Reimagining the language of engagement in a post-stakeholder world

Language matters in shaping perceptions and guiding behaviour. The term stakeholder is widely used, yet little attention is paid to the possibility that its use may inadvertently perpetuate colonial narratives and reinforce systemic inequities. In this article, we critically examine the limitations of the stakeholder concept and its ambiguity, normativity, and exclusionary implications. We emphasise the importance of using language that gives a voice to marginalised groups, promotes inclusion and equity, and fosters meaningful and reflexive participation in decision-making processes. In critiquing the use of the term and calling for alternative practices, we aim to contribute to the decolonisation of research norms and the creation of more inclusive and equitable societies. Therefore, rather than advocating a single alternative term, we suggest a focus on the people, places, and species affected by decisions, interventions, projects, and issues

Reimagining the language of engagement in a post-stakeholder world

Language matters in shaping perceptions and guiding behaviour. The term stakeholder is widely used, yet little attention is paid to the possibility that its use may inadvertently perpetuate colonial narratives and reinforce systemic inequities. In this article, we critically examine the limitations of the stakeholder concept and its ambiguity, normativity, and exclusionary implications. We emphasise the importance of using language that gives a voice to marginalised groups, promotes inclusion and equity, and fosters meaningful and reflexive participation in decision-making processes. In critiquing the use of the term and calling for alternative practices, we aim to contribute to the decolonisation of research norms and the creation of more inclusive and equitable societies. Therefore, rather than advocating a single alternative term, we suggest a focus on the people, places, and species affected by decisions, interventions, projects, and issues

Some problems in sound waves and potential theory using the methods of matched asymptotic expansions

Imperial Users onl

The human rights to water and sanitation

NoThe human right to water offers a strong legal tool for empowering millions of people living without safe drinking water around the world by creating legal obligations and standards for universal access to safe drinking water. The human right to sanitation creates legal obligations and standards for progressive improvement of access for the bil lions of people living without a basic level of sanitation services and the millions depending on open defecation. Both rights have evolved through closely linked processes at the international level, with implications for water and sanitation governance processes at the national level. This chapter analyses the co-evolution of the human rights to water and sanitation and the legal foundations of the rights at the international level, while highlighting the relationship between the rights and discussing the unique developments which each right has experienced. The chapter also considers the implementation chal- lenges and justiciability issues that will shape the future development of both rights at the international and national levels

Non-government organisation engagement in the sanitation sector: Opportunities to maximise benefits

Non-government organisations (NGOs) have long played a role in delivering sanitation services to communities in Southeast Asia and Pacific countries, particularly in rural areas. In contrast with large scale infrastructure focused initiatives, NGO programs commonly focus on building linkages between technical and social realms. Drawing on the breadth and depth of NGO experiences, there are opportunities for NGOs to play a greater role in the sanitation sector and to work in partnership with other actors including utilities and government agencies to ensure both 'hardware' and 'software' components of sanitation are built in to project design and delivery to maximise community benefits and ensure longer term system sustainability. This paper discusses these issues and considers how the contribution of NGOs to the sanitation sector in developing countries might be enhanced. The paper is based on recent research for the Australian Agency for International Development (AusAID) intended to guide investment in the water and sanitation sectors of Asia and Pacific partner countries, exploring the potential for increased NGO engagement. The paper presents findings of the research concerning NGO roles and approaches, discusses existing NGO activities in the sanitation sector in Vietnam and Timor Leste and identifies strategies for NGOs and for other sector actors including utilities and government agencies to maximise the benefits of NGO engagement in the sanitation sector. © IWA Publishing 2009

PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS

Semua orang bisa menjalankan bisnis, apabila memiliki modal, maka mereka bisa memulai usahanya. Dalam bisnis ada banyak komponen yang diatur agar mencapai tujuan bersama dan menjulang keuntungan. Bisnis bisa berjalan dengan baik jika di dalamnya terdapat sistem yang berjalan dengan baik. Umumnya sistem itu berhubungan dengan manajemen bisnis yang baik diikuti dengan inovasi yang terus dilakukan tanpa henti. Istilah Manajemen merupakan sebuah proses merencanakan, mengorganisasi sampai mengendalikan kegiatan apa pun termasuk usaha. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya. Manajemen bisnis bisa berjalan dengan baik jika beberapa poin ini di bawah ini diterapkan: Memahami jenis usaha yang dilakukan sejak awal, Melakukan analisis produk dan persaingan dagang yang akan terjadi, Melakukan pemasaran yang tepat, Selalu melakukan pengecekan pada laporan keuangan, Selalu melakukan evaluasi pada produk dan SDM pada jangka waktu tertentu. Dengan menerapkan manajemen bisnis berbagai sektor bisa berjalan dengan baik dan akan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan berbagai sektor. Oleh karena itu buku ini hadir kehadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang manajemen bisnis, sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilingkungan perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang manajemen bisnis

KINERJA KARYAWAN (TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIS)

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja seseorang secara kualitas dan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Alasan perusahaan melakukan penilaian kinerja, (1). Manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM di masa yang akan datang. (2). Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawan memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, mengembangkan karier dan memperkuat kualitas hubungan antar manajer dengan karyawan, (3). Memiliki kemampuan tentang gambaran kinerja karyawan. (4). Memiliki pemahaman terkait format skala dan instrumennya. (5). Termotivasi untuk melakukan pekerjaan rating secara sadar. Kegunaan penilaian kinerja karyawan dilihat dari berbagai perspektif pengembangan perusahaan, yaitu: (1) Memudahkan manajemen untuk melakukan kesepakatan secara objektif dan rasional dengan karyawan (2). Terjadinya umpan balik pihak yang terlibat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja karyawan (3). Memudahkan dalam mengambil keputusan terkait pemberian upah atau bonus atau kompensasi lainnya atas prestasi kerja karyawan. (4). Membantu dalam melakukan promosi, keputusan penempatan, perpindahan, dan penurunan jabatan didasarkan prestasi kerja. (5). Merekomendasikan pelatihan dan pengembangan bagi peningkatan kinerja karyawan (6). Umpan balik dijadikan panduan dalam perencanaan dan pengembangan karier karyawa