EFEKTIVITAS PATROLI SIBER DALAM MENGUNGKAP KASUS UJARAN KEBENCIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG

Meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, tentu menimbulkan sejumlah tantangan dan permasalahan, salah satunya kejahatan siber. Sebanyak 80% kejahatan siber didominasi oleh kasus ujaran kebencian (hate speech). Polri berkomitmen untuk menangani kasus ujaran kebencian dengan baik, yaitu dengan melakukan upaya preventif melalui patroli siber di media sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti : Efektivitas patroli siber dalam mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum polres buleleng dan upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas patroli siber untuk mengungkap kasus ujaran kebencian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, teknik pengamatan secara langsung dan teknik wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Efektivitas patroli siber dalam mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Buleleng kurang efektif, hal ini ditentukan berdasarkan 5 faktor, yaitu : Faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat. Upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas patroli siber untuk mengungkap kasus ujaran kebencian dilakukan dengan upaya internal dan upaya eksternal

HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DENGAN PEMBUKTIAN TES DEOXY NUCLEIC ACID TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA DENGAN ADANYA PERJANJIAN PASKA PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 telah memperjelas kedudukan anak luar kawin. Hubungan yang terbentuk antara anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA (Deoxy Nucleic Acid) terhadap ayah biologisnya akan menimbulkan hak perdata bagi anak tersebut. Putusan MK tersebut mengakomodasi status hukum dan hak perdata seorang anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA secara sah. Di Bali yang menganut sistem pewarisan patrilineal hanya mengenal pewaris adalah keturunan laki-laki/purusa dari hasil perkawinan yang sah secara hukum adat Bali. Anak astra dalam hukum waris adat Bali tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya, kecuali dipersengketakan. Permasalahannya adalah bagaimana hak waris pada anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA dengan ayah biologis yang telah memiliki perjanjian paska kawin dengan istri sahnya menurut hukum waris adat Bali. Ditemukan bahwa pada situasi tersebut maka anak astra hanya bisa mendapatkan warisan berdasarkan kerelaan dari ayah biologis tanpa mengganggu harta dari istri sah ayah biologisnya

IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (STUDI PADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN BULELENG)

Mengingat pentingnya peranan Notaris maka dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat.Penelitian ini meneliti implementasi Kode Etik Notaris pada notaris-notaris di Kabupaten Buleleng  dan bagaimana implikasi sehubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yang dilakukan di Majelis Pengawas Daerah Kabupaten  Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Implementasi Kode Etik Notaris oleh notaris-notaris di Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik. Belum ditemukan kasus pelanggaran kode etik dalam tiga tahun terakhir, hanya ada pelanggaran-pelanggaran kecil, yang tidak dilakukan lagi setelah ditegur. Implikasi Kode Etik Notaris pada notaris-notaris di Kabupaten Buleleng  berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena sebagai pengemban profesi hukum, notaris  yang berpegang teguh mentaati dan melaksanakan kode etik akan memperoleh implikasi positif bagi pribadi notaris maupun organisasi

KONSTRUKSI HUKUM JASA PARKIR TEMPAT KHUSUS DAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN BULELENG (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG)

Masih menjadi perdebatan tentang konstrusi hukum jasa parkir dan pelaksanaannya. Ada yang berpendapat bahwa dilihat dari ciri-cirinya jasa parkir lebih dekat pada perjanjian penitipan barang, ada yang berpendapat jasa parkir lebih condong pada perjanjian penyewaan. Penelitian ini meneliti pelaksanaan konstruksi hukum jasa parkir tempat khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, kendala-kendala dalam pelaksanaan konstruksi hukum jasa parkir tempat khusus dan upaya yang harus dilakukan dalam  penyelenggaraan jasa parkir tempat khusus oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan konstruksi hukum jasa parkir tempat khusus oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menunjukan ciri-ciri sebagai perjanjian penyewaan tempat. Kendala-kendala pelaksanaan konstruksi hukum jasa parkir tempat khusus yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng: masih terbatasnya tempat parkir, termasuka tempat khusus parkir di Kabupaten Buleleng, dan masih belum efesiennya pengelolaan parkir antara lain karena masih dikelola dengan cara manual. Upaya mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan jasa parkir tempat khusus oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng: menyiapkan tempat parkir untuk menambah yang sudah ada, upaya penggunaan sistem aplikasi digital dalam pengelolaan parkir

IMPLEMENTASI TRI HITA KARANA SEBAGAI KONSEP DASAR AGAMA HINDU (Kajian Psikologi Hukum)

Berdasarkan kodtratnya manusia adalah mahluk social (mahluk bermasyarakat). Dalam hubungannya dengan manusia sebagai mahluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia memiliki bermacam ragam kebutuhan batin maupun lahir, karena itu manusia selalu membutuhkan pegangan dan falsafah hidup yaitu aturan hidup (norma hukum) dan hukum agama, karena manusia merasa bahwa dalam jiwanya ada suatu kepentingan-kepentingan dan perasaan yang mengakui adanya Yang Maha Kuasa tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan. Masyarakat di Bali sebagai masyarakat sosial, dalam peradabannya juga memiliki konsep norma yang mengatur kehidupannya dalam peradabannya sejak jaman dikenalnya kebudayaan yaitu falsafah hidup dengan konsep kosmologi TRI HITA KARANA . Konsep ini dapat melestarikan keaneka ragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Permasalahannya adalah bagaimana berprilaku (berkarma) yang baik dan benar berdasarkan konsep Tri Hita Karana agar dapat memenuhi kewajiban didalam kehidupan dan berkehidupan untuk menuju kedamaian dan kebahagiaan ? Hal itu perlu adanya pemahaman untuk dapat menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan, berprilaku sesuai dengan kehendak Ida Shangyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa, yakni melalui sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini Psikologi, hukum agama dan konsep Tri Hita Karanasangat berpengaruh dan saling menunjang, sertamenjadi faktor penting untuk tercapainya keseimbangan, ketentraman, dan kedamaian menuju kebahagian hidup. Ilmu psikologi dapat meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan berprilaku, juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa umat beragam

PENYULUHAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANJI SAKTI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) KELAS II B SINGARAJA

Penyuluhan Hukum merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma yang ke tiga “Pengabdian Kepada Masyarakat” yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan. Kegiatan ini dalam rangka penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat tercipta budaya hukum dan tegaknya supremasi hukum. Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja merupakan suatu kewajiban dalam rangka membantu memberikan informasi, pencerahan, dan pemahaman tentang aturan-aturan hukum yang berlaku kepada masyarakat, di desa pada umumnya. Namun pada kegiatan penyuluhan hukum ini dikhususkan untuk warga binaan yang ada di Lapas Klas IIB Singaraja. Penyuluhan hukum berjalan dengan baik dan lancar, dimulai dengan penyampaian sambutan baik dari Kalapas dan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, kemudian dilanjutkan pemaparan materi dari nara sumber yang sudah ditentukan sesuai kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh warga binaan selaku peserta penyuluhan. Kemudian dilanjutkan diskusi atau tanya jawab, sehingga warga binaan merasa mendapat pencerahan dan berharap agar kelak mereka keluar dari Lapas (bebas) mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum sehingga dapat diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan lagi atau tidak lagi terjerumus pada lubang yang sama

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN BULELENG

Kebutuhan parkir yang semakin penting, ketersediaan belum optimal, potensinya sebagai obyek retribusi yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah, dan masih adanya beberapa permasalahan, merupakan hal yang mendorong pentingnya dilakukan kajian mengenai parkir. Penelitian ini mengkaji masalah-masalah tentang kekuatan hukum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng, tata cara pengelolaan jasa parkir di Kabupaten Buleleng, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak terkait pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena meneliti pelaksanaan norma dalam hal ini norma hukum berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Perda Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tata cara pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, didasarkan perjanjian kerja dengan petugas parkir, untuk melakukan pemungutarn retribusi parkir dengan jasa pungut parkir  sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir. Hak dan kewajiban para pihak terkait pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng sudah terpenuhi  dengan baik

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG)

Sampah adalah material yang dibuang dari sisa hasil produksi industri maupun rumah tangga. Satpol PP melakukan operasi tangkap tangan, pelanggar dikenakan sanksi tindak pidana ringan membayar denda yang sudah diputuskan Hakim saat sidang. Sanksi yang diberikan menimbulkan efek jera agar tertib terhadap peraturan dan menciptakan lingkungan yang indah. Penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan lokasi penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yaitu teknik studi dokumentasi dan teknik wawancara, dengan pengolahan data kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi yang diberikan tipiring. Kendala yang dihadapi kendala internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan yaitu lebih meningkatkan koordinasi pembentukan sumber daya manusia

SISTEM PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA ADAT SIAKIN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

Penelitian ini berjudul Sistem Perkawinan Poligami di Desa Adat Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) bahwa sistem perkawinan Indonesia menganut asas monogami. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga dua permasalahan dalam tulisan ini yakni: 1) Bagaimana keabsahan perkawinan pada sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin?, dan 2) Bagaimana penguasaan harta bersama pada sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deksriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Siakin Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berpoligami dan prajuru adat Di Desa Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Sumber data Sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil pembahasanya menunjukkan bahwa 1) keabsahan perkawinan poligami di Desa Adat Siakin ketika pasangan suami istri telah melakukan upacara beakaonan, dan 2) harta bersama pasangan suami istri yang berpoligami menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan poligami

PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN POHON KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN BULELENG (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG)

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yang dalam prakteknya belum dapat ditegakkan secara maksimal. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Di Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, 2. Apa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Buleleng, 3. Apa upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: teknik studi dokumentasi, teknik wawancara, teknik observasi pengumpulan bahan data menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut: 1. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yaitu Pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, Pasal 5 ayat (1) berbunyi Setiap kegiatan penebangan pohon di tepi jalan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ruang Terbuka Hijau, pada ayat (2) berbunyi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan. 2. Sehubungan dengan adanya kendala yang dihadapi dalam perlindungan pohon di kawasan perkotaan khususnya di Kota Singaraja, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mengatasi kendala Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng melalui : sosialisasi, edukasi, pengembangan/penanaman pohon, pengawasan dan masyarakat