Partisipasi Pemilih Etnis Tionghoa Di Kelurahan Tawang Mas Dalam Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pada 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Walikota Semarang yang diikuti oleh tiga pasangan calon. Pilwakot Semarang tahun 2015 dimenangkan oleh paslon nomor dua yaitu Hendi-Ita yang diusung oleh Partai PDI-P, Nasdem, dan Demokrat dengan perolehan suara sebanyak 320.273 suara. Masyarakat etnis Tionghoa sebagai salah satu kelompok minoritas rata-rata memiliki partisipasi politik yang rendah. Partisipasi pemilih etnis Tionghoa di Kelurahan Tawang Mas pada Pilwakot Semarang tahun 2015 hanya sebesar 58,24% . Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa partisipasi pemilih Etnis Tionghoa di Kelurahan Tawang Mas rendah dan apa saja faktor yang menyebabkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah rendahnya partisipasi etnis Tionghoa di Kelurahan Tawang Mas disebabkan oleh: 1) Ketidaktertarikan masyarakat terhadap Pilwakot; 2) Kejenuhan masyarakat; 3) dan Kurangnya sosialisasi Pemilu. Faktor internal yang menyebabkan rendahnya partisipasi etnis Tionghoa di Kelurahan Tawangmas pada Pilwakot Semarang yaitu: 1) Apatisme; 2) Kejenuhan terhadap Pemilu; 3) dan Kesibukan sehari-hari. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kurangnya sosialisasi Pemilu dan tidak terealisasinya program Pemerintah. Budaya Politik masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Tawangmas adalah subjek-partisipan. Perilaku memilih etnis Tionghoa Kelurahan Tawang Mas dianalisis menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis. Motivasi memilih masyarakat etnis Tionghoa adalah Afektual-emosional

Peran MIGRANT CARE Dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia Tahun 2014-2015

Buruh migran Indonesia masih menjadi kelompok yang rentan terhadap beragam permasalahan, di samping kontribusinya dalam menambah pendapatan negara. Situasi rentan menjadi implikasi dari belum mewujudnya tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman, juga belum terpenuhinya kepentingan-kepentingan buruh migran Indonesia yang menjadi tanggung jawab negara. Dalam perkembangan era Reformasi, permasalahan yang dihadapkan pada buruh migran menjadi perhatian publik, utamanya bagi kelompok masyarakat sipil yang berfokus memperjuangkan hak-hak buruh migran, salah satunya Migrant CARE. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Migrant CARE sebagai entitas masyarakat sipil dalam mengadvokasi kepentingan buruh migran Indonesia pada rentang waktu tahun 2014-2016, serta menganalisa apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor kendala bagi Migrant CARE dalam menjalankan peranannya.Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai instrumen analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan di antaranya adalah wawancara mendalam, studi pustaka/dokumen, dan observasi.Hasil penelitian menunjukan peran Migrant CARE sebagai entitas masyarakat sipil pada tahun 2014-2016 mampu membangun upaya-upaya yang solutif dalam mengadvokasi kepentingan-kepentingan buruh migran Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui serangkaian peran Migrant CARE dalam melakukan pendampingan kasus, advokasi kebijakan, penelitian, juga pemberdayaan buruh migran untuk mendorong gerakan inisiatif pewujudan tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan kedaulatan bagi buruh migran. Beberapa faktor yang mendukung peran Migrant CARE adalah citra positif, strategi dan tujuan yang diterima secara sosial dan dukungan dalam aspek finansial maupun politik. Kendati masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi tantangan, seperti perspektif pemerintah yang belum berpihak kepada buruh migran, praktik korupsi dalam pelayanan buruh migran, serta dinamika internal organisasi. Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan kepada Migrant CARE untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dari peran yang dilakukan, serta kepada Pemerintah untuk dapat lebih mengapresiasi dan memberikan ruang pelibatan yang luas kepada elemen masyarakat sipil dalam Perumusan kebijakan

Perlawanan Masyarakat Luar Batang Jakarta Terhadap Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pesisir Pada Tahun 2016

Dalam beberapa waktu terakhir, variasi, frekuensi dan intensitas gerakan peralawan semakin kompleks. Terdapat ketidakadilan yang membuat masyarakat melakukan perlawanan seperti pada perlawanan masyarakat Luar Batang Jakarta terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir. Perlawanan masyarakat Luar Batang dikarenakan mereka menginginkan kampung ini tidak ditertibkan oleh pemerintah melainkan dijaga dan dilestarikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengtahui dinamika perlawanan masyarakat Luar Batang Jakarta terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir dan faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perlawanan tersebutMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan pada penelitian ini adalah Aktor Perlawanan dari masyarakat Luar Batang, beberapa masyarakat Luar Batang yang terkena dampak kebijakan revitalisasi dan Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta.Hasil peneltian menunjukan bahwa perlawanan masyarakat Luar Batang adalah perlawanan secara tim (Team Work) terbagi atas 3 tugas yaitu mengedukasi masyarakat, mengumpulkan bukti surat hak atas tanah, dan membangun jaringan lintas sektoral. Dengan pembagian tugas tersebut tercipta 3 bentuk perlawanan masyarakat Luar Batang yaitu aksi massa, jalur hukum dengan memperjuangkan hak atas tanah, dan diplomasi. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat Luar Batang untuk melakukan perlawanan adalah faktor hsitoris, agama, hak atas tanah, dan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.Rekomendasi yang dapat diberikan untuk pemerintah adalah ketika dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan harus melibatkan masyarakat didalamnya sehingga masyarakat mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut sehingga meminimalisir konflik antara masyarakat dan pemerintah

Gerakan Perlawanan Masyarakat Pegunungan Rembang terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia pada Tahun 2014-2017

The development of social movement is increasingly widespread and more complex,especially in Indonesia. Social movement often arise because there is a injustice anddisagreement between one party with another party. That is same way with the resistance ofPegunungan Kendeng society againts Semen Indonesia project in Rembang. The rejectionbased on villagers worried to the impact of factory construction. The purpose of thisresearch is to know the dynamics and the factors that encourage the resistance movement.The research method used in this research is qualitative research method with datacollection technique that is interview, literature study, and documentation. The selectedinformer were actor and Gunem subdistricts society who affected by the construction.The result of this research shown that the dynamics of social movement in Rembang iscomplex and through the stages, start from pra condition stages, legal path stages, postSupreme Court decision stages. Beside that before doing the action, they discuss what wouldthey do during the action.The recommendation that researcher can give to Government and Investors are TheGoverment should be firm when making regulations and should be obey the rule. In otherhand, investor, especially PT Semen Indonesia should invite villagers who affected bycontsruction to their development planning

preliminary study of inkjet printed sensors for monitoring cell cultures

Abstract An extremely promising methodology able to obtain feedbacks from cell cultures is represented by the direct integration within culture substrates of specific sensitive elements capable to provide information related to cell adhesion, migration, differentiation and growth. At present, the most common materials used in the implementation of sensors monitoring 2D cell culture are noble metals. However, printed electronics allow instead an innovative approach, from both sensor realization technique and utilization of sensitive materials. This project aims to develop and test 2D ink-jet printed sensors, focusing on biocompatible substrates and conductive inks. Both biocompatibility and printability of two different sensor designs were evaluated, followed by electronic measurements that estimate fibroblast adhesion. Preliminary findings show a good biocompatibility of the Kapton® substrate coupled with PEDOT:PSS ink. This solution allowed us to correlate cell adhesion with an increase of impedance module, in agreement with the optical observation. On-going works rely on the evaluation of different materials used for both substrates and inks, addressing the possibility to monitor cardiomyocyte activity

Validation of a modular and wearable system for tracking fingers movements

Supervising manual operations performed by workers in industrial environments is crucial in a smart factory. Indeed, the production of products with superior quality at higher throughput rates and reduced costs with the support of Industry 4.0-enabling technologies is based on the strict control of all resources inside the factory, including workers. This paper shows a protocol for validating a new wearable system for tracking finger movements. The wearable system consists of two measuring modules worn on the thumb and index finger that measure flexion and extension of the proximal interphalangeal (PIP) joint by a stretch sensor and rotation of the proximal phalanx (PP) by an inertial measurement unit. A marker-based opto-electronic system is used to validate the proposed device by capturing specific finger movements. Four movements that simulate typical tasks and gestures, such as grasp and pinch, were specifically performed. The maximum root-mean-square error is 3.7 deg for the roll angle of PP. The resistance changes of the stretch sensors with respect to flexion and extension of the PIP joint is 0.47 Ω/deg. The results are useful for data interpretation when the system is adopted to monitor finger movements and gestures

Smart Brace for Static and Dynamic Knee Laxity Measurement

Every year in Europe more than 500 thousand injuries that involve the anterior cruciate ligament (ACL) are diagnosed. The ACL is one of the main restraints within the human knee, focused on stabilizing the joint and controlling the relative movement between the tibia and femur under mechanical stress (i.e., laxity). Ligament laxity measurement is clinically valuable for diagnosing ACL injury and comparing possible outcomes of surgical procedures. In general, knee laxity assessment is manually performed and provides information to clinicians which is mainly subjective. Only recently quantitative assessment of knee laxity through instrumental approaches has been introduced and become a fundamental asset in clinical practice. However, the current solutions provide only partial information about either static or dynamic laxity. To support a multiparametric approach using a single device, an innovative smart knee brace for knee laxity evaluation was developed. Equipped with stretchable strain sensors and inertial measurement units (IMUs), the wearable system was designed to provide quantitative information concerning the drawer, Lachman, and pivot shift tests. We specifically characterized IMUs by using a reference sensor. Applying the Bland–Altman method, the limit of agreement was found to be less than 0.06 m/s2 for the accelerometer, 0.06 rad/s for the gyroscope and 0.08 μT for the magnetometer. By using an appropriate characterizing setup, the average gauge factor of the three strain sensors was 2.169. Finally, we realized a pilot study to compare the outcomes with a marker-based optoelectronic stereophotogrammetric system to verify the validity of the designed system. The preliminary findings for the capability of the system to discriminate possible ACL lesions are encouraging; in fact, the smart brace could be an effective support for an objective and quantitative diagnosis of ACL tear by supporting the simultaneous assessment of both rotational and translational laxity. To obtain reliable information about the real effectiveness of the system, further clinical validation is necessary

Comparison of phosphor screen autoradiography and micro-pattern gas detector based autoradiography for the porosity of altered rocks

This study aims to further develop the C-14-PMMA porosity calculation method with a novel autoradiography technique, the Micro-pattern gas detector autoradiography (MPGDA). In this study, the MPGDA is compared with phosphor screen autoradiography (SPA). A set of rock samples from Martinique Island exhibiting a large range of connected porosities was used to validate the MPGDA method. Calculated porosities were found to be in agreement with ones from the SPA and the triple-weight method (TW). The filmless nature of MPGDA as well as straightforward determination of C-14 radioactivity from the source rock makes the porosity calculation less uncertain. The real-time visualization of radioactivity from C-14 beta emissions by MPGDA is a noticeable improvement in comparison to SPA.Peer reviewe

Determining Crack Aperture Distribution in Rocks Using the C-14-PMMA Autoradiographic Method : Experiments and Simulations

Because cracks control the global mechanical and transport properties of crystalline rocks, it is of a crucial importance to suitably determine their aperture distribution, which evolves through alteration processes and rock weathering. Due to the high variability of crack networks in rocks, a multiscale approach is needed. The C-14-PMMA (polymethylmethacrylate) method was developed to determine crack apertures using a set of artificial crack samples with different controlled apertures and tilt angles and also using Monte Carlo simulations. The experiments and simulations show the same result: the estimation of apparent aperture w(A) was successful regardless of tilt angle, even if the estimates are less accurate for low tilt angles (Peer reviewe

Weathering of Viama?o granodiorite, south Brazil : Part 2-Initial porosity of un-weathered rock controls porosity development in the critical zone

The development of porosity during rock weathering is a key process controlling nutrients release, water holding capacity available for plants and water flow. Here we used X-ray Computed Tomography (XRCT) and 14C PolyMethylMethAcrylate (PMMA) autoradiography to show how cracks are created and enlarged during initial weathering stages (saprock and saprolite) of granodiorite in southern Brazil (Viama similar to o - RS). The physical evolution is characterized by imaging the pore network, using 14C-PMMA and XRCT methods. Combined with bulk porosity measurements, they highlight the increase in porosity with the degree of weathering (un-weathered rock phi = 1.66 %, saprolite phi = 11.7 %). This increase is related to the joint increase of the density of the cracks (unweathered rock D = 0.28 mm-1, saprolite D = 0.94 mm-1) and of the average opening of the microcracks (unweathered rock w = 2.4 mu m, saprolite w = 3.9 mu m) and macrocracks (un-weathered rock w = 176 mu m, saprolite w = 400 mu m). However, these average crack openings do not account for the variability of the openings that govern the flows, characterized here by specific distribution ranging from the submicrometre to the centimetre scale. The results highlight that the pore network of the un-weathered rock plays a key role in the initial stages or incipient weathering. The density and aperture and cracks increase following the subcritical cracking concept and new pores are formed by chemo-mechanical processes. The presence/absence of initial fractures in the regolith is certainly a key parameter controlling the weathering of different rock types (mafic vs felsic).Peer reviewe