Analisis Hukum Atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Persampahan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan (Studi Dinas Kebersihan Kota Medan)

AbstractThe problem of waste in Indonesia is a very complex problem in a society that lacks sensitivity to the environment. Undisciplined cleanliness can create a bad atmosphere due to piles of garbage. The city development is indirectly caused by the increase in the population of the city. In this case, waste management in Medan city has a special regulation in waste management which is regulated in Regional Regulation Number 6 of 2015 concerning Solid Waste Management. It is based on Article 1 of Regional Regulation Number 6 of 2015 concerning Solid Waste Management. Therefore, Medan city government and North Sumatra provincial government made an agreement regarding the management of this waste. Regarding the form and the content of the agreement, it is submitted to the agreement of the parties conducting the agreement. Keywords : Cooperation Agreement, Waste Management, North Sumatra Provincial Government, Medan City Government

ANALISIS HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS NO.345/Pid.B/2017.PN TPG)

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Banyak sekali potensi perubahan sosial dari berbagai kalangan dan usia hampir semua di masyarakat yang memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Arisan Online merupakan suatu kelompok orang yang melakukan Transaksi Elektronik yang di maksud dengan transaksi elektronik. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi elektronik yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan atau media Elektronik lainya. Untuk itu, Internet sebagai media interaksi sosial telah terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan pengguna internet juga terus bertambah, jumlah pengguna internet di Indonesia pun juga berkembang sangat pesat dalam waktu yang signifikan. Kemajuan di bidang teknologi informasi komunikasi, dan transportasi telah membuat dunia menjadi seolah tanpa batas

Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara)

AbstractDevelopment by Bappeda (Development Planning Agency at Sub-National Level) always places, maintains and develops the development plans in the regions so that the results of this study can be used as an effort to implement the planning system and the regional development process.  It is hoped that safe, smooth, orderly, healthy and efficient life and livelihoods can be realized in the well planned spatial utilization.               Planning and development processes are arranged systematically and sequentially using qualitative and educative data. The collected data will be analyzed using a thinking method starting from the general thing. Any assumptions about reality or social phenomena will be drawn to new information to be used as achievement, building in planning a directed and integrated development process.               When planning always goes increasing, a development planning in each region is needed through regional planning. The planning are oriented towards the future and seek to build a community with long-term and large-scale planning.               In accordance with Law No. 2 of 2004 concerning the National Development Planning System, which also refers to Government Regulation No. 41 of 2007 concerning Regional Device Organizations.               Regional development planning is basically a plan that shapes the community system against the faced conditions to realize development in the region.               In practice, the implementation of development in the regions is based on the planning and development process in the      above areas involving agencies in the province by the Provincial Bappeda. To accommodate the community's desire for development, a bottom-up planning system is adopted. This is actually participatory planning. The lowest stage in the regional development coordination meeting will be followed at a higher level.               The realization of the Bappeda of North Sumatra Province is to develop a regional development plan both long-term, medium-term, short-term, poverty alleviation, and to coordinate all development plans with vertical agencies and agencies in the North Sumatra province. Keyword: Regional Development Planning, Organizing governance and development, the Role of the Regional Development Planning Agenc

Analisis Hukum Terhadap Badan Usaha Kecil Menengah Makanan Yang Tidak Mendaftarkan Produknya Ke Bpom Dan Lebel Halal Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Majelis Ulama Kota Medan)

Abstract  This study aims to determine the rules of inclusion of Halal (legal based on Islamic law) and BPOM (Agency for drugs and food control) labels on food products of small and medium enterprises. The importance of the study is to ensure legal protection of consumer’s rights violated by business actors in consuming food without Halal label based on Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. The result of this analysis shows the factors why the small and medium food companies do not include Halal and BPOM labels on the packaging of their food products. It can be seen from the presence of un-standardized food products without Halal label. This shows the lack of supervision of food products by the apparatus. Consequently, consumer protection is needed based on Law no. 8 of 1999 which states that the right of consumers is the right to get comfort and safety in consuming goods or services. This Act shows that every consumer, including Muslim consumers, is entitled to obtain goods and services that are comfortable and not contrary to their religious principles, that is Halal. Keywords: State-owned enterprises, food products, BPOM, Halal Labe

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengusaha mendaftarkan merek dalam meningkatkan kepercayaan konsumen pada usaha sepatu di Medan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengusaha mendaftarkan merek dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelaksanaan penelitian ini di Kecamatan Medan Denai kota Medan Sumatera Utara, dengan sampel 35 orang pengusaha sepatu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kesadaran pengusaha sepatu dalam mendaftarkan merek di Kecamatan Medan Denai masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengusaha sepatu yang mendaftarkan mereknya. Faktor penyebab dari hal tersebut adalah permintaan dari distributor yang memang tidak mau menggunakan merek pada sepatu tersebut, pendapatan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan biaya pendaftaran merek, prosedur pengajuan  registrasi merek dianggap sulit, belum adanya sosialisasi mengenai pendaftaran merek dari pemerintah setempat. Akibat dari tidak adanya merek pada produk akan mengakibatkan kepercayaan konsumen pada produk tersebut berkuran

Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Anak dan Upaya Penanggulangannya

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk Untuk memberikan pengetahuan tentang upaya pemberantasan narkotika yang dapat dilakukan oleh anak para remaja di Marelan serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemberantasan narkotika. Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat khususnya baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya peredaran narkotika. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya dan ancaman hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan. Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat Marelan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkotika

Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Penonaktifan Peserta PBI Terhadap Kebijakan Surat Keputusan Kementerian Sosial No. 70 Tahun 2019 Tahap Ke Enam

In 2019 the number of poor people ini Medan Citywas 183,790 people with a percentage of the population receiving PBI health insurance of 29,60% based on data from the Central StatisticsAgency. PBI JK participants are people who are classified as poor and cant’t afford whosecontributions are paid by the Government in the amount of Rp. 420.000. In 2091 the Ministry of Social Affairs issued Decree No. 70 0f 2019 sixthphase concerning policies against deactivating PBI JK participants. This is what becomes a polemic ini a society that can’t afford it. The deactivation of thin Center certainly affects PBI participants who hold the Medan Sehat Card in the city of Medan, which provide health protectionbenefits for Medan city residents.The research method uses a normative-empirical research type. The 1945 constitution explicitly stated that the state is obliged to provide health facilities for the poor and is obliged to develop a Social Security System, hence Law no 40. 0f 2004 concerning the National Social Security System and Law no. 24 of 2011 concerning Sosial Security Administering Bodies. Responbility ofthe Medan City Government in collaboration withBPJS Health, the social service and the Medan City Government Hosipital provide and coordinate in carrying out their socialresponbilities for PBI recipients whose assistancehas been stopped by the Minsitry of Social Affairs. BPJS Health as an institution managing guarantees of free health servicer to the poor must coordinate with the Medan city social service as an extension of the government to provide information related to community povertydata ini terms of data management. This coordination is to create order between institutions and the public in the use of law whichfunctions as legal certainty. Keywords: Contribution Assistance Recipients,Health Insurance, Medan City Governmen

Analisis Yuridis mengenai kejahatan asal usul perkawinan menurut pasal 279 KUHPidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 2923/Pid.B/2018/Pn.Mdn)

Hukum negara maupun Hukum Islam jelas melarang wanita menikah lagi padahal masih terikat perkawinan sebelumnya karena perkawinan tersebut diangap ilegal dan melangar hukum. Tujuan dilarangnya perkawinan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan jangan bercampur dan kepastian hukum seorang anak, karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan- keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak. Dengan demikian dari segi hukum waris islam, kepastian hak waris seorang anak ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak adanya kepastian hukum, disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersama menjadi suami dari ibu yang melahirkan anak tersebut. Ikatan perkawinan yang putus maka akan menimbulkan permasalahan, maka disinilah peran dari pada negara untuk melindungi hak-hak dari pada negarany

ANALISIS HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS NO.345/Pid.B/2017.PN TPG)

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Banyak sekali potensi perubahan sosial dari berbagai kalangan dan usia hampir semua di masyarakat yang memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Arisan Online merupakan suatu kelompok orang yang melakukan Transaksi Elektronik yang di maksud dengan transaksi elektronik. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi elektronik yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan atau media Elektronik lainya. Untuk itu, Internet sebagai media interaksi sosial telah terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan pengguna internet juga terus bertambah, jumlah pengguna internet di Indonesia pun juga berkembang sangat pesat dalam waktu yang signifikan. Kemajuan di bidang teknologi informasi komunikasi, dan transportasi telah membuat dunia menjadi seolah tanpa batas