Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen resiko yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah dalam meminimalkan moral hazard nasabah pembiayaan musyarakah. Dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan studi kasus, penelitian ini menhasilkan kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard dalam pembiayaan musyarakah adalah dengan menggunakan proses analisis 5C yaitu character (karakter), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition (kondisi), dan dengan prosedur sebagai berikut ; melakukan survey, pengawasan sebelum pencairan, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan tindakan revitalisasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menekan terjadinya moral hazard yang dilakukan oleh nasabah dengan cara memperbaiki kualitas manajemen risiko yang dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko yang diterapkan oleh bank dalam meminimalkan moral hazard tersebut. Upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard dalam pembiayaan musyarakah adalah dengan menggunakan proses analisis 5C yaitu character (karakter), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition (kondisi). Langkah-langkah  yang  dilakukan  BRI Syariah Pare, meminimalkan moral hazard dalam pembiayaan musyarakah d yaitu dengan cara melakukan survey, pengawasan sebelum pencairan, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan tindakan revitalisasi. Agar dalam kontrak musyarakah dapat meminimalkan moral hazard, maka diterapkan  manajemen  risiko  pembiayaan  menjadi  perhatian  semua pihak mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan agar tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di  kemudian  hari  dan nasabah sebagai tanggung jawab pribadi untuk saling melindungi. Pada obyek  akad  dalam  melakukan  usaha pembiayaan  musyÄrakah, seharusnya usaha dilakukan oleh kedua belah pihak, jadi antara kedua belah pihak  bisa  mengetahui  perkembangan  secara langsung karena ikut andil dalam pengelolahannya. Dalam akad pembiayaan musyÄrakah seharusnya juga dijelaskan bagaimana tata cara perhitungan bagi hasil, agar nasabah dapat memahami standar akad pembiayaan musyÄrakah secara keseluruhan. Dalam pengukuran risiko sebuah pembiayaan, sebaiknya BRI Syariah Pare melakukan sebuah pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukakan evaluasi secara berkala terhadap usaha nasabah. Dalam  pemantauan risiko BRI Syariah Pare,seharusnya melakukan cara pemantauan risiko yang dilakukan dengan cara penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi  informasi  dan  sistem  informasi  manajemen  risiko  yang bersifat material, agar risiko yang besar tidak terjadi. Untuk penelitian  selanjutnya,  peneliti  dapat  membahas  manajemen risiko pada pembiyaan musyÄrakah secara mendalam mengenai moral hazard dalam laopran keuangan oleh nasabah pembiayaan musyarakah. Dengan demikian praktek moral hazard dapat diminimalkan sehingga nasabah benar-benar melaporkan hasil usahanya dengan jujur. Bila hal ini dapat diterapkan, maka pembagian nisbah keuntungan dapat dilakukan secara fluktuatif berdasarkan keuntungan riil yang diperoleh. Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK),  Non  Performing  Financing  (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), PembiayaanÂ

Mengembangkan Strategi Literasi Informasi Sebagai Bagian Dari Reformasi Kurikulum

Despite not being a new concept, information literacy has yet to gain widespread popularity in Indonesia, including within the educational context across various institutions. This research adopts a qualitative approach and literature review to develop strategies for curriculum reform. The findings underscore the necessity of introducing information literacy courses in educational institutions as a crucial step to address societal dynamic changes. Emphasizing the significance of a quality curriculum that can effectively manage changes remains a central focus of this study. The research outcomes guide educational institutions in creating curricula that align with societal needs and advancements, with the ultimate goal of enhancing information literacy skills and the competitiveness of human resources. Abstrak         Literasi informasi, meskipun bukan hal baru, belum begitu populer di Indonesia, termasuk dalam konteks pendidikan di berbagai institusi. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dan studi literatur digunakan untuk mengembangkan strategi dalam reformasi kurikulum. Temuan penelitian menunjukkan perlunya pengenalan kursus literasi informasi di institusi pendidikan sebagai upaya penting untuk menghadapi perubahan dinamis dalam masyarakat. Penekanan pada pentingnya kurikulum yang berkualitas dan mampu mengelola perubahan menjadi bagian utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian memberikan panduan bagi institusi pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi dan daya saing sumber daya manusia.Sekalipun literasi informasi bukan sesuatu yang baru, namun wacananya belum begitu populer di Indonesia. Persoalan literasi bukan hanya di dunia professional saja, namun dalam konteks pendidikan pun menjadi salah satu isu dalam pembelajaran di Institusi Pendidikan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dan studi literatur, pelaksanannya dengan mencari pada sumber penelitian yang relevan untuk menunjang bahan guna pengembangan strategi dalam pengembangan atau reformasi kurikulum. Di antara bentuk pendekatan yang dapat dilakukan adalah perlunya meluncurkan kursus literasi informasi di institusi pendidikan untuk menuntut reformasi kurikulum. Hal ini menuntut kurikulum yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan yang berasal dari perubahan yang selalu dinamis dari masyarakat masing-masing. Pentingnya kurikulum, mencatat bahwa perubahan tidak dapat dihindari dan oleh karena itu, studi kurikulum diperlukan untuk mengelola perubahan tersebut. Penelitian ini menawarkan kebaharuan mengenai pendekatan dalam mengembangkan strategi literasi informasi dalam reformasi kurikulum yang diharapkan dapat menjadi acuan guna kurikulum yang lebih baik dengan perkembangan sumber daya manusia pada ranah peningakatan kemampuan literasi

Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata USAha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam praktek penyelesaian sengketa “Administrasi Pemerintahan” di Indonesia yang disebabkan ketiadaan lembaga eksekutorial, maupun landasan hukum yang kuat mengakibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai daya paksa. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara pun tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam pelaksanaan Putusan benar-benar tergantung pada itikad baik Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mentaati hukum. Keadaan tersebut cukup memprihatinkan, karena prinsip akan adanya Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menempatkan kontrol yuridis dalam pemerintahan menjadi kehilangan makna dalam sistem birokrasi ketatanegaraan Indonesia. Rumusan masalah Bagaimana kekuatan hukum atas putusan pengadilan tata USAha negara yang berkekuatan hukum tetap? Apa sanksi bagi pejabat tata USAha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata USAha negara yang berkekuatan hukum tetap? Putusan pengadilan tata USAha negara bersifat mengikat umum (erga omnes), maka kekuatan putusan pengadilan tata USAha negara tersebut sama dengan kekuatan peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, suatu putusan pengadilan tata USAha negara yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan sebagai berikut: 1) kekuatan mengikat; 2) kekuatan pembuktian; dan 3) kekuatan eksekutorial. Bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan tata USAha negara yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) menurut Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dikenai sanksi

Statistical Downscaling to Predict Monthly Rainfall Using Generalized Linear Model with Gamma Distribution

Statistical Downscaling (SDS) models might involve ill-conditioned covariates (large dimension and high correlation/multicollinear). This problem could be solved by a variable selection technique using L1 regularization/LASSO or a dimension reduction approach using principal component analysis (PCA). In this paper, both methods were applied to generalized linear modeling with gamma distribution and compared to predict rainfall models at 11 rain posts in Indramayu. More over, generalized linear model with gamma distribution was used to obtain non-negative rainfall prediction and compared with principal component regression (PCR). Two types of ill-conditioned data with different characteristics (CMIP5 and GPCP version 2.2) were used as covariates in SDS modeling. The results show that three methods (PCR, Gamma-PC, and Gamma-L1) did not demonstrate significant difference in term of Root Mean Square Error (RMSE) after addition of dummy variables (month) in the models. However, a generalized linear modeling with gamma distribution could be considered as the best methods since it provided non-negative rainfall predictions

Kontekstualisasi Fiqh Budgeting di Indonesia: Systematic Literature Review

Korupsi dalam bentuk mark-up anggaran menjadi salah satu kasus yang cukup sering terjadi di Indonesia. Model penganggaran yang kurang transparan menjadi salah satu faktornya. Dalam kaitan ini, beberapa peneliti mengusulkan konsep integrasi penganggaran dengan menyuntikkan teori fiqh budgeting namun tataran aplikatif masih sangat minim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat riset-riset mengenai fiqh budgeting, dalam jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia, menilai relevansi dan keterbatasannya. Metodologi yang diadopsi dalam artikel ini adalah tinjauan pustaka sistematis. Pencarian artikel dilakukan secara sistematis melalui Google Scholar dan Bielefeld Academic Search Engine (BASE) dengan memilih literatur dari publikasi ilmiah di jurnal dan mengecualikan literatur yang berasal dari selain jurnal. Periode artikel yang dipilih adalah artikel jurnal terbitan 2010-2020. Penelitian penganggaran fikih di Indonesia masih minim pada tataran praktis. Selain itu, riset mengenai fiqh budgeting telah menghubungkan dengan konsep fiskal negara, namun temuan riset masih berupa konsep dan belum menyentuh aspek yang lebih aplikatif (terapan). Temuan penelitian saat ini menekankan pada dua aspek: pertama, perlu dilakukan kontekstualisasi penganggaran fikih berbasis Maqashid Syariah dan kontekstualisasi dan penganggaran Fiqh berbasis integrasi pajak dan zakat. (Corruption in budget mark-ups is a reasonably frequent case in Indonesia. The less transparent budget model is one of the factors. In this regard, several researchers have proposed the concept of budgeting integration by injecting fiqh budgeting theory, but the applicative level is still very minimal. Therefore, this study aims to examine research on fiqh budgeting in scientific journals in Indonesia to assess their relevance and limitations. The methodology adopted in this article is a systematic literature review. Article searches were carried out systematically through Google Scholar and Bielefeld Academic Search Engine (BASE) by selecting literature from scientific publications in journals and excluding literature from other than journals. The selected article period is journal articles published from 2010-2020. Jurisprudence budgeting research in Indonesia is still minimal at a practical level. In addition, research on fiqh budgeting has connected with the concept of state fiscal, but the research findings are still in the form of concepts and have not touched on more applicable (applied) aspects. The current study's findings emphasize two aspects: first, it is necessary to contextualize fiqh budgeting based on Maqashid Syariah and contextualization and Fiqh budgeting based on the integration of taxes and zakat.

Hubungan Kualitas Air dan Sanitasi Lingkungan dengan Keluhan Penyakit Kulit pada Santri di Dayah Amal Kabupaten Aceh Timur

Dampak yang ditimbulkan dari kualitas air yang tidak memenuhi baku mutu air bersih adalah terjadinya berbagai penyakit. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas air dan sanitasi lingkungan terhadap keluhan penyakit kulit pada santri di Dayah Amal Kabupaten Aceh Timur. Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan di santri di Dayah Amal Kabupaten Aceh Timur, telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan proposional random sampling, dengan jumlah sampel 26 orang. Analisis data menggunakan uji variat, bivariat dengan uji chi square dan multivariat dengan uji regresi logistic dengan bantuan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan kualitas Air (pH) dengan keluhan penyakit kulit pada santri di Dayah Amal Kabupaten Aceh Timur. Variabel sarana kamar mandi/WC tidak ada berhubungan dengan kejadian penyakit kulit. Sedangkan untuk variabel lainnya memiliki hubungan dengan kejadian penyakit kulit. Variabel yang dominan berhubungan terhadap penyakit kulit berdasarkan analisis regresi logistik adalah variabel kondisi dan kebersihan air (p=0,000) dengan OD 7,908 dan kualitas air p=0,000) dengan OD 6,296)

Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif

Abstract: Divorce is breaking the ties of marriage and ending the husband and wife relationship. According to Fiqh law, divorce is considered legally binding when a husband pronounces the word talaq to his wife clearly and figuratively. Meanwhile, according to the Marriage Law, it is explained that divorce can only be carried out before the court after the court concerned tries and fails to reconcile the two parties. The focus of the problem in this study is: (1) What is the status of divorce outside the court according to fiqh law and positive law? (2) Which is used as a guideline between the two divorce proceedings on the termination of marriage? The type of research conducted by the author is field research using qualitative methods. The analysis used is the descriptive analysis method. The number of respondents in this study was five people with the category of divorce outside the court. Based on the method used in the study, it was concluded that the divorce handed down out of court was legal, according to fiqh, so that the marriage broke up by fiqh rules. However, the divorce is not legal according to positive law in Indonesia, so that in the eyes of positive law, the marriage has not been broken, and the positive law that applies in Indonesia is used as a guide to the dissolution of marriage because the legal consequences arising after the divorce are more clearly regulated so that obligations and rights that arise after the divorce is more secure.Abstract: Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut hukum Fikih perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya baik secara jelas maupun kiasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana status talak di luar pengadilan menurut hukum fikih dan hukum positif? (2) Manakah yang dijadikan pedoman antara dua proses perceraian terhadap putusnya perkawinan? Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif. Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak lima orang dengan kategori melakukan penceraian di luar Pengadilan. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dihasilkan kesimpulan bahwa, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut fikih, sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin

Hubungan Penerapan Pp Nomor 71 Tahun 2010 dengan Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu

Mulyadi, Ahmad Soleh;The Relationship between the application of PP No 71 2010 With accountability performance of financial report at regional Secretariat in Bengkulu. This research aims to find out the execution of government regulation Number 71 in 2010. The population in this research is the member of Finance in regional Secretariat Bengkulu. It used census as the sample collection method by choosing 15 person as the sample. The test results show that there is a relationship between the regulation of the Government No. 71 in 2010 with the accountability performance of financial report at regional Secretariat in Bengkulu. while the others is affected by other factors which are not examined by the author. Thus the hypothesis that the authors reveal that PP Number 71 in 2010 affect the accountability performance of financial statements in regional Secretariat in Bengkulu is proved

Eksistensi Dan Kestabilan Model SIR Dengan Nonlinear Insidence Rate

Diberikan model epidemi SIR dengan laju insidensi penularan berbentukbI 2 S . Pada model tersebut diselidiki eksistensi dan kestabilan titik ekuilibrium bebas penyakit dan endemik. Berdasarkan hasil penyelidikan didapat bahwa, terdapat satu titik ekuilibrium bebas penyakit dan dua buah titik ekuilibrium endemik. Titk ekuilibrium bebas penyakit stabil global, sedang titik ekuilibrium endemik masing-masing stabil lokal untuk suatu kondisi yang dipersyaratka