PEMANFAATAN QGIS CLOUD UNTUK PEMETAAN PABRIK GULA DI JAWA TIMUR

Secara umum Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Timur dan wilayah Kepulauan Madura yang hanya sekitar 10 %, dengan total luas wilayah 46.426 Km2. Pabrik gula di Jawa Timur terletak di beberapa daerah yang tersebar di wilayah Jawa Timur, yang membuat agak susah dalam mengunjungi dan mengetahui informasi pabrik tersebut. Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Geografis ini akan memberikan solusi supaya informasi lokasi Pabrik gula tersebut menjadi lebih mudah di tampilkan. Sistem ini akan membahas tentang Informasi sebaran Pabrik gula dengan informasi hasil produksi gula tiap pabrik. Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan spiral model, serta aplikasi yang digunakan adalah Quantum GI, yangmenafaatkan plug-in QGIS Cloud. Dengan adanya Aplikasi ini diharapkan pengguna menjadi lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai sebaran pabrik gula yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur dan berapa kapasitas produksinya

Perancang Alat Pengusir Hama Burung Pipit Pada Tanaman Padi Menggunakan Gelombang Kejut Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT)

Hama burung pipit merupakan salah satu jenis hama yang dapat merusak tanaman padi, burung pipit ini merupakan hama yang mendominasi ketika tanaman padi mulai berbuah hingga panen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi alat penghalau otomatis pada burung pemakan padi untuk mendukung stabilitas pangan nasional di sentra produksi beras yang lebih efisien. Salah satu solusinya adalah dengan membuat pengusir hama burung otomatis dengan menggunakan sensor pir dengan output gerakan dan gelombang suara secara otomatis berbasis internet of things sehingga hama burung akan pergi menjauh dari area persawahan. Alat ini menggunakan mikrokontroller Esp8622 sebagai pengendali alat danjuga berfungsi sebagai monitoring adanya hama dan sensor PIR digunakan untuk mendeteksi pergerakan hama serta motor servo digunakan sebagai penggerak kaleng pengusir hama

The Design of Object-oriented Knowledge Management System for Teachers in Islamic Boarding School of Roudlatul Quran Metro City

Knowledge is contextual, relevant and actionableinformation. Knowledge is different from data andinformation, because it is inside a person s mind. To makeknowledge become intangible asset that can be managedand used by many people requires a knowledgemanagement.Islamic Boarding School of Roudlatul Quran Metro city isa educational foundation with resourceful teaching staffs,but they are not well-organized, so their teaching skill isconsidered static because they are not accustomed tohaving a share of teaching knowledge and materials withothers. With the implementation of knowledgemanagement, it is expected that the teachers teaching andsubject knowledge will become intangible assets that canused optimally.The development of Knowledge Management System(KMS) uses Knowledge Management Roadmap (KMR).Knowledge Management Roadmap helps the developmentof KMS development implementation, from makingBusiness-Driven knowledge, analysis and design, systemdevelopment and implementation. The systemdevelopment method done in the making of KMS usesObject Oriented System. The result of the research is aportal of web-based Knowledge Management System usedas media to document and share subject knowledgeextensively

IMPLEMENTASI PROGRAM KEWASPADAAN DINI KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) DALAM MENGATASI PAHAM RADIKALISME DI WILAYAH KOTA DEPOK

Kota Depok yang merupakan penyangga Ibukota Jakarta disinyalir merupakan tempat singgah para kelompok radikal dalam menyebarkan paham radikal, radikalisme merupakan ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paham radikal dapat memicu seseorang untuk menggunakan kekerasan hingga aksi teror, ancaman yang membahayakan tersebut harus segera diatasi sedini mungkin. Untuk mengatasi ancaman tersebut terdapat program kebijakan kewaspadaan dini pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok dan dibentuklah tim Kominda yang merupakan forum yang beranggotakan aparat intelijen dari institusi intelijen negara, dengan menjalankan fungsi deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme di wilayah Kota Depok. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program kewaspadaan dini Kominda dalam mengatasi paham radikalisme di wilayah Kota Depok, serta kendala apa saja yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang telah dilakukan oleh Kominda Kota Depok dalam program kewaspadaan dini paham radikalisme berdasarkan aspek teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi telah berjalan namun belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala terkait dengan koordinasi antar instansi intelijen negara dalam pertukaran informasi data intelijen serta aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memiliki kualifikasi pendidikan intelijen serta pengalaman penugasan bidang intelijen, oleh karena itu program kewaspadaan dini paham radikalisme di wilayah Depok yang dilakukan oleh Kominda belum optimal sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif dalam melaksanakan program tersebut untuk mencegah kelompok yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan pertahanan negara.Kata Kunci: Deteksi dan Cegah Dini, Implementasi, Kewaspadaan Dini, Kominda, Radikalism

IMPLEMENTASI PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT PROVINSI RIAU

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang sering menjadi langganan kebakaran hutan  dan  lahan  gambut  setiap  tahunnya,  terutama  di  musim  kemarau.  Kebakaran  tersebut menyebabkan   aktivitas   perekonomian,   penerbangan,   pelayaran   dan   kesehatan   masyarakat Provinsi Riau terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelibatan TNI sebagai unsur pertahanan   dalam   penanggulangan   kebakaran   hutan   dan   lahan   gambut   di   Provinsi   Riau. Metodologi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif dengan  menggunakan  soft  system  metodology  (SSM)  dan  software  NVivo  sebagai  alat  bantu analisis   data.   Hasil   penelitian   mengungkapkan   bahwa  Pelibatan   TNI  dalam   Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Provinsi Riau pada dasarnya telah diatur dalam Permenhan No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana.  Berdasarkan peraturan tersebut, TNI harus berada  di depan  dalam pelaksanaan  penanggulangan  bencana   kebakaran  hutan   dan  lahan   walaupun   sesungguhnya peran   TNI   adalah   Pengerah.   Pembinaan   kemampuan   TNI   dalam   menanggulangi   bencana dilakukan   melalui   konsep   pembinaan   teritorial.   Dalam   pengimplementasiannya,   dlaksanakan kegiatan komunikasi melalui: 1) dukungan alat komunikasi, 2) sosialisasi, 3) bukti karya nyata TNI,4)  pemadaman awal dengan cepat, dan 5) pembuatan jaring pelaporan yang cepat di masyarakat. Selanjutnya, proses implementasi tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan perubahan sikap masyarakat. Selain itu struktur organisasi pada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut perlu disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan SOP pelibatan TNI yang bersinergi dengan aparatur pemerintahan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan epada instansi terkait untuk menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan tidak hanya di hilir namun permasalahan hulu harus diselesaikan dengan menjalankan prosedur pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan baik. Kata Kunci:     Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, Penanggulangan Bencana, Provinsi Riau, Tentara Nasional Indonesi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA GUNA MENJAMIN KEAMANAN ALUR LAUT KEULAUAN INDONESIA II DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI

Sejak Tahun 1996, Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada International Maritime Organization (IMO)  tentang  penetapan  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  beserta  cabang-  cabangnya  di  perairan Indonesia.  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  dengan  wilayah  laut  yang  sangat  terbuka  dan  posisi geostrategis  yang  memiliki  tiga  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  dan  lima  wilayah  choke  points. Dibutuhkan dukungan sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai  dengan  luas  wilayah  dan  ancaman  yang  dihadapi.  Pada  tahun  2014,  Presiden  Joko  Widodo  telah mencanangkan kebijakan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD),  di tahun 2017 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang KKI sebagai panduan Kementerian dan Lembaga  dalam  melakukan  tanggung  jawab  kegiatan  masing-masing.  Rumusan  masalah  penelitian  ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah indonesia terkait pertahanan maritim di wilayah ALKI II sebagai bagian dari implementasi kebijakan PMD. untuk pendekatan permasalahan dengan menggunakan triangulasi  sumber.  Hasil  penelitian  menunjukkan  aspek  persepsi  pemangku  kepentingan  di  K/L  dalam memahami   makna   dari   PMD   dan   pertahanan   maritim   pada   Perpres   No.16/2017   KKI,   namun   belum sepenuhnya  selaras  dan  belum  ada  pembahasan  dan  formulasi  cara-cara  spesifik  untuk  penyelarasan persepsi.   Pada   aspek   implementasi   kebijakan   dalam   perspektif   manajemen   pertahanan   K/L   telah melaksanakan  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  koordinasi  dan  pengawasan,  pada tataran umum dan ketiadaan landasan formal teknis untuk menjalankan kebijakan. Saran, dibuat landasan formal   level   kementerian   khusus   berdasarkan   tahapan   manajemen   pertahanan   oleh   K/L   terkait   dan membuat identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, ALKI II, Manajemen Pertahanan, Poros Maritim Duni

SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN TNI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN

Berdirinya Propinsi Timor-Timur sebagai Negara merdeka terlepas dari Indonesia Tahun 1999 dengan nama Negara Republic Demokratic of Timor Leste (RDTL) menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Propinsi Perbatasan Negara. Cakupan wilayah perbatasannya terdiri dari 5 kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Alor yang mana keempat kabupaten merupakan perbatasan darat dan Kabupaten Alor sebagai satu-satunya wilayah perbatasan laut. Permasalahan timbul dengan kasus illegal entry dan illegal Fissing yang terjadi di wilayah perairan selat Ombay mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana semakin banyak masyarakat kabupaten Alor yang memasuki wilayah Timor-Leste tanpa menggunakan dokumen resmi dan melakukan aktifitas dagang ikan illegal.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori sinergitas dari Sofyandi dan Gamiwa (2007:160). Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Dalam fungsi komunikasi, planning, organizing, staffing dan leading menjadi faktor pendukung dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan. Faktor controlling menjadi faktor penghambat dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan dimana pemerintah daerah dengan TNI masih belum bisa untuk melakukan kegiatan pengawasan secara terpadu dan terstruktur di wilayah perbatasan maritim dikarenakan terbatasnya sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia; dan (2) Faktor controlling dalam koordinasi menjadi faktor penghambat koordinasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan dimana kedua lembaga tersebut tidak berada dalam garis komando yang sama namun mempunyai hubungan keterkaitan yang sama dalam pengelolaan dan pengawasan di wilayah perbatasan. Sementara itu baik pemerintah daerah maupun TNI sama-sama mengalami kekurangan anggaran, SDM serta fasilitas atau sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bersama di wilayah maritim, sehingga kedua lembaga tersebut masing-masing berkoordinasi ke pusat terkait peningkatan dana, anggaran maupun personil di tiap-tiap lembaga. Kata kunci: komunikasi, koordinasi, sinergitas, wilayah perbatasa

Implementation of Shallot Pest Trap Model Based on Color Spectrum Using Photovoltaic Energy

East Java is the second center for shallot production in Indonesia, mainly in Probolinggo Regency. Where farmers always complain about shallot crop pests such as leafminer flies, moths, and urethral pests, which will threaten the decrease in shallot production. This study aims to implement a pest-trapping model and determine the effect of the color spectrum on light intensity levels. LED lights on the interest of flying pests of shallot plants, and knowing the effective time of turning on light traps in the shallot rice fields using photovoltaic. The results of this implementation research are pest traps designed with simple and affordable tools for farmers. The color spectrum of LED lights that catch a lot of pests is the LED with the ultraviolet spectrum with the brightest light intensity, then the most effective time to turn on the light trap for onion plant pest traps is 18.00-20.00, where the electrical energy in the pest trap uses photovoltaic.East Java is the second center for shallot production in Indonesia, mainly in Probolinggo Regency. Where farmers always complain about shallot crop pests such as leafminer flies, moths, and urethral pests, which will threaten the decrease in shallot production. This study aims to implement a pest-trapping model and determine the effect of the color spectrum on light intensity levels. LED lights on the interest of flying pests of shallot plants, and knowing the effective time of turning on light traps in the shallot rice fields using photovoltaic. The results of this implementation research are pest traps designed with simple and affordable tools for farmers. The color spectrum of LED lights that catch a lot of pests is the LED with the ultraviolet spectrum with the brightest light intensity, then the most effective time to turn on the light trap for onion plant pest traps is 18.00-20.00, where the electrical energy in the pest trap uses photovoltaic

STRATEGI KOLABORASI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Pembangunan pertahanan nirmiliter bertujuan untuk mengantisipasi ancaman non militer. Perang antara Rusia dan Ukraina menimbulkan beberapa ancaman potensial dan salah satunya adalah krisis pangan. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi sentra produksi pangan komoditas beras di Indonesia sehingga diharapkan dapat menjawab ancaman krisis pangan global melalui program pembangunan ketahanan pangan. Stakeholders dalam kolaborasi pentahelix yang terdiri dari sektor pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas dan media telah memberikan kontribusi dalam pembangunan ketahanan pangan. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini untuk menganalisis strategi kolaborasi pembangunan ketahanan pangan provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis kualitatif dan dianalisa berdasarkan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Provinsi Sumatera Barat masih dalam kategori daerah dengan ketahanan pangan yang baik dengan menduduki peringkat 8 nasional. (2) Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. (3) Kolaborasi pentahelix menjadi strategi yang baik untuk membentuk pembangunan ketahanan pangan provinsi Sumatera Barat. Maka daripada itu kolaborasi antar stakeholders di provinsi Sumatera Barat perlu diperkuat untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan ketahanan pangan agar mampu mendukung pertahanan negar