Financial System Stability in Indonesia During the Global Financial Crisis 2007/2008: Conventional Vis-à-vis Islamic

This research aims to analyze the financial stability especially in dual banking system in Indonesia and discusses the role of Islamic banks in the financial stability of national banks. In addition, this study also focuses on the analysis of the determinants of financial stability namely on the national banking Industry. This research uses panel data in which combined data between time series and cross section with an observation periods are 2005:1 - 2009:1 by using an internal variable of banks and macroeconomic data. Z-score analysis will be used as main tool analysis regressed with internal variable. Empirical results obtained from this research shows that during the period of 2005:1 - 2009:1 banking financial stability, for both conventional and Islamic and categorized based on an asset scale, the movement of the Z-score value is different. From the Z-score values analysis shows that Islamic banks are the most stable bank with a trend increased sharply when compared with other banks, namely conventional couterparts. If viewed from each category, small conventional banks more stable than small Islamic banks, and there are declining trend in 2005:1 to 2009:1. Whereas for large and middle conventional banks the trend of the Z-score movement are in the same patterns. This study also founds that the determinant of the banking stability can be seen from two sides namely bank\u27s internal factors and macroeconomic factors. Internal factors consist of: Income Diversity (ID), Credit or Financing (Loan), Total Assets (TA), Operational Cost (Cost), Cost Income (CI), Loan Asset (LA), Current Liability (CL), Cash to Current Liabilities (CCL), Capital Bank (MDL). While macroeconomic factors consist of: inflation, BI Rate, Exchange Rate, Composite Index (JCI), the Gross Domestic Product (GDP). This research also examined the extent to which the role of Islamic banks and the global financial crisis to the financial stability of national banking. This analysis shows that the global financial crisis and Islamic banks affect significantly to the financial stability of banking industries in Indonesia

Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains

Dalam perkembangannya postivisme terdiri dari, positivisme sosial, positivisme evolusioner, positivisme kritis. Ketiga positivisme diatas dibahas dalam positivisme Auguste Comte dilihat dari analisa epistimologis dan nilai etisnya terhadap sains. Menghadapi filsafat positivisme Auguste Comte, disatu fihak orang mengatakan bahawa filsafat tersebut tidak lebih dari sebuah metode atau pendirian saja. Sedangkan dilain pihak orang mengatakan bahwa filsafat positivisme itu merupakan “sistem afirmai” sebuah konsep tentang dunia dan manusia. Aguste Comte telah menunjukkan bahwa didalam perkembangan jiwa manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhan, terdapat suatu kemajuan. Kemajuan itu akan dicapai, pada saat perkembangan datang, pada saat yang disebut positif. Positivisme berakar pada empirisme. Positivisme adalah: bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid, dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi obyek pengetahuan. Dengan demikian positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subyek dibelakang fakta, menolak segala penggunaan metode diluar yang digunakan untuk menelaah fakta. Aguste Comte adalah tokoh aliran positivisme, pendapat aliran ini adalah indera amatlah penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Bila dilihat dari nilai etisnya terhadap sains maka dapat dinyatakan bahwa apabila pradigma positivisme maka objeknya empiris macam pengetahuannya menunjukkan sains dan dapat diukur dengan logis dan bukti empiris

Korelasi Dukungan Sosial Dan Konsep Diri Dengan Agresifitas Remaja

Penelitian ini bertujuan untuk menguji korelasi antara Dukungan Sosial dan Konsep Diri dengan AgresifitasRemaja. Subyek Penelitian ini adalah siswa SMPN 1 Purwoasri Kediri. Subyek dalam penelitian ini 100 orang.Pengambilan sampel menggunakan tehnik quota sampling dengan karakteristik subyek : 1) remaja awalberusia 13-16 th 2) berjenis kelamin laki laki dan perempuan.Alat pengumpul data yang digunakan dalampenelitian ini adalah: Skala Dukungan Sosial, Skala Konsep Diri dan Skala Agresifitas Remaja.Ketiga skala inimenggunakan model skala likert yang terdiri dari 5 alternatif pilihan jawaban. Sedangkan metode analisis datayang digunakan adalah analisa regresi. Hasil dari analisa regresi menunjukkan ada korelasi antara DukunganSosial dan Konsep Diri dengan agresifitas remaja dengan nilai R= 0,437 pada p=0,001, artinya ada korelasiyang sangat signifikan. Sedangkan pada korelasi parsial didapatkan ada korelasi negatif yang sangatsignifikan antara Dukungan Sosial dan agresifitas remaja dengan nilai rpar = x1y = - 0,265 dengan p = 0,000dan tidak ada korelasi antara Konsep Diri dengan Agresifitas remaja dengan nilai rpar = x2y = -0,075dengan p = 0,141 (p>0,05

Pengembangan Perangkat Perkuliahan Berbantukan Paduan Cmap Tools Dengan Learning Cycle Guna Membekali Integrating Subject Ability Bagi Calon Guru Dalam Rangka Menyongsong Perubahan Kurikulum

Penelitian ini bertujuan mengembangkan Rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja mahasiswa menggunakan teknologi peta konsep (Cmap Tools) dan model siklus belajar guna membekali kemampuan mengintegrasi mata pelajaran untuk calon guru. Penelitian ini menggunakan metode Research & Development (R & D) dan menganut model pengembangan Plomp (1994). Subyek coba yang digunakan adalah mahasiswa PGSD kelas VG A sebanyak 7 orang. Uji coba dilakukan dalam dua uji coba, yakni uji coba perseorangan dan uji coba kelompok kecil. Teknik pengambilan data menggunakan tes dan angket. Angket dipergunakan dalam rangka memvalidasi kepada expert, sedangkan tes dipergunakan untuk mengungkapkan kemampuan calon guru dalam mengintegrasikan mata pelajaran. Analisis data hasil angket dan tes menggunakan 75tatistic deskriptif dan konversi ke dalam data kualitatif sebagai wujud degree of achievement. Hasil uji coba perseorangan menunjukkan bahwa perangkat perkualiahan mencapai tingkat “cukup” efektif, sedangkan hasil uji coba uji coba kelompok kecil menunjukkan hasil “baik” dan “sangat baik.” Rencana pelaksanaan pembelajaran yang mampu membekali kemampuan mengintegrasikan mata pelajaran memuat model siklus belajar 5 E (engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation). Tahapan engagement berisi motivasi menggunakan pentingnya kemampuan mengintegrasi mata pelajaran dalam kurikulum terbaru (2013); tahapan exploration berisi aktivitas mengeksplorasi software Cmap Tools dan dokumen kurikulum 2006, dan membuat representasi integrasi mata pelajaran dalam bentuk peta konsep menggunakan Cmap Tools, tahapan explanation berisi aktivitas penjelasan dari peta konsep yang telah dibuat; tahapan elaboration adalah menerapkan dalam kurikulum 2013, sedangkan tahapan evaluation adalah menilai produk. Lembar Kerja Mahasiswa disusun dengan memberikan kesempatan mahasiswa bereksplorasi dengan software Cmap Tools dan mengarahkan mahasiswa untuk fokus pada kata benda/frase kebendaan pada kompetensi dasar untuk keperluan mengintegrasikan konsep antarmapel

Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan undang-undang pertambangan mineral dan batubara? Kedua, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan perspektif masyarakat hukum adat yang berkeadilan ekologis? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan undang-undang pertambangan mineral dan batubara saat ini hendaknya disesuaikan dengan putusan-putusan mahkamah konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks perizinan. Pemerintah daerah provinsi sekarang ini mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk mengeluarkan izin tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang sebenarnya masih bersifat semi sentralistik dan secara kewilayahannya dalam konteks tambang masih berada di kabupaten, sementara pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat; kedua, Kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan perspektif masyarakat hukum adat yang berkeadilan ekologis terletak pada konsep kearifan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini tambang yang menjadi hak penguasaan negara. Terdapat hubungan timbal Balik antara manusia dengan alam, dimana masyarakat hukum adat selalu menempatkan keseimbangan alam dalam pengelolaan lingkungan (participerend cosmisch), sehingga keadilan ekologis dapat dirasakan semua unsur alam, selain manusia.The problems in this paper are: first, what are the mining resource management policies based on mineral and coal mining laws? and second, how is the mining resource management perspective of the ecological justice community indigenous people? This research method uses normative legal research with the classification of secondary data including primary legal materials including legislation in the fields of mineral and coal mining, environmental protection and management, and regional government. Secondary legal material in the form of books and journals, while secondary legal material in the form of online news. Data analysis using qualitative juridical analysis. The results of this study are first, current mining resource management policies based on mineral and coal mining laws should be adjusted to the decisions of the constitutional court and Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government in the context of licensing. The provincial government is currently taking over the authority of the district / city government to issue mining permits under Law No. 23 of 2014 which are actually still semi-centralistic and in the territory in the context of mines still in the district, while the provincial government is the representative of the central government; secondly, the policy of managing mining resources from the perspective of indigenous peoples with ecological justice lies in the concept of indigenous peoples' wisdom in managing natural resources, in this case mining which is the state's right of control. There is a reciprocal relationship between humans and nature, where customary law communities always place natural balance in environmental management (participerend cosmisch), so that ecological justice can be felt by all elements of nature, other than humans

Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkait dengan Rekomendasi Dokumen Ukl-upl (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

Artikel ini membahas tentang Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi karena para pemrakarsa atau pemilik kegiatan dan/atau USAha masih banyak yang tidak mengetahui bahwa kegiatan USAhanya tersebut masuk dalam kegiatan yang wajib UKL-UPL. Permasalahan yang diangkat adalah Apakah Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Malang dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 yo pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 dan hambatan yang di hadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 yo Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012, serta bagaimana upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosioloogis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Malang telah dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 yo Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012, namun belum efektif karena adanya kendala dalam faktor penegak hukumnya, serta kendala dari faktor masyarakat (pemilik USAha dan/ atau kegiatan). Hambatan dalam mengimplementasika Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 yo Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 adalah wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang sangat luas, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Dokumen UKL-UPL, lamanya waktu perbaikan atau penyempurnaan sehingga pengembalian UKL-UPL melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga proses penerbitan dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup juga menjadi terhambat. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada, mengoptimalkan fasilitas yang ada, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, melakukan sosialisasi, serta seminar

Kapasitas Lentur Balok Beton Tulangan Bambu Petung Vertikal Dengan Takikan Tipe U Dengan Lebar 1 cm dan 2 cm Pada Tiap Jarak 15 cm

Semakin bertambahnya penduduk semakin bertambah juga kebutuhan akan rumah tinggal sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan penggunaan baja sebagai tulangan, sedangkan baja adalah bahan material yang tidak dapat diperbaharui sehingga semakin menipis akan semakin mahal. Daerah pedesaan banyak memiliki potensi bambu sehingga para ahli struktur banyak meneliti tentang penggunaan bambu sebagai alternatif pengganti tulangan baja pada pembuatan rumah sederhana sehingga masyarakat pedesaan golongan ekonomi menengah ke bawah dapat membangun rumah tinggal dengan biaya yang relatif lebih murah. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui nilai kapasitas lentur pada balok beton tulangan bambu petung vertikal dengan takikan tipe u lebar 1 cm dan 2 cm pada tiap jarak 15 cm. Material bambu yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan bambu petung yang dipotong dengan dimensi 5 mm x 20 mm x 1800 mm. Jumlah benda uji pada penelitian ini adalah 18 buah balok berukuran 110 mm x 150 mm x 1700 mm dengan rincian enam buah balok menggunakan takikan 1cm, enam buah balok menggunakan takikan 2 cm dan 6 buah balok menggunakan tulangan baja polos Ø8 mm. Mutu beton yang digunakan yaitu minimal 17,5 Mpa dan uji lentur dilakukan pada umur balok 28 hari dengan metode two point loading. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukan bahwa nilai kapasitas lentur balok beton tulangan bambu dengan takikan 1 cm sebesar 0,3264 ton-m, dengan takikan 2 cm 0,3668 ton-m dan dengan tulangan baja Ø8 sebesar 0,5643 ton-m sehingga didapatkan nilai perbandingan dalam persen antara balok beton tulangan bambu takikan 1 cm dan balok beton tulangan bambu takikan 2 cm dengan balok beton tulangan baja Ø8 mm yaitu berturut-turut sebesar 57,85 % dan 64,99 %. Kata kunci : Kapasitas Lentur, Tulangan Bambu, Balok Beton Tulangan Bamb