Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Mewujudkan Rasa Keadilan

Penyalahgunaan Narkotika saat ini semakin banyak seiring dengan perkembangan jaman yang selalu menapaki kemudah-kemudahan aksesibilitasnya. Pengguna Narkotika dan obat-obatan terlarang di berbagai kalangan telah menempati posisi yang mengkhawatirkan. Dari anak muda, remaja, pelajar, dewasa dengan berbagai profesi seperti pegawai swasta, pegawai negeri sipil, pengacara, ibu rumah tangga, polisi bahkan dari kalangan tentara yang notabenenya sebagai pelindung masyarakat.Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sejatinya bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara seyogyanya dapat menghindari zona pemakai narkotika ataupun pengedar narkotika. Konsekuensi yang diterima bagi prajurit TNI selaku pengguna narkotika tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjadi satu-satunya landasan pemidanaan bagi TNI pelaku penyalahguna narkotika. Kitab Undang-Undang Pidana Hukum Militer (KUHPM) serta peraturan-peraturan lainnya juga menjadi rujukan pemidanaan oleh hakim pengadilan militer untuk menyidangkan prajurit TNI pelaku penyalahguna narkotika. Rasa keadilan belum terwujud ketika TNI pelaku penyalahguna narkotika diberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas. Hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan tesis ini. Dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan. Dengan teori-teori tersebut, pengaturan-pengaturan penegakan hukum bagi TNI penyalahguna narkotika dapat memberikan rasa keadilan dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan rasa kemanusiaan. Namun hasil putusan peradilan militer dalam memutuskan perkara narkotika bagi prajurit TNI lebih mempertimbangkan sudut pandang militer yang bertujuan menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram bagi seluruh rakyat Indonesia.The abuse of narcotics and illegal drugs in various circles has occupied an alarming position. From young people, teenagers, students, adults with various important professions such as the Indonesian national army whose duty is to uphold state sovereignty, defend the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and protect the whole nation and all of Indonesia's bloodshed from threats and disturbances to the integrity of the nation. The criminal consequences received for soldiers of the Indonesian National Armed Forces as narcotics users are contained in predetermined regulations, but the sense of justice in every decision on narcotics crimes should be realized. This thesis uses two theories, namely law enforcement theory and justice theory. The sense of justice has not materialized when the Indonesian National Armed Forces, the perpetrators of narcotics abuse, are given an additional sentence of dismissal from the service. This is the main problem in the preparation of this thesis. In this study using the theory of law enforcement and the theory of justice theory. With these theories, law enforcement arrangements for the Indonesian Armed Forces who abuse narcotics can provide a sense of justice by applying rules that are in accordance with humanity. However, the results of military court decisions in deciding narcotics cases for soldiers of the Indonesian National Armed Forces take more into account the military's point of view which aims to create a sense of security, comfort and peace for all Indonesian people