. Using Sierra Leone as a case study, this thesis examines the impact of such acquisitions on the basis of a food sovereignty approach, highlighting the socio-economic livelihood opportunities available for smallholders in the face of a global land rush. Findings demonstrate that farmland acquisitions can present more challenges than opportunities for small farmers in affected communities. Evidence suggests the lack of access to local food, loss of control over land and other productive resources, and loss of reliable livelihood opportunities

Perseroan Perorangan yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja

Menyongsong disrupsi ekonomi dan Revolusi Industri 4.0 pemerintah mengantisipasi dengan lahirnya bentuk badan hukum baru Perseroan Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat dimiliki oleh satu orang pemegang saham. Tujuan penelitian mencari jawaban di mana dengan kepemilikan satu orang, bagaimana jika Perseroan Perorangan melakukan merger setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai unconstitutionally condition. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis normatif, terdapat hasil pembahasan dan disimpulkan bahwa badan usaha yang dikenal dalam ketentuan sebelumnya adalah Perseroan Terbatas (sebagai badan usaha yang didirikan minimal 2 orang) karena itu Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan usaha yang sangat baru di Indonesia, namun karena pemerintah ingin memberikan kemudahan berusaha sehingga dimungkinkan dibentuk PT Perorangan terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi termasuk ketika merger tetap berlaku walau telah terbit Putusan MK dengan syarat pemerintah sesegera mungkin melalukan perbaikan substansi materiil dan syarat formil pembentukan perundang-undangan atas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut

PERKEMBANGAN ILMU HUKUM PIDANA KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN PENDIDIKAN HUKUM BERKELANJUTAN BAGI ADVOKAT

The growing sociological development of corporations that engage in criminal acts has led to various jurisdictions of the State designing policies on how to prevent and repress crime and protect the public. The implication of corporation criminal law is growing. This research conducted with normative juridical method, and concluded that The Advocate profession organizations needs to conduct continuous legal education on (candidate) advocate in cooperation with faculty of law, so that advocate as profession “Officium Nobile” can always awake his dignity because it can play a high role in law enforcement and justice in the latest

THE IMPLEMENTATION OF PROCEDURAL LAW OF RESPONSIBILITY ENFORCEMENT OF CORPORATE CRIME IN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Privatization of business in various countries greatly affects on economic growth and development that corporate’s activities increasingly dominate legal subjects of Person and State. It also tends to trigger corporate crime. The issues of this research are causes of ineffective criminal procedural law implementation, how to anticipate those causes to create impartial judiciary, and how to reform corporate criminal procedural law “ius constituendum” that is holistic in order to create equal formulation between Person and Corporation. Then, it can be concluded that, First, corporate criminal procedural law “Ius Constitutum” is still centralized and fragmented, Second, a systematic and integrated corporate criminal procedural law is required, Third holistic reformation policy of corporate criminal procedural law “ius constituendum” which hierarchically equals to Law must be immediately formulated. Therefore, it is recommended to be discussed and legalized in Prolegnas 2018. Keywords: Corporation, Enforcement, Criminal Procedural Law, Integrate