Material Strength Analysis on Track Shoe Excavator Using Abrasive Wear Testing Using Pin-on-Disk Method

Undercarriage excavator costs a lot for the maintenance and repair of the overall cost of excavator maintenance and repair. One part of the undercarriage excavator that mostly requires maintenance is the track shoe. Track shoe is the crawler or outer wheel of excavator that serves as an excavator drive. This part is always in direct contact with the soil resulting wear and tear. This research discussed the comparison of track shoe material from the market products and the material that had already been quenching with the medium of water. The material in use was AISI 1526. The analyzing processes used micrography testing, hardness testing, wear and tear testing and corrosion testing. Examination of the microstructure of the sample was conducted using optical microscope, the hardness sample testing was conducted using rockweld hardness tester, wear and tear testing was conducted using pin-on-disk method, and corrosion testing was conducted using potentiodynamic polarization method. From the analysis results, the hardness value for the market product material was 41 HRC and the heat treatment material was 48.33 HRC. The rate of wear and tear for the market product material was 4.02x10-5 mm3/mm and the heat treatment material was 3.30x10-5 mm3/mm. The result of corrosion testing for the market product material was 0.52  and the heat treatment material was 0.38 . From the testing results, the hardness value was inversely proportional to the wear and tear and corrosion value; the harder the material, the less the rate of wear and tear. Keywords: AISI 1526, track shoe, excavator, micro structure, wear and tear testing, hardness testing, corrosion testing, pin-on-disk, potentiodynamic polarizatio

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Kasus di Polres Boyolali)

Legal protection for child victims of rape is the best way to uphold justice. This study aims to find out how the legal protection efforts for children as victims of the crime of rape and the implementation of legal protection for children victims of rape by the Boyolali Resort Police. The research method used is empirical juridical with descriptive research type. Data sources consist of primary data, namely the results of interviews and secondary data, namely primary and secondary legal data. Methods of collecting data with literature study and interviews were then analyzed qualitatively. The results of the study show that legal protection for child victims of the crime of rape is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection by involving law enforcement parties, namely the police and special child protection institutions. The implementation is that the protection of children as victims of rape by the Boyolali Resort Police is still experiencing obstacles, namely: (1) Victims who are not open in providing information and psychological disorders of victims; (2) Difficulty in finding witnesses; (3) Does not have a child investigator; (4) Facilities and Infrastructure

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

The Deposit Insurance Corporation carry out the function of providing legal protection of client's depository deposits. In providing this legal protection, the Deposit Insurance Corporation just give maximum limit guaranteed deposits against Rp 2 billion. But there are some clients that have storage deposits above Rp 2 billion, then the savings problem emerging participated or not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. Formulation of the problem in this study discusses related issues form a guarantee given by an institution Guaranteeing Deposits to its customers ' storage and legal protection of client's top storage simpanannya that are not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. The method of this research is the empirical research and qualitative methods of analysis. The location of this research lies in the Deposit Insurance Corporation, Jakarta. The results of this study discusses the legal protection given to the Deposit Insurance Corporation repository good clients that have deposits below the Rp 2 billion or above Rp. 2 billion

PENYULUHAN HUKUM DAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KELURAHAN KEBONLEGA-KOTA BANDUNG: PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA DAN ASPEK HUKUM PROMOSI PRODUK MELALUI SOSIAL MEDIA

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari aktivitas penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.  Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan aspek hukum promosi produk melalui sosial media kepada masyarakat Kelurahan Kebonlega-Kota Bandung. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi dan pendampingan teknis terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM terkait aspek hukum dalam promosi produk melalui sosial media Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan abdimas ini adalah dengan melaksanakan aktivitas pendahuluan berupa pengkajian terhadap Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan dasar hukum pengaturan UMKM. Kemudian, dilakukan wawancara pendahuluan dengan Lurah Kebonlega terkait profil pengusaha UMKM di wilayah tersebut. Diperoleh informasi bahwa masyarakat di Kelurahan Kebonlega- Kota Bandung merupakan pengusaha UMKM di bidang produksi sepatu, usaha pangan, kerajinan aksesoris yang terbuat dari kulit seperti tas, dompet, dan sebagainya. Aktivitas inti dalam pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukan bahwa pelaku UMKM di lingkungan Kelurahan Kebonlega kota Bandung telah memiliki kesadaran tentang pentingnya memiliki NIB, dan pentingnya pengetahuan tentang promosi produk secara online. Para peserta juga telah memperoleh manfaat konkrit dari berlangsungnya kegiatan ini, di mana masyarakat langsung didampingi dalam proses pembuatan NIB dan langsung memperoleh print out NIB dari web resmi oss.go.id &nbsp

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI LUAR KAWIN YANG DIANGKAT ANAK OLEH KAKEK DAN NENEKNYA DALAM HAL MEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

Anak yang dilahirkan sebelum upacara perkawinan diselenggarakan disebut anak luar kawin. Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan perdata yang dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut termasuk dalam hak mewaris, tetapi dalam hukum waris adat Bali anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris terhadap keluarga ibunya karena masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Anak luar kawin hanya berhak mewaris atas warisan yang dimiliki ibunya saja, namun apabila seorang anak laki-laki luar kawin diangkat anak oleh kakek dan neneknya melalui suatu upacara adat Bali maka akan memberikan suatu konsekuensi terhadap kedudukan anak luar kawin, termasuk dalam hal mewaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case study) di Banjar Umadiwang, Desa Blayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Kedudukan anak laki-laki luar kawin yang diangkat anak oleh kakek dan neneknya adalah memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung termasuk dalam hal mewaris, namun hal tersebut tidak berlaku mutlak. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana kedudukan anak laki-laki luar kawin yang diangkat anak oleh kakek dan neneknya dalam hal mewaris menurut hukum waris adat Bali

Kendala Penegakan Hukum Pada Perkawinan Dibawah Usia Minimum Kawin (Studi Diwilayah Hukum Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jombang)

Kendala Penegakan Hukum Pada Perkawinan Dibawah Usia Minimum Kawin (Studi Diwilayah Hukum Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jombang