PEMANFAATAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS OPENSOURCES UNTUK INSTANSI PEMERINTAH STUDI KASUS: DIREKTORAT E-GOVERNMENT KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMA TIKA

Untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah kemajuan teknologi serta pengetahuan yang terus berkembang, perlu bagi organisasi untuk mengelola knowledge yang tersebar di dalam suatu sistem agar dapat dimanfaatkan lebih luas lagi. Penelitian ini merupakan knowledge management sistem (KMS) pada instansi Pemerintah. KMS pada lingkungan pemerintah diperlukan untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam merumuskan setiap kebijakan-kebijakan serta dalam rangka menyongsong era keterbukaan informasi. dengan memanfaatkan teknologi open sources. KMS ini dibangun dengan memanfaatkan teknologi opensorce, selain bebas biaya license, penggunaan open sources juga sesuai dengan tujuan dari pemerintah yakni penggunaan piranti lunak legal

E-GOVERNMENT RISK MANAGEMENT ANALYSIS USING PERMENPAN RB NUMBER 5 OF 2020 AT COMMUNICATION AND INFORMATION OFFICE OF XYZ REGENCY

Teknologi Informasi (TI) sering dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Semakin tinggi penerapan TI pada instansi pemerintah, maka semakin tinggi pula an-caman dan risiko yang terjadi. Pemerintah Kabupaten XYZ merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE melalui pemanfaatan TI un-tuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE memerlukan manajemen risiko. Pemanfaatan TI berbasis manajemen risiko memudahkan dalam mencapai tujuan, mengurangi risiko, dan melindungi sumber daya TI instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko-risiko yang terjadi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasilnya menunjukan bahwa terdapat 23 kemungkinan risiko yang terjadi, terbagi menjadi dua kategori, meliputi risiko positif dan risiko negatif. Risiko positif, meliputi kesesuaian layanan SPBE dengan rencana induk SPBE nasional, fleksibilitas arsitektur SPBE, kesesuaian penerapan SPBE dengan visi dan misi serta regulasi terkait, fleksibilitas kerja pegawai, kesesuaian kebutuhan infrastruktur SPBE dan prioritas instansi, ketepatan waktu penyelesaian proyek SPBE, penerapan keamanan informasi (backup data), dan pemuta-khiran proses bisnis dan layanan SPBE. Analisis risiko negatif yang berdampak tinggi adalah minimnya pelatihan TI untuk staf yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan evaluasi, diperlukan rencana mitigasi penanganan risiko SPBE terkait kurang mahirnya staf dalam mengakses aplikasi, phish-ing, pembobolan website pemerintah daerah, kerusakan komponen perangkat keras, dan ketidaksesuaian ketrampilan TI dan kebutuhan SPBE

EVALUATION OF SOFTWARE QUALITY FOR I-OFFICE PLUS APPLICATIONS USING ISO/IEC 25010 AND KANO MODEL

Perubahan pola kerja yang dilakukan perusahaan dengan tidak lagi menerapkan aturan seluruh pegawai bekerja dari kantor meningkatkan kebutuhan akan aplikasi absensi. I-Office Plus hadir untuk memenuhi sistem administrasi kepegawaian. Guna menunjang kualitas pada I-Office Plus, evaluasi perangkat lunak dilakukan dari sisi fungsionalitas. Evaluasi dilakukan berdasarkan model ISO/IEC 20510:2011 merupakan bagian dari System and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Pemrosesan data menggunakan model Kano untuk menentukan skor yang diharapkan pengguna aplikasi I-Office Plus untuk setiap karakteristik yang dievaluasi, menentukan kepuasan dan ketid-akpuasan pengguna, memberikan rekomendasi dari hasil analisis. Dalam penelitian ini diterapkan gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif sekaligus atau pendekatan mixed methods. Penelitian mixed methods ini menggunakan strategi sekuensial eksplanatori/sequential explanatory strategy. Hasil evaluasi diharapkan menunjukkan seberapa baik kualitas aplikasi I-Office Plus milik ICON+ yang diukur dari harapan dan kepuasan pegawai sebagai pengguna aplikasi tersebut. Penelitian ini juga memberi hasil rekomendasi perbaikan aplikasi I-Office Plus berdasarkan tingkat ketidakpua-san pengguna dengan melihat kategori pada Model Kano yang berada pada kategori indifference

Harnessing E-Collaboration for Rural Tourism Recovery after COVID-19: Dual Analysis using SWOT and Porter’s Diamond Model

IT for rural tourism was in place before the COVID-19 pandemic emerged; however, the initiatives were intermittent and isolated. The effects of the pandemic encourage e-collaboration to accelerate the recovery of tourism. This study explores the opportunities, strategies and barriers to e-collaboration in tourism business activities. Systematic literature studies were carried out by the PRISMA approach and analyzed with the fuzzy Delphi method (FDM). Meta-analysis results are mapped in a matrix combination of SWOT and Porter’s Diamond Model. This matrix was discussed with experts selected based on their experience in IT-based collaborative activities through FDG. This study’s driving factors are management commitment, culture, trust, citizens, and local community involvement. Inhibiting factors are a lack of IT, the risk of conflict, and particular parties’ domination. Several strategies to increase e-collaboration opportunities are empowering local entrepreneurship, encouraging continuous innovation, and sharing knowledge. Conflict management and increasing trust between members need to be considered to overcome barriers to e-collaboration. This study provides a novel overview of the main issues discussed in previous tourism research regarding the importance of IT to accelerate economic recovery in the face of disruption, such as a pandemic. The study examines the case of Indonesia and hopes to become a reference for optimizing IT for the recovery of rural tourism in developing countries with similar characteristics. Doi: 10.28991/esj-2021-01297 Full Text: PD

Comparative Study of Erp Implementation Methodology Case Study: Accelerated Sap Vs Dantes & Hasibuan Methodology

Enterprise Resource Planning (ERP) system is a concept of enterprise system that describe the integration of the whole process in the organization. Study in this field mostly about external development paradigm on information system development. So, issue in ERP is all about how to adopt it in the organization, not about the application development. This paper reviews two methodology on ERP system implementation, one is vendor perspective methodology and new generic perspective methodology. Comparation of both methodology is done in this study by using Roger Sessions' metric. Result is the vendor perspective slightly superior than the new generic perspective methodology

Model Government Knowledge Management System Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Partisipasi Publik Pada Instansi Pemerintah

Memasuki era keterbukaan informasi dan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintahdipandang perlu untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan publik. Di samping itu,Pemerintah juga perlu memaksimalkan knowledge yang dimilikinya untuk menjalankan segala aktivitasnya.Knowledge yang tercipta, tersimpan, dan tersebar seringkali tidak terintegrasi dan berkelanjutan. Akibatnya,muncul permasalahan seperti: kehilangan knowledge, kebutuhan knowledge yang tidak terpenuhi, dankesenjangan knowledge. Hal tersebut dapat diatasi dengan mengimplementasikan knowledge managementsystem (KMS). Kajian ini mengusulkan suatu rumusan Model Government KMS, yang terdiri dari beberapalapisan berikut: (1) Lapisan pengguna, (2) Lapisan Aplikasi, (3) Lapisan Integrasi, (4) Lapisan Layanan/Data,(5) Lapisan Infrastruktur,dan (6) lapisan yang bersifat management seperti Tata Kelola, Peraturan, Standarserta Keamanan. Model Government KMS ini dapat menjamin terciptanya penyimpanan dan pertukaranknowledge di dalam organisasi pemerintah. Selain itu, model tersebut juga dapat menjadi acuan dalampengembangan KMS di seluruh instansi Pemerintah yang dapat meningkatkan transparansi serta menumbuhkanpartisipasi publik, terutama dalam pengambilan kebijakan

Supply Chain Management Berbasis Layanan: Desain Dan Implementasi Prototipe Sistem

Supply Chain Management (SCM) adalah sebuah konsep pengaturan aliran proses perdagangan yang menghubungkan antara produsen, supplier, dan konsumen secara langsung. Dengan berevolusinya konsep perangkat lunak dan sistem informasi menuju era berbasis layanan, pengembangan SCM berbasis layanan menjadi sangat relevan. Studi kasus kebutuhan akan SCM berbasis layanan pada pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta menjadi fokus pembahasan. Pada makalah ini dibahas sebuah model pengembangan sistem SCM berbasis layanan yang menghubungkan tiga stakeholder yang berperan dalam proses perdagangan pada pusat perbelanjaan modern

Model Government Knowledge Management System untuk Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi Publik pada Instansi Pemerintah

Memasuki era keterbukaan informasi dan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintahdipandang perlu untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan publik. Di samping itu,Pemerintah juga perlu memaksimalkan knowledge yang dimilikinya untuk menjalankan segala aktivitasnya.Knowledge yang tercipta, tersimpan, dan tersebar seringkali tidak terintegrasi dan berkelanjutan. Akibatnya,muncul permasalahan seperti: kehilangan knowledge, kebutuhan knowledge yang tidak terpenuhi, dankesenjangan knowledge. Hal tersebut dapat diatasi dengan mengimplementasikan knowledge managementsystem (KMS). Kajian ini mengusulkan suatu rumusan Model Government KMS, yang terdiri dari beberapalapisan berikut: (1) Lapisan pengguna, (2) Lapisan Aplikasi, (3) Lapisan Integrasi, (4) Lapisan Layanan/Data,(5) Lapisan Infrastruktur,dan (6) lapisan yang bersifat management seperti Tata Kelola, Peraturan, Standarserta Keamanan. Model Government KMS ini dapat menjamin terciptanya penyimpanan dan pertukaranknowledge di dalam organisasi pemerintah. Selain itu, model tersebut juga dapat menjadi acuan dalampengembangan KMS di seluruh instansi Pemerintah yang dapat meningkatkan transparansi serta menumbuhkanpartisipasi publik, terutama dalam pengambilan kebijakan

Perencanaan Strategis SI/TI untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan SDM pada Kementerian/Lembaga

Salah-satu yang sering dilewatkan bahkan terlupakan oleh organisasi pada zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi seperti saat ini adalah membuat perencanaan strategis terkait SI/TI. Kebanyakan organisasi hanya mengikuti trend atau hanya sekedar ikut-ikutan tanpa perencanaan yang jelas dalam menggunakan SI/TI, padahal sejatinya penggunaan SI/TI harus sesuai atau selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Penelitian ini menjawab bagaimana melakukan perencanaan strategis SI/TI pada organisasi yang mengelola SDM di Kementerian atau Lembaga dengan menggunakan metode Ward and Peppard dengan unsur analisis pada bisnis internal maupun analisis pada bisnis eksternal, analisis SI/TI internal dan analisis SI/TI pada eksternal, sehingga didapatkan gap atau kesenjangan untuk digunakan sebagai bahan dalam membentuk rencana strategis SI/TI bagi organisasi. Metode analisis yang digunakan antara lain value chain, SWOT, CSFs, MacFarlan Strategic Grid, analisis trend teknologi terkini dan analisis gap atau kesenjangan, serta penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung dan studi dokumen organisas