PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PEMANGKU KEPENTINGAN NEGERI OUW , SAPARUA, TERHADAP PELAKSANAAN POSBINDU PTM

Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM) saat ini menjadi ancaman kesehatan secara global dan nasional. Hal ini mendorong tercetusnya berbagai strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya dengan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), untuk mencegah dan menemukan lebih dini fakor risiko PTM. Tujuan penelitian adalah untuk melihat pengetahuan dan pemahaman semua elemen masyarakat tentang PTM dan Posbindu PTM, serta upaya dan dukungan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Posbindu PTM tahun 2020 . Studi kualitatif ini dilakukan pada bulan November 2019 di Pulau Saparua pada 22 informan di Negeri Ouw. Data diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dan FGD, dengan menganalisis pengetahuan PTM, deteksi dini faktor risiko, pengetahuan Posbindu PTM, upaya dan dukungan, tantangan, anggaran dan kader Posbindu PTM. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya pengetahuan seluruh elemen masyarakat Negeri Ouw tentang PTM dan Posbindu PTM. Respon pemerintah dan masyarakat baik dalam menyambut kegiatan Posbindu PTM, hanya saja belum memahami bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkat peran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penemuan dini faktor risiko sehingga mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. &nbsp

KESENJANGAN PEMAHAMAN KONSEP PELAKSANAAN POS PEMBINAAN TERPADU DENGAN PELAKSANAANNYA DARI SUDUT PANDANG PENGAMBIL KEBIJAKAN DI KOTA AMBON DAN PULAU SAPARUA

Penyakit tidak menular (PTM) telah telah mendorong dibentuknya strategi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) sebagai prioritas pembangunan di setiap negara sesuai dengan Sustainable Development Goals 2030. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Berbagai Posbindu PTM tidak berjalan secara optimal dengan salah satu penyebabnya karena pemahaman pelaksanaan dan persiapan Posbindu yang belum sesuai dengan konsep yang telah ditentukan oleh Kemenkes RI tentang petunjuk teknis Posbindu PTM. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai kesenjangan atau ketidaksesuaian pemahaman dalam pelaksanaan Posbindu PTM dengan konsep yang telah ditetapkan dan membahas upaya tindak lanjut yang sesuai dengan konsep Posbindu PTM sehingga diharapkan bisa mengurangi hambatan. Studi kualitatif ini dilakukan pada bulan November 2019-Januari 2020 di Kota Ambon dan Pulau Saparua dengan melakukan wawancara mendalam pada 12 informan di pihak Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, 2 Puskesmas di Kota Ambon (Puskesmas Hative Kecil dan Puskesmas Rijali), dan 3 Puskesmas di Pulau Saparua (Puskesmas Jazirah Tenggara, Puskesmas Porto-Haria dan Puskesmas Booi-Paperu). Dari penelitian ini didapatkan berbagai miskonsepsi atau kesenjangan antara teori konsep Posbindu PTM dengan pelaksanaannya dalam hal pemahaman tentang tujuan program, sumber anggaran, pelaksanaan kegiatan, anggapan masyarakat, pengintegrasian, serta monitoring dan evaluasi program, sehingga dilakukan pembahasan untuk saran tindak lanjut yang sesuai dengan konsep Posbindu PTM untuk mengurangi hambatan

KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI PULAU SAPARUA, MALUKU: PERSEPSI DAN PENGETAHUAN KADER TENTANG POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR

Peningkatan kasus penyakit tidak menular (PTM) telah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Salah satu upaya pengendalian PTM dibangun berdasarkan komitmen dan keterlibatan masyarakat adalah melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Pada kenyatannya, pelaksanaan Posbindu PTM di Indonesia, masih menghadapi berbagai masalah, termasuk di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bekerja sama dengan kader kesehatan dari kelima Puskesmas di Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku melakukan kegiatan pelatihan kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam memberikan pelayanan Posbindu PTM Dasar di wilayah kerjanya. Pelatihan kader dilaksanakan di Pulau Saparua pada tanggal 15 November 2019, dihadiri 26 kader dari lima Puskesmas di Pulau Saparua. Evaluasi kegiatan pelatihan ini terdiri dari: (1) Evalasi kuantitatif dan (2) Evaluasi kualitatif. Dari evaluasi evaluasi kuantitatif yang dilakukan, tampak peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan kader tentang Posbindu PTM, yang ditunjukkan dengan perbedaan persentase jawaban benar sebelum dan setelah dilakukannya pelatihan (p<0.001). Dari evaluasi kualitatif berupa diskusi kelompok dengan para kader, terlihat bahwa kader sangat menyambut baik pelaksanaan Posbindu PTM walaupun ada beberapa kendala yang ditengarai dapat menjadi faktor penghambat, termasuk keterbatasan sumber daya manusia terutama kader, kurangnya dukungan dari lintas sektor, terbatasnya pendanaan serta kondisi geografis yang cukup luas dan sulit. Hambatan ini penting untuk diperhatikan para pemangkukebijakan sehingga Posbindu PTM di Pulau Saparua dapat terlaksana dengan baik

KEPERCAYAAN TERHADAP KADER DALAM MENJALANKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA POSBINDU PTM DI PULAU SAPARUA DAN KOTA AMBON

Salah satu usaha kesehatan berbasis masyarakat yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah penyakit tidak menular di Indonesia adalah Posbindu PTM. Sebagai sebuah UKBM, kader berperan sebagai pelaksana kegiatan Posbindu PTM. Keterbatasan kader terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan menjadi hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sering kali mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kader. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif pengambil kebijakan, masyarakat, dan kader tentang kepercayaan kepada kader dalam melakukan pelayanan kesehatan di Posbindu PTM. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di lima wilayah kerja Puskesmas yang ada di Kota Ambon dan Pulau Saparua pada bulan November 2019-Januari 2020. Penelitian ini melibatkan 46 informan dalam diskusi kelompok terfokus dan  43 informan dalam wawancara mendalam. Dalam penelitian ini dipeorleh beberapa alasan masyarakat meragukan pelayanan yang dilakukan kader yaitu masalah legal etik pemeriksaan oleh tenaga non kesehatan, kader tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, kader tidak percaya diri dalam melaksanakan pemeriksaan, takut kader melakukan kesalahan dalam pemeriksaan, kurangnya dukungan pengambil kebijakan dan masih kurangnya pemahaman tentang konsep penyelenggaraan posbindu. Sebaliknya, kader lebih mendapatkan kepercayaan apabila telah mendapatkan pelatihan dan tetap mendapatkan pendampingan dari puskesmas Pembina, dukungan pengambil kebijakan kepada para kader, serta masyarakat yang telah memiliki pengetahuan yang baik tugas kader di Posbindu

BAGAIMANA PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN POS BINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR DI KOTA AMBON DAN PULAU SAPARUA?

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang seringkali tidak banyak dideteksi dan disadari karena umumnya PTM tidak menimbulkan gejala dan keluhan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap faktor risiko PTM sangat penting dalam pengendalian PTM di Indonesia. Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), merupakan salah satu solusi memberdayakan masyarakat dalam pengendalian PTM melalui promotif dan preventif faktor risiko secara terpadu. Posbindu PTM di Daerah Timur Indonesia khususnya di Provinsi Maluku, masih kurang sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat secara umum dan kader secara khusus. Menyadari permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang PTM dan Posbindu PTM di Kota Ambon dan Pulau Saparua. Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Unversitas Pattimura, Ambon. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2019-Januari 2020 dan informan dipilih dengan menggunakan motode non-probabilty sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam (WM) dan focus group discussions (FGD). Pada penelitian ini, didapatkan ada beberapa kesalah-pahaman di masyarakat tentang Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), masih adanya kesalah-pahaman informasi antara penyakit tidak menular dan penyakit menular serta gejalanya di masyarakat Kota Ambon dan Pulau Saparua, serta adanya kesalah-pahaman masyarakat terkait pelaksanaan Posbindu PTM. Adanya tanggapan yang baik dari masyarakat dengan adanya pelaksanaan Posbindu PTM. Penyuluhan dan media informasi sangat dibutuhkan untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat juga mengatakan bahwa pelaksanaan Posbindu itu tidak cukup hanya sebatas pengendalian faktor risiko

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KADER POS BINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR DI KOTA AMBON DAN PULAU SAPARUA

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan salah satu tantangan kesehatan yang utama pada abad ke-21. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengidap penyakit tidak menular tidak menyadari dirinya sakit, hingga timbul komplikasi yang dapat berujung pada kematian. Salah satu strategi Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan PTM adalah dengan membentuk Pos Binaan Terpadu (Posbindu) PTM. Kader Posbindu merupakan agen perubahan terdepan dalam pencegahan dan pengendalian PTM. Permasalahan yang ditemui oleh kader Posbindu dapat menjadi hambatan untuk mencapai tujuan Posbindu PTM. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kader dalam pelaksanaan Posbindu PTM di Kota Ambon dan Pulau Saparua. Penelitian menggunakan data penelitian kualitatif Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura yang dilakukan pada bulan Desember 2019 - Januari 2020. Data merupakan hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dari kader pada 2 puskesmas di Kota Ambon dan 3 puskesmas di Pulau Saparua. Sampel yang digunakan adalah 31 sampel yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling. Hasil penelitian menunjukkan kader Posbindu PTM di Kota Ambon dan Pulau Saparua memiliki permasalahan yang sama antara lain kurangnya tenaga kerja kader, keterbatasan variasi pemeriksaan, serta antusiasme masyarakat yang berbeda. Kekurangan tenaga kerja kader juga mengakibatkan munculnya permasalahan lain yakni peran ganda kader sebagai kader Posbindu PTM dan kader Posyandu, serta adanya ketidakseimbangan insentif yang diterima kader dengan beban kerja yang dimiliki. Kerja sama antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kader yang kompleks tersebut

PELAKSANAAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DI KOTA AMBON: SEBUAH STUDI KUALITATIF DI KELURAHAN PANDAN KASTURI DAN HATIVE KECIL

Posbindu PTM adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah guna menanggulangi penyakit tidak menular. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang dapat menghambat keefektifan Posbindu PTM. Penulisan merupakan hasil analisis penelitian kualitatif Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura pada bulan November 2019 - Januari 2020. Tujuan analisis adalah mengetahui pelaksanaan Posbindu PTM. Data diperoleh hasil wawancara mendalam dan FGD informan yang berada di Posbindu PTM wilayah Puskesmas Rijali dan Puskesmas Hative Kecil serta Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Analisis dilakukan terhadap pelaksanaan, sumber pembiayaan, dan respon masyarakat pada masing-masing Posbindu PTM. Hasil analisis menunjukkan bahwa Posbindu PTM di Kelurahan Pandan Kasturi dan Negeri Hative Kecil telah berjalan. Terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti melibatkan pihak swasta dan pelatihan kader secara berkala

KENDALA PELAKSANAAN POSBINDU PTM DI PULAU SAPARUA KABUPATEN MALUKU TENGAH DARI SUDUT PANDANG PENGAMBIL KEBIJAKAN

Penyakit tidak Menular (PTM) merupakan penyebab kematian nomor satu di seluruh dunia. PTM juga merupakan penyebab tersering kematian prematur di seluruh dunia. Pada tahun 2016, PTM menjadi penyebab 71% kematian di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri pada tahun yang sama, 73% kematian disebabkan oleh PTM. Akibat tingginya angka kematian yang disebabkan oleh PTM inilah maka pemerintah menetapkan berbagai program yang salah satunya adalah melalui deteksi dini faktor risiko PTM dalam kegiatan Posbindu PTM.  Pulau Saparua merupakan salah satu area di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang hingga akhir tahun 2019 belum melaksanakan Posbindu PTM secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di tiga desa di Pulau Saparua yakni desa Paperu, Porto dan Ouw. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai Januari 2020. Dalam penulisan ini peneliti hanya menggunakan hasil wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan di tingkat desa hingga provinsi. Berdasarkan hasil wawancara kendala yang dilaporkan di tingkat desa adalah minimnya pengetahuan pengambil kebijakan tentang PTM maupun posbindu PTM, rumitnya pertimbangan alokasi dana, belum adanya pemahaman masyarakat mengenai PTM dan pemeriksaannya di Posbindu. Kendala di tingkat kecamatan ialah tidak adanya penjelasan dan pendampingan dari Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan Posbindu, kurangnya kesadaran masyarakat, dana bantuan dari pemerintah desa susah didapat, lokasi pelaksanaan posbindu, keterbatasan jumlah kader, kekhawatiran kader untuk melakukan pemeriksaan, ketidak percayaan masyarakat terhadap kader non-medis yang melakukan pemeriksaan, ketidak percayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat digital, tidak fokusnya pemerintah pada masalah PTM. Kendala di tingkat kabupaten termasuk pelaksanaan posbindu oleh Puskesmas belum tepat dan tidak efektif, petugas Puskesmas belum dilatih, seringnya pergantian pemegang program di Puskesma, kurangnya pemahaman pemegang program di Puskesmas tentang Posbindu PTM, kekhawatiran kader dalam melakukan tindakan pemeriksaan dan kurangnya alat yang dimiliki Puskesmas. Di tingkat Provinsi, kendala yang dilaporkan adalah minimnya bantuan dari pemerintah pusat. Dari berbagai kendala yang ditemukan pada penelitian ini kemudian dibahas sesuai panduan yang berlaku untuk mengoptimalkan pelaksanaan Posbindu PTM di pulau Saparu