PEKERJA ANAK “JOKI MERPATI BALAP SPRINT’’ DI KELURAHAN PAKIS KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI

Bekerja merupakan suatu upaya setiap orang untuk medapatkan penghasilan, dalam bekerja seseorang dapat menjalankan roda ekonomi kehidupannya beserta keluarganya, maka dari itu seseorang harus bekerja. Jenis pekerjaan seseorang bisa bermacam-macam seperti Pengusaha, Dokter, Guru, Pramugari, Nelayan, Petani, dan lain-lain. Pada dasarnya pengertian pekerjaan memiliki beberapa unsur yaitu adanya tenagakerja / pekerja, adanya perintah dari pemberi kerja, dan adanya Upah. Dari ketiga unsur tersebut seseorang dapat di katakan sebagai pekerja. Regulasi tenagakerja diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), pekerjaan terdiri dari 2 jenis pekerjaan formal dan informal, pekerjaan formal adalah tenaga kerja yang melakukan perjanjian kerja dengan si pemberi kerja yang telah dikatakan dewasa menurut Undang-undang yang berlaku, sedangkan pekerjaan Informal merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak melakukan perjanjian kerja tertulis sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dari pekerjaan informal contohnya seperti pekerja anak yang masih sekolah, padahal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang adanya pekerja dibawah umur 18 tahun. Pekerja dibawah umur atau masih anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Di Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi terdapat tradisi masyarakat yang memperlombakan Doro atau Merpati Balap Geberan, pada perlombaan tersebut pelomba oleh masyarakat disebut “Joki”. Joki memiliki Arti “Joki” adalah orang lain yang dimanfaatkan keahliannya untuk perlombaan. Dan “Doro” adalah Burung Merpati balap, jadi Joki Doro ialah orang yang menangani Doro pada saat perlombaan

CARA PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI UNTUK MENGATASI PENURUNAN HASIL PERTANIAN BUAH APEL DI KOTA BATU

Bidang pertanian sebagai salah satu sektor penting untuk menunjang ketahanan pangan secara nasional, meningkatkan kelas ekonomi masyarakat serta daya beli yang dapat bertumbuh dengan baik, tidak menutup kemungkinan jika hal itu dapat terwujud bagi masyarakat di Kota Batu jika selama dalam prosesnya tidak mengalami berbagai permasalahan pertanian secara signifikan. Diketahui bahwa masyarakat Kota Batu mayoritas berprofesi sebagai petani, hal ini karena Kota Batu merupakan daerah pertanian sekaligus sebagai kawasan wisata agro sehingga para masyarakatnya mengambil peran sebagai petani guna mengoptimalkan lahan perkebunan yang terbilang subur. menurut penelitian Suheriyanto,dkk (2019) Desa Tulungrejo di Kecamatan Bumiaji diketahui merupakan desa yang mempunyai lahan perkebunan paling luas, yakni 900 hektar dengan jumlah tanaman apel sebanyak 24.000. Fakta ini menunjukkan masalah yang harus memerlukan penanganan yang cepat, apabila tidak ada langkah kongrit dari dinas pertanian serta kelompok tani dalam mengatasi penurunan hasil panen tersebut, kemungkinan terburuk pertanian apel di Kota Batu semakin tahun akan mengalami penurunan bahkan hilang. Hasil pengabdian ini adalah Faktor pendukung dalam pengembangan ini adalah keaktifan anggota yang mengeluarkan potensinya untuk mempertahankan keadaan buah apel Kota Batu. Sedangkan faktor penghambat yaitu ketidakikutsertaan petani bergabung dengan kelompok tani, dengan begitu pemerintah tidak dapat memantau keadaan yang terjad

PENGELOLAAN KAMPUNG TUKANG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN WARGA RT. 02 RW.03 DESA ASRIKATON KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG

Pembentukan Kampung Tukang yaitu di bentuk pada tanggal 08-08-2019 yang mana usia Kampung Tukang baru berumur 2,5 tahun lebih, dan jumlah anggota Kampung Tukang yang masih sedikit yaitu kurang lebih sekitar 50 anggota yang tergabung di dalam Kampung Tukang, dan juga adanya Kampung Tukang dapat menjadi inspirasi desa lain yang semula Kampung biasa saja menjadi Kampung yang inovatif. Dengan adanya organisasi masyarakat Kampung Tukang memberikan dampak positive terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga kesejahteraan masyarakat. Salah satu peraturan UU yang di buat pemerintah adalah UU RI No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat. Dengan terbentuknya UU RI tentang Ormas tersebut dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas SDM dan juga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Kampung Tukang yang dapat meningkatkan pendapatan warga RT02 RW03 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dapat ikut serta meningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan organisasi masyarakat Kampung Tukang yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan. Sehingga dengan adanya Kampung Tukang warga RT02 RW03 Desa Asrikaton tidak hanya pada sebuah instansi tempat mereka bekerja. Dengan penambahan pendapatan oleh warga maka bisa juga untuk meningkatakan kesejahteraan hidup warga RT02 RW03 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Dampak lainnya yaitu sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimana Kampung Tukang bisa mengasah skill para anggota Kampung Tukang sesuai dengan bidang keahlian masing masing anggota, untuk anggota dari Sub Bidang lainnya juga bisa ikut mengambil pekerjaan dari Sub Bidang lainnya, sesuai dengan anggota pekerja yang dibutuhkan sehingga hal ini bisa menambah keahlian para anggota Kampung Tukang

Implementation of Integrated District Administration Service Policy (Case Study in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency)

Abstract This study departs from Minister of Domestic Affairs Regulation Number 4 of 2010 Concerning Integrated District Administrative Service Guidelines (PATEN), this guideline aims to bring services to the public to be fast, easy, affordable, professional so as to encourage the realization of sub-districts as a service center and service node for offices/integrated service agency in the Regency/City, but in the implementation of the Plandaan District, there are still many obstacles, especially in the aspects of the expertise of service implementing officers, internet network problems and, constraints from citizens who are reluctant to take care of their own files.The formulation of the problem in this study is PATEN Services in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency, then Implementation of integrated district administration service policy (PATEN) in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency, Supporting and inhibiting factors for the successful implementation of integrated district administrative service policy (PATEN) in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency. This study uses a qualitative approach, with descriptive research type, while the research location is in the Plandaan District office in Jombang, the data collection technique used is to use interview, observation, and documentation techniques. While the research instruments are the researchers themselves, interview guides, and communication and documentation tools. Analysis of the data of this study uses an interactive model that is data reduction, data presentation, and verification of conclusion data.The results of the study show that if the physical aspects and resource aspects of the Plandaan District office can synergize with the communication aspects, and a good bureaucratic structure is supported by aspects of reliability, direct evidence, responsiveness, assurance and empathy in conducting PATENT services, then the aspect improvement facilities and infrastructure, SOP, and bureaucratic aspects in order to improve the existing service constraint factors can make the quality of services provided to the public be achieved to the maximum and quality. Keywords: Policy implementation, Services, PATEN, District Planda

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM TAX AMNESTY DI INDONESIA

Reformasi mempunyai arti perubahan yang melihat kebutuhan masa depan yang menekankan pada bentuk asal dan berbuat lebih baik dan memperkenalkan sistem kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian bahwa karakteristik reformasi dalam bidang tertentu merupakan keinginan untuk memperbaiki keadaan di masa lalu yang kurang baik dan diperbaiki di masa yang akan datang. Sedangkan kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat secara terprogram dengan aturan-aturan keputusan.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah kebijakan publik dalam tax amnesty di Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan publik dalam tax amnesty di Indonesia. Penelitian kebijakan publik dalam tax amnesty tersebut, menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan tax amnesty diatur dalam UU No. 11 / 2016 diikuti dengan PMK No. 118 / 2016 dan PMK No. 119 / 2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke Indonesia. Pemerintah melakukan tax amnesty karena penerimaan pajak masih jauh dari target dibandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBNP tahun 2016. Tax amnesty atau bisa disebut pengampunan pajak adalah suatu kebijakan pemerintah yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat wajib pajak. Dalam undang-undang tax amnesty penghapusan pajak terutang dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Kata kunci: Kebijakan Publik, tax amnest

PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA STRES KERJATERHADAP KINERJA KARYAWAN

Abstract:Competition getting competitive industry requires that companies to optimize all their own resources. The production process can be run either as is controlled by labor. Other than that the company also uses high technology equipment to support the production process. Usage high technology equipment can cause health and safety risks for workers anytime and anywhere, so it needs particular concern from the various parties relating to such employers, labor, and management. This research aims to determine how much influence the safety and health and work stress on employee performance at PT.Varia Usaha Beton,Plant BSP Waru.This type of research is quantitative.The sampling technique used is nonprobability sample with a sample of 47 respondents. The analytical tool used in this study was a multiple linear regression with the help of software SPSS18.0 for windows.The results of this study concluded that simultaneously the Occupational Health and Safety and stress of work and a significant positive effect on employee performance.Occupational safety and health partially influence on employee performance. Partially work stress does not affect the employee's performance.Variable occupational safety and health is the dominant variable. Keywords: occupational safety and health, work stress, employee performance.&nbsp

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Penelitian Ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 dalam mengatasi dan mencegah pencemaran air limbah domestik di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Air Limbah Domestik dan  apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Air Limbah Domestik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 sudah memenuhi beberapa unsur menurut Tachjan (2006) yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan target group atau kelompok sasaran. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan George C. Edward III dalam Agustino (2016) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan Bambang Sunggono (1994) yaitu informasi dan dukungan. Kata Kunci: Air Limbah Domestik, Implementasi Kebijakan, Faktor pendukung, Faktor Penghambat

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA MALANG

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis kualitas pelayanan kesehatan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang diturunkan menurut output sudut pandang peneliti dan diinterpretasikan menurut aneka macam data yang didapatkan pada lapangan yang diperoleh menggunakan mekanisme statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang telah memenuhi standart suatu pelayanan kesehatan yang terdiri dari lima faktor yakni responsiveness, reliabillity, assurance, emphaty, acces dan tangible kemudian dapat dinyatakan berkualitas dalam bentuk pelayanan kesehatan. Kemudian untuk faktor pendukung terdapat sarana dan prasarana yang menunjang; obat-obatan dan alat medis lainnya yang memadai; tersedianya tenaga medis yang meliputi 1 dokter, 2 perawat, dan 1 psikolog; ketanggapan tenaga medis dalam keadaan darurat; dukungan pimpinan serta regu penjaga; anggaran dana dari kemetrian pusat yang stabil; serta telah memiliki SOP yang lengkap, sedangkan untuk faktor penghambat, memiliki sumber daya manusia (SDM) seperti apoteker, bidan, serta perawat untuk merawat bayi dari narapidana; jadwal ke poli gigi hanya dibatasi 10 orang/minggu dikarenakan dokter gigi didatangkan dari luar Lapas; pengurusan rujukan bagi narapidana yang belum memiliki asuransi dengan kasus yang sulit dipahami atau kasus besar dikarenakan dana yang dimiliki tidak cukup untuk mengcover semua biaya diluar Lapas seperti rujukan dengan banyaknya jumlah narapidana. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakata

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP BANTUAN DESA DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui Fenomena yang sedang terjadi Di Desa Kebangsaan Wonorejo tentang Kebijakan Pemerintah Desa akibat pembagian bantuan sosial yang belum merata di masa pandemi covid 19. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :  (1) Kebijakan Pemerintah Desa terhadap pembagian bantuan sosial di masa pandemi covid 19 kepada masyarakat Desa Kebangsaan Wonorejo, (2) Bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo sudah dibagikan secara merata ataubelum, (3) Dampak yang ditimbulkan dari pembagian bantuan yang tidak merata terhadap kelangsungan masyarakat. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Bantuan Desa Kebangsaan Wonorejo yakni memfokuskan pada Kebijakan Pemerintah Desa Terkait Bantuan Sosial di masa pandemi, (2) Bantuan Sudah dibagikan secara merata atau belum dan memfokuskan pada perubahan sosial, keadilan sosial,partisipasi masyrarakat, pembangunan berkelanjutan, (3) dampak yang ditimbulkan dari pembagian yang tidak merata akibat kelangsungan masyarakat memfokuskan pada Dampak akibat bantuan tidak merata terhdap kelangsungan masyarakat di Desa Kebangsaan Wonorejo. Kata Kunci : Kebijakan, Bantuan Sosial, Dampa

PELAKSANAAN INOVASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Kasus di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi di Kelurahan Dinoyo melalui alikasi berbasis android yaitu E-Suradi. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu inovasi layanan pada E-Suradi dan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dari program ini. Penelitian ini menggunakan konsep inovasi dalam organisasi sector publik yang terdiri dari beberapa aspek inovasi yaitu inovasi pada aspek kebijakan, metode, sistem, proses, dan produk layanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan antara lain hasil wawancara sebagai sumber data primer dan dokumen Kelurahan Dinoyo, jurnal serta buku-buku yang releven sebagai sumber data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga tahapan yang meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun program E-Suradi merupakan mengandung cara yang baru dan berlaku diseluruh kelurahan yang ada di Kota Malang akan tetapi masih mengalami kendala dari berbagai aspek inovasi. Kurangnya respon masyarakat, kapasitas pengurus RT dan RW, dan terbatasnya produk layanan yang tidak mencantumkan KTP, akta kelahiran dan juga Kartu Keluarga sebagai jurusan pelayanan administrasi kependudukan. Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudkan, E-Suradi