SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

ABSTRAK : Semenjak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, hukum perkawinan beda agama mengalami kesulitan kepastian hukum. Dalam undang-undang ini, pengertian perkawinan beda agama tidak diatur dalam pasal-pasalnya bahkan tidak diartikan ke dalam perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam salah satu pasalnya diatur bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri untuk hal itu, dalam hal ini seperti terjadi ketidakserasian. Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau pendekatan perundang-undangan terhadap taraf singkronisasi hukum. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori sistem hukum dan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Teori ini berfungsi untuk menguatkan analisis singkronisasi antarperaturan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan beda agama sehingga terlihat taraf sinkronisasi hukum perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tempat pencatatan perkawinan beda agama bila diizinkan pengadilan. Aturan  keabsahan perkawinan dikembalikan kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Secara vertikal kecenderung antar peraturan saling terjadi ketidaksesuaian (tidak serasi). Perkawinan beda agama memiliki beberapa akibat hukum yaitu salah satunya tidak sahnya perkawinan tersebut

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Pendekatan Humanistik Pada Kelas V Mata Pelajaran PKn di SDN 1 Halimaung Jaya

Penelitian tindakan kelas dengan prosedur  a) perencanaan (planning), b) pelaksanaan tindakan (acting), c) observasi (observating), d) refleksi (reflection). Keberanian siswa bertanya dan mengemukakan pendapat, rerata perolehan skor pada siklus pertama 59.75% menjadi 69.44% pada siklus 2 dan 78.56% pada siklus 3. Pada siklus 3 mengalami kenaikan 9.12% dari siklus 2.Indicator motivasi dan kegairahan dalam mengikuti pelajaran pada siklus pertama 60.20% dan pada siklus kedua 76.65% dan pada siklus ketiga 82.56%. Aktivitas siswa yang relevan dengan kegiatan pembelajaran pada siklus 2 dan siklus 3 mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus 1. Pada siklus 2 mengalami kenaikan 12.38% dibandingkan dengan siklus I. sedangkan pada siklus 3 mengalami kenaikan 9.23 % dibandingkan dengan siklus 2. Aktivitas siswa yang kurang relevan dengan kegiatan diatas mengalami penurunan persiklus yaitu siklus II     9.23 % dibandingkan siklus I dan siklus III 10.03 % dibandingkan siklus II. Skor rerata aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus pertama, siklus kedua dan peningkatan signifikan pada siklus ketiga. Skor rerata aktivitas siswa yang kurang relevan dengan pembelajaran mengalami penurunan dari siklus pertama, siklus kedua dan mengalami penurunan yang signifikan pada siklus ketiga. Skor rerata pemahaman siswa tentang materi-materi yang telah disampaikan mengalami peningkatan, demikian juga pada penuntasan belajar siswa mengalami peningkatan

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR

Abstract: This study aims to improve the quality of education by making changes towards improvements to students' mathematics learning activities and outcomes by applying the Realistic Mathematics Learning model. This research was conducted in class X SMA Negeri Rambipuji in the even semester from April 19 to May 17 2016, with 32 students. This research is a classroom action research (PTK) which consists of 2 cycles with 4 stages, namely planning, implementing, observing and reflecting. Activity data were collected through observation at each lesson and learning outcomes were obtained through tests at the end of each cycle. Based on the data analysis, it was found that student activity increased the percentage of cycle I and cycle II, namely 68% and 82%. Meanwhile, the learning outcomes increased by 61% and 89%. From the results of this study, it can be concluded that the application of a realistic mathematics learning model can increase the activity and learning outcomes of class X SMA Negeri Rambipuji on the subject of cubes and blocks for the 2017/2018 academic year.   Keywords: Realistic Mathematics Learning; Activities; Learning Outcome

Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama

Tujuan penelitian ini adalah meninjau penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dan materiil dari Penetapan Nomor:916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Isu yang muncul adalah hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam amarnya mengizinkan perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan Kristen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang menggunakan studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini yaitu Pertama, penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil, yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya menemukan hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi sahih atau autentik. Namun dalam pertimbangan hukumnya melewatkan aturan hukum terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak perkawinan beda agama dengan eksistensi yang lebih kuat karena hakim Mahkamah Konstitusi tinggi jabatannya dalam pengujian materiil Undang-Undang yang berlaku serta Putusannya bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi. Sehingga amar Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengizinkan perkawinan beda agama. Kedua, penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil, hakim menggunakan interpretasi subsumptif, interpretasi sistematis logis dan interpretasi teleologis atau sosiologis, sehingga penemuan hukum oleh hakim merupakan penemuan hukum yang progresif dan hakim dalam menemukan hukum beraliran soziologische rechtsschule

SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN MUSLIM

Halâl Certification as an Application of Islamic Business Ethics in Muslim Consumer Protection Halâl certification in food is needed by Muslim consumers to provide assurances that they are not consuming or using product or service that are not halâl so that no sin is commited. It is the duty of government to provide assurances to Muslim consumers that consumer goods or services that are circulating amongst society are really halâl. The halâl label itself provides benefits to businesses such as improving consumer confidence to consume, reaching the global halâl food market, increasing the marketability of products in market and low cost investment. Muslim consumers also have to be smart before purchasing product or services for security and safety.DOI: 10.15408/ajis.v14i1.125

STRATEGI PENGEMBANGAN BANK PAKAN SAPI DENGAN PENDEKATAN MODEL BISNIS KANVAS

The purpose of this study was to describe and improve the business model of Sepakat feed bank group, Tanggat Village, Monta District, Bima Regency. Data collection procedures through in-depth interviews and focus group discussion. Data analysis using business model canvas approach and SWOT analysis to produce a business model prototype. The results of this study show elements that must be improved in the initial mapping of the business model are value proposition, channel, key activities, key resources, key partner and revenue stream. The SWOT analysis illustrates that the strengths possessed are well-mapped customers and abundant raw materials. The weaknesses are low quality of human resources to maintenance feed process equipment, limited land, lack of superior forage varieties, product distribution channels are not varied and limited business capital. Opportunities that can be exploited are the development of new feed product, utilization of information technology and government support. The threats they face are dependence on one feed product and the climate. Improvement strategies carried out include creating new products (value proposition), utilizing various facilities for selling product such as social media and BUMDes (channels), establishing separate business units to manage feed banks (key activities), making superior forage by utilizing Bima Regency government land (key resources), cooperate with financial institutions (key partners) and add variety of feed product as main source of income (revenue stream).  Feed affects the reproductive cycle of cows,which has an impact on efforts to increase the population. The purpose of this research is to describe and improve the business model using the Business Model Canvas (BMC) approach and SWOT analysis to produce a new business model prototype for the Sepakat feed bank group. The procedure for collecting data in this study was in-depth interviews and focus group discussion (FGD). The results of this research show that the main elements that must be improved in the initial mapping of the business model in the agreed feed bank group are value propositions, channels, key activities, key resources, key partners, and revenue streams. The SWOT analysis illustrates that the strengths are well-mapped customers, abundant raw materials. The weaknesses are in the low quality of human resources in terms of maintenance of feed processing equipment, limited land, and the lack of superior forage varieties, processed feed production is not continuous, product distribution channels are not varied, and business capital restrictions. Opportunities that can be exploited are the development of new processed feed products, utilization of information technology and government support. The threats faced are dependence on one processed product and a climate dominated by a dry season. Improvement strategies carried out include creating new products (value proposition) using feed formulations based on availability, nutritional content, and prices of feed raw materials, utilizing various facilities for sales channels (channels) such as social media and BUMDes, establishing separate business units to manage feed banks (key activities), establishing superior foraging nurseries by utilizing land belonging to the Bima district government (key resources), establishing cooperative partnerships with financial institutions (key partners) and ensuring feed processing machines continue to function and operate to produce feed as a source of main income (revenue stream)

Religious Pluralism in Indonesia: Helpful and Hindering Aspects

Indonesia today is not only a country with diverse religions, ethnicities, and races, but also a country with several challenges related to issues of religious pluralism. This report tries to describe how tolerance, pluralism (religious), and dialogue among members of religious communities in Indonesia have been promoted and improved. It also attempts to map the hindrances to religious pluralism in Indonesia.Firstly, this report will explore the helpful aspects of emerging issues of religious pluralism in Indonesia, including the roles of government, individuals, and non-governmental organizations that work to enhance public awareness and understanding about how to engage with other members of other religious communities. Secondly, it will explore those aspects that hinder the efforts in promoting inter-religious harmony in Indonesia, such as the fatwas (Islamic decrees) of MUI (Islamic Ulama' Council), and the rise of the Islamic fundamentalist movement

Perjanjian Pembiayaan Leasing Terkait Hukum Jaminan Dalam Upaya Pengembangan Hukum Perjanjian Di Indonesia Dikaitkan Dengan Politik Hukum

Regulations that become positive state laws, when they are made, cannot be separated from political influence, both from the executive, legislative and social conditions. This factor affects the speed of regulation. This economic interests content includes those in power, owners of capital, or the community's interests. The history of regulation development in the legal politics behind the regulation include leasing and guarantees, starting from buying and selling in the Civil Code, guarantees when lending and borrowing up to the minister of Finance. How is the development of leasing and guarantee law, the laws that govern it and how the rule of law corridors to the regulatory needs of the development of treaties on assets are the focus of discussion in this journal article.Keywords: Leasing; Guarantee Law; Legal Politics AbstrakPeraturan yang menjadi hukum positif negara, saat dibuat  tidak lepas dari pengaruh politik, baik pengaruh pihak eksekutif, legislatif dan kondisi sosial masyarakat. Anasir ini mempengaruhi cepat tidaknya suatu peraturan saat dibuat, muatan kepentingan ekonomi pemegang kekuasaan, pemilik modal ataupun kepentingan masyarakat. Sejarah perkembangan suatu peraturan dari waktu kewaktu, dapat terlihat politik hukum dibalik peraturan tersebut, misalkan ketentuan leasing dan jaminan, berawal dari jual-beli yang ada dalam KUHPerdata, jaminan saat pinjam meminjam sampai dengan Peraturan-peraturan Menteri Keuangan. Bagaimana perkembangan leasing dan hukum jaminan, perundang-undangan yang mengaturnya serta bagaimana koridor negara hukum terhadap kebutuhan peraturan dari perkembangan perjanjian-pejanjian dalam harta kekayaan menjadi fokus pembahasan dalam artikel jurnal ini.Kata Kunci: Leasing; Jaminan; Kebijakan Huku

Hubungan Antara Kemampuan Membaca Al-Qur'an Dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist Siswa Kelas XI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Tahun Pelajaran 2015/2016

Abstrak: Tesis dengan judul “Hubungan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Dengan Prestasi Hasil Belajar Mata Pelajaran Al-Qur`an Hadits Siswa Kelas XI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Tahun 2015/2016” dilator belakangi oleh kemampuan membaca Al-Qur`an siswa yang rendah, dan adanya asumsi peneliti mengenai hubungan antara kemampuan membaca al-Qur’an dengan prestasi belajar Mata Pelajaran Al-Qur`an Hadits. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kemampuan membaca Al-Qur’an dengan Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa Kelas XI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur tahun 2015/2016. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian adalah : (1). Bagaimanakah Kemampuan membaca Al-Qur’an Siswa Kelas XI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur tahun 2015/2016?. (2). Bagaimana prestasi belajar Alqur’an Hadits siswa Kelas XI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur tahun 2015? (3). Adakah hubungan antara kemampuan membaca Al-Qur’an dengan prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa Kelas XI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur tahun 2015/ ? Untuk menjawab pertanyaan ini maka peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Dari hasil olah data, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan membaca Alqur’an dengan prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa Kelas XI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur tahun 2015/2016.Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh r hitungsebesar 0,978 dimana menurut tabel r hitung dengan jumlah responden 48 orangdengan taraf signifikansi 5% adalah 0,404 Oleh karena r hitung lebih besar dari rtabel dengan taraf signifikasi 5%, maka ini membuktikan bahwa hipotesis yangberbunyi “terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuanmembaca Al-Qur’an dengan prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa KelasXI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur tahun 2015/2016” dapat di terima. Kata Kunci :Kemampuan ,Membaca , Prestasi Akademi

PENENTUAN DEWASA MENURUT HUKUM ISLAM DAN BERBAGAI DISIPLIN HUKUM

Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum. Setiap orang atau subjek hukum mempunyai kecakapan hukum (rechtsbekwaamheid) atau kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbevoegdheid), akan tetapi juga tidak semua subjek hukum mempunyai kecakapan serta kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Salah satu syarat cakap hukum adalah dewasa, dan penting untuk melihat batasan dewasa menurut berbagai disiplin hukum serta pengaruh mazhab hukum dalam penentuan batasan dewasa dari masing-masing disiplin hukum. Ketentuan tentang batasan dewasa berakibat hukum terhadap sah atau tidaknya dia melakukan perbuatan hukum