PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM (DISKURSUS FILOSOFIS KEBERADAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA)

The basic assumption is that IPR protection is still considered foreign according to Indonesian culture. Thus, it is necessary to have a deep understanding of the philosophical basis and historical development of IPR protection as a medium for the Government to formulate policies that are in accordance with Indonesia's national development interests. The research method is normative juridical which is qualitative in nature with the main source of secondary data being carried out in this study, with a descriptive purpose. Through this research, it is concluded that until now IPR protection is needed in Indonesia in order to improve people's welfare. This is due to the fact that the need for IPR protection is a basic human trait based on the desire to gain respect, a decent living and independence in the economy. However, various policy adjustments are needed in the economic, social and cultural fields, in order to increase the effectiveness and efficiency of IPR protection in Indonesia. The reason for this view is that there is an allegation that the problem of poverty and the social and cultural conditions of the community have a very large influence on the acceptability and quality level of law enforcement Asumsi dasar bahwa perlindungan HKI masih dianggap asing menurut kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai landasan filosofis dan sejarah perkembangan perlindungan HKI sebagai media bagi Pemerintah untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan sumber utama data sekunder dilakukan dalam penelitian ini, dengan tujuan yang bersifat deskriptif. Melalui penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa hingga saat ini perlindungan HKI diperlukan di Indonesia dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa kebutuhan akan perlindungan HKI merupakan sifat dasar manusia yang berlandaskan kepada keinginan untuk memperoleh penghargaan, penghidupan yang layak dan kemandirian di bidang ekonomi. Namun demikian, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi perlindungan HKI di Indonesia. Alasan pandangan ini adalah bahwa ada dugaan bahwa persoalan kemiskinan dan kondisi sosial dan budaya masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberterimaan dan tingkat kualitas penegakan hukum di bidang perlindungan HKI

Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/PN Tpg tentang kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan kota tanjungpinang, berdasarkan kasus tersebut Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berjenis Subsidair  dengan pasal 359 Jo Pasal 361 KUHP. penerapan asas hukum lex specialis derogat legi generali dan perintah Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari karya tulis ini secara praktis adalah sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, terutama jaksa penuntut umum untuk mendalami penggunaan lex specialis derogat legi generalis dalam bidang tindak pidana pelayaran. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan  menggunakan Pendekatan kasus (case approach) Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan penerapan hukum pidana dalam putusan No. 430/pid.B/2016/Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang tidak tepat. Kasus kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan Kota Tanjungpinang tidak mendahulukan undang-undang Pelayaran sebagai asas preferensi dalam hukum di bidang pelayaran. Saran penulis terhadap permasalahan yang diteliti adalah Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya harus memperhatikan asas yang berlaku dan beberapa teknik dalam merumuskan surat dakwaan serta dalam menjunjung asas tegaknya hukum demi mencapai kepastian hukum maka sebaiknya perlu adanya kesepahaman bagi penegak hukum

Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Tujuan peneltian ini untuk mengevaluasi kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan anak (DP3A) Kota Pekanbaru dalam mengurangi tingkat pernikahan dini. Metode yang digunakan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan teknis analisis data yang melibatkan pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan adalah belum mencapai hasil yang memuaskan untuk meminimalisir pernikahan usia dini. Kesimpulan penelitian dinas terkait kurang efektif  dalam meminimalisir perkawinan usia dini sehingga masih banyaknya dijumpai anak yang menikah dibawah umur dikarenakan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh mengenai perkawinan usia dini dan  masih ada ditemukan masyarakat yang belum sadar dengan dampak pernikahan dini tersebut. Kontribusi peneltian ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru.Kata kunci; Evaluasi Kinerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana