Pengelolaan Lahan Parkir Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Wamanggu Market as it should provide adequate parking, but the fact is that Wamanngu Market has not been able to provide adequate parakir land for vehicles of people visiting the market. The purpose of the research study was to formulate a parking lot management model at the Wamanggu Market to increase local income. The research method uses a qualitative approach. Data collection techniques: observation, interviews, documentation, and FGD, while data analysis uses Data reduction, Data Display, Data verification. The results showed that the parking lot at Wamanggu Market has not been able to accommodate vehicles to park in the parking lot provided so that many people park their vehicles outside the market area, including on the road body around the market area. This has an impact on pad being less than optimal because vehicles that park outside the market area are not subject to payment of parking levies. The volume provided has not been balanced with the number of vehicles that want to park, parking facilities in the form of guard posts, and portals are no longer functioning and do not have parking signs. The density of vehicles using the parking lot makes parking attendants have the ability to arrange vehicles to use the parking lot, of course, it will have an impact on the parking levy. The need for parking space has been converted to a place for selling merchants so that it needs integrated parking management between the needs of parking spaces and the parking facilities provided.              Wamanggu Market as it should provide adequate parking, but the fact is that Wamanngu Market has not been able to provide adequate parakir land for vehicles of people visiting the market. The purpose of the research study was to formulate a parking lot management model at the Wamanggu Market to increase local income. The research method uses a qualitative approach. Data collection techniques: observation, interviews, documentation, and FGD, while data analysis uses Data reduction, Data Display, Data verification. The results showed that the parking lot at Wamanggu Market has not been able to accommodate vehicles to park in the parking lot provided so that many people park their vehicles outside the market area, including on the road body around the market area. This has an impact on pad being less than optimal because vehicles that park outside the market area are not subject to payment of parking levies. The volume provided has not been balanced with the number of vehicles that want to park, parking facilities in the form of guard posts, and portals are no longer functioning and do not have parking signs. The density of vehicles using the parking lot makes parking attendants have the ability to arrange vehicles to use the parking lot, of course, it will have an impact on the parking levy. The need for parking space has been converted to a place for selling merchants so that it needs integrated parking management between the needs of parking spaces and the parking facilities provided.

PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Manajemen strategi tidak hanya diterapkan pada sektor swasta namun juga telah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen strategi pada ke dua sektor tersebut sebenarnya tidaklah terlampau jauh berbeda, hanya saja pada institusi sektor publik tidak menekankan pada tujuan organisasi untuk mencari laba namun lebih kepada pelayanan untuk masyarakat. Tahapan manajemen strategi diawali dari perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Penerapan manajemen strategi sektor  publik merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk mencapai good governance. Dalam upaya mewujudkan kinerja organisasi pemerintah yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerapan manajemen strategi bagi organisasi sektor publik menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi sektor publik.Hal tersebut menuntut organisasi sektor publik untuk berpikir strategis, mampu menerjemahkan inputnya menjadi strategi yang  efektif,  serta  mengembangkan  alasan  yang diperlukan untuk meletakkan landasan pelaksanaan strateginya. Pegimplementasian manajemen strategi dalam organisasi sektor publik diharapkan dapat membantu organisasi tersebut dalam mewujudkan visi dan misinya. Meskipun orientasi hasil yang ingin dicapai dengan adanya penerapan manajemen strategi antara sektor privat dan sektor publik agak sedikit berbeda, namun ke dua sektor tersebut tentu menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda yang menjadi hambatan tersendiri dalam proses penerapan manajemen strategi. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi salah satunya dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, and threats).. Dalam tulisan ini akan membahas secara konseptual dari aspek teoritis tentang penerapan manajemen strategi dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik, dan juga akan membahas kendala-kendala yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik

DINAMIKA GOOD LOCAL GOVERNANCE DALAM KERANGKA PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, prinsip good governance dalam praktiknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Tuntutan pada birokrasi kepemerintahan termasuk pemerintahan daerah menghendaki akan sebuah perubahan tentang sistem tatanan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur good governance. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga masyarakat, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik

Sosialisasi Sistem Pengarsipan Guna Meningkatkan Tata Kelola Administrasi di Kampung Yanggandur Merauke

The document archiving system in the government hierarchy of a village is crucial in today's modern era. Archiving aims to organise documents in the village organisation system as a form of village identity. This service aims to increase community understanding of the importance of archive management in the village administration system. This service was carried out in Yanggandur Village, Sota District, Merauke Regency. The method used in this service is delivering material on the Village Administration Filing System delivered through lecture and presentation methods. The result of the socialisation in this service is a real positive impact on efficiency, transparency, and village community services in the archiving process in the village administration system. Document management is also better organised through this socialisation which then results in three things. Firstly, there is an increase in efficiency in document management. Second, Better Information Accessibility, where this archiving system has brought significant changes in terms of information accessibility. Third, there is a reduced risk of data loss

Kampung Muram Sari sebagai Sentra Pengelola Administrasi Pemerintahan Unggulan di Kabupaten Merauke

Muram Sari Village is one of the villages in the Semangga District, Merauke Regency. This village has a population of 1,496 people with a growth rate of 0.61%. This number fluctuates from year to year, one of which is caused by the lack of population administration management so it is very important to make improvements. This condition is in line with the government program as outlined in the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages that the village has the authority to regulate its own village both in terms of government administration equipment, villages, village finances, customs, village development, village assets, government agencies. village-owned businesses and even the village government itself with the aim of having strong legality. A village that has a neat government administration system certainly involves village apparatus who are proficient and have mastery of technology in managing it. Village management involves all government officials, both at the sub-district and village levels. The apparatus should have optimal capabilities in carrying out their duties in supporting the government system. It is very appropriate if the village area becomes the target of implementing government and development activities, considering that the village government is the lowest government base in the government structure which will determine the success of a comprehensive National Development

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG BERBASIS KELOMPOK USAHA TANI DALAM MENINGKATKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) DI KAMPUNG MARGA MULIA, KABUPATEN MERAUKE

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis apakah pemberdayaan masyarakat petani jagung dapat meningkatkan usaha ekonomi produktif (UEP). Untuk mewujudkan para petani jagung yang memiliki ciri kemandirian, berjiwa wirausaha, dan moral yang tinggi serta berwawasan global, sehingga mampu membangun usaha tani yang berdaya saing dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tani dengan berbasiskan pada kelompok usaha tani. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik  pengumpulan data terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan melalui pengamatan, wawancara. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat petani jagung di Kampung Marga Mulia, Distrik Semangga belum dilakukan secara maksimal. Hal terlihat dalam mengelolah lahan pertanian dan hasil pertanian dilakukan secara individu belum dibentuk dalam kelompok usaha tani  sehingga hasilnya yang dicapai belum maksimal, hal ini juga menjadi tidak efektif dalam melakukan pelatihan bagi petani, bantuan teknologi dan juga penyuluhan serta pendampingan. Tindakan dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif (UEP) belum secara maksimal diperhatikan untuk menjadi suatu usaha yang perlu dikembangkan, karena orientasi pemerintahan daerah melaui dinas terkait dan juga pemerintahan kampung masih terfokus pada satu bidang usaha semata yakni padi, pada hal jagung khususnya jagung manis merupakan suatu komuditi yang memiliki daya minat tersendiri bagi masyarakat di Kabupaten Merauke

STRATEGI COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI PADI DI KAMPUNG KUPRIK, DISTRIK SEMANGGA, KABUPATEN MERAUKE

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yakni penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Setelah itu data-data yang diperoleh dianalisis untuk dideskripsikan guna menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian bahwa community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik belum maksimal dilakukan. Hal ini terlihat dari pengembangan kapasitas masyarakat petani padi melalui program sekolah lapangan, namun kegiatan sekolah lapangan ini sifatnya tidak berkelanjutan dan belum ada komitmen pemerintah dalam menjalakan suatu program. Pengorganisasian kegiatan komunitas masyarakat tani sudah dibentuk dalam kelompok usaha tani, namun kelompok tersebut tidak difungsikan secara baik karena masyarakat tani lebih bekerja secara individu. Pengembangan jaringan kerja di antara sesama anggota kelompok belum maksimal dilakukan. Aspek komunikasi dan informasi dalam pengembangan masyarakat petani padi ada hubungan timbal balik dalam mengkomunikasikan segala informasi yang terkait dengan pengembangan masyarakat petani padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi community development pada masyarakat petani padi di Kmapung Kuprik, Distrik Semangga antara lain Collective Commitments semua pihak baik dari kelompok usaha tani, Pemerintahan Kampung, petugas PPL, dan juga pemerintah daerah dalam melaksanakan program. Kepemimpinan yang kondusif yang mampu menempatkan diri dalam setiap situasi dalam memecahkan masalah serta menciptakan suasan organisasi yang lebih kondusif dalam upaya pencapain tujuan organisasi. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural yang mendukung pengembangan kapasitas. Kata Kunci : Community Development; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Pad

STRATEGI PENDEKATAN PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA) DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KAMPUNG MARGA MULIA DISTRIK SEMANGGA

Development policy for the currentis put emphasis on the concrete efforts so as to motivate the public to actively participate in the implementation of development towards independence of the civil society. This research have a purpose to know a strategic approach to participatory rural appraisal (PRA) to realize the independence of the transmigration community in Marga Mulia Village.This research was held in the Marga Mulia Village, Semangga District. The researh used a qualitative method. Data collection techniques consists of literature review and field studies through a process of observation, interviews and documentation. Data analysis included data reductation, data presentation and conclussion.The results showed that the participatory rural appraisal (PRA) approach in Marga Mulia Village, Semangga District don’t yet optimal. The people is not yet fully involved in the development process of the village.The emphasis on participatory rural appraisal (PRA) approach requires active community involvement in the development stages of planning, implementatages of planning, implementation, monotoring and evaluation. The  involvement of the society wasion, monotoring and evaluation. The  involvement of the society was involved in the planning and implementation stages of involved in the planning and implementation stages of development. At the stages of monitoring and evaluation has been no direct socirect society involvement as the embodiment of social control to create a development climate for participatory ety involvement as the embodiment of social control to create a development climate for participatory development and democrac

Fungsi Pengawas Bidang SMP Dalam Melakukan Monitoring Terhadap Kualitas Pendidikan

Pengawasan yang berkualitas adalah pengawasan yang dilakukan pada semua sekolah dan membantuguru dan sekolah dalam hal peningkatan sistem belajar mengajar maupun pengelolaan sekolah. Penelitianini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pengawasan pendidikan terhadap Sekolah MenengahPertama di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatandeskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datayaitu, reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menemukan Pelaksanaanpengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke belummaksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yakni pengawas sekolah yangtersedia di dinas tidak seimbang dengan jumlah sekolah yang ada sehingga berpengaruh terhadapjangkauan pengawas ke sekolah binaan menjadi berkurang dan tidak merata. Kunjungan pengawas lebihintens dilakukan pada sekolah yang ada di kota sedangkan sekolah yang berada di pinggiran dan pelosokkunjungan hanya dilakukan tiga bulan sekali bahkan terdapat sekolah yang sangat jarang dilakukanpengawasan. Padahal dengan kunjungan pengawas yang teratur dapat membantu sekolah dalam melihatkekurangan sekolah untuk segera diperbaiki. Hal lain yang membuat pelaksanaan pengawasan belummaksimal adalah karena kekurangan dana. Untuk melakukan pengawasan pada sekolah yang jauh,pengawas kadang menggunakan uang pribadi karena dana supervisi yang diberikan pemerintah tidakmencukupi. Selain itu, kondisi geografis yang menantang juga membuat pengawas sulit mengunjungisekolah.Pengawasan yang berkualitas adalah pengawasan yang dilakukan pada semua sekolah dan membantuguru dan sekolah dalam hal peningkatan sistem belajar mengajar maupun pengelolaan sekolah. Penelitianini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pengawasan pendidikan terhadap Sekolah MenengahPertama di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatandeskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datayaitu, reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menemukan Pelaksanaanpengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke belummaksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yakni pengawas sekolah yangtersedia di dinas tidak seimbang dengan jumlah sekolah yang ada sehingga berpengaruh terhadapjangkauan pengawas ke sekolah binaan menjadi berkurang dan tidak merata. Kunjungan pengawas lebihintens dilakukan pada sekolah yang ada di kota sedangkan sekolah yang berada di pinggiran dan pelosokkunjungan hanya dilakukan tiga bulan sekali bahkan terdapat sekolah yang sangat jarang dilakukanpengawasan. Padahal dengan kunjungan pengawas yang teratur dapat membantu sekolah dalam melihatkekurangan sekolah untuk segera diperbaiki. Hal lain yang membuat pelaksanaan pengawasan belummaksimal adalah karena kekurangan dana. Untuk melakukan pengawasan pada sekolah yang jauh,pengawas kadang menggunakan uang pribadi karena dana supervisi yang diberikan pemerintah tidakmencukupi. Selain itu, kondisi geografis yang menantang juga membuat pengawas sulit mengunjungisekolah

Community-based Tourism Policy Strategy

Community-based tourism policy is an approach that seeks to maximize the utilization of natural and cultural resources in a region while minimizing harm to the environment. It aims to involve local communities as key participants in the development of tourism destinations. The research method employed for this study is a qualitative descriptive analysis, which involves discussing and explaining the current situation and issues. The community-based tourism policy strategy serves as a solution to optimize tourism potential and empower local communities in tourism planning, management, and development. This policy formulation encompasses capacity building for the community, development of local tourism products, community involvement in promotion and marketing, collaboration with stakeholders, and safeguarding natural and cultural resources. By implementing this strategy, the goal is to establish sustainable tourism, enhance community well-being, preserve natural and cultural heritage, and foster fair, inclusive, and sustainable tourism development.Community-based tourism policy is an approach that seeks to maximize the utilization of natural and cultural resources in an area while minimizing environmental damage. This approach aims to involve local communities as key participants in the development of tourism destinations. The research method used for this research is a literature study. The community-based tourism policy strategy serves as a solution to optimize tourism potential and empower local communities in tourism planning, management, and development. The formulation of this policy includes community capacity building, local tourism product development, community involvement in promotion and marketing, collaboration with stakeholders, and safeguarding natural and cultural resources. By implementing this strategy, it aims to build and improve community welfare, preserve natural and cultural heritage, and encourage equitable, inclusive and sustainable tourism development. The government is expected to formulate regulations and allocate adequate budgets, facilitate the formation of local tourism institutions, and increase cooperation with other stakeholders. On the other hand, for Tourism Business Actors, to always be active in building partnerships with the community, providing opportunities for community involvement, applying sustainable tourism principles, and participating in community-based tourism promotion. In addition, the community is expected to be able to increase awareness and participation, preserve local wisdom, form tourism organizations, develop skills and creativity, and play an active role in community-based tourism promotio