Pornography Manifestation in Internet Media ( Content Analysis on Popular Local Porn Websites in Indonesia )

Pornografi yang semula hanya berupa tulisan saat ini berkembang dalam berbagai macam manifestasi seperti gambar, cerita pendek, video , film, lagu dan sebagainya. Bahkan pornografi di internet bukan lagi hanya pekerjaan orang iseng tetapi menjadi komoditi bisnis di dunia maya. Inilah yang menjadi penyebab menjamurnya situs porno di Internet. Pada sisi lain pornografi di internet juga dicap sebagai penyulut adanya kejahatan seksual, penyimpangan seksual dan bisnis seksual. Namun hingga saat ini belum ada fakta ilmiah yang mencoba untuk menggali tentang pornografi di internet. Oleh karena itu maka penelitian ini mencoba mengambil satu rumusan masalah yaitu : “Bagaimana manifestasi pornografi di internet dalam bentuk situs web site ? “ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis, yaitu jenis metode yang menguraikan kecenderungan suatu fenomena melalui bantuan unit analisis dan kategorisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs yang digunkan lebih banyak menggunakan situs blog agar tidak terkena pemblokiran oleh pihak pemerintah. Visualisasi yang dimunculkan adalah gambar foto serta file 3gp. Secara keseluruhan jenis hardcore lebih banyak dipapangkan di internet. Fakta lain menunjukkan uptoditas materi pornografi tersebut bersiklus mingguan. Secara sifat maka pornografi yang terjadi bersifat vulgar dan sedikit sekali yang bersifat erotisme. Dari kesimpulan yang ada maka penutupan situs porno adalah hal yang sulit dilakukan mengingat jumlah situs yang banyak disertai dengan beralihnya pengelola situs porno ke domain websites publik sehingga sulit bagi aparat untuk menutupnya. Oleh karenanya keaktifan pribadi dan kesadaranlah yang mampu untuk menggerakkan agar pornografi tidak meluas di internet

Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-government Di Indonesia

Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melalui Teknologi komunikasi dan informasi (TIK/ICT) yang disebut dengan e-government. Tetapi ada tiga hal persoalan mendasar di dalam penyelenggaran e-government tersebut yaitu ; inisiatif dan pemaknaan implementasi e-governmentoleh pemerintah daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri. Kedua, implementasi melalui situs web daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, banyak pemerintah daerah meng-identikkan implementasi e-government hanya sekadar membuat situs web pemda saja (web presence), sehingga penyelenggaraan e-government hanya berhenti ditahappematangan saja dari 4 tahap yang harus dilalui

Cyber Campaign : Iklan Politik Media On Line Vs Media Konvensional ( Refleksi Pemilu Legislatif 2009 )

Pemilu tahun 2009 berbeda sistem pemilihannya dibandingkan dengan pemilu sebelumnya khususnya dalam memilih calon wakil rakyat, sehingga mau tidak mau para calon legistatif (caleg) dan calon presiden (capres) harus mempromosikan dirinya agar mampu meraup suara terbanyak untuk bisa terpilih jadi angota dewan atau menduduki jabatan presiden. Oleh karenanya maka partai politik dan elit partai serta para kandidat calon legistatif harus melakukan promosi untuk mendongkrak popularitasnya untuk menjaring pemilih dan dukungan. Fenomena yang terjadi kemudian maka euforia iklan politik dan kampanye besar-besaran terjadi baik melalui media massa maupun pengumpulan massa dalam bentuk rapat besar dan sosialisasi program. Namun pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah penggunaan media kampanye tersebut cukup handal dan ampuh untuk menarik kognitif, afektif dan konasi masyarakat agar memilih mereka (partai dan calegnya) ? Adalah benar bahwa masing-masing media iklan memiliki kekuatan dan kelemahan baik media lini atas maupun media lini bawah. Jika ditinjau dari media lini atas yaitu televisi maka media televisi mampu menyampaikan pesan yang bisa sampai hampir ke seluruh lapisan masyarakat . Media kampanye lain yaitu media cetak adalah mampu menawarkan pilihan detail visi, misi dan program partai plus caleg untuk bisa diperhatikan dengan seksama oleh masyarakat. Media yang memiliki kemampuan dalam repitisi dan promosi perkenalan diri serta menimbulkan brand awarness masyarakat adalah media outdoor baik itu dalam bentuk spanduk, poster, banner maupun billbboard. Bila di analisis secara menyeluruh semua media iklan kampanye di atas tidak bisa digunakan untuk mengukur dan mengetahui berapa dukungan dari orang atau masyarakat sekitar yang akan mendukung mereka baik partai ataupun para caleg. Alternatif yang bisa dipilih untuk keperluan tersebut adalah media internet. Para elit politik dan kandidat caleg dapat memanfaatkan fasilitas web dan membangunnya atau memanfaatkan situs jejaring sosial yang tengah populer seperti blog ataupun facebook. Menggunakan media online maka selain mampu untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi misi dan program serta menciptakan brand image yang modern dan global maka para caleg atau partai tadi akan mengetahui jumlah eksposure di web atau blog masing-masing. Selain itu, penggunaan web, blog dan situs jejaring sosial dapat digunakan untuk menampilkan dan menampung dukungan dari para simpatisan dan konstituen atau masyarakat umum yang tertuang dalam testimonial, wall, comment ataupun email. Dukungan personal yang diperoleh tentunya tidak sebatas mesyarakat lokal atau disekitar tempat para caleg tersebut tetapi juga menjangkau global, mereka yang di luar negeripun akan tahu dan bisa memberikan dukungan personal. Menggunakan media online sebagai media kampanye juga bisa digunakan untuk membuat polling tentang kredibilitas dan menguji fit and propher para caleg dimata masyarakat

Model Ideal Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung Operasional Penanganan Bencana Alam

Model ideal manajemen TIK dalam operasional penanggulangan bencana mensyaratkan adanya penambahan Bagian Urusan Teknologi dalam struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bagian ini nantinya akan memiliki dua seksi, yakni Seksi Operasional Administrasi dan Seksi Operasional Lapangan. Penelitian ini bermaksud untuk membuktikan efektivitas model tersebut melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan TIK yang menambahkan bidang TIK pada struktur BPBD terbukti memiliki kehandalan pada masa aman, masa bencana dan masa pascabencana

Model Manajemen Komunikasi Dan Administrasi Back Office E-government Sebagai Media Pelayanan Publik

On the challenges of development for democratization and transparency in the frameworkof regional autonomy, local governments now compete to build a race-e-government infrastructure.In factual, the main obstacles of the implementation of e-government is on thegovernance or management structure of the management and quantity and quality of humanresources at government agencies that are very limited. The object of the selected study site isThe City of Yogyakarta and The Sleman regency government. The formulation of the problem istaken “How E-Government Communication and Adminitrations Management Back OfficeModels as a Public Service Studies on the regional government of Yogyakarta and Sleman DistrictGovernment Sites? “ Research method used was descriptive research to guide the inductiveeksploratory to the results of research that the technical provisions of the respective websites oflocal governments to become the object of research in managing the front office has to followsome standard that is required in the development of the web as a medium for communicationand information. Information uptodating, especially news on the navigation was done routinely.But still there is a delay of uptodating websites is a sign that there is imbalance between themanagement of websites each local government. Number of links the information of each localgovernment websites have been sufficient, meaning that many categories of information provided.The fundamental problem lies in the fact that the government does not provide e-maillinks for the user community, if there is acceptance of the feedback is to the manager or administratorwebsites and not on the officials concerned

Model Manajemen Teknologi Komunikasi Dalam Pemerintahan Dan Penanganan Bencana Alam

Pemerintah daerah yang diteliti yaitu Pemkab Sleman, Pemkab Bantul dan PemkotYogyakarta yang secara kelembagaan memiliki perbedaan dalam pengelolaan teknologi komunikasidan informasi (TIK).Ketiga lembaga pengelola bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretarisdaerah, namun kewenangan dalam menentukan kebijakan sangat berbeda. Pada sisi lain, adanyaperbedaan pengelolaan TIK terlihat kurangnya standardisasi dalam manajemen. Rumusan masalahdalam penelitian ini adalah ”Bagaimana model manajemen teknologi komunikasi informasi yangideal yang digunakan jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukungpemerintahan dan penanganan bencana alam?” Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitumembuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Hasil Penelitian menunjukkan manajemen TIKyang dilakukan oleh lembaga teknis yang mendukung sistem pemerintahan diantara subjek yangditeliti memang memiliki perbedaan dalam implementasinya.Perbedaan tersebut bersumber daripenerjemahan undang-undang serta peraturan di bawahnya yang berbeda-beda di antara subjek yangditeliti.Rekomendasi lembaga yang mengelola TIK untuk kegiatan pencegahan dan penanggulanganbencana adalah dengan penambahan Bagian Urusan Teknologi di struktur organisasi BPBD, yangmemiliki dua seksi yaitu Seksi Operasional Administrasi serta Seksi Operasional Lapangan