PENERAPAN SISTEM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR

ABSTRAK Sejumlah kasus tindak pidana pembalakan liar diikuti dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Beberapa indikasi dari kasus-kasus tersebut adalah dengan dimanfaatkannya sektor jasa keuangan, terutama bank untuk mentrasfer dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Dalam penanganan TPPU, pendekatan follow the money dikedepankan untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan sebagai bagian dari sistem anti pencucian uang (APU). Selain itu, sistem APU juga mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi keuangan. Sejumlah lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penegak hukum, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan tindak pidana asal pembalakan liar. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis, koordinasi antar lembaga, perbedaan persepsi, penerapan multidoor approach, dan ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung sistem APU masih menjadi kendala yang harus diselesaikan. Untuk mengatasinya, maka perlu dilakukan upaya mengoptimalkan pendekatan follow the money dengan meningkatkan pemahaman penegak hukum tentang pendekatan ini, mendorong koordinasi antar lembaga-lembaga yang terlibat dengan mengoptimalkan upaya multi-door approach, serta meningkatkan kepatuhan lembaga penyedia jasa keuangan dalam menerapkan sistem APU. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, studi kasus, serta penelitian literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kata kunci: tindak pidana pencucian uang; tindak pidana pembalakan liar; sistem anti pencucian uang.   ABSTRACT Several illegal logging cases are followed by money laundering. Some indications of money laundering in those illegal logging cases are the uses of financial service sector, especially banking to transfer money from proceed of crime. In handling money laundering, follow the money approach is using to detect suspicious transaction as a part of anti-money laundering system. Furthermore, anti-money laundering system also requires financial service provider to implement precarious principles in financial transaction. Several institutions, such as anti-money laundering agency (PPATK), law enforcement institution, and Ministry of Environment and Forestry (KLHK) are involved in preventing and combating money laundering with illegal logging as the predicate offence. According to the analyzes, coordination among institutions, different perceptions, lack of implementation of multi-door approach and lack of implementation on anti-money laundering system by financial service provider become obstacles in combating those crimes. To deal with the obstacles, several efforts are proposed such as by enhancing law enforcer understanding on follow the money principle, promoting coordination among the institutions to implement multi-door approach, and enhancing conformity of financial service provider in implementing anti-money laundering system. To conduct the analyzes, literature research, statutory research, and case study are used as the methodology of research. Keywords: money laundering; illegal logging; anti money laundering system. &nbsp

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL OLEH PELAKU UMKM

Pendaftaran merek bagi UMKM memiliki peran penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Misalnya, menggunakan merek terkenal kemudian disematkan pada produk yang sejatinya bukan bersumber dari pemilik merek tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dan bagaimana akibat hukumnya jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia serta sanksinya apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk melakukan kajian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan akibat hukum yang akan diperoleh oleh pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, serta sanksi apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek bersangkutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) hal yaitu pertama, perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu preventif atau represif. Kedua, akibat hukum jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia adalah tidak dapat menempuh jalur hukum apabila terjadi suatu sengketa. Selain itu, terdapat sanksi perdata, administrasi negara, dan pidana apabila pelaku UMKM menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal di Indonesia

Abstrak Maraknya penggunaan peer-to-peer lending berbasis Fintech Illegal di Indonesia menimbulkan banyak pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan peer-to-peer lending berbasis fintech illegal. Fintech illegal memiliki kemampuan dalam mempromosikan nama mereka dengan iming-iming pinjaman suku bunga rendah, pinjaman 1 jam cair, dan lainnya. Di sisi lain, Fintech ilegal seringkali juga melakukan penagihan dengan cara yang kasar hingga penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara fintech illegal tersebut. Penyalahgunaan data pribadi acap kali terjadi apabila konsumen tidak mampu membayar tagihan sehingga data konsumen disebarluaskan dengan maksud untuk menimbulkan itikad membayar konsumen serta seringkali mendapatkan ancaman-ancaman melalui whatsapp, sms, dan telepon. Dengan demikian, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap data pribadi yang disalahgunakan berbasis fintech illegal di Indonesia? Bagaimana regulasi-regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa latar belakang dan permasalahan tersebut, dihubungkan dengan kerangka pemikiran hukum kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, masih ditemukannya ketidakefektifan regulasi dengan masalah tersebut sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen atas penyalahgunaan data pribadi berbasis fintech. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Data Pribadi, Konsumen Abstract The widespread use of illegal Fintech-based peer-to-peer lending in Indonesia has led to many violations of consumer protection. In fact, there are still many people who use illegal fintech-based P2P lending. Illegal Fintech services have the ability to promote their name with the lure of low-interest loans, loans that are disbursed in 1 hour, and etc. On the other hand, illegal Fintech providers often also collects in a rude way, even to the point of misuse of personal data by the illegal fintech service providers. Misuse of personal data often occurs when consumers are unable to pay bills so that consumers data are disseminated with the intention to make consumers pay and often receive threats via WhatsApp, SMS, and phone calls. Therefore, what is the form of legal protection for consumers against misused personal data based on illegal fintech in Indonesia? How are the regulations governing the protection of personal data. This study uses a normative juridical method by analysing the background and problems, associated with a qualitative legal framework. Based on this research, regulations are still found to be ineffective with this problem so that there is a need for clear legal protection efforts for consumers for the misuse of fintech-based personal data. Keywords: Personal Data Protection, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Personal Data, Consume

Ketidakoptimalan Peran Pemerintah dalam Menegakkan Kebijakan Terkait Penanggulangan Sampah Kiriman yang Tidak Terkendali di Indonesia

AbstrakDari tahun ke tahun sampah merupakan permasalahan utama bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan riset, sampah yang timbul kebanyakan berasal dari kegiatan manusia sehari-hari. Begitu pula dengan sampah kiriman yang tiap tahun menjadi permasalahan utama di Indonesia. Ketidaktegasan kebijakan pemerintah menjadi permasalahan utama pula dalam upaya penanggulangan sampah kiriman itu sendiri yang terjadi tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini diadakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tentang penanganan sampah kiriman di setiap daerah Indonesia yang terkena dampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sumber-sumber kepustakaan yang terhimpun dalam data sekunder. Hasil penelitian yang akan dicapai yaitu mengulas ketidakoptimalan pemerintah dalam menegakkan kebijakan terkait penanggulangan sampah kiriman yang tidak terkendali di Indonesia. Kata Kunci: Indonesia, Kebijakan, Pemerintah, Sampah Kiriman. AbstractFrom year to year, waste is a major problem for all countries in the world, including Indonesia. Based on the research, most of the waste that arises came from daily human activities. Likewise, waste shipment is a major problem in Indonesia every year. The indecisiveness of government policies is also a major problem in the effort to overcome the waste shipment itself which occurs every year. The purpose of this study is a form of evaluation of government policies regarding the handling of shipments in each affected area of Indonesia. This research was conducted using normative juridical methods and library sources collected in secondary data. The data collection method was using the qualitative methods, with document studies as its data collection instruments. The results that will be achieved in this research is to review the government's ineffectiveness in enforcing policies related to handling uncontrollable waste shipment in Indonesia. Keywords : Indonesia, Policies, Government, Waste Shipment