PENGARUH BELANJA MODAL DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK Pemerintah Provnisi Sulawesi Utara disaran­kan dalam peningkatan IPM melalui Pembangunan Infrastruktur dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan sembilan agenda prioritas Presiden dalam Nawa Cita pada program 3 (tiga) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan program 5 (lima) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejateraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengam mendorong land reform.Dalam penelitian ini digunakan metode penghitungan kuadran terkecil (ordinary least square) dimana Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen dan digunakan dua variabel independen yakni Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan. Data yang diteliti meliputi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja modal, dan Indeks Pembangunan Manusia. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross section. Dimana berdasarkan penghitungan semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Kata kunci : Belanja Modal, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)ABSTRACTNorth Sulawesi Provincial Government is expected to increase HDI through Infrastructure Development and poverty alleviation in accordance with the nine priority agendas of the President in Nawa Cita in 3 (three) programs to build Indonesia from the periphery by strengthening the regions and villages within the framework of the unitary state and the 5 (five) improve the quality of human life of Indonesia through improving the quality of education and training with Smart Indonesia programs, as well as improving community welfare with Indonesia Work Program and Prosperous Indonesia dengam encourage land reform.In this research, the smallest quadrant calculation method (ordinary least square) where Human Development Index as dependent variable and used two independent variables namely Capital Expenditure and Poverty Level. The data studied include poverty, economic growth, capital expenditure realization, and Human Development Index. The type of data used is panel data that is a combination of time series and cross section. Where based on the calculation the higher capital expenditures incurred will increase the Human Development Index. Keywords: Capital Expenditure, Poverty Rate and Human Development Index (HDI

ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAKPajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah secara terus-menerus mengadakan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah Pajak BBN-KB, Pajak KB dan Pajak BBKB berpengaruh terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara. Analisis yang digunakan ialah model Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara. variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara. Kata Kunci : BBNKB, PKB, BBKB dan PAD  ABSTRACT               Regional taxes as one of the sources of Regional Original Revenue (PAD) are not well accessed in order to burden the office, both in the form of business and development projects. Can be used because there is no controlled and responsible tax. Therefore, it is only natural that local governments are continuously needed to increase regional income from the regional tax and regional levies sector. The purpose of this study was to see whether the BBN-KB Tax, KB Tax and BBKBilangan Tax on North Sulawesi Province PAD. The analysis is the Ordinary Least Square (OLS) model. The results of the study show that the variable Motor Vehicle Name Transfer (BBNKB) has a positive and significant effect on Regional Original Income (PAD) in North Sulawesi. the negative and significant motor vehicle tax (PBBKB) variable on Regional Original Income (PAD) in North Sulawesi. Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB) has a positive and significant effect on Regional Original Income (PAD) in North Sulawesi. Keywords: BBNKB, PKB, BBKB and PA

ANALISIS KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA (STUDI DI PT. BANK SULUTGO)

ABSTRAK Dalam susunan PAD, perusahaan BUMD memiliki peranan dalam mengisi pos Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah. Pos ini merupakan pendapatan yang didapat dari bagian laba penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah/kabupaten dalam upaya peningkatan dan pengembangan (Kasmir; 2010). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kontribusi PT. Bank SulutGo dalam PAD, dan mengetahui pertumbuhan kontribusi PT. Bank SulutGo terhadap PAD. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan Pendapatan Asli Daerah ternyata mempunyai hubungan yang tidak terlalu besar dengan pembagian dividen badan usaha milik daerah sehingga kontribusi peningkatan yang terjadi pada pembagian dividen masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah juga masih belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Uatara. Secara keseluruhan bahwa baik pembagian dividen, Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi masih belum mempunyai hubungan yang signifikan sehingga peningkatan yang terjadi di pembagian dividen belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kata Kunci: PAD, badan usaha milik daerah (BUMD) ABSTRACT In the composition of PAD, BUMD companies have a role in filling in the post of other legitimate regional income. This post is income derived from the share of capital participation made by the regional/   district government in an effort to improve and develop (Kasmir; 2010). The purpose of this study was to determine the level of contribution of PT. SulutGo Bank in PAD, and knowing the growth of PT. SulutGo Bank towards PAD. Data analysis using quantitative descriptive analysis. The results of the study show that the Regional Original Income turned out to have a not too large relationship with the dividend distribution of regional-owned enterprises so that the increase in contribution that occurred in dividend distribution still did not contribute significantly to local revenue. Local revenue also still cannot provide a significant influence on economic growth in Sulawesi Uatara. Overall that both dividend distribution. Regional Original Income and economic growth still do not have a significant relationship so that the increase in dividend distribution has not provided a maximum contribution to local revenue and has not contributed significantly to economic growth. Keyword: PAD, regional-owned enterprise (BUMD

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI PEGAWAI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

ABSTRAKAnggaran adalah rencana kerja dalam periode tertentu dari suatu departemen/fungsi/bagian organisasi dan berisi target-target yang akan dicapai baik fisik maupun keuangan, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang penting dalam pencapaian kinerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran yaitu dengan melihat penyerapan anggaran sesuai dengan program-program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan penyerapan anggaran yang rendah atau lambat maka organisasi dinilai memiliki kinerja yang kurang baik dalam menjalankan rencana yang telah ditetapkannya sesuai dengan anggaran dan program yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Teknik analisis yang dilakukan analisis Regresi Linear Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan, Kompetensi Pegawai Berpengaruh Positif tapi tidak signifikan dan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa  kinerja anggaran Universitas Sam Ratulangi dipengaruhi oleh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Teknologi Informasi sebesar 26% sedangkan sisanya 74% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Kata Kunci : Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai, Teknologi Informasi dan Kinerja Anggaran  ABSTRACTA budget is a work plan within a certain period of a department / function / part of the organization and contains the targets to be achieved both physically and financially, using criteria that are important in achieving performance. Executives' performance will be assessed based on the achievement of budget targets and the efficiency of budget execution by looking at budget absorption in accordance with programs to achieve the stated objectives. With low or slow budget absorption, the organization is considered to have poor performance in running the plan that has been established in accordance with the budget and the program has been set in order to achieve the goals to be. Analytical technique is done by analysis of Multiple Linear Regression. The results of the analysis show that Budget Planning has a positive and significant influence, Employee Competence Influential Positive but not significant and Information Technology has no effect on budget performance. The result of determination coefficient analysis shows that the budget performance of Sam Ratulangi University is influenced by Budget Planning, Employee Competence and Information Technology 26% while the remaining 74% is influenced by other variables outside the research. Keywords: Budget Planning, Employee Competency, Information Technology and Budget Performanc

PENGARUH TERBENTUKNYA UNSRAT MENJADI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

ABSTRAK Untuk mencapai tujuannya maka kinerja organisasi harus lebih ditingkatkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Perubahan Universitas menjadi BLU menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaruh terbentuknya Unsrat menjadi Badan Layanan Umum terhadap Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jenis Penelitian menggunakan penelitian assosiatif. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesis t. hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial Terbantuknya Unsrat menjadi BLU tidak berpengaruh signifikan terhadap PNBP di Unsrat. Hal tersebut dikarenakan Unsrat baru menjadi BLU dalam 3 tahun terakhir sehingga tingkat dan proses pengelolaan masih merupakan transfomasi dari pengelolaan yang lama. Kata kunci: BLU, penerimaan Negara bukan pajak  ABSTRACT To achieve its objectives, organizational performance must be improved. Performance is a description of the level of achievement of an activity / program / policy in realizing the goals, objectives, mission, and vision of the organization contained in the strategic planning of an organization. Changes in the University to BLU become a matter that really needs attention. The purpose of this study was to determine the effect of the formation of Unsrat into a Public Service Agency for Increasing Non-Tax State Revenues (PNBP). This type of research uses associative research. Data analysis techniques using multiple linear regression and hypothesis testing t. The results of the study showed that partially collapsing Unsrat into BLU did not significantly influence PNBP in Unsrat. This is because Unsrat has only become BLU in the last 3 years so that the level and process of management is still a transformation from the old management. Keywords: BLU, non-tax state revenu

EVALUASI PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH DENGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) TAHUN 2015-2017 (STUDI KASUS INSPEKTORAT KOTA BITUNG)

ABSTRAK ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya perbandingan (benchmarking) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (best practices) dalam desain aktivitas. Dengan kata lain, Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahun bagaimanakah Analisis Standar Belanja Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017 Dan untuk mengetahui berapakah nilai minimum,  maksimum dan prosentase alokasi belanja setiap kegiatan Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017?Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan tentang Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah dengan Analisis Standar Belanja (ASB) di Inspektorat Kota Bitung. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Standar Belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  analisis Standar Belanja Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017 terdiri dari persentase/alokasi masing – masing belanja terhadap total belanja, diperoleh nilai minimum dan nilai maksimum untuk standar belanja. Persentase/alokasi masing – masing belanja terhadap total belanja memiliki nilai maksimum yaitu pada kegiatan/ belanja Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan memiliki nilai minimum yaitu pada kegiatan pembulatan gaji. Kata kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Analisis Standar Belanja ABSTRACT ASB encourages costing and budget allocation for each work unit becomes more important and continuous to benchmark cost per unit per output and best practices in the design of activities. In other words, Standard Spending Analysis (ASB) is one of the components that should be developed as a basis for performance-based budget performance. The purpose of the study is to know how the Analysis of Spectrum Expenditure Standard of Bitung City 2015-2017 And to find out what is the minimum, maximum and percentage of spending funds per activity Inspektorat Kota Bitung Year 2015-2017?This type of research is descriptive research. In this research that is describe about Evaluation of Local Budgeting (ASB) at Inspectorate of Bitung City. Data analysis used is Analysis of Shopping Standard. The results show that the Analysis of Bitung City Standard Expenditure 2015-2017 Year consists of the amount of each spending total, minimum minimum and maximum value for standard spending. Percentage / each - each spending on total spending has a maximum value that is on activities / shopping. Minimum cost and minimum cost at time of rounding of salary. Keywords: Performance-based budgeting, standard cost analysi

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG

ABSTRAKTujuan penelitian ialah bagaimana Sistem  dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13  tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no 13 Tahun 2006. Bagaimana hambatan  pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung. Teknik analisis yang digunakan adalah Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara Deskriptif dengan menggunakan analisis data komparatif. Hasil penelitian  Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bitung, khususnya penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran dan penatausahaan pertanggungjawaban, dokumen-dokumen yang digunakan serta batas waktu pengajuan SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D, penolakan penerbitan SPM, penolakan penerbitan SP2D serta penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bitung. Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 belum sepenuhnya dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bitung. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penatausahaan pengeluaran yaitu prosedur, dokumen yang digunakan dan batas waktu penerbitan SPM, dan SP2D oleh Pejabat Pengelola Keuangan, mengakibatkan proses penerbitan SP2D terlambat sehingga memperlambat juga proses pencairan dana. Kata Kunci : Sistem  dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ABSTRACTThe research objective is how the Regional Financial Management System and Procedure in Bitung City has been carried out in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management as amended by Permendagri No. 59 of 2007 and Permendagri No. 21 of 2011 concerning the second amendment to Permendagri no 13 of 2006. What are the obstacles to the implementation of the Regional Financial Management System and Procedure in Bitung City. The analysis technique used is the data collected then processed and then analyzed descriptively using comparative data analysis. The results of the research system and procedures for regional financial management in the Bitung City Government, especially administration of revenues, administration of expenses and administration of accountability, documents used and deadlines for submission of SPP, issuance of SPM, issuance of SP2D, rejection of SPM issuance, refusal of SP2D issuance and submission of reports accountability (SPJ) carried out by the Government of the City of Bitung. The system and procedures for expenditure administration are not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 as amended by Permendagri No. 59 of 2007 has not been fully implemented in the City Government of Bitung. Lack of knowledge and understanding of expenditure administration, namely procedures, documents used and the deadline for issuing SPM, and SP2D by Financial Management Officers, resulted in the issuance process of SP2D being too late, thus slowing down the process of disbursement of funds. Keywords: Regional Financial Management System and Procedur

PENGARUH PELAYANAN SISTEM PEMBAYARAN ONLINE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA)

ABSTRAK Pelayanan terhadap pembayaran PKB dengan system On-Line diharapkan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga mampu melakukan pengumpulan, pengklasifikasian, perhitungan, danpenyajian data yang benar kaitannya dengan informasi yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan tepat waktu. Tujuan yang ingin diketahui penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh system pelayanan On-Line berpengaruh terhadap penerimaan PKB.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif, dengan Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan system pembayaran online tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulut. Pihak Dispenda dalam hal ini SAMSAT harus memperhatikan faktor lain agar supaya penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih dapat ditingkatkan. Kata kunci :Pelayanan system pembayaran online, pajakkendaraanbermotor ABSTRACT Services for PKB payments with an On-Line system are expected to improve quality Human Resources so that they are able to collect, classify, calculate, and present data correctly with regard to relevant, accurate, complete, and timely information. The purpose of which the author wants to know from this study is to determine the effect of the On-Line service system on the acceptance of PKB.The research method used is associative research methods, with data analysis techniques using simple linear regression analysis. The results of the study show that the online payment system service does not affect motor vehicle tax receipts in North Sulawesi Province. In this case SAMPAT must pay attention to other factors so that more motor vehicle tax revenues can be increased Keywords: Online payment system services, motor vehicle ta

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH, PRODUKSI SEKTOR PERIKANAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN ABSOLUT DI KOTA BITUNG

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung, Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah analis jalur pengaruh produksi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung, pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung, pengaruh kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan absolut di Kota Bitung,  pengaruh produksi sektor perikanan berpengaruh terhadap kemiskinan absolut di kota bitung, pengaruh tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan absolut di kota bitung dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan absolut di Kota Bitung.Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung, (2)  produksi Sektor Perikanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung, (3) Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung, (4) Kebijakan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Absolut  di Kota Bitung, (5)  produksi Sektor Perikanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Absolut di Kota Bitung, (6) Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Absolut di Kota Bitung dan (7) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Absolut di Kota Bitung. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,  Produksi Sektor Perikanan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Absolut ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the effect of government policies on economic growth in Bitung City, the effect of fisheries sector production on economic growth in Bitung City, This type of research is associative research, while the technique used is path analyst  the effect of the unemployment rate on economic growth in Bitung City, the effect of government policies affecting absolute poverty in Bitung City, the effect of production the fisheries sector has an effect on absolute poverty in the city of bitung, the effect of the unemployment rate has an effect on absolute poverty in the city of bitung and the effect of economic growth on absolute poverty in the City of Bitung. The type of research used is the type of associative research Data analysis technique in this study is path analysis. The results showed that (1) Government Policy did not significantly influence Economic Growth in Bitung City, (2) Fisheries Sector production did not significantly influence Economic Growth in Bitung City, (3) Unemployment Rate had a significant effect on Economic Growth in Bitung City, ( 4) Government policies have a significant effect on Absolute Poverty in Bitung City, (5) Fisheries Sector production has no significant effect on Absolute Poverty in Bitung City, (6) Unemployment rate has no significant effect on Absolute Poverty in Bitung City and (7) Economic Growth does not significant effect on Absolute Poverty in the City of Bitung. Keywords: Government Policy, Fisheries Sector Production, Unemployment Rate, Economic Growth, Absolute Povert

ANALISIS EFEKTIVITAS KREDIT KONSTRUKSI (KMK-KONTRAKTOR) PT. BANK SULUTGO TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAKSektor konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia dan berperan dalam menggerakkan sektor riil yang secara langsung menyangkut kehidupan orang banyak. Bank SulutGo untuk beberapa tahun terakhir ini telah memberikan pembiayaan berupa kredit kepada masyarakat. Kredit tersebut salah satunya diberikan untuk kepentingan jasa konstruksi yaitu kredit modal kerja kepada kontraktor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penerapan pembiayaan kredit modal kerja kontraktor dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan kredit modal kerja kontraktor di Bank SulutGo dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Pemberian kredit konstruksi merupakan uapaya PT. Bank Sulutgo untuk menjadi mitra utama pengusaha jasa konstruksi dalam memenuhi kekurangan modal kerja penyelesaian proyek terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut sejalan dengan misi PT. Bank Sulutgo yaitu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah yang berdikari dan berkeadilan artinya tetap berkomitmen pada tujuan awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah yakni menyediakan pembiayaan untuk usaha-usaha pembangunan daerah. Tingkat efektivitas Kredit Konstruksi (KMK – Kontraktor) PT. Bank Sulutgo Terhadap Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sulawesi selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2018 pada persentase rata-rata 115,69% dan dinyatakan sangat efektif. Hal ini menunjukan bahwa Pembiayaan Kredit Modal Kerja Kontraktor pada Bank SulutGo untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat efektif. Kata Kunci: kredit modal kerja, efektivitas kredit, infrastruktur ABSTRACTThe construction sector is one of the important sectors in supporting economic development in Indonesia and plays a role in driving the real sector which directly concerns the lives of many people. Bank SulutGo for the past few years has provided financing in the form of loans to the public. One of the loans is given for the benefit of construction services, namely working capital loans to contractors. The purpose of this study was to find out how the procedure for implementing contractor working capital credit financing and to find out how effective the financing of contractor working capital loans at SulutGo Bank was in improving infrastructure development. The analytical method used is qualitative descriptive analysis. Research results The provision of construction loans is the investment of PT. Bank Sulutgo to become the main partner of construction services entrepreneurs in fulfilling the lack of working capital to complete the project towards infrastructure development in North Sulawesi Province. This is in line with the mission of PT. Bank Sulutgo, which is contributing to the economic development of a region that is self-sufficient and equitable means that it remains committed to the initial objectives of the Regional Development Bank, namely providing funding for regional development efforts. The effectiveness of Construction Loans (KMK - Contractors) PT. Sulutgo Bank for Sulawesi Infrastructure Development during the 2011 fiscal year to 2018 at an average percentage of 115.69% and was declared very effective. This shows that the Contractor's Working Capital Credit Financing at SulutGo Bank for infrastructure development in North Sulawesi Province has been very effective. Keywords: working capital credit, credit effectiveness, infrastructur