ANALISIS VALUASI EKONOMI POTENSI PBB P2 YANG HILANG ATAS PENGENAAN TEGAKAN KEBUN KELAPA SAWIT MASYARAKAT

Law number 12 of 1994 which forms the basis of PBB P5L stipulations and law number 1 of 2022 which forms the basis of PBB P5L stipulations have the same basis for imposition of land and buildings, but furthermore the land NJOP PBB P5L also takes into account plants as The stand is in the form of BIT, so that in an example case with the same tax object conditions it will produce different tax assessments. PBB P2 revenue has an effect on PAD, so taking into account the plants in the NJOP of PBB P2 land will provide significant revenue potential. This study aims to determine the impact of oil palm plantations if it is also taken into account in the NJOP of PBB P2. This research was conducted by requesting data from the Regional Government of Tebo Regency, then recalculating the PBB with the Tebo Regency Regional Regulation number 8 of 2020 which is adjusted to the BIT regulated in 186/PMK.03/2019. So that significant results were obtained for Rimbo Ulu District, the difference between the determination of lands NJOP PBB P2 taking into account plants and not was Rp. 10,073,520.00 and for Tebo Regency was Rp. 499,330,560.00.Undang-undang nomor 12 tahun 1994 yang menjadi dasar ketetapan PBB P5L dan undang-undang nomor 1 tahun 2022 yang menjadi dasar ketetapan PBB P5L memiliki dasar pengenaan yang sama yaitu atas bumi dan bangunan, namun lebih lanjut lagi NJOP Bumi PBB P5L turut memperhitungkan tanaman sebagai tegakan berupa BIT, sehingga dalam suatu contoh kasus dengan kondisi objek pajak yang sama akan menghasilkan ketetapan pajak yang berbeda. Penerimaan PBB P2 berpengaruh pada PAD, sehingga dengan memperhitungkan tanaman dalam NJOP bumi PBB P2 akan memberikan potensi penerimaan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak tegakan kebun sawit jika turut diperhitungkan dalam NJOP bumi PBB P2. Penelitian ini dilakukan dengan meminta data kepada pihak Pemda Kabupaten Tebo, kemudian memperhitungkan PBB kembali dengan Perda Kabupaten Tebo nomor 8 tahun 2020 yang disesuaikan dengan BIT yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 186/PMK.03/2019. Sehingga didapatkan hasil yang signifikan untuk Kecamatan Rimbo Ulu, selisih antara penetapan NJOP bumi PBB P2 dengan memperhitungkan tanaman dan tidak sebesar Rp10.073.520,00 dan untuk Kabupaten Tebo sebesar Rp499.330.560,00