4 research outputs found

    PANGGUNG BANGSAWAN STUDI POLITIK KEBUDAYAAN DI DAERAH RIAU LINGGA: PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA

    No full text
    Penelitian ini membahas “Panggung Bangsawan Studi Politik Kebudayaan di Daerah Riau Lingga: Perspektif Kajian Budaya”. Panggung Bangsawan adalah teater rakyat yang pada masa Orde Lama memiliki kekuatan ritual, lalu zaman Orde Baru hampir punah. Pemerintah Orde Baru merevitalisasi teater tersebut sebagai identitas budaya Melayu tetapi bukannya berkembang, melainkan malah surut. Tujuan penelitian ini: mendeskripsikan proses munculnya Panggung Bangsawan, menjelaskan peran negara terhadap Panggung Bangsawan, dan menganalisis makna politik kebudayaan dalam kaitannya dengan identitas budaya Melayu yang baru.Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Peneliti menggali budaya dalam konteksnya dengan dunia nyata dan perspektif pelaku masyarakat seni. Tahap pertama, dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Tahap kedua, memilih teori untuk mengkaji data. Tahap ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah diseleksi. Tahap keempat, melakukan penulisan dan konstruksi hasil penelitian. Teori yang digunakan: estetika, hegemoni, semiotika, dan dekonstruksi.Hasil penelitian: Pertama, proses munculnya Panggung Bangsawan, realitasnya meliputi prapentas, peristiwa pentas, dan pascapentas. Pada masa prapentas dan pascapentas ini, muncul pertarungan wacana dengan berbagai kepentingan perorangan atau kelompok. Kedua, peran negara terhadap Panggung Bangsawan, menumbuhkan hegemonisasi. Hegemoni tersebut berdampak pada pergeseran isi cerita tentang kekuasaan. Pada zaman Orde Lama, sistem politik yang berlaku mengikuti pola mechanics of power, sedangkan zaman Orde Baru mengikuti pola poetics of power. Ketiga, makna politik kebudayaan dalam kaitannya dengan identitas budaya Melayu, bahwa setelah dilaksanakan Revitalisasi Budaya Melayu 2004, pemahaman alam Melayu bergeser, mulanya memiliki batasan yang mengeras, sekarang batasan itu mencair. Identitas budaya Melayu yang baru bukan berdasarkan pada konvensi agama tertentu, melainkan lebih pluralistik

    PUSAKA BUDAYA DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA MEDAN: SEBUAH KAJIAN BUDAYA

    No full text
    Penghancuran pusaka budaya berupa bangunan bersejarah di Kota Medan disikapi secara berbeda oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Pemerintah Kota Medan menyetujui penghancuran tersebut untuk pembangunan antara lain pusat-pusat perbelanjaan dengan alasan terciptanya lapangan kerja sekaligus peningkatan pendapat asli daerah Kota Medan. Sebaliknya, masyarakat memperjuangkan kelestarian bangunan bersejarah sebagai bukti sejarah masyarakat Medan yang plural dan multikultural. Sebagai modal budaya, pusaka budaya tersebut memiliki potensi besar dalam mengantisipasi kecenderungan pariwisata global dan posmodern.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Format disain, pengumpulan data, dan strategi analisis datanya bersifat deskriptif-kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi partisipasi dan metode penelitian berganda sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Hasil analisis disajikan secara informal melalui deskripsi induktif-analitik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam pembangunan Kota Medan, terdapat kekuatan pemerintah dan pengusaha/pemilik bangunan bersejarah yang mengorbankan pusaka budaya demi pendirian gedung-gedung bisnis modern, seperti pusat-pusat perbelanjaan. Sebagai akibatnya, Kota Medan mengalami komodifikasi yang mengancam pusaka budaya dan pengembangan pariwisata. Puluhan bangunan bersejarah yang sudah dihancurkan termasuk tiga yang dilindungi oleh Perda Nomor 6 Tahun 1988.Melalui diskursus kontra-hegemoniknya, masyarakat yang didukung oleh masyarakat sipil setempat, khususnya LSM seperti Badan Warisan Sumatra (BWS), di samping para intelektual dan media massa, melakukan perjuangan atas pelestarian pusaka budaya dan tuntutan terhadap hak azasi budayanya. Pelestarian pusaka budaya di Kota Medan adalah terkait kepentingan praksis emansipasi masyarakat dan sesuai dengan cita-cita kajian budaya, yaitu praksis dan emansipatoris

    PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KOTA MALANG: DALAM PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA

    No full text
    Keputusan pemerintah untuk merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi perempuan di bawah departemen dalam federasi mengakibatkan lahirnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu organisasi yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah departemen. Kehadiran PKK selain diharapkan mampu membawa keluarga pada kondisi sejahtera dan mandiri, juga mampu membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarkhi. Namun, kenyataannya PKK belum sepenuhnya mampu mengubah kondisi keluarga dan perempuan, sehingga belum terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Adanya kesenjangan ini menyebabkan perlunya melakukan penelitian terhadap PKK, khususnya di kota Malang. Penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya PKK; (2) paradigma kelembagaan yang dikembangkan PKK; dan (3) makna PKK dikaitkan dengan kesetaraan dan keadilan gender.Penelitian ini mengambil lokasi di kota Malang, dengan subjek: PKK kota Malang, kecamatan Lowokwaru dan kelurahan Lowokwaru. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Teknik pengumpulan data melalui: observasi partisipasi, wawancara dan, pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan interpretatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya PKK adalah: politik, ekonomi, sosial dan budaya. Faktor ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh pada awal kemunculan PKK, namun dalam perkembangannya faktor politik menjadi dominan karena terjadinya politisasi gerakan perempuan; (2) paradigma kelembagaan yang dikembangkan PKK adalah paradigma dari atas ke bawah (top down) dan bergerak dari konsep pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan; (3) makna PKK dikaitkan dengan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu makna keharmonisan, makna solidaritas, makna keadilan, makna keselarasan, dan makna keseimbangan

    PERANAN WANITA DALAM SENI PERTUNJUKAN BALI DI KOTA DENPASAR

    No full text
    PROGRAM KAJIAN BUDAYAPROGRAM PASCASARJANAUDAYANA UNIVERSITYDENPASAR200
    corecore