Preferensi Modalitas Belajar Visual Auditorial Kinestetik (VAK) Siswa Berprestasi di MTs Negeri 1 Palembang

Preferensi Modalitas Belajar Visual Auditorial Kinestetik (VAK) Siswa Berprestasi Di MTs Negeri 1 Palembang Prodi Magister PAI, Program Magister FITK, Tahun 2022, baik guru maupun siswa dirasa penting untuk memiliki pengetahuan mengenai modalitas belajar sebagai upaya mewujudkan kegiatan belajar mengajar efektif, menciptakan hasil belajar optimal, dan mengembangkan potensi masing-masing siswa. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasikan bagaimana Preferensi Modalitas Belajar Visual Auditorial Kinestetik siswa kelas VIIIF pada Mata pelajaran SKI di MTs Negeri 1 Palembang. Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif, informan pada penelitian ini adalah Siswa yang mengikuti proses pembelajaran SKI di kelas VIII F. Guru yang mengajar materi SKI di kelas VIII F. dengan total informan 32 orang. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, prefrensi modalitas belajar siswa kelas VIII F MTs 01 Palembang pada pembelajaran sejarah kebudayaan islam dengan 10 siswa yang memiliki nilai teringgi pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam memiliki modalitas belajar yang beragam, 6 siswa memiliki modalitas belajar auditorial, 3 siswa memiliki modalitas belajar visual dan 1 siswa memiliki modalitas belajar kinestetik. Kedua, prefrensi modalitas belajar siswa kelas VIII F MTs 01 Palembang pada pembelajaran sejarah kebudayaan islam dengan 21 siswa diluar 10 siswa yang memiliki nilai teringgi pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam memiliki modalitas belajar yang beragam, 10 siswa memiliki modalitas belajar auditorial, 9 siswa memiliki modalitas belajar visual dan 2 siswa memiliki modalitas belajar kinestetik

Determine The Implications Of Presidential Regulation (Perpres) Number 82 Of 2021 Funding For Islamic Boarding Schools

This research aims tothe Government's concern for Islamic boarding schools.This concern was identified by Presidential Regulation (PERPRES) Number 82 of 2021, which concerns the funding of Islamic boarding schools, Islamic boarding school endowment funds, and the prospects for Islamic boarding schools following the stipulation ofPERPRES No. 28 of 2021, as well as political aspects in the stipulation of the PERPRES. Consideringthat Islamic boarding schools are the oldest educational institutions in Indonesia, with their distinctive educational approach, they have also played a pivotal role in the Indonesian independence movement. They are an integral part of the Indonesian educational landscape, contributing to the production of high-quality educational outcomes. This paper draws upon a range of key literature on the subject, which has been selected, organized and categorized according to their suitability for the purposes of this study. The contents of the literature were subjected to a rigorous analysis in order to ensure their suitability as material for the completion of this paper. This explanation is characteristic of library research, which employs content analysis techniques. The findings of the research indicate that the primary functions of Islamic boarding schools are education, da'wah and community empowerment.The existence of political power to pass the Islamic Boarding School Law and the Islamic Boarding School Endowment Fund contained in PERPRES no. 28 of 2021 is a legal umbrella for Islamic boarding school institutions to receive funds from the APBN, APBD in the form of grants, as well as non-binding assistance from other parties.The implications of this government policy have a significant impact on Islamic boarding schools, which are tasked with improving the quality of education in these institutions. However, Islamic boarding schools must also navigate the challenges of maintaining their unique curriculum in the context of government regulations. The primary implications of the establishment of the PERPRES in question are the requirement to register Islamic boarding schools (legalizing Islamic boarding schools administratively) and changes to the curriculum used (the incorporation of non-religious knowledge)

Politik pendidikan : dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan

xvii, 267 p. : il.; 21 c

Politik pendidikan: dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan

XVIII. 255 hlm. : - ; 21 cm

Arah baru studi islam di indonesia

382 Hlm., 21 cm

Politik pendidikan : dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan politik penyelenggaraan pendidikan

xviii, 268 p. : il.; 21 cm

Politik pendidikan : dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan

Buku ini menjelaskan keterkaitan antara pendidikan dengan berbagai permasalahan lain. Mengawali pembahasan adalah hubungan politik dengan pendidikan; diikuti fungsi politik institusi pendidikan; kontrol negara terhadap pendidikan; prospek kajian politik pendidikan; problem metodologi penelitian politik pendidikan; voter education, komunikasi politik, dan demokrasi; serta radio dan pendidikan politik masyarakat

Politik pendidikan: dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan/ Sirozi

xviii; 268 hal.; 21 cm