EVALUASI PENGELOLAAN BANK SAMPAH BERKAH PADA PERUMAHAN PERMATA KWANGSAN RESIDENCE KABUPATEN SIDOARJO

Evaluasi tata kelola penting dilakukan agar dapat melihat kesesuaian implementasi dari Bank Sampah Berkah dengan Permen LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Tujuan penelitian Penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi tata kelola Bank Sampah Berkah yang berada di Perumahan Permata Kwangsan Residence Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dari suatu objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan hasil struktur kelembagaan mendapat nilai efektif, cakupan pelayanan mendapat nilai merata, nasabah mendapat nilai responsif, SOP mendapat nilai cukup efisien

POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN ALUN-ALUN CONTONG SEBAGAI KAWASAN WISATA KAMPUNG TUWO RELIGI KOTA SURABAYA

The city of Surabaya has many old villages which have characteristics in terms of historical, social, economic, cultural and physical aspects. The Surabaya City Government is trying to build urban tourism and community-based tourism, several villages have tried to develop their villages into tourist destinations. Among them, the village in the Contong Alun-Alun Village area is trying to develop a historical tourism area and a cultural heritage known as Tuwo Religious Village. Several studies have shown that the development of community-based tourism is highly dependent on the capacity of the community. The purpose of this study was training in the potential development of the Contong Square area as a tourism area in the Tuwo Religious Village, Surabaya City. Potential mapping uses an asset-based community empowerment approach. This study uses a qualitative descriptive method, with a focus on primary and secondary assets owned by the residents of Alun-Alun Contong Village. Data obtained through observation, interviews, and literature review. The subjects of this study were Contong Alun-Alun Village officials, POKDARWIS, local leaders and the community. The results of the study show various potentials mapped into primary assets: 1) Individual capacity in terms of human resources has a good level of education, but does not yet have sufficient skills and awareness in tourism development. 2) Local associations and organizations show strong potential, especially in community associations, cultural and religious associations. On the second asset. 1) Private and non-profit asset organizations sufficiently support the existence of proven partnerships with higher education institutions in the development of tourist areas. 2) The existing public institutions are sufficient to support tourism development. 3) Physical resources are sufficiently supportive as evidenced by the many unique architectural buildings and there are at least five tourist destinations including Ujung Galuh, Joko Jumput Tomb, Kyai Sido Tomb Mosque, HBNU Building, and Chinatown Area.Kota Surabaya memiliki banyak kampung tua yang memiliki ciri khas baik aspek sejarah, sosial, ekonomi, budaya dan fisiknya. Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk membangun city tourism dan pariwisata berbasis masyarakat, beberapa kampung telah berupaya membangun kampungnya menjadi destinasi wisata. Diantaranya kampung di kawasan Kelurahan Alun-Alun Contong mencoba mengembangkan kawasan wisata sejarah dan cagar budaya dengan sebutan Kampung Tuwo Religi. Beberapa penelitian menunjukkan pengembangan wisata berbasis masyarakat sangat bergantung pada kapasitas yang dimiliki oleh masyarakatnya. Tujuan penelitian ini memetakan potensi pengembangan kawasan Alun-Alun Contong sebagai kawasan wisata Kampung Tuwo Religi Kota Surabaya. Pemetaan potensi menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus pada aset primer dan sekunder yang dimiliki warga Kelurahan Alun-Alun Contong. Data diperoleh melalui obvervasi, wawancara, dan literature review. Subjek penelitian ini perangkat Kelurahan Alun-Alun Contong, POKDARWIS, tokoh dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan berbagai potensi yang terpetakan dalam aset primer: 1) Kapasitas individu dalam segi SDM memiliki tingkat pendidikan yang baik, namun belum memiliki ketrampilan dan kesadaran cukup dalam pengembangan wisata. 2) Asosiasi dan organisasi setempat menunjukkan potensi yang kuat terutama dalam asosiasi warga, asosiasi budaya serta keagamaan. Pada aset sekunder. 1) Asset organisasi swasta dan nirlaba cukup mendukung terbukti adanya kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan kawasan wisata. 2) Institusi-institusi publik yang ada cukup mendukung pengembangan wisata. 3) Sumber daya fisik cukup mendukung terbukti dengan banyak bangunan beraksitektur unik dan ada setidaknya lima destinasi wisata meliputi Ujung Galuh, Makam Joko Jumput, Makam Kyai Sido Masjid, Gedung HBNU, dan Kawasan Pecinan

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN DI DESA CANGGU (Studi Kasus Pembangunan Pujasera Canggu)

Kebijakan pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu upaya dalam mengatur keuangan desa menjadi lebih tertata. Pengelolaan keuangan desa yang tertata yaitu berdasarkan pedoman dan kemampuan sumber daya dalam mengelolanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Canggu dalam studi kasus pembangunan Pujasera Canggu, dengan asas disiplin anggaran. Disiplin anggaran merupakan landasan pengelolaan keuangan yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Indikasi disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif- kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan data terkait pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, studi literatur, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Canggu Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam pengelolaan keuangannya belum mewujudkan disiplin anggaran karena adanya kendala yang dihadapi dalam kasus pembangunan Pujasera Canggu salah satunya pada tahap pelaksanaan tidak sesuai target waktu yang ditentukan karena adanya penundaan pembangunan Pujasera Canggu sehingga membuang sumber daya waktu yang tersedia. The village financial management policy is one of the efforts to organize village finances to be more organized. Organized village financial management is based on guidelines and resource capabilities in managing it. The purpose of this research is to analyze village financial management in Canggu Village in a case study of the construction of the Canggu Food Court, with the principle of budget discipline. Budget discipline is the foundation of financial management that refers to applicable regulations. Indications of budget discipline in village financial management include the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability. This research uses descriptive-qualitative methods to describe and explain data related to village financial management. Data collection techniques in this research are through interviews, literature studies, observation. The results of this study indicate that Canggu Village, Jetis Subdistrict, Mojokerto Regency has not fully complied with Permendagri No. 20/2018. In its financial management, it has not realized budget discipline because of the obstacles faced in the case of the construction of the Canggu Food Court, one of which is that the implementation stage does not meet the specified time target due to delays in the construction of the Canggu Food Court, thus wasting available time resources.Kebijakan pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu upaya dalam mengatur keuangan desa menjadi lebih tertata. Pengelolaan keuangan desa yang tertata yaitu berdasarkan pedoman dan kemampuan sumber daya dalam mengelolanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Canggu dalam studi kasus pembangunan Pujasera Canggu, dengan asas disiplin anggaran. Disiplin anggaran merupakan landasan pengelolaan keuangan yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Indikasi disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan data terkait pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, studi literatur, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Canggu Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam pengelolaan keuangannya belum mewujudkan disiplin anggaran karena adanya kendala yang dihadapi dalam kasus pembangunan Pujasera Canggu salah satunya pada tahap pelaksanaan tidak sesuai target waktu yang ditentukan karena adanya penundaan pembangunan Pujasera Canggu sehingga membuang sumber daya waktu yang tersedia

Politik pembentukan dasar : kajian kes terhadap proses pembentukan dasar belanjawan pendidikan dalam perubahan perlembagaan Indonesia tahun 1999-2002

Pembentukan dasar mempakan proses yang kompleks sehingga persoalan tentang bagaimana sebuah dasar wujud boleh menjadi kajian menarik kerana ia tidak memiliki satu jawaban yang pasti. Dalam konteks itu, objektif kajian ini bermaksud menjelaskan proses pembentukan dasar belanjawan pendidikan dalam pembahan perlembagaan Indonesia antara tahun 1999-2002. Kes ini dipilih kerana dasar tersebut melambangkan pembahan drastik dalam sejarah belanjawan pendidikan Indonesia yang sejak 1969-1995 memiliki purata 7.06% sahaja. Bagaimanapun dasar yang baru telah menetapkan Indonesia untuk mengutamakan belanjawan pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari keselumhan belanjawan negara. Policy formation is a complex process that a question of how policy arises could turn to be interesting puzzles with no single definitive answer. In this context, the objective of this study is to explain the process of policy formation of educational budget during the constitutional amendment in Indonesia in 1999-2002. This particular case was chosen because it marked a drastic change in the history of educational budget in Indonesia which since 1969-1995 has been on the average portion of 7.06 percent. However, the new policy has required the state to prioritize the budget to be at least 20% of the total budget

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar lahirnya hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan bagaimana bentuk perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Hak Milik atas tanah diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 dan peraturan perundamg-Undangan yang terkait, ini merupakan perwujudan dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 2 ayat (2) UU menjelasakn negara menguasai dan member wewenang untuk mengatur, menentukan dan permasalahan bumi, air dan ruang angkasa, untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara komprehensif dan pelaksanaannya dikuasakan kepada daerah-daerah. 2. Perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah, tanah merupakan sumber alam, sumber daya hidup dan kehidupan manusia untuk itu pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan diatur melalui aturan (norma-norma) tertentu yakni UUPA No. 5 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan yang terkait ini sebagai perwujudan UUD 1945. Kepemilikan tanah merupakan hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional dan hukum nasional dan deklarasi umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan UUD 1945; UU; PP yang terkait. Kata kunci: Perlindungan hokum, kepemilikan, hak atas tanah

Asset-Based Community Development in Kampung Mina Mangrove, East Wonorejo, Surabaya as a Community Economic Strengthening Effort

The goal of this study is to use the Asset-Based Community Development approach to identify the assets of Kampung Mina Mangrove in Wonorejo. One of the research methods employed is action research using a qualitative approach. Document studies, field surveys, and in-depth interviews are used to collect data, which is then examined inductively and qualitatively. According to research findings, Kampung Mina Mangrove has a relatively high productive age based on human capital with the help of social assets. Mangrove fruit processing is a viable enterprise for the growth of the East Wonorejo area, thanks to strong population and a strategic position. In terms of material assets, the state of the current infrastructure must be considered. From the standpoint of economic assets, SME players will not only wait for financial or capital aid from the government in the future, but will also take the initiative to offer a collaboration or partnership with other business actors who can support each other. From the standpoint of environmental assets, they should pay closer attention to the environmental conditions around eco-tourism sites. East Wonorejo, the village's only access route, must have suitable waste disposal sites and sewers to prevent flooding during the rainy season. Based on the identification of all assets, future expectations are supported, in addition to assistance from different linked parties, so that current SMEs may expand more generally, not just in mangrove regions

Development of Village Administration Data E-Monography Application

Utilization and processing of basic village data by the Kedungluk Village Government, Candi District, Sidoarjo Regency, through e-monograph is an effort by the village government to carry out a transformation process to develop an information culture. This study aims to determine the development and design of an application-based information system prototype (village monograph) that provides information and potential as well as village profiles, and provides convenience for village monograph data managers and users. In addition to providing benefits to the village government through the e-monograph application prototype, this research is also expected to contribute to learning in the State Administration Study Program by presenting a learning model that can provide opportunities for students to learn directly (become a laboratory) related to the use of information technology in designing and managing public sector organizations in accordance with the learning outcomes of the fourth study program. The research method used is the Research & Development (R&D) method where one of the models suitable for this research is the SDLC (Software Development Life Cycle) model and specifically the Waterfall model which consists of six stages of software development namely requirements, design, implementation, testing, deployment and maintenance. The output of this research is software or software

Social entrepreneurship in waste management: Surabaya’s experience

This paper will discuss the practice of social entrepreneurship in the waste bank or “bank sampah” activity in Surabaya city and reveal its potential for social and economic empowerment for urban community.As the second largest city in Indonesia, Surabaya has faced serious problem deal with waste.Interestingly, the problem has prompted the emergence of a community initiative to engage resolve the problem by setting up waste bank in their neighborhood. This study uses primary and secondary data that collected by interview and observation. Data analysis use interactive model data analysis. Location of study in Jambangan and Kebraon village, Surabaya. This study found that social entrepreneurs activity on waste bank in surabaya can provide additional family income, encouraged the emergence of innovative and creative community, and increasing social capital for the community.This paper also review the important factors that determine the appearance of social entrepreneurship in urban communities

ADVOKASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS IDFoS INDONESIA)

Terdapat banyak sekali permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro, hal ini dikarenakan ketiadaan peraturan yang mengakomodir tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Melihat permasalahan-permasalahan yang ada, IDFoS Indonesia berupaya melakukan suatu advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang diawali dengan riset ketenagakerjaan. Hasil dari riset berupa policy brief tersebut kemudian dijadikan landasan dalam merekomendasikan alternatif-alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah serta dalam menggalang dukungan bagi terciptanya payung hukum yang menaungi penyelenggaraan ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan tentang Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan (Studi Kasus IDFoS Indonesia), dengan menggunakan teori Advokasi Terpadu yang dikemukakan oleh Roem Topatimasang yang terdiri dari 11 (sebelas) variabel pokok, yaitu membentuk lingkaran inti, memilih isu strategis, merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan mengemas informasi, menggalang sekutu dan pendukung, mengajukan rancang tanding, mempengaruhi pembuat kebijakan, membentuk pendapat umum, membangun basis gerakan, memantau dan menilai program, dan terakhir evaluasi dan menentukan tindak lanjut program. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengambilan data. Sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh IDFoS Indonesia bersama dukungan dari berbagai Ormas, pondok pesantren, akademisi dan LSM lainnya itu membuahkan hasil, dimana pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Meski begitu IDFoS Indonesia akan tetap mengkaji Perda yang sudah ada untuk disandingkan dengan isu-isu yang muncul saat ini dan bersama Koalisi Ketenagakerjaan Bojonegoro akan terus mengawal isu-isu ketenagakerjaan demi terciptanya kerja layak di Kabupaten Bojonegoro.  Kata Kunci: Advokasi, Ketenagakerjaan, LSM    There are many labor problems in Bojonegoro Regency, this is due to the absence of regulations that accommodate the implementation of employment for the working community. Seeing the existing problems, IDFoS Indonesia seeks to carry out an advocacy on employment policies that begins with labor research with INFID, Prakarsa and Yayasan Tifa. The results of the research in the form of a policy brief are then used as the basis for recommending policy alternatives to local governments and in gathering support for the creation of legal protection that covers the implementation of manpower. The purpose of this study is to analyze and describe Employment Policy Advocacy (IDFoS Indonesia Case Study), using the Integrated Advocacy theory proposed by Roem Topatimasang which consists of 11 (eleven) main variables, namely forming a core circle, choosing strategic issues, designing targets. and strategy, processing data and packaging information, mobilizing allies and supporters, proposing a counter plan, influencing policy makers, forming public opinion, building a movement base, monitoring and assessing the program, and finally evaluating and determining program follow-up. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Interviews, observations and documentation were used as data collection techniques. While the data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research, the labor policy advocacy efforts carried out by IDFOS Indonesia together with support from various mass organizations, Islamic boarding schools, academics and other NGOs have produced results, where in 2021 the Bojonegoro Regency Government has issued a Regional Regulation on Employment Implementation. Even so, IDFoS Indonesia will continue to review the existing Regional Regulation to compare it with current issues and together with the Bojonegoro Manpower Coalition will continue to oversee labor issues in order to create decent work in Bojonegoro Regency.  Keywords: Advocacy, Employment, LS